Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerapan stewardship code telah mendapatkan momentum global dalam mempromosikan kepemilikan bertanggungjawab, terutama dikalangan investor institusional. Belakangan, telah terjadi pergeseran fokus stewardship code untuk mempromosikan agenda lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) dan memberikan insentif kepada pemegang saham pengendali untuk mengelola perusahaan dengan cara yang memaksimalkan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Melalui penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, teoritis, dan komparatif serta metode kualitatif, skripsi ini meneliti urgensi dan unsur yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan stewardship code guna meningkatkan kinerja LST dalam lanskap kepemilikan terkonsentrasi perusahaan terbuka di Indonesia. Kesimpulan penelitian ini menyoroti beberapa faktor yang menegaskan urgensi penerapan tersebut. Pertama, untuk mengatasi masalah tata kelola perusahaan yang berakar dari struktur kepemilikan terkonsentrasi. Kedua, untuk melengkapi penerapan standar tata kelola perusahaan nasional dan internasional, termasuk prinsip-prinsip keberlanjutan yang telah diadopsi belakangan ini. Ketiga, untuk menarik investasi LST dan mendorong perkembangan jangka panjang pasar modal Indonesia. Keempat, untuk meningkatkan kinerja LST Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga ASEAN lainnya. Terakhir, untuk mendorong kepatuhan perusahaan terbuka terhadap kewajiban LST melalui keterlibatan pemegang saham. Di sisi lain, unsur yang perlu dipertimbangkan dalam mengadopsi stewardship code meliputi definisi stewardship pemegang saham, pihak, prinsip dan pedoman, tingkat kepatuhan, dan badan pengatur. Pertama, stewardship pemegang saham perlu didefinisikan secara spesifik dengan menyertakan LST secara eksplisit. Kedua, pemegang saham pengendali perusahaan terbuka perlu ditetapkan terlepas dari jenis kepemilikannya, dengan menerapkan mekanisme signatory dan sistem tiering. Ketiga, prinsip dan pedoman perlu menekankan pengungkapan komprehensif tentang tanggung jawab stewardship pemegang saham dan pertimbangan LST. Keempat, tingkat kepatuhan yang dite perlu menggunakan pendekatan “terapkan dan jelaskan” untuk menekankan fokus pada implementasi dan hasil. Terakhir, badan pengatur harus merupakan badan berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan.

---

Penerapan stewardship code telah mendapatkan momentum global dalam mempromosikan kepemilikan bertanggungjawab, terutama dikalangan investor institusional. Belakangan, telah terjadi pergeseran fokus stewardship code untuk mempromosikan agenda lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) dan memberikan insentif kepada pemegang saham pengendali untuk mengelola perusahaan dengan cara yang memaksimalkan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Melalui penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, teoritis, dan komparatif serta metode kualitatif, skripsi ini meneliti urgensi dan unsur yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan stewardship code guna meningkatkan kinerja LST dalam lanskap kepemilikan terkonsentrasi perusahaan terbuka di Indonesia. Kesimpulan penelitian ini menyoroti beberapa faktor yang menegaskan urgensi penerapan tersebut. Pertama, untuk mengatasi masalah tata kelola perusahaan yang berakar dari struktur kepemilikan terkonsentrasi. Kedua, untuk melengkapi penerapan standar tata kelola perusahaan nasional dan internasional, termasuk prinsip-prinsip keberlanjutan yang telah diadopsi belakangan ini. Ketiga, untuk menarik investasi LST dan mendorong perkembangan jangka panjang pasar modal Indonesia. Keempat, untuk meningkatkan kinerja LST Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga ASEAN lainnya. Terakhir, untuk mendorong kepatuhan perusahaan terbuka terhadap kewajiban LST melalui keterlibatan pemegang saham. Di sisi lain, unsur yang perlu dipertimbangkan dalam mengadopsi stewardship code meliputi definisi stewardship pemegang saham, pihak, prinsip dan pedoman, tingkat kepatuhan, dan badan pengatur. Pertama, stewardship pemegang saham perlu didefinisikan secara spesifik dengan menyertakan LST secara eksplisit. Kedua, pemegang saham pengendali perusahaan terbuka perlu ditetapkan terlepas dari jenis kepemilikannya, dengan menerapkan mekanisme signatory dan sistem tiering. Ketiga, prinsip dan pedoman perlu menekankan pengungkapan komprehensif tentang tanggung jawab stewardship pemegang saham dan pertimbangan LST. Keempat, tingkat kepatuhan yang dite perlu menggunakan pendekatan “terapkan dan jelaskan” untuk menekankan fokus pada implementasi dan hasil. Terakhir, badan pengatur harus merupakan badan berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) terhadap profitabilitas, nilai perusahaan, dan biaya modal perusahaan yang terdaftar di Indonesia. Data dikumpulkan dari sampel 34 perusahaan publik di Indonesia periode 2015 – 2019 lengkap dengan skor gabungan ESG dan skor pilar individu – lingkungan, sosial, dan tata kelola – masing-masing perusahaan dari Thomson Reuters Refinitiv Eikon Datastream. Penelitian ini menggunakan balanced panel data dan metode regresi data panel, dengan teknik estimasi random effect model yang ditemukan paling cocok untuk setiap model pada penelitian. Hasil penelitian menemukan bahwa skor gabungan ESG berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perusahaan (ROE) secara signifikan. Namun, skor gabungan ESG tidak secara signifikan mempengaruhi nilai perusahaan (Tobin's Q) dan biaya modal (weighted average cost of capital, WACC). Selain itu, skor secara individual, hanya faktor tata kelola ESG yang signifikan namun negatif dalam mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Sedangkan faktor individu ESG tidak ada yang signifikan dengan nilai perusahaan serta biaya modal dalam penelitian ini.

---

This study aimed to examine the effect of environmental, social, and governance (ESG) factors on profitability, firm value, and cost of capital of Indonesian listed firms. The data is collected from a sample of 34 publicly listed companies in Indonesia during 2015 – 2019 along with each firm’s complete ESG combined score and individual pillar score – environmental, social, and governance – from Thomson Reuters Refinitiv Eikon Datastream. This study utilized balanced panel data and panel data regression, with the random effect model estimation techniques best fitted for the proposed research models. The study found that ESG combined score negatively affects firm’s profitability (i.e., ROE) significantly. However, the ESG combined score didn’t significantly affect firm’s value (i.e., Tobin’s Q) and cost of capital (weighted average cost of capital, WACC). Moreover, individually, only the governance factor of ESG is significant yet negative in influencing the profitability of a company. Whereas none of the individual factors of ESG is significant with firm value as well as cost of capital in this study."

"Indonesia, sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, harus menerapkan praktik Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola tersebut ke dalam kerangka hukumnya. Penelitian ini mengkaji bagaimana kerangka hukum Indonesia mengatur Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola dan apakah perseroan terbatas publik Indonesia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola untuk mencapai investasi Keberlanjutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Melalui penelitiannya, penelitian ini menyimpulkan bahwa kerangka hukum Indonesia telah mengakomodir Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola dalam berbagai instrumen hukum, terutama melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 51/2017 dimana penerapan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola terbukti melalui penerbitan laporan keberlanjutan. Lebih lanjut, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa mayoritas perseroan terbatas publik Indonesia mematuhi kewajiban laporan keberlanjutan. Akibat tidak dipenuhinya kewajiban laporan keberlanjutan, perseroan terbatas terbuka tersebut dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. Sebab teguran tertulis tidak memberikan dorongan yang cukup bagi perseroan terbatas terbuka untuk mematuhi kewajiban laporan keberlanjutan, Otoritas Jasa Keuangan telah menyusun Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perintah Tertulis, yang bertujuan untuk menerapkan sanksi yang lebih luas untuk ketidakpatuhan terhadap perintah dan/atau instruksi yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

---

As a United Nations member state, Indonesia ought to implement Environment, Social, and Governance practices into its legal framework. This research examines how the Indonesian legal framework regulates Environment, Social, and Governance and whether Indonesian public limited companies comply with prevailing laws and regulations on Environment, Social, and Governance to achieve sustainable investment. This research adopts the juridical normative research method, using the statutory approach. This research concludes that the Indonesian legal framework has accommodated Environment, Social, and Governance in various legal instruments, mainly through Regulation of Financial Services Authority 51/2017, whereby the implementation of Environment, Social, and Governance are evident through the issuance of sustainability reports. Further, this research concludes that most Indonesian public limited companies comply with sustainability reporting. Due to not complying with the sustainability reporting obligation, public limited companies are subject to administrative sanctions in the form of written reprimand. As written reprimand does not provide enough driving force for public limited companies to comply with sustainability reporting, Financial Services Authority has drafted the Draft Regulation of Financial Services Authority on Written Order (perintah tertulis), which aims to open up for imposing broader sanctions for non-compliance of orders and/or instructions given by Financial Services Authority."

"Integrasi faktor non-finansial ESG dalam investasi kini menjadi tren dominan dan berkembang cukup pesat di dunia pasar modal mengingat objektif finansial kini tidak lagi dijadikan sebagai satu-satunya objektif dalam berinvestasi. Investor yang ingin berkontribusi terhadap tujuan positif dengan memberikan dampak sosial dan lingkungan yang signifikan dapat berinvestasi di perusahaan dengan praktik ESG yang memadai. Praktik ESG ini sejatinya tidak hanya terkonsentrasi pada perusahaan umum atau non-syariah saja, tetapi juga pada perusahaan syariah yang sejatinya memiliki karakteristik yang terafiliasi secara alamiah dengan kriteria ESG berdasarkan objektif maqashid syariah. Meskipun demikian, terdapat banyak perdebatan dan kritik oleh kalangan akademisi maupun praktisi keuangan yang mendasari kecondongan investasi syariah yang membawa karakter “penyaring negatif” dibandingkan “penyaring positif” terhadap perusahaan yang pada akhirnya dikategorikan sebagai sharia-compliant. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pengaruh status syariah terhadap performa lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) perusahaan di negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada periode 2018–2022. Pengujian dilakukan terhadap perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Malaysia, Qatar, Saudi Arabia, Turki, dan Uni Emirat Arab yang mencakup keseluruhan sektor yang dirumuskan oleh Global Industry Classification Standard (GICS). Hasil penelitian pada regresi sampel penuh menunjukkan bahwa performa ESG perusahaan non-syariah justru lebih baik dari perusahaan syariah di negara OKI. Lebih lanjut, kriteria syariah secara parsial menunjukkan bahwa rasio utang berpengaruh negatif signifikan terhadap performa ESG perusahaan, sedangkan rasio piutang terhadap total aset maupun rasio kas terhadap total aset berpengaruh positif signifikan terhadap performa ESG perusahaan. Temuan ini konsisten dengan hasil regresi subsampel berdasarkan penggolongan sektor keuangan dan non-keuangan maupun penggolongan ukuran perusahaan menurut kapitalisasi pasarnya sebagai pengujian robust. Penelitian ini diharapkan menjadi “room for improvement” bagi perusahaan syariah yang dapat menekankan posisi kriteria ESG sebagai suatu proposisi nilai unik yang mampu untuk merefleksikan kebutuhan investasi syariah modern pada era kontemporer.

---

The integration of non-financial ESG factors in investment has now become a dominant trend and is growing quite rapidly in the capital market world, considering that financial objectives are no longer made as the only objective in investing. Investors who want to contribute to positive goals by providing significant social and environmental impacts can invest in companies with adequate ESG practices. These ESG practices are not only concentrated on general or non-sharia companies but also on sharia companies which inherently have characteristics affiliated with ESG criteria based on the objectives of maqasid sharia. However, there are many debates and criticisms by academics and financial practitioners underlying the tendency of sharia investments that carry a "negative screening" character compared to a "positive screening" for companies that are ultimately categorized as sharia-compliant. This research is intended to analyze the influence of the sharia-compliant status on the environmental, social, and governance (ESG) performance of companies in countries that are members of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) in the period of 2018–2022. The research was conducted on public companies listed on the Indonesia, Malaysia, Qatar, Saudi Arabia, Turkey, and the United Arab Emirates Stock Exchanges, covering the entire sector that has been formulated by the Global Industry Classification Standard (GICS). The results of the full sample regression research show that the ESG performance of non-sharia companies is actually better than sharia companies in OIC countries. Furthermore, the sharia criteria partially show that the debt ratio has a significant negative effect on the company's ESG performance, while the accounts receivable ratio to total assets and the cash ratio to total assets have a significant positive effect on the company's ESG performance. This finding is consistent with the results of subsample regression based on the classification of financial and non-financial sectors, as well as the classification of company size according to its market capitalization as robustness testing. This research is expected to be a "room for improvement" for sharia companies that can emphasize the position of ESG criteria as a unique value proposition, reflecting the needs of modern sharia investment in the contemporary era. "

"Penelitian ini menginvestigasi dampak struktur kepemilikan yang diklasifikasi dalam jumlah kepemilikan saham institusi privat dan saham milik pemerintah Indonesia, serta kinerja keuangan yang diukur dengan Return on Equity terhadap skor pengungkapan ESG (Environmental, Social, Governance scores) pada perusahaan publik di Indonesia. Menganalisis data dari 35 perusahaan selama lima tahun (2018-2022) yang bersumber dari Thomson Reuters Refinitiv dan laporan tahunan. Penelitian ini menggunakan Fixed Effect Model dengan robust standard error sebagai teknik estimasinya. Temuan studi ini menunjukkan tidak ada hubungan signifikan antara kepemilikan privat terhadap skor gabungan maupun skor individu ESG. Kepemilikan pemerintah pada perusahaan juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap skor Environmental, Social, and Governance (ESG) gabungan maupun individu. Selain itu, kinerja keuangan yang diukur dengan Return on Equity (ROE) berdampak negatif dan signifikan terhadap skor sosial. Akan tetapi, kinerja keuangan yang diukur dengan Return on Equity (ROE) tidak berpengaruh signifikan terhadap skor gabungan ESG, maupun terhadap skor individu dari environmental dan governance.

---

This research investigates the impact of ownership structure that is further classified as the percentage of private institutions ownership and govermet ownership, as well as the firm’s financial performance measured by Return on Equity (ROE) on the Environmental, Social, Governance (ESG) scores of Indonesia’s publicly listed firms. This study analyze data that comes from 35 public companies in Indonesia over five years  period (2018-2022). The data are sourced from Thomson Reuters Refinitiv and annual reports. The study use the Fixed Effect Model with robust standard errors as the estimation technique. This study findings reveal no significant relationship between private ownership on ESG combined and individual scores. The government ownership is also found to have no significant relationship with both ESG combined and individual scores. Furthermore, financial performance that is measured by Return on Equity (ROE) negatively influences the social pillar score, but not significant in influencing the ESG combined, environmental, and governance scores."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh skor ESG dan perubahan skor ESG terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan pasca M&A. Dalam pandangan teori pemegang saham instrumental, kinerja ESG yang tinggi dapat mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan untuk menciptakan sinergi pasca-M&A dan kinerja keuangan. Studi sebelumnya menunjukkan hasil yang bervariasi tentang pengaruh skor ESG terhadap kinerja keuangan perusahaan, itulah sebabnya topik ini masih relevan. Dengan menggunakan 75 sampel M&A di negara ASEAN-5, studi ini menyajikan bukti baru tentang manfaat keuangan ESG korporat untuk perusahaan pengakuisisi. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa skor ESG tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pasca dan nilai perusahaanM&A. Kedua adalah teori penurunan utilitas marginal atau the law of diminishing marginal utility (DMU) yang memiliki pandangan bahwa dalam konteks peningkatan upaya ESG, utilitas yang diperoleh oleh pemangku kepentingan dari perusahaan yang sama akan mengalami penurunan secara bertahap. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi yang tinggi akan diberikan oleh pemangku kepentingan perusahaan dengan tingkat ESG rendah, sedangkan kontribusi yang lebih rendah akan diberikan oleh pemangku kepentingan perusahaan dengan tingkat ESG tinggi. Berdasarkan hasil uji regresi yang dilakukan dalam penelitian ini, terbukti teori DMU tidak didukung dalam kelompok sampel ESG tinggi, namun didukung dalam kelompok sampel ESG rendah.

---

This study aims to empirically examine the influence of ESG scores and changes in ESG scores on financial performance and firm value post-M&A. From the perspective of instrumental shareholder theory, high ESG performance can garner stakeholder support to create post-M&A synergies and financial performance. Previous studies have shown varied results regarding the influence of ESG scores on firm financial performance, which is why this topic remains relevant. Utilizing a sample of 75 M&A cases in ASEAN-5 countries, this study presents new evidence on the financial benefits of corporate ESG for acquiring firms. The results of this study find that ESG scores do not have a significant influence on post-M&A financial performance and firm value. Secondly, the theory of Diminishing Marginal Utility (DMU) posits that in the context of increasing ESG efforts, the utility obtained by stakeholders from the same firm will gradually decrease. This indicates that high contributions will be given by stakeholders of firms with low ESG levels, while lower contributions will be given by stakeholders of firms with high ESG levels. Based on the regression analysis conducted in this study, the findings reveal that the DMU theory is not supported in the high ESG sample group but is supported in the low ESG sample group."

"Studi ini bertujuan untuk meneliti pengaruh kinerja ESG terhadap risiko kesulitan keuangan perusahaan non-keuangan di Indonesia periode tahun 2017 hingga 2022. Sampel penelitian terdiri dari 32 perusahaan dari sektor non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan menggunakan random effect model (REM), penelitian ini menemukan bahwa kinerja ESG keseluruhan signifikan dalam mempengaruhi risiko kesulitan keuangan secara negatif. Hubungan korelasi yang sama juga ditemukan ketika kinerja ESG diteliti secara terpisah. Akan tetapi, risiko kesulitan keuangan tidak lagi dapat dipengaruhi oleh kinerja ESG secara keseluruhan ketika perusahaan beroperasi di periode krisis atau sudah mengalami kondisi kesehatan keuangan yang buruk.

---

This study aims to examine the impact of ESG performance on financial distress risk of non-financial companies in Indonesia from 2017 to 2022. The research sample consisted of 32 companies from the non-financial sector listed on the Indonesia Stock Exchange. Using the random effect model (REM), this study finds that overall ESG performance is significant in negatively influencing financial distress risk. The same relationship was also found when ESG performance was examined separately. However, financial distress risk can no longer be influenced by overall ESG performance when the company is operating in a crisis period or already in poor financial health."

"Salah satu cara yang umum digunakan oleh para pengambil keputusan investasi dalam mendapatkan informasi mengenai aspek ESG adalah melalui data yang disediakan oleh lembaga penyedia data ESG. Akan tetapi, kurangnya transparansi, kekhawatiran akan praktik greenwashing dan berbagai risiko seperti benturan kepentingan mengkhawatirkan investor dan memicu para regulator di berbagai bagian dan negara seperti Uni Eropa, Jepang, dan India berencana untuk mengadakan pengaturan terhadap lembaga penyedia data ESG. Di Indonesia sendiri juga belum ada peraturan yang mengatur tentang lembaga tersebut dan hingga saat ini belum ditemukan adanya rencana pengaturan terhadap lembaga tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon regulator ketiga negara tersebut terhadap perkembangan industri lembaga penyedia data ESG di negaranya serta apakah di Indonesia juga terdapat urgensi untuk mengadakan pengaturan terhadap lembaga tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian mendapatkan bahwa meskipun masih dalam tahap perkembangan, lembaga penyedia data ESG di Uni Eropa, Jepang dan India sudah lumayan kompleks dibandingkan dengan Indonesia. Di Uni Eropa telah ada peraturan yang mengatur tolok ukur ESG dari sisi benturan kepentingan, transparansi, kontrol internal, hingga pertanggungjawabannya. Sedangkan regulator Jepang tengah merancang suatu pedoman perilaku bagi lembaga penyedia data ESG yang mencakup prinsip-prinsip antara lain seperti penjagaan kualitas data, manajemen benturan kepentingan, dan transparansi. Di India juga sedang dirancang peraturan yang mencakup perizinan, transparansi, serta benturan kepentingan. Didapatkan pula bahwa di Indonesia juga perlu diadakan pengaturan terhadap lembaga penyedia data ESG karena perlindungan hukum yang kurang memadai, beberapa masalah yang ada pada lembaga penyedia data ESG, berkaca dari kasus perusahaan pemeringkat efek, dan merupakan salah satu prinsip IOSCO tentang Regulasi Pasar Modal.

---

One of the ways commonly used by investment decision makers in obtaining information about ESG aspects is through the data provided by ESG data providers. However, lack of transparency, concerns over greenwashing practices and various risks such as conflict of interest are worrying investors and have prompted regulators in various parts and countries such as the European Union, Japan and India to regulate ESG data providers. In Indonesia itself, there are currently no regulations governing this institution and to date there has been no plan to regulate this institution. Therefore, this research aims to understand the response of the regulators of the three countries to this matter as well as whether there is an urgency in Indonesia to regulate these institutions. This research uses normative juridical research methods using secondary data. The results of the study shows that in the European Union there exists regulations that regulate ESG benchmarks in terms of conflict of interest, transparency, internal control, and its accountability. Meanwhile, the Japanese regulator is designing a code of conduct for ESG data providers which includes but not limited to principles such as maintaining data quality, conflict of interest management, and transparency. In India, regulation is also being drafted covering issues including but not limited to licensing, transparency, and conflicts of interest. It was also found that in Indonesia there is an urgency to regulate ESG data providers due to inadequate legal protection, some problems exist with ESG data providers, reflecting on the past cases of credit rating agencies, and it is one of the IOSCO Principles of Securities Regulation."

"Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh pengungkapan environmental, social, dan governance (ESG) terhadap performa perusahaan. Penelitian ini mengambil 39 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2016-2020. Pengujian hipotesis pengaruh pengungkapan ESG terhadap performa perusahaan dilakukan masing-masing menggunakan observasi data panel dengan metode regresi fixed effect model dan random effect model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan ESG secara keseluruhan tidak berpengaruh signifikan terhadap performa perusahaan, sedangkan secara individu setiap komponen memiliki hasil yang berbeda. Pengungkapan environmental dan social berpengaruh tidak signifikan terhadap keseluruhan performa perusahaan, sedangkan pengungkapan governance berpengaruh negatif dan signifikan terhadap performa operasional dan pasar saham, dan tidak signifikan terhadap performa keuangan serta performa pasar perusahaan.

---

This study aims to empirically prove the effect of environmental, social, and governance (ESG) disclosure on firm performance. This study takes 39 firms listed in Indonesia Stock Exchange during 2016-2020. The hypothesis testing regarding the effect of ESG disclosure on company performance are carried out using panel data observation with the fixed effect model and random effect model regression methods, in each specific case. The empirical results demonstrate that the overall ESG disclosure had no significant effect on the firm’s performance, while each component individually had mix results. Environmental and social disclosures have no significant effect on the firm’s overall performance, while governance disclosures have a negative and significant effect on operational and stock market performance, and not significant on the firm's financial performance and market performance."

"Tulisan ini mengkaji urgensi pengaturan Environmental, Social, and Governance ESG) di Indonesia sebagai respons terhadap perubahan iklim global dengan menganalisis acuan instrumen hukum untuk implementasi ESG di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Tulisan ini menyoroti perlunya standar nasional guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan ESG yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Dengan berbagai standar yang telah ada dan terus berkembang dari lembaga-lembaga pihak ketiga dalam penilaian ESG, pemerintah Indonesia harus menetapkan standar yang tegas untuk mencapai kepastian dan menghindari permasalahan yang tidak diinginkan. Meskipun pelaporan ESG di Indonesia bersifat sukarela, pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah proaktif untuk mengatasi berbagai permasalahan, mulai dari penetapan pengaturan, kebijakan, hingga pengawasan. Penempatan ESG sebagai instrumen sukarela membutuhkan pengaturan dan kebijakan yang ketat dari pemerintah untuk memastikan implementasi ESG yang optimal. Tulisan ini menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan ESG di Indonesia memerlukan keterlibatan aktif pemerintah dalam menetapkan standar, regulasi, dan pengawasan yang tepat guna memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam praktik bisnis perusahaan untuk mengatasi perubahan iklim.

---

This paper examines the urgency of regulating Environmental, Social, and Governance (ESG) in Indonesia in response to global climate change by analyzing legal instruments for ESG implementation in Indonesia using doctrinal research methods. The paper highlights the need for national standards to enhance transparency and accountability in ESG reporting by companies in Indonesia. With various existing and continuously developing standards from third-party institutions in ESG assessments, the Indonesian government must establish clear standards to ensure certainty and avoid unwanted issues. While ESG reporting in Indonesia is voluntary, the government needs to take proactive steps to address various problems, from setting regulations and policies to overseeing their implementation. The placement of ESG as a voluntary instrument requires strict regulation and policy from the government to ensure optimal ESG implementation. This paper emphasizes that the success of ESG implementation in Indonesia requires active involvement from the government in setting standards, regulations, and oversight to ensure transparency, accountability, and sustainability in corporate business practices to address climate change."