Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sesuai amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru dalam jabatan wajib mengikuti program sertifikasi. Pola sertifikasi mengharuskan guru mengikuti penilaian portofolio untuk memperoleh sertifikat pendidik. Apabila tidak lulus, guru harus mengikuti PLPG (pendidikan dan latihan profesi guru). Anggaran portofolio dan PLPG dibebankan kepada negara. Mekanisme penganggaran dilakukan dengan mengikuti pola sertifikasi. Pada awal tahun anggaran biaya portofolio dialokasikan sebesar kuota peserta sertifikasi guru per provinsi. Sedangkan biaya PLPG dialokasikan berdasarkan estimasi jumlah peserta yang tidak lulus portofolio. Masalah muncul saat realisasi peserta yang tidak lulus portofolio atau harus mengikuti PLPG, lebih tinggi daripada perkiraan, sehingga terjadi kekurangan biaya PLPG secara nasional. Revisi anggaran dilakukan untuk menambah kekurangan biaya dengan merealokasi DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional. Rentang batas pagu revisi yang terlalu besar dan tiadanya standar biaya PLPG, membuat anggaran ini tidak efisien. Untuk inilah penelitian dilakukan dengan tujuan : mengevaluasi alokasi dan realisasi anggaran biaya PLPG 2009; mendapatkan revaluasi jumlah peserta dan total biaya PLPG per provinsi; dan merumuskan kebijakan anggaran penyelenggaraan sertifikasi guru berdasarkan hasil evaluasi.Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dibuatlah model penelitian dengan integer programming. Fungsi tujuan adalah minimisasi koefiesien variasi (CV) biaya PLPG setiap provinsi. Fungsi kendala terdiri dari total biaya maksimum tersedia, kuota peserta sertifikasi secara nasional, dan jumlah peserta minimal setiap provinsi. Variabel keputusannya adalah penyimpangan baku relatif biaya PLPG yang merevaluasi jumlah peserta dari 30 provinsi. Model integer programming dapat meminimumkan rata-rata CV nasional yang merevaluasi jumlah peserta secara nasional. Dengan demikian total realisasi biaya PLPG secara nasional dapat dihemat.

---

As stipulated by the Act. 14 Year 2005 on Teachers and Lecturers, in-service teacher should attend certification program. Certification requires teachers to follow the pattern of portfolio assessment to obtain a certificate of an educator. If not passed, the teacher must follow PLPG (pendidikan dan latihan profesi guru). Portfolio and PLPG budgets are provided by the state. Budgeting mechanism is done by following the pattern of certification. In the early years of the portfolio budget is allocated based on quotas for teacher certification participants per province. While the cost of PLPG is allocated based on estimated number of participants who did not pass the portfolio. Problems arise when the realization of the participants who did not pass the portfolio or have to follow PLPG, is higher than originally estimated, resulting in a lack of funds PLPG nationally. Revised budget to finance the shortfall in costs is done by reallocating DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) in the Ministry of National Education. Revised ceiling limit are too high and the absence of standards PLPG costs, makes this budget inefficient. Therefore the objective of research are : to evaluate the allocation and budget realization of PLPG 2009; obtain revalued number of participants and the total cost of PLPG per province; and for formulation policies based on the evaluation of teacher certification.To realize these objectives, the research used integer programming. The objective function is to minimize coefficient of variation (CV) of PLPG cost of each province. While the constraint consist of a maximum available fund, a nationally certified participant quota, and the minimum number of participants in each province. The decision variable is the relative standard deviation of PLPG cost which revalue number of participants from 30 provinces. Integer programming model can minimize the national average of CV which revalue number of participants nationally. So the total actual costs can be saved nationally."

"Keluhan tentang kekurangan guru pendidikan agama (GPAI) di sekolah selalu terdengar di setiap kesempatan. Secara kuantitas kebutuhan guru agama yang dirilis dibanyak media hanya berdasarkan rasio belum dilakukan penghitungan berdasarkan rumus yang seharusnya. Penelitian ini mencoba menghitung kebutuhan guru pendidikan agama Islam di sepuluh provinsi berdasarkan PP 74 tahun 2008 tentang kebutuhan guru, mengetahui pola penyediaan GPAI dan mengetahui pola pembinaan GPAI serta mengetahui beberapa opsi kebijakan yang dilakukan pimpinan lembaga. Pendekatan Penelitian ini adalah mixmethode yaitu kualitatif yang didukung oleh data-data kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan 1).secara keseluruhan di 10 provinsi sampel penelitian kekurangan GPAI pada semua jenjang (SD, SMP, SMA dan SMK) sebesar 17396 orang. 2) Posisi GPAI yang ada saat ini, secara riil pengangkatan dilakukan oleh Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah, Pembinaan oleh Kementerian Agama, Tunjangan Profesi Guru (TPG) oleh Kementerian Agama, Pendidikan Profesi Guru oleh Pemerintah Daerah masih memiliki beberapa kekurangan. 3) Moratorium pengangkatan guru harus segera dicabut, mengingat kondisi darurat guru agama tersebut. 4) Persoalan pembinaan dan peningkatan kapasitas serta profesionalitas GPAI hendaklah dilakukan melalui penguatan KKG dan MGMP PAI menjadi pusat sumber belajar guru (PSBG). 5) Penelitian ini juga menyajikan 4 (empat) opsi kebijakan yang dapat diambil pimpinan Kementerian Agama dengan segala kelebihan dan kekurangannya."

"kajian pemerataan guru sekolah dasar ini bertujuan untuk memetakan kondisi ketercukupan jumlah guru SD secara kuantitatif di berbagai wilayah provinsi di Indonesia, pasca peraturan bersama 5 meneteri pada tahun 2011. data dari kajian ini berasal dari 122 sekolah sampel dari 24 provinsi. survei dilaksanakan pada tahun 2012. hasilo kajian menunjukkan bahwa dari 122 sekolah sampel, sebanyak 15 sekolah (12,30-%) masih mengalami kekurangan (shortage) dalam ketersediaan guru SD, sedangkan 87,70% lainnya cukup memadai jumlah gurunya atau bahkan surplus. bahkan diwilayah pulau jawa, kondisi kekurangan jumlah guru juga ditemukan, yaitu pada beberapa sekolah sample di wilayah Provinsi Banten. SD sample yang mengalami kekurangan jumlah guru terbesar yekni SDN 1 Bukit Harapan, Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah denag kekurangan jumlah guru sebanyak 6 orang, dan SD sample dengan jumlah surplus guru terbesar yaitu SD Muhammadiyah, Tenggarong, Kalimantan Utara dengan surplus guru sebanyak 31 orang"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tingkat kepercayaan guru terhadap Disdik Kota Bandung(studi atas Program BAP) sebagai upaya pengembangan e-learning di KotaBandung. Sebagai program baru, dibutuhkan kepercayaan masyarakat sebagai dasarkesediaan mendukung. Namun, pada tahap implementasinya Disdik Kota Bandungmelakukan tindakan inkonsistensi pelaksanaan tugas sehingga menyebabkan belumtercapainya target program, yaitu konten ajar digital lebih dari 1.000 dan 30.000pengguna. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan tingkat kepercayaan guru diKota Bandung Provinsi Jawa Barat terhadap Dinas Pendidikan Kota Bandung (studiatas Program BAP). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif denganinstrumen kuesioner terhadap 100 responden. Tingkat kepercayaan guru diukurberdasarkan 3 dimensi yang dikemukakan Lijeblad, Borrie, dan Watson, yaitu nilaidan norma bersama, kesediaan untuk mendukung, dan penilaian kemampuan. Hasilpenelitian menunjukkan tingkat kepercayaan guru di Kota Bandung terhadap DisdikKota Bandung (studi atas Program BAP) sebanyak 62% berada pada kategori tinggi.

---

ABSTRACTThis thesis discussed about the teacher trust level to Bandung Department ofEducation related to the implementation of BAP Program as an effort to develop elearningin Bandung City. As a new program, it takes willingness of the public trustas a basis for support. However, at the implementation stage Bandung EducationDepartment did inconsistencies action causing targets has not been achieved, morethan 1,000 digital teaching content and 30,000 users. Purpose of this study was todescribe teacher trust level to Bandung Department of Education related to theimplementation of BAP Program. Research is done in quantitative withquestionnaire to 100 respondents. Level of teacher trust measured by 3 dimensionalraised Lijeblad, Borrie, dan Watson, namely shared values and norms, willingness toendorse, and perceived efficacy. The result showed that teacher trust level inBandung, West Java Province to Bandung Department of Education (Program BAPstudy) 60% at the high category."

"tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji kebutuhan guru pendidikan dasar dan menengah (dikdasmen), kekurangan dan kelebihan guru dikdasmen, serta rasio siswa per guru dikdasmen. metode yang digunakan adalah studi dokumentasi atau kepustakaan. hasilnya menunjukkan bahwa kebutuhan guru dikdasmen sebesar 2.865.116 orang, sehingga masih terjadi kekurangan guru sebesar 126.522 orang. berdasarkan rasio siswa dan guru menurut kebutuhan dan yang ada untuk SD, SLB, dan SMK maka terjadi kekurangan karena untuk SD adalah 14,78 dan 15,91, untuk SLB adalah 3,39 dan 5,21, untuk SMK adalah 16,74 dan 22,43. sebaliknya, untuk SMP dan SMA terjadi kelebihan guru karena untuk SMP adalah 18,41 dan 16.43 dan untuk SMA adalah 16,90 dan 16,18. simpulannya, untuk guru dikdasmen masih terjadi kekurangan guru tetapi SMP dan SMA telah kelebihan guru. sarannya, kekurangan guru supaya dipenuhi melalui pengadaan guru baru, kelebihan guru supaya disalurkan ke mata pelajaran serumpun, dan lulusan BP/BK supaya segera disalurkan ke sekolah-sekolah yang memerlukan."