Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi e-office layanan persuratan di Kementerian Sekretariat Negara. Penelitian ini berangkat dari permasalahan dimana Kementerian Sekretariat Negara telah menggunakan e-office layanan persuratan sejak tahun 2009 namun penerapan e-office layanan persuratan belum sepenuhnya terlaksana di Kementerian Sekretariat Negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi e-office layanan persuratan di Kementerian Sekretariat Negara berdasarkan teori Harvard JFK School of Government (2006). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 3 faktor yang mempengaruhi e-office yaitu elemen support didukung dengan landasan hukum, Standart Operating Prosedure serta perencanaan dalam tahapan pelaksanaan e-office, elemen capacity didukung oleh ketersediaan sumber daya finansial, ketersediaan infrastruktur teknologi dan ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia dan elemen value yang menunjukkan nilai dalam pelayanan publik berbasis online dan kebermanfaatan untuk pemerintah dan masyarakat.

---

This thesis discusses the factors that influence the implementation of e-office mailing services at the Ministry of State Secretariat. This research departs from the problem where the Ministry of State Secretariat has been using e-office mail services since 2009 but the implementation of e-office mail services has not been fully implemented at the Ministry of State Secretariat. This study aims to analyze the factors that influence the implementation of e-office mail services at the Ministry of State Secretariat based on the theory of Harvard JFK School of Government (2006). This study used a qualitative approach by collecting data through in-depth interviews. The results of the study show that there are 3 factors that affect e-office, namely element support supported by legal basis, Standard Operating Procedures and planning in the stages of implementing e-office, element capacity is supported by the availability of financial resources, availability of technological infrastructure and availability and quality of human resources and value elements that show value in online-based public services and benefits for government and society."

"Penelitian ini berfokus pada Praktek Perkantoran Elektronis (E-Office) yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif.Analisis Implementasi Praktek Perkantoran Elektronis ini menggunakan teori tentang komunikasi, sikap (kecenderungan), sumber-sumber, dan struktur birokrasi. Data primer diperoleh langsung dari sejumlah responden dan wawancara yang mendalam yang dilakukan kepada beberapa informan. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 127 responden terdiri dari Pejabat eselon II, III, IV dan staf di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner, sedangkan analisis dilakukan dengan mengacu pada teori dan konsep yang digunakan.Dari analisis terhadap hasil kuesioner, disimpulkan bahwa: 1) penyelenggaraan Perkantoran Elektronis (E-Office) di Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM ditinjau dari kebijakan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.13/KEP/M.PAN/1/2003 implementasinya masih jauh dari yang diharapkan dan 2) upaya-upaya strategis yang harus dilakukan untuk memaksimalkan penyelenggaraan Perkantoran Elektronis (E-Office) sebagai implementasi kebijakan tersebut.Hasil penelitian menyarankan bahwa perlunya diadakan revisi terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor M.HH-01.PL.01.01 Tahun 2012 agar tidak terjadi gap atau selisih antara Peraturan yang mengatur tentang jumlah kebutuhan yang dibutuhkan dengan jumlah barang yang ada. Selain itu perlu dilakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum mengimplementasikan suatu kebijakan terhadap Unit sekretariat Jenderal pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

---

ABSTRACTThis study focuses on the Practice Electronic Office (E-Office) conducted by the Secretariat General of the Ministry of Justice and Human Rights of Indonesia. This study included descriptive quantitative research methods.This Analysis of the Implementation Electronic Office Practice uses the theory of communication, attitude (inclination), resources, and bureaucratic structures. Primary data were obtained directly from the some respondents and in-depth interviews were carried out to several informants. Respondents in this study consisted of 127 respondents consisting of Echelon II, III, IV, and staff in the Secretariat General of the Ministry of Justice and Human Rights of Indonesia. The data was collected using a questionnaire, while the analysis is done with reference to the theories and concepts used.From the analysis of the questionnaire results, it was concluded that: 1) the implementation of Electronic Office (E-Office) at the Secretariat General of the Ministry of Law and Human Rights in terms of policy Decree of the Minister of State for Administrative Reform No.13/KEP/M.PAN/1/2003 implementation is still further than expected and 2) strategic efforts should be made to maximize the implementation of Electronic Office (E-Office) as the implementation of the policy.The results suggest that the need of holding the revision of Law and Human Rights Minister Regulation No. M.HH-01.PL.01.01 in 2012 in order to avoid a gap or difference between the rules governing the the amount of requirements needed by the number of items available. In addition it is necessary to be socialized prior to implementing a policy at the of Secretariat General Unit of the Ministry of Law and Human Rights of Indonesia."

"Implementasi e-Government memiliki peran penting dalam usaha menuju reformasi birokrasi sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh PBB pada tahun 2012, diketahui bahwa Indonesia memiliki index pengembangan e-Government yang rendah dibandingkan negara-negara lain di dunia. Pada hasil PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia) 2011 diketahui bahwa masih terdapat 24% provinsi dengan kondisi e-Government yang sangat kurang. Berdasarkan permasalahan tersebut kita perlu mengetahui faktor apa saja yang diperlukan untuk kesuksesan implementasi e-Government terutama di pemerintahan daerah tingkat provinsi. Provinsi Jawa Barat dipilih sebagai studi kasus karena mendapat nilai rata-rata tertinggi pada Pemeringkatan e-Government Indonesia 2011. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui faktor kunci keberhasilan e-Government di Jawa Barat dengan acuan awal delapan dimensi ITPOSMOO. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik wawancara. Hasil wawancara dianalisis menggunakan analisis Hermeneutik dengan memanfaatkan aplikasi Atlas.ti. Hasil dari penelitian ini telah menjawab pertanyaan penelitian dari karya akhir ini yaitu menyimpulkan bahwa terdapat sepuluh faktor kunci keberhasilan e-Government di Jawa Barat. Faktor tersebut yaitu 1) Informasi, 2) Teknologi, 3) Proses, 4) Nilai, 5) Sumberdaya manusia, 6) Sumberdaya keuangan dan waktu, 7) Kelembagaan, 8) Peraturan, 9) Kepemimpinan dan 10) Dukungan dari masyarakat. Delapan dari sepuluh faktor kunci adalah faktor kunci yang ditawarkan sebelumnya dari kerangka penelitian.

---

The implementation of e-Government plays an important role in the attempt to actualize the process of bureaucracy reformation so that it will improve the duty effectiveness and efficiency as well as the service to the public. However, based on the survey done by the United Nation in 2012, it was found that Indonesia has a lower e-Government growth index compared to other countries around the world. Findings by PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia) in 2011 has shown that there are 24% of Indonesian provinces that is still lacking of e-Government. In order to solve this problem, we need to understand all the success factors to guarantee the success implementation of e-Government; especially at the provincial government level. The province of West Java was chosen as a case study due to its highest average point of Indonesian e-Government growth in the year 2011. This research was done to investigate the e-Government success key factors in West Java by focusing on the eight dimensions in the ITPOSMOO. Methods used in this research are the qualitative research and interview. The findings from the interview are analyzed using hermeneutic analysis technique by utilizing the Atlas.ti application. The outcome of the findings has answered the research statement of this thesis: There are ten e-Government success key factors in West Java; which are: 1) Information, 2) Technology, 3) Process, 4) Values, 5) Human Capital, 6) Financial and Time Capital, 7) Institutional System, 8) Rules and Regulations, 9) Leadership and 10) Community Support. Eight out of these ten factors are the key factors suggested earlier in the research framework."

"ABSTRAKDalam rangka pengembangan e-government, Kementerian Sekretariat Negara telah membangun Sistem Persuratan dan Disposisi Elektronik (SPDE) yang dapat mendukung kegiatan administrasi pengurusan surat, memo dan disposisi secara elektronik serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di Kementerian Sekretariat Negara. Belum optimalnya pemanfaatan SPDE dimana jumlah pengguna yang aktif hanya 31%, menuntut sistem ini untuk dievaluasi kualitas layanannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan pengguna SPDE dan memberikan saran perbaikan kepada penyedia sistem berdasarkan hasil analisis terhadap kualitas layanan SPDE. Analisis dilakukan terhadap hasil kuesioner yang diberikan kepada 88 pegawai Kementerian Sekretariat Negara sebagai responden penelitian. Kuesioner disusun menggunakan dimensi Updated D&M IS Success Model untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna, kemudian hasilnya diintegrasikan dengan Model Kano dan QFD untuk mendapatkan saran perbaikan dilihat dari keinginan dan kebutuhan para penggunanya.Dari hasil yang diperoleh diketahui bahwa nilai kepuasan responden yang paling tinggi adalah pada dimensi information quality, diikuti dimensi system quality dan yang paling rendah adalah dimensi service quality, dimana rata-rata nilai kepuasan responden adalah 61% atau 3.47 dari skala 5. Untuk perbaikan yang perlu dilakukan oleh penyedia sistem adalah memperbanyak media komunikasi antara pengguna dengan tim helpdesk, memperbanyak pelatihan bagi tim helpdesk dan memperbaiki tampilan SPDE.

---

ABSTRACTIn developing e-government, Ministry of State Secretariat has built an Electronic Disposition and Mailing System (SPDE) to support the administration and management of letters, memo and disposition electronically and also to improve the efficiency and effectiveness of tasks and functions within the Ministry of State Secretariat?s working unit. The SPDE low utilization, where the active users only 31%, requires the system to be evaluated regarding its quality.Therefore, this study aims to determine the information of user?s satisfaction level concerning SPDE and to suggest improvements for the system provider based on results of the SPDE?s quality analysis. The results of questionnaire given to 88 staffs of Ministry of State Secretariat as responders has been analysed. The questionnaire made from dimension of Updated D&M IS Success Model for measure user?s satisfaction level and the results has been integrated with Kano Model and QFD to obtain suggestions to improve the SPDE?s quality viewed from its user?s urge and need perspectives.The result shows that the highest user?s satisfaction level is for information quality dimension, then system quality dimension, and the lowest is for service quality dimension, where the average of user?s satisfaction is 61% or 3.47 from 5 scale. To improve the SPDE?s quality, system provider should enrich communication media within user and helpdesk team, do more training for helpdesk team and redesign SPDE?s interface."

"Di era digitalisasi yang berkembang pesat, transformasi digital telah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari bagi semua sektor bisnis dan industri untuk mendukung pertumbuhan dan efisiensi operasional. Hal ini juga dinilai penting dalam sektor energi fosil yang saat ini sedang menjalani tantangan dalam menjaga ketimpangan kebutuhan energi. Dalam menjalankan penelitian ini, pemilihan aplikasi MyPertamina sebagai fokus utama tidak terlepas dari fakta bahwa PT Pertamina (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya minyak dan gas bumi di Indonesia sekaligus berperan secara strategis untuk menjawab tantangan ini. Terlebih, Pertamina memiliki jaringan SPBU yang sangat luas dan merata di seluruh Indonesia. Jaringan SPBU Pertamina yang menyeluruh ini memberikan aksesibilitas yang lebih tinggi kepada masyarakat luas untuk menggunakan layanan digital yang ditawarkan melalui aplikasi MyPertamina. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam aplikasi MyPertamina menggunakan metodologi Design Science Research (DSR), yang meliputi analisis kebutuhan pengguna, analisis faktor-faktor yang memengaruhi niat penggunaan aplikasi MyPertamina, dan merancang pengembangan solusi dalam bentuk desain antarmuka dan prototipe alternatif dari aplikasi MyPertamina. Studi ini dilakukan dengan menggabungkan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dengan menganalisis hasil wawancara yang diperoleh berdasarkan sesi wawancara bersama sepuluh narasumber yang seluruhnya merupakan pengguna aplikasi MyPertamina. Selanjutnya, hasil wawancara tersebut dijadikan acuan untuk merancang model penelitian yang merepresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi niat penggunaan aplikasi MyPertamina. Penelitian kuantitatif ini disebar memperoleh 283 responden yang seluruhnya merupakan pengguna aplikasi MyPertamina. Hasil penelitian kuantitatif ini menunjukkan bahwa usability, completeness, security, responsiveness, perceived usefulness, perceived ease of use, government regulation, dan trust berpengaruh secara signifikan terhadap intention to use. Selanjutnya, penulis merancang solusi desain dan prototipe perbaikan aplikasi MyPertamina berdasarkan tahapan penelitian sebelumnya. Hasil perancangan desain ini kemudian dievaluasi dengan SUS dan usability testing. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengatasi resistensi pelanggan terhadap teknologi digital, khususnya dalam pemanfaatan aplikasi MyPertamina. Selain itu, temuan dari penelitian ini juga mendukung program pemerintah dalam mendorong kebijakan energi berkelanjutan.

---

In the era of rapidly growing digitalization, digital transformation has become an unavoidable necessity for all business and industry sectors to support growth and operational efficiency. This is also considered important in the fossil energy sector which is currently undergoing challenges in maintaining the imbalance of energy needs. In conducting this research, the selection of MyPertamina application as the main focus is inseparable from the fact that PT Pertamina (Persero) is a State-Owned Enterprise responsible for managing oil and gas resources in Indonesia as well as playing a strategic role to answer this challenge. Moreover, Pertamina has a very extensive and evenly distributed network of gas stations throughout Indonesia. This comprehensive Pertamina gas station network provides higher accessibility to the wider community to use digital services offered through the MyPertamina application. The purpose of this research is to deeply analyze the MyPertamina application using the Design Science Research (DSR) methodology, which includes analyzing user needs, analyzing factors that influence the intention to use the MyPertamina application, and designing solution development in the form of interface design and alternative prototypes of the MyPertamina application. This study was conducted by combining qualitative and quantitative research methods. Qualitative research was conducted by analyzing the results of interviews obtained based on interview sessions with ten interviewees who were all users of the MyPertamina application. Furthermore, the results of these interviews were used as a reference to design a research model that represents the factors that influence the intention to use the MyPertamina application. This quantitative research distributed obtained 283 respondents who are all users of the MyPertamina application. The results of this quantitative research show that usability, completeness, security, responsiveness, perceived usefulness, perceived ease of use, government regulation, and trust have a significant effect on intention to use. Furthermore, the author designed design solutions and prototypes for MyPertamina application improvements based on the previous research stages. The results of this design are then evaluated with SUS and usability testing. Thus, the results of this study can be used to overcome customer resistance to digital technology, especially in the utilization of the MyPertamina application. In addition, the findings of this research also support government programs in encouraging sustainable energy policies."

"Dalam upaya menekan penyalahgunaan BBM bersubsidi, pemerintah dan Pertamina bekerja sama melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan menghadirkan e-Government melalui aplikasi MyPertamina yang difungsikan sebagai media untuk mengendalikan penyaluran BBM bersubsidi dan menyelenggarakan subsidi tertutup kepada masyarakat yang berhak untuk menerima BBM bersubsidi. Dalam implementasinya aplikasi MyPertamina masih dijumpai sejumlah permasalahan seperti sistem bermasalah, kesulitan login, ketidaktersediaan fitur, informasi tidak update, hingga lamanya waktu respon aplikasi. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang paling berpengaruh terhadap kesuksesan Aplikasi MyPertamina di Wilayah Bogor dan Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data campuran melalui penyebaran kuesioner dengan melibatkan 150 responden yang merupakan pengguna MyPertamina di Wilayah Bogor dan Bekasi, wawancara mendalam dengan 8 informan, dan studi kepustakaan serta teori utama untuk analisis menggunakan Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean (2003). Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap kesuksesan aplikasi MyPertamina, menurut persepsi 150 responden di Wilayah Bogor dan Bekasi adalah system quality. Hal ini karena responden menilai bahwa aspek-aspek seperti perbaikan data, proses verifikasi data, kemudahan login, akses kode QR, pembelian BBM bersubsidi di SPBU menggunakan MyPertamina, dan metode pembayaran secara non tunai masih kurang.

 

---

In an effort to curb the misuse of subsidized fuel, the government and Pertamina have collaborated by leveraging information and communication technology to introduce e-Government through the MyPertamina application. This application serves as a medium to control the distribution of subsidized fuel and to provide targeted subsidies to the rightful recipients. However, the implementation of the MyPertamina application has encountered several issues, such as system malfunctions, login difficulties, unavailability of features, outdated information, and slow application response times. This research aims to analyze the most influential factors affecting the success of the MyPertamina application in the Bogor and Bekasi regions. The study employs a quantitative approach using mixed data collection methods, including the distribution of questionnaires to 150 MyPertamina users in the Bogor and Bekasi regions, in-depth interviews with 8 informants, and literature review. The primary theory for analysis is the DeLone and McLean Information Systems Success Model (2003). The results indicate that, according to the perceptions of 150 respondents in the Bogor and Bekasi regions, the most influential factor on the success of the MyPertamina application is system quality. Respondents highlighted deficiencies in aspects such as data correction, data verification processes, ease of login, QR code access, subsidized fuel purchases at gas stations using MyPertamina, and cashless payment methods.

 

"

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai kesiapan Kemenpan RB dalam Implementasi Administrasi Perkantoran Maya (siMAYA) dalam Upaya Perwujudan E-Office yang Optimal bagi Instansi Pemerintahan di Indonesia sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penggunaan Tata Naskah Dinas Elektronik Pada Instansi Pemerintahan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep kesiapan sebuah instansi pemerintahan untuk menerapkan e-government baik dari segi suprastruktur maupun infrastruktur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini yaitu Kemenpan RB masih memiliki banyak kendala dalam kesiapan suprastruktur dan infrastruktur seperti kurang nya komitmen pimpinan, SDM yang tidak kompeten, kurangnya ketersediaan dana dan infrastruktur, payung hukum yang belum kuat, dan belum ada integrasi yang kuat antar kementerian.

---

ABSTRACTThis research will examine the forwardness of Kemenpan RB in Administrasi Perkantoran Maya (siMAYA) implementation in order to actualize the optimal usage of E-Office for Indonesian government agencies in accordance to Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2013 concerning the usage of electronic system for official script by government agencies. The theories that are used in this research will examine the forwardness concept of government agencies to implement e-government from superstructure and infrastructure point of view. This research implements qualitative approach by utilizing in depth interview and literature review. The results of this research show that Kemenpan RB has been facing a lot of obstacles from superstructure and infrastructure point of view, such as lack of leadership, incompetency of human resources, lack of fund and infrastructure, weaknesses of legal protection, and weaknesses of integration between the ministries.;"

"[ABSTRAK E-government merupakan penggunaan teknologi yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan akses dan penyampaian layanan yang bermanfaat kepada masyarakat, rekan bisnis dan pegawainya. E-Audit adalah salah satu bentuk e- government yang digunakan BPK RI untuk membantu dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan negara. Dalam pelaksanaannya, pemeriksa BPK RI belum seluruhnya menggunakan sistem e-Audit tersebut.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemeriksa BPK dalam menggunakan Sistem Informasi e-Audit. Model dalam penelitian ini menggunakan teori Technology Acceptance Model (TAM) yang dikombinasikan dengan Innovation Diffusion Theory (IDT), Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone & McLean, dimensi individu dari Technology Readiness Index (TRI) serta variabel dukungan manajemen. Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner kepada 231 pegawai pemeriksa Kementerian dan Lembaga BPK RI, dan diperoleh sampel sebanyak 185 responden. Data yang terkumpul tersebut diolah dengan menggunakan teknik Partial Least Squares pada Structural Equation Modeling (PLS-SEM).Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dua variabel pada teori TAM yaitu manfaat dan kemudahan penggunaan yang dirasakan memberikan pengaruh positif terhadap minat pemeriksa dalam menggunakan e-Audit. Selain itu terdapat faktor lain yang berpengaruh adalah faktor kualitas sistem e-Audit, faktor kesesuaian e-Audit dalam proses pemeriksaan dan faktor individu ketidaknyamanan pemeriksa terhadap teknologi baru. Faktor-faktor tersebut yang perlu diperhatikan oleh pimpinan BPK RI dan tim pengembang agar e-Audit dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemeriksa BPK RI.

---

ABSTRACT E-government is the use of technology by the government to improve access and delivery of useful services to the people, business partners and employees. E- Audit is one example of e-government that is used in BPK to assist auditors in doing state financial examination. In practice, the BPK auditors have not fully use the e-Audit.This study was conducted to determine the factors that affect the BPK auditors in using e-Audit Information System. The model used in the study were Technology Acceptance Model (TAM) combined with Innovation Diffusion Theory (IDT) model, the success model of information system by DeLone & McLean (DeLone&McLean), individual dimensions from Technology Readiness Index (TRI) and variabel management support. The data were collected by distributing questionnaires to 231 BPK ministries and agencies auditors, hence the valid sample obtained were 185 respondents. The collected data was processed using the Partial Least Squares technique in Structural Equation Modeling (PLS-SEM)The result of this study proved that the two variables in TAM theory which were the perceived usefulness and perceived ease of use, gave a positive effect on increasing the intention of BPK auditor to use e-Audit. In addition, there were other influencing factors which were the quality system of e-Audit, the compatibility of e-Audit in audit process, and the discomfort of auditors to new technology. These factors need to be notice by the BPK leaders and the development team in order that e-Audit could be used by all BPK Auditor., E Audit is a form of e government that is used by Audit Board of the Republic of Indonesia BPK RI to assist the state 39 s financial audit However the BPK RI auditors have not entirely use e Audit in its execution This study was conducted to determine the factors that affect the auditors in using e Audit Information System by combining a theoretical model of the Technology Acceptance Model TAM the Innovation Diffusion Theory IDT the DeLone McLean Information Systems Success Model individual dimensions on the Technology Readiness Index TRI and variable of management support From the distribution of questionnaires to BPK RI 39 s ministries and agencies auditors as respondents we obtained 185 samples of data The data were then analyzed by using Partial Least Squares on Structural Equation Modeling PLS SEM The results showed that quality system of e Audit compatibility e Audit with the audit process perceived usefulness and perceived ease of use have positive influence either directly or indirectly on the auditor 39 s intention to use e Audit While the auditor rsquo s discomfort feeling of new technologies will have negative effect indirectly on the auditor rsquo s intention to use e Audit]"

"Data mengenai sistem informasi pasar tenaga kerja merupakan sumber informasi krusial yang berkaitan dengan bidang pendidikan dan perencanaan keterampilan, perencanaan pembangunan, serta perencanaan tenaga kerja. Karir Hub, sebagai komponen integral dari platform SIAPKerja yang dikelola Kementerian Ketenagakerjaan, berperan penting dalam menyajikan informasi pasar kerja. Untuk meningkatkan layanan informasi pasar kerja, integrasi dengan sistem di daerah menjadi suatu kebutuhan mendesak agar sistem informasi pasar kerja Indonesia dapat bertransisi dari tingkat menengah menjadi tingkat lanjut yang lebih canggih. Namun, masih terdapat permasalahan terkait penggunaan legacy system dalam proses pelayanan informasi pasar kerja di daerah sehingga penelitian ini membahas interoperabilitas Karir Hub SIAPKerja dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dan metode pengambilan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi interoperabilitas Karir Hub SIAPKerja telah mencapai tingkat interoperabilitas hukum. Namun, pada tingkat interoperabilitas semantik, terdapat indikator yang belum terpenuhi secara optimal, yaitu kesamaan dalam pemaknaan dan interpretasi atas data/informasi yang dipertukarkan. Kendala tersebut disebabkan oleh perbedaan format dan kelalaian manusia dalam pengisian data yang menghambat kesamaan dalam interpretasi data. Selain itu, pada tingkat interoperabilitas hukum, terdapat ketidakcapaian pada indikator regulasi yang mengatur pertukaran data antar organisasi. Kendala utama disebabkan oleh ketiadaan regulasi yang secara khusus mengatur integrasi tersebut. Disisi lain, dari segi faktor yang mempengaruhi, masih terdapat hambatan kolaborasi antara Kemenaker dan Disnaker akibat ketidakmerataan bimbingan teknis, ketidakseimbangan pengetahuan teknologi, dan kesenjangan pada aspek kompatibilitas teknologi.

---

Data regarding the labor market information system is a crucial source of information related to education and skills planning, development planning and workforce planning. Karir Hub, as an integral component of the SIAPKerja platform managed by the Ministry of Manpower, plays an important role in providing labor market information. To enhance labor market information services, integration with regional e-Government is crucial to advance Indonesia’s labor market information system from an intermediate to a more sophisticated level. However, there are still issues related to the use of legacy systems in the job market information service process in the regions, therefore this research discusses the interoperability of Karir Hub SIAPKerja and the factors that influence it. This research was conducted using a post-positivist approach and data collection methods through in- depth interviews and literature study. The results of the research show that the implementation of interoperability in Karir Hub SIAPKerja has reached the level of legal interoperability. However, at the level of semantic interoperability, there are indicators that have not been optimally fulfilled, specifically the similarities in the meaning of the data exchanged. These obstacles are caused by differences in formats, and human negligence in filling in data which hinders equality in data interpretation. In addition, at the level of legal interoperability, there is a failure to meet indicators for regulations governing data exchange between organizations. The main obstacle arises from the absence of regulations that specifically regulate the integration. In terms of influencing factors, there are still barriers to collaboration between the Ministry of Manpower and the Regional Manpower Office due to uneven technical guidance, technological knowledge imbalances, and gaps in technological compatibility aspects."

"Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang menjadi penghubung utama antara dunia usaha dan pemerintah. Dalam menjalankan tugasnya, BKPM menerapkan e-government, yaitu layanan Government-to-Business, untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Salah satu layanan yang diberikan berupa layanan penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online (LKPM Online). Pengguna layanan ini adalah penanam modal. Berdasarkan kebijakan yang berlaku, penanam modal diwajibkan menggunakan LKPM Online sejak periode Triwulan IV 2014. Kenyataannya, masih ada 2.373 dari 2.541 perusahaan penanam modal yang baru pernah satu kali menggunakan layanan LKPM Online. Dalam konteks pemerintahan, kepercayaan merupakan hal yang penting dalam menentukan penggunaan teknologi secara berkelanjutan. Untuk itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kepercayaan pada layanan LKPM Online dan dampaknya terhadap penggunaan berkelanjutan.Penulis mengadopsi model kepercayaan beserta antesedennya dan Expectation-Confirmatory Model (ECM). Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menyebarkan kuesioner secara online kepada seluruh penanam modal yang pernah menggunakan LKPM Online yang berjumlah 2.541 penanam modal. Analisis Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) digunakan untuk melakukan analisis model penelitian pada data hasil kuesioner yang didapat dari 389 responden.Dari hasil analisis, dilakukan uji hipotesis dan diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi kepercayaan penanam modal terhadap layanan LKPM Online (trust in public e-service) adalah kualitas layanan LKPM Online (e-service quality), keterbiasaan penanam modal dalam menggunakan LKPM Online (familiarity), kepercayaan penanam modal terhadap BKPM (trust in government), dan rekomendasi BKPM agar penanam modal menggunakan LKPM Online (recommendation). Selain itu, diketahui juga bahwa kepercayaan terhadap layanan LKPM Online secara tidak langsung mempengaruhi niat penanam modal untuk menggunakan LKPM Online secara berkelanjutan (continuance intention) melalui persepsi penanam modal terkait kegunaan LKPM Online (perceived usefulness)

---

Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM), a non-ministerial government institution, is the primary interface between business and government. To perform its duty, BKPM implements e-government, which is Government-to-Business service, to improve performance and quality of its public services. One of BKPM's service is Investment Online Report Service (LKPM Online). Users of this service are investors who are investing in Indonesia. According to the policy, investor must use LKPM Online since fourth quarter of 2014. In fact, there are 2,373 of 2,541 company that only once use LKPM Online. In context of government, trust is one important thing to determine continuance intention of using technology. Therefore, the objective of this research is to find factors affecting investors' trust in LKPM Online service and its impact on continuance intention.

In this research, antecedents of trust model and Expectation-Confirmatory Model (ECM) is used. Method of data collection was spreading the questionnaire to all investors who have been using LKPM Online. By using Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM), 389 data from questionnaires were analyzed and hypothesis testing was conducted based on the analysis.

This research found that factors affecting investors' trust in LKPM Online service is LKPM Online service quality, investors' familiarity with LKPM Online service, investors' trust in BKPM, and recommendation to use LKPM Online service. Furthermore, trust in LKPM Online service indirectly affecting investors' continuance intention to use LKPM Online service through perceived of its usefulness and investors' satisfaction on using LKPM Online service."