Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem penganggaran berbasis kinerja (Performance-Based Budgeting) telah diterapkan di Indonesia sejak tahun anggaran 2005. Penerapan penganggaran berbasis kinerja harus memperhatikan keterkaitan antaran anggaran dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Performance-Based Budgeting di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor terkait struktur informasi kinerja dan proses penyusunan rencana kerja anggaran menggunakan konsep dasar logic model serta mengevaluasi pengalokasian belanja dalam penyusunan anggaran tahun 2021 ditinjau dari pendekatan alokasi efisiensi di Dinas Lingkungan Hidup. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam rumusan rencana strategis dan indikator kinerja ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Sturkutr informasi kinerja yang digambarkan dalam konsep logic model dalam penyusunan rencana kerja anggaran telah disusun secara baik. Informasi outcome harus dirumuskan kembali, karena sebagian besar masih bersifat output. Hal ini menjadi kurang selaras terhadap tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, dan belum menggambarkan capaian sasaran kinerjanya secara jelas. Pengalokasian juga masih mengacu kepada anggaran tahun sebelumnya.

---

Performance-Based Budgeting has been implemented in Indonesia since the fiscal year 2005. The implementation of performance-based budgeting must consider the connection between the budget and the Government Work Plan (RKP). This research aims to evaluate the implementation of Performance-Based Budgeting in the Bogor City Environmental Agency regarding performance information structure and the process of budget work plan development using the basic concept of a logic model. It also aims to evaluate the allocation of expenditures in the preparation of the 2021 budget from the perspective of efficiency allocation in the Environmental Agency. The research findings conclude that there are several aspects that need improvement in the formulation of the strategic plan and performance indicators. The structure of performance information depicted in the logic model concept for the budget work plan has been well prepared. However, the outcome information needs to be reformulated as most of it still focuses on output. This misalignment with the goals of the Bogor City Environmental Agency does not clearly reflect its performance targets. The allocation still refers to the previous year's budget."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis struktur informasi kinerja dan alokasi belanja tahun 2016 di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan logic model dan alokasi efisiensi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa outcome pada level Kementerian dan Eselon 1 perlu dilakukan penyesuaian. Outcome belum menggambarkan capaian kinerja secara jelas, dan kurang relevan terhadap tujuan Kementerian. Pengalokasian belanja tahun 2016 belum sepenuhnya optimal jika dihubungkan dengan alokasi efisiensi. Hal tersebut ditunjukkan dengan minimnya alokasi untuk sektor prioritas, peningkatan nilai belanja input tidak diikuti dengan kuantitas kebijakan output yang dihasilkan, belum adanya realokasi belanja, dan pengalokasiannya masih mengacu kepada anggaran tahun sebelumnya.

---

The purpose of this research is to analyze the performance information structure and budget allocation of Coordinating Ministry for Economic Affairs in 2016. This research uses qualitative analysis with logic model and efficient allocation. Outcome in ministerial and echelon 1 level need to adjust. Existing outcome does not clearly describe achievement condition and irrelevant to the ministry's objectives. Budget allocation in 2016 is not yet optimum. This problem is caused by less allocation on priority sectors, increasing input is not followed by increasing output, no budget reallocation in successful priority program, and budget allocation still refers to the previous budget."

"Tesis ini membahas pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kota Bekasi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi Tahun 2012. Permasalahan dalam penelitian adalah belum optimalnya pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kota Bekasi dalam penyusunan APBD Kota Bekasi Tahun 2012 serta kaitannya dengan ketahanan daerah. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan dan menganalisis serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kota Bekasi dalam penyusunan APBD Kota Bekasi serta kaitannya dengan ketahanan daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi anggaran oleh DPRD Kota Bekasi dalam penyusunan APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2012 telah dilaksanakan tahapannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, namun ditinjau dari segi pembelanjaan dan pembiayaan dalam APBD, DPRD dalam melaksanakan fungsi anggarannya belum optimal dalam menentukan skala prioritas berbagai program/kegiatan dalam penyusunan APBD. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan perlu diberikan pelatihan, komunikasi yang intensif, serta penegakan aturan dalam pelaksanaan fungsi anggaran DPRD, khususnya dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

---

This thesis discusses the implementation of the budget function Bekasi City Council in the preparation of Revenue and Expenditure (Budget) Bekasi 2012. Problems in the study is not optimal implementation of Bekasi City Council budget function in the budget Bekasi Year 2012 and its relation to resistance area. The purpose of research is to describe and analyze as well as the factors that affect the implementation of Bekasi City Council budget function in the budget Bekasi and its relation to regional security. This study used qualitative research methods.

The results showed that the implementation of the budget by the legislature functions Bekasi in Bekasi budget process for Fiscal Year 2012 has been implemented in accordance with the stages of Law Number 32 Year 2004 on Regional Governance and Government Regulation No. 58 Year 2005 on Regional Financial Management, but in terms of expenditure and financing in the budget, the council in carrying out the functions of the budget has not been optimal in determining priority programs / activities in the preparation of budgets.

Based on these results, it is suggested should be given training, intensive communication and enforcement functions in the implementation of the budget of Parliament, particularly in the preparation of Revenue and Expenditure (Budget)."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas proses penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaranpada program dana hibah Australian Development Scholarship (ADS) Fase IIIBdengan Australian Department of Foreign Affair and Trade (DFAT) sebagailembaga donor. Pelaksanaan program ADS Fase IIIB sebagian dikelola olehperusahaan konsultan pengelola program yang berorientasi profit. Berdasarkanpendekatan penyusunan anggaran ADS Fase IIIB menggunakan Planning,Programming, Budgeting System (PPBS). Seluruh siklus anggaran telah terpenuhidalam proses pengganggaran program ADS. Fungsi anggaran berjalan denganbaik pada program ADS, kecuali pada fungsi penilaian kinerja. Meskipun sistempelaporan sudah dilaksanakan sesuai dengan karakteristik idealnya, namun masihterdapat beberapa kekurangan pada proses evaluasi baik dari sisi keuanganmaupun non-keuangan. Beberapa saran kemudian disajikan penulis dalampenelitian ini.

---

ABSTRACTThis study illustrates and discusses the budget formulation, implementation, andevaluation of grant program, Australian Development Scholarship (ADS) PhaseIIIB with the Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) asdonors. ADS Phase IIIB is partly managed by the profit-oriented managingconsultant company. ADS Phase IIIB used Planning, Programming, BudgetingSystem (PPBS) as the budget formulation approach. The entire budget cycle hasbeen fulfilled in the budgeting process. The function of the budget goes well onthe ADS program, except in the performance assessment function. Although thereporting system has been implemented in accordance with the idealcharacteristics, there are still some shortcomings in the evaluation process both interms of financial and non-financial. Some suggestions are then presented by theauthor."

"Anggaran kesehatan di Kota Bogor berasal dari usulan kepala seksi yang ada di Dinas Kesehatan dan musrenbang tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota serta reses anggota DPRD. Besarnya alokasi anggaran kesehatan Kota Bogor masih dibawah aturan UU No 36 Tahun 2009 pasal 171 yang menyebutkan anggaran kesehatan yang berasal dari APBD Provinsi, Kabupaten/Kota minimal 10%. Pada anggaran kesehatan Kota Bogor masih belum merupakan anggaran prioritas hanya sebagai faktor pendukung utama prioritas pembangunan Kota Bogor. Selain itu, anggaran kesehatan yang terdapat di Dinas Kesehatan lebih diutamakan pada pelayanan kuratif bukan pelayanan promotif dan preventif. Penelitian ini dilakukan pada instansi yang memiliki peran penting dalam proses perencanaan dan penganggaran. Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyarankan agar Dinas Kesehatan Kota Bogor dalam perencanaan anggaran lebih mengutamakan anggaran untuk pelayanan promotif dan preventif serta lebih sering melakukan konsolidasi kepada Bappeda, BPKAD dan DPRD.

---

The health budget in Bogor City comes from the section head exist in District Health Office and the community aspirations village level, district, city and member of legislative recess. The magnitude the health budget allocation of Bogor City still under the act no 37 of 2009 on health article 171 that mentions the health budget comes from APBD Province, Country/City is a minimum 10%. The health budget in Bogor City is still not a priority of the budget, but the main constituents of priority development of Bogor City. In addition, there are health budgets in health service preferred curative services rather than on promotif and preventive services. This research was conducted at establishments that have an important role in the planning and budgeting process. The design of this research is qualitative research. The results suggest that the health agency of Bogor City priorities budget for promotif and preventive services in budget planning and more often having consolidate with Bappeda, BPKAD and Legislative."

"Penelitian ini menganalisis efektifitas refocusing kegiatan dan efisiensi realokasi anggaran di Pemerintah Kota Depok dalam upaya penanganan COVID-19 sesuai dengan amanat Instruksi Presiden 4/2020 dan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri No. 119/2813/SJ No.177/KMK.07/2020. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan mengevaluasi dokumen anggaran beserta pelaksanaannya dan wawancara. Oleh karena itu, unit analisis dari penelitian ini yaitu mekanisme refocusing kegiatan dan realokasi anggaran, APBD setelah refocusing kegiatan dan realokasi anggaran, dan Kegiatan Penanganan COVID-19 Pemerintah Kota Depok. Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Kota Depok sudah efektif dan efisien dalam pelaksanaan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Hal ini dilihat dari telah sesuainya mekanisme dan rasionalisasi anggaran yang dihasilkan Pemerintah Depok dengan Keputusan Bersama tersebut. Kemudian untuk kegiatan penanganan COVID-19 secara umum berhasil dilaksanakan dan memiliki penyerapan anggaran yang tinggi. Untuk menekan laju pertumbuhan COVID-19 di Kota Depok, disarankan agar Pemerintah Kota Depok memperkuat strategi yang ada dengan melibatkan berbagai pihak baik internal maupun eksternal.

---

This study analyzes the effectiveness of refocusing activities and the efficiency of budget reallocation in the Depok City Government is an effort to deal with COVID-19 in accordance with the mandate of Presidential Instruction 4/2020 and is further regulated in the Joint Decree of the Ministry of Finance and Ministry of Home Affairs No. 119/2813/SJ No.177/KMK.07/2020. This research is a case study research by evaluating budget documents and their implementation and interviews. The unit of analysis for this research is the mechanism of activity refocusing and budget reallocation, APBD after activity refocusing and budget reallocation, and the Depok City Government COVID-19 handling activities. The results showed that the City Government of Depok was effective and efficient in the implementation of refocusing activities and budget reallocation. This can be seen from the suitability of the mechanism and budget rationalization produced by the Depok Government with the Joint Decree. Then for the handling of COVID-19 activities in general were successfully implemented and had high budget absorption. To reduce the growth rate of COVID-19 in Depok City, it is suggested that the Depok City Government strengthen its existing strategy by involving various parties, both internal and external."

"Anggaran pendidikan merupakan komponen terpenting dalam mewujudkan pembangunan terutama dalam aspek sumber daya manusia, upaya yang telah dilakukan adalah meningkatkan alokasi anggaran hingga 20% sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 Pasal 49 ayat 1. Namun, peningkatan anggaran belum menunjukkan tanda-tanda peningkatan mutu pendidikan khususnya di Kota Depok dan Kota Bogor. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian alokasi anggaran pendidikan dengan kualitas pendidikan yang tertuang dalam Renstra dari perspektif efisiensi alokatif, sehingga gambaran yang jelas akan menyebabkan peningkatan alokasi tidak sejalan dengan kualitas pendidikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivism, pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam dan dokumen sebagai data sekunder, dan melakukan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah belum terpenuhinya kesesuaian antara alokasi anggaran pendidikan dengan skala prioritas di Kota Depok dan Kota Bogor, hal ini disebabkan beberapa hal, yaitu: (1) anggaran pendidikan belum dialokasikan secara optimal untuk berorientasi input. untuk peningkatan kualitas Renstra dan Renja pendidikan, (2) alokasi anggaran pendidikan lebih banyak dialokasikan pada komponen-komponen yang tidak produktif dalam peningkatan mutu pendidikan, dan (3) program peningkatan mutu pendidikan belum dilaksanakan secara masif. Solusi utama dari penelitian ini adalah meningkatkan kualitas data sekolah berdasarkan kebutuhan pokok sehingga Renstra ditetapkan sesuai dengan tingkat urgensi kota, sehingga anggaran yang dialokasikan dapat sesuai dengan Renstra berdasarkan skala prioritas.

---

The education budget is the most important component in realizing development, especially in the aspect of human resources, efforts that have been made are increasing the budget allocation by up to 20% in accordance with the mandate of the National Education System Law number 20 of 2003 Article 49 paragraph 1.However, the increase in the budget has not shown signs of improving the quality of education, especially in Depok City and Bogor City. Therefore, this study aims to analyze the suitability of education budget allocations with the quality of education contained in the Strategic Plan from the perspective of allocative efficiency, so that a clear picture will cause an increase in allocations to be inconsistent with the quality of education. The method used in this research is post-positivism, data collection by conducting in-depth interviews and documents as secondary data, and conducting qualitative analysis. The results of this study are that there has not been a match between the allocation of the education budget and the priority scale in Depok City and Bogor City, this is due to several things, namely: (1) the education budget has not been allocated optimally for input orientation. for improving the quality of the Renstra and Renja for education, (2) more education budget allocations are allocated to unproductive components in improving the quality of education, and (3) programs for improving the quality of education have not been implemented massively. The main solution of this research is to improve the quality of school data based on basic needs so that the strategic plan is determined according to the urgency level of the city, so that the allocated budget can be in accordance with the strategic plan based on a priority scale."

"Musyawarah Perencanan Pembangunan (Musrenbang) merupakan suatu program pemerintah dimana masyarakat dapat memberikan aspirasinya secara langsung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat efektifitas dari musyawarah perencanaan pembangunan di Kota Administrasi Jakarta Timur dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Pada penelitian ini untuk melihat efektifitas Musrenbang menggunakan metode post positivist. Tingkat efektifitas Musrenbang dilihat dari berapa banyak usulan masyarakat yang dapat diakomodir dalam Pagu aspirasi masyarakat yang telah dianggarkan dari alokasi APBD DKI Jakarta. Hasil penelitian ditemukan partisipasi masyaraat dalam perencanaan (Rembuk RW dan Musrenbang) masih terbilang rendah. Selain itu dari hasil penelitian ini terlihat bahwa tidak semua usulan masyarakat dapat diakomodir dalam Pagu aspirasi masyarakat baik di tingkat Kelurahan, Kecamatan maupun Kota dan Suku Dinas terkait. Berdasarkan hasil penelitian yang ada dapat dikatakan bahwa Musrenbang belum cukup efektif karena usulan masyarakat dari hasil Rembuk RW tidak semuanya dapat terakomodir dan terealisasikan. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan anggaran, kewenangan yang dimiliki dan kendala yang dihadapi oleh Kelurahan, Kecamatan, Kota dan Suku Dinas terkait.

---

The Development Planning Discussion (Musrenbang) is a government program where people can give their aspirations directly to meet the needs of the community. This study aims to examine the effectiveness of development planning in East Jakarta Municipality in the local budget. This study to see the effectiveness of planning forums uses the post-positivist method. Musrenbang see the effectiveness of how many proposals that can be accommodated in the ceiling that have been budgeted aspirations of DKI Jakarta local budget allocations.

The research found that participation in planning (Rembuk RW and Musrenbang) is relatively low. In addition, It shows not all of the people can be accommodated in the proposed ceiling aspirations whether they from the village, district or city and related department. Base on the results of existing research, it can be said that it has not been sufficiently effective planning forums for the community hence the results of the proposed Rembuk RW can not be accommodated and realized. This is due to budget constraints, competencies and constraints faced by the Village, District, City and related department."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menentukan kriteria, bobot kriteria dan memberikan contoh penentuan prioritas usulan anggaran belanja modal pada BPPK. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif berjenis studi kasus dengan menggunakan Analytical Hierarchy Process AHP . Penelitian menyimpulkan terdapat enam kriteria dan 22 subkriteria beserta bobotnya yang dapat digunakan untuk menentukan prioritas belanja modal. Kriteria dan bobot tersebut meliputi: kemanfaatan aset 24,42 , keselarasan dengan strategi 16,81 , kesiapan usulan belanja modal untuk dilaksanakan 16,07 , jaminan keberlangsungan aset 16,06 , keandalan estimasi usulan biaya 13,92 , dan sifat usulan belanja modal 12,73 . Penentuan prioritas atas lima paket contoh usulan belanja modal menunjukkan urutan yang sama dengan hasil Resources Forum BPPK. Penelitian ini bertujuan menentukan kriteria, bobot kriteria dan memberikan contoh penentuan prioritas usulan anggaran belanja modal pada BPPK. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif berjenis studi kasus dengan menggunakan Analytical Hierarchy Process AHP . Penelitian menyimpulkan terdapat enam kriteria dan 22 subkriteria beserta bobotnya yang dapat digunakan untuk menentukan prioritas belanja modal. Kriteria dan bobot tersebut meliputi: kemanfaatan aset 24,42 , keselarasan dengan strategi 16,81 , kesiapan usulan belanja modal untuk dilaksanakan 16,07 , jaminan keberlangsungan aset 16,06 , keandalan estimasi usulan biaya 13,92 , dan sifat usulan belanja modal 12,73 . Penentuan prioritas atas lima paket contoh usulan belanja modal menunjukkan urutan yang sama dengan hasil Resources Forum BPPK.

---

ABSTRACTThis research aims to determine criterias, weight criterias and give example in the prioritization of proposed capital budget in the Financial Education and Training Agency FETA . The research is a qualitative research which designed in a case study with Analytical Hierarchy Process AHP . The conclusions obtained from this research are six criterias and 22 subcriterias which could be used to determine the priority of capital budget. The criteria and weighting include benefit assets 24.42 , alignment strategy 16.81 , readiness to implement the proposed capital budget 16.07 , guarantee the sustainability of assets 16.06 , reliability of the estimates costs of the proposal 13.92 , and the nature of the proposed capital budget against existing assets 12.73 . Setting priorities on five sample packets of capital budget proposals show the same sequence as the result of Resources Forum."

"Skripsi ini membahas mengenai keterlambatan penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Bogor pada tahun anggaran 2017, yang kemudian menyebabkan Kota Bogor tidak berhasil memenuhi kriteria utama untuk mendapatkan alokasi Dana Insentif Daerah dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis penyebab keterlambatan penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perda APBD) Tahun Anggaran 2017. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil yang ditemukan dari penelitian ini adalah terdapat 5 (lima) faktor yang menjadi penyebab keterlambatan penetapan Perda tentang APBD Kota Bogor tahun anggaran 2017, yaitu (1) Tingginya Sisa Lebih pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berjalan Kota Bogor; (2) Adanya pengaruh politik dan perbedaan kepentingan antara Pemerintah Kota dan DPRD Kota Bogor; (3) Berlangsungnya masa reses Anggota DPRD bertepatan dengan penerimaan hasil evaluasi oleh Gubernur; (4) Tidak adanya sanksi bagi daerah yang tidak melaksanakan/mematuhi batas waktu pelaksanaan tahapan penyusunan APBD terkecuali pada tahapan penyusunan Rancangan Perda tentang APBD; dan (5) Tidak harmoninya definisi terlambat menurut Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, saran yang diberikan penulis adalah perlunya ditingkatkan manajemen keuangan, kesadaran dan komitmen pemangku kepentingan, perencanaan jadwal penyusunan APBD, ketegasan pemerintah dalam mengatur ketentuan penyusunan APBD, serta harmonisasi kebijakan.

---

This thesis discusses the Local Government Budget Delay, which caused the Bogor City to fail to fulfill the main criteria for obtaining a Regional Incentive Fund from the central government. Therefore, the purpose of this study is to analyze the causes of Local Government Budget Delay in Bogor City 2017 Budget Year. This research is a descriptive study that uses a qualitative approach, with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The results showed that the causes of the delay were: (1) High budget deficit of Bogor City; (2) There are political influences and differences in interests between the Local Government and Municipal Legislative Council of City Bogor; (3) Evaluation results are received by Bogor City during the recess period of members of the DPRD; (4) There are no sanctions for regions that do not implement/comply with the time limit for implementing the stages of Regional Government Budget preparation except at the stage of drafting a Local Government Regulation on Regional Government Budget; and (5) The definition of being late is not according to the Ministry of Home Affairs and the Ministry of Finance. Therefore, the suggestions given by the author is the need to improve financial management, awareness and commitment of stakeholders, budget planning schedule preparation, the firmness of the government in regulating the provisions of the budget formulation, and harmonization of policies"