Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konflik bersenjata yang terjadi di berbagai belahan dunia telah mengancam kegiatan umat manusia, tanpa terkecuali investasi asing. Demi menyiasati hal tersebut, negara asal pemilik modal dan negara tuan rumah menyepakati klausul Full Protection and Security (FPS), yang pada intinya mengatur investasi asing yang dilaksanakan di wilayah negara tuan rumah akan senantiasa mendapatkan pelindungan (protection) dan keamanan (security) yang maksimal (full). Ketika konflik bersenjata merusak investasi asing, biasanya investor asing akan menggugat negara tuan rumah ke forum arbitrase karena dianggap melanggar klausul FPS. Namun, sebelum memutus adanya tidaknya pelanggaran atas klausul FPS, arbiter akan menentukan terlebih dahulu Standar FPS, yakni pelaksanaan konkret dari klausul FPS, melalui sistem hukum yang dipilih para pihak. Oleh karena itu, menentukan Standar FPS adalah isu Hukum Perdata Internasional (HPI), karena negara-negara yang membentuk klausul FPS menandakan unsur asing, dan hukum yang dipilih oleh para pihak akan menentukan isi dari Standar FPS. Skripsi ini akan menganalisis bagaimana arbiter menentukan isi Standar FPS terhadap kasus-kasus investasi asing yang menderita kerugian akibat konflik bersenjata, yakni kasus AAPL v. Sri Lanka, Pantechniki v. Albania, Ampal v. Mesir, Cengiz v. Libya, dan Strabag v. Libya. Pengkajian terhadap kelima kasus tersebut menunjukkan, para pihak yang bersengketa hanya meminta arbiter untuk memutus ada tidaknya pelanggaran atas klausul FPS berdasarkan fakta-fakta yang disajikan, dan tidak pernah memberikan kewenangan kepada arbiter untuk menentukan Standar FPS. Selanjutnya, skripsi ini akan membahas isi dari Standar FPS yang ditentukan arbiter dan bagaimana penerapannya pada fakta-fakta yang ada di masing-masing kasus. Terakhir, skripsi ini akan menjelaskan perbedaan antara Standar FPS dengan risiko perang dan kerusuhan sosial yang ditanggung oleh lembaga asuransi MIGA.

---

Armed conflicts that occur in various parts of the world have threatened human activities, including foreign investment. To deal with this, the home state of the foreign investors and the host state agree on the Full Protection and Security (FPS) clause, which regulates that foreign investments carried out in the territory of the host state will always get full protection and security. When armed conflicts damage foreign investments, foreign investors will likely sue the host country to an arbitration forum for violating the FPS clause. However, before deciding whether there is a violation of the FPS clause, the arbitrator will determine first the FPS Standard, which is the concrete implementation of the FPS clause, through the legal system chosen by the parties. Therefore, determining the FPS Standard is an issue of Private International Law (PIL), as the countries that form the FPS clause signify foreign elements, and the law chosen by the parties will determine the content of the FPS Standard. This thesis will analyze how arbitrators determine the content of the FPS Standard in foreign investment cases that suffered losses due to armed conflict, namely AAPL v. Sri Lanka, Pantechniki v. Albania, Ampal v. Egypt, Cengiz v. Libya, and Strabag v. Libya. A review of the five cases shows that the disputants only asked the arbitrators to decide whether or not there was a violation of the FPS clause based on the facts presented, and never authorized the arbitrators to determine the FPS Standard. Next, this thesis will discuss the content of the FPS Standard determined by the arbitrators and how it applies to the facts of each case. Finally, this thesis will explain the difference between the FPS Standard and the risks of war and civil disturbances covered by the MIGA insurance agency."

"Asimetri hubungan (hak dan kewajiban) antara host country dengan investor asing dalam perjanjian investasi internasional terus mengkhawatirkan host country, terutama dalam hal kedaulatan dan keamanan nasionalnya. Negara-negara semakin sadar atas keperluan untuk mengambil langkah strategis melalui penyertaan ketentuan perjanjian investasi internasional yang ditujukan secara khusus demi menjamin perlindungan hak fundamentalnya tersebut. Penelitian (tesis) ini mengeksplorasi lebih lanjut tentang hubungan ketentuan pengecualian keamanan dengan necessity dan state immunity yang akan mengarah pada pemahaman yang lebih baik dalam merumuskan klausul yang melindungi keamanan nasional tanpa melanggar perjanjian investasi internasional ataupun hukum kebiasaan internasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dokrinal dengan objek hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah perundang-undangan berdasarkan doktrin aliran positivisme (yuridis normative). Penelitian ini mempertanyakan bagaimana penerapan perlindungan keamanan nasional host country dalam perjanjian investasi internasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan merumuskan strategi formulasi penyusunan model perjanjian investasi internasional ideal dan kebijakan hukum yang sesuai dengan keamanan nasional tanpa melanggar hukum internasional.

---

The asymmetry of host-countries and foreign investors’s relationship (rights and obligations) in the International Investment Agreements (IIAs) continues to distress host-countries, particularly in terms of its sovereignty and national security. Host-countries are increasingly aware of the need to take strategic steps through the inclusion of IIAs provisions which are specifically aimed at ensuring the protection of these fundamental rights. This research (thesis) further explores the relationship between the provision of security exceptions with necessity and state immunity which will lead to a better understanding in formulating clauses that protect national security without violating IIAs obligations or customary international law. This research is a doctrinal law research with a legal object that is conceptualized as a rule of law based on the doctrine of positivism (normative juridical). This study questions how the implementation of host country national security protection in IIAs. The purpose of this research is to understand and create strategies for formulating ideal IIAs models and legal policies that are compatible and consistent with national security without violating international law."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan konsep grandfather clause sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal Perpres DNI 2016 . Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan grandfather clause terhadap penanaman modal yang telah disetujui sebelum Perpres DNI 2016 disahkan, khususnya pada bidang usaha jasa konstruksi. Tujuannya ialah untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai keberlakuan konsep grandfather clause sebagai bentuk perlindungan terhadap investor asing dan dampak dari diberlakukannya grandfather clause tersebut pada penanaman modal yang bidang usahanya diatur lebih lanjut terkait syarat dan kriterianya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian ini diketahui bahwa pengaturan grandfather clause pada Perpres DNI 2016 merupakan bentuk perlindungan yang dapat menjamin suatu kepastian hukum. Pada bidang usaha jasa konstruksi, grandfather clause dapat diberlakukan walaupun pada Perpres DNI 2016 terdapat perubahan ketentuan mengenai bidang usaha jasa konstruksi yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi UMKMK . Permasalahan muncul ketika Rancangan Undang-Undang Jasa Konstruksi yang akan segera diberlakukan menjadi Undang-Undang, mengatur secara spesifik mengenai kualifikasi usaha yang harus dilaksanakan oleh Perusahaan PMA yang bergerak dalam bidang usaha jasa konstruski. Dalam keadaan yang demikian, grandfather clause menjadi tidak dapat diberlakukan untuk melindungi Perusahaan PMA dari kewajiban untuk mengikuti ketentuan tersebut.

---

This thesis analyzes the application of grandfather clause as regulated in Article 13 of Presidential Decree 44 2016 corncerning Negative Investment List NIL 2016 . The main issue researched is how the concept of grandfather clause applies to existing investments, specifically in construction services sector. The main purpose of this research is to explain and analyze the enforceability of the grandfather clause as a protection toward foreign investors and the impacts of the enforceability itself on business sectors which are being required to meet certain conditions and criterias. The research method used in this thesis is normative legal research. This research found that grandfather clause is a means of protection that could ensure legal certainty for investment. In construction services sector, grandfather clause could be applied toward existing investments, even though there is a change of provision in the NIL 2016 regarding the areas of business which are required to be in a form of micro, small, and medium enterprises, or union. The problem arrises when the draft of the Construction Services Law that shortly would be enacted as a Law, specifically regulates the qualification which should be conducted by Foreign Direct Investment Company in construction services sector. In that case, grandfather clause could not be applied to protect the existing investments from the responsibility to follow the new requirements."

"Tesis ini menganalisis dinamika sikap negara-negara Nordik dalam menanggapi dominasi Tiongkok pada proyek Koridor Arktika, yakni proyek pembangunan infrastruktur transportasi di kawasan Nordik. Peneliti menggunakan tiga pendekatan dalam menyusun penelitian ini, yakni analisis PESTEL, Regional Security Complex Theory (RSCT) dan pendekatan motif penanaman investasi asing. Analisis PESTEL dan RSCT dipakai untuk melihat secara komprehensif faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, hukum serta keamanan dalam kerangka kerjasama antara negara-negara Nordik dan Tiongkok pada proyek Koridor Arktika. Secara spesifik RSCT juga digunakan untuk meninjau indikator letak geografis, kesamaan sistem serta interaksi antar-negara untuk meninjau kerjasama keamanan antar-negara Nordik di kawasan mereka khususnya dalam menanggapi peningkatan power Tiongkok di kawasan Nordik dan Arktika. Sementara pendekatan motif penanaman investasi asing difokuskan pada tiga aspek, yakni market seeking, resource seeking dan efficiency seeking untuk meninjau motif utama Tiongkok menanamkan FDI-nya di negara-negara Nordik terkait proyek Koridor Arktika. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni dengan tinjauan pustaka sebagai teknik pengumpulan data serta teknik analisis diskursus untuk mengklasifikan setiap temuan. Peneliti menemukan temuan bahwa secara umum Finlandia, Swedia, Denmark, Norwegia dan Islandia menganggap Tiongkok sebagai ancaman di kawasan Arktika. Dalam hal ini mereka dihadapkan pada dilema yakni bahwa di satu sisi mereka membuka diri terhadap investasi Tiongkok yang ditanamkan pada proyek tersebut dengan motif utama resource seeking, namun di sisi lain mereka tidak menginginkan Tiongkok mendominasi kawasan Arktika yang mana secara geografis lebih dekat dengan negara-negara Nordik.

---

This thesis analyzes the dynamics of the Nordic countries’ demeanor in responding to China’s dominance in the Arctic Corridor project, the transportation infrastructure development project in the Nordic region. The researcher used three approaches on doing this research, those are PESTEL analysis, Regional Security Complex Theory, and the approach of foreign investment motives. In this case, RSCT and PESTEL analysis are used to elaborate the political, economic, social, technological, environmental, legal, and security factors in the framework of cooperation between Nordic countries and China within the Arctic Corridor project. Specifically, RSCT is also used to observe geographical location, system similarities, and interaction between Nordic countries indicators in response to China’s rising power, especially in the Nordic and Arctic regions. Meanwhile, the approach of foreign investment motives is focused on three aspects, those are market seeking, resource seeking, and efficiency seeking to observe China’s primary motive for investing its foreign direct investment in Nordic countries related to the Arctic Corridor project. This study uses a qualitative method with a literature review to classify each finding as a data collection technique. The researcher found that Finland, Sweden, Denmark, Norway and Iceland consider China a threat in the Arctic region. In this case, the Nordic countries are faced with a dilemma, that on one side, they open up themselves to the Chinese investment that is invested in the Arctic Corridor project. However, on the other hand, they do not want China to dominate the geopolitics and geo-economy of the Arctic which is geographically closer to the Nordic countries.

"

"At the time of a paradigm change Foreign Investment, Strategic Assets and National Security is a timely analysis of the changing attitude towards foreign investment in major economies, namely the United States of America, the People's Republic of China, Australia, Canada, and Germany, France and the United Kingdom as representatives of the European Union. Foreign investment has grown steadily for decades and the de-regulation of international trade and investment was a widely accepted trend, particularly in developed countries. Increasingly, however, this development is encountered by opposition. Globalisation and socio-economic effects of mergers and acquisitions of domestic firms by foreign investors receive less support from the general public. Concerns about national security, protection of new technologies and competitiveness are raised. This leads national and regional legislators to develop new mechanisms to control foreign investments, particularly in light of national security. The widely adopted and traditional ex post approach linked to investment treaties is now enhanced by an increased focus on the phase prior to the actual implementation of the investment. This legal development and the new screening systems are captured in this book and it is explained how the present paradigm change is affecting the legal rules in practice. It is a must read for everyone working in the field."

"Security for Costs merupakan suatu fenomena hukum yang berkembang dalam penyelesaian sengketa investor-negara, yang dapat dipahami sebagai suatu bentuk tindakan sementara untuk investor asing memberikan jaminan mengenai pembayaran biaya yang dimintakan oleh negara tuan rumah dalam melakukan pembelaan atas gugatan yang diajukan oleh investor asing. Tesis ini menganalisis, pertama, alasan pentingnya pengaturan security for costs dalam perjanjian investasi internasional bagi Indonesia berdasarkan praktik permohonan security for costs dalam sengketa García Armas v. Venezuela yang diselesaikan menggunakan aturan arbitrase ICSID dan Herzig v. Turkmenistan yang menggunakan aturan arbitrase UNCITRAL, dan kedua, pengaturan security for costs dalam perjanjian investasi internasional yang dapat melindungi kepentingan Indonesia berdasarkan perkembangan pengaturan security for costs dalam aturan arbitrase ICSID dan aturan arbitrase UNCTIRAL, dalam undang-undang tentang arbitrase yang berlaku di Inggris dan Indonesia, serta contoh-contoh dalam perjanjian investasi internasional yang disepakati pada masa proses reformasi penyelesaian sengketa investor-negara. Penelitian tesis ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menganalisis penerapan security for costs berdasarkan aturan arbitrase dalam putusan-putusan arbitrase investasi, dan dalam perjanjian investasi internasional. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, pertama, pengaturan security for costs dalam perjanjian investasi internasional dapat menyeimbangkan kepentingan investor asing dan negara tuan rumah, menghindari kemungkinan eksploitasi mendapatkan keuntungan yang dilakukan oleh investor asing, dan untuk menjaga integritas prosedural penyelesaian sengketa investor-negara. Kedua, Indonesia dapat menerapkan pengaturan security for costs yang telah ada dalam perjanjian investasi internasional mengenai kewenangan majelis arbitrase, syarat-syarat, mekanisme, dan akibat hukum dari perintah security for costs.

---

Security for Costs has been an emerging legal phenomenon in investor-state dispute settlement, which can be defined as a form of provisional or interim measure for a foreign investor to provide security for the payment of costs requested by the host state in defending a claim brought by the foreign investor. This research discusses, first, the importance of the privision of security for costs in international investment agreements for Indonesia based on the practice of the application of security for costs in the García Armas v. Venezuela dispute which was resolved under the UNCITRAL Arbitration Rules and Herzig v. Turkmenistan dispute which was resolved under the ICSID Arbitration Rules, and second, discusses the provision of security for costs in international investment agreements that may protect Indonesia based on the development of the provision of security for costs in ICSID Arbitration Rules and UNCTIRAL Arbitration Rules, in the laws on arbitration in the United Kingdom and Indonesia, and examples in international investment agreements signed during the investor-state dispute settlement reform process. This research is a normative legal research by examining the application of security for costs under arbitration rules in investment arbitration awards, and in international investment agreements. The findings of this research are, first, the provision of security for costs in international investment agreements may balance the interests of foreign investors and host countries, may avoid the possibility of profit exploitation by foreign investors, and may maintain the procedural integrity of investor-state dispute settlement. Second, Indonesia may apply the provision of security for costs in international investment agreements based on the existing provision of security for costs on the authority of the arbitral tribunal, the requirements, the mechanism, and the legal consequences of the security for costs order."

"Thesis ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi Investor Publik pada proses Penawaran Umum Perdana atas Saham terkait dengan Prinsip Materialitas. Prinsip Materialitas adalah kewajiban untuk membuka Informasi atau Fakta yang bersifat Material kepada publik sehingga Investor Publik dapat mementukan sikapnya untuk melakukan atau tidak melakukan investasi atas Efek yang ditawarkan. Permasalahan hukum timbul apabila perumusan materialitas atas suatu fakta atau informasi pada peraturan perundangan-undangan tidak jelas atau rinci sehingga akan merugikan Investor Publik. Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut, Thesis ini melakukan studi perbandingan mengenai bagaimana penerapan Prinsip Materilitas di Amerika Serikat dan Indonesia melalui studi perbandingan kasus. Tujuan studi perbandingan adalah untuk mendapatkan jawaban bagaimana memberikan perlindungan hukum bagi Investor Publik di Indonesia terkait dengan Prinsip Materialitas dan memberikan alternatif penyelesaian pokok permasalahan melalui penggunaan Teori Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum (Economic Analysis of Law) yang dikemukakan oleh Richard A. Posner.

---

This Thesis concerns with legal protection for public investor related to Materiality Principle in the process of Going Public. The Materiality Principle is a duty to disclose information or fact that is material to public. With this material information or fact, public investor then could make their investment decision. Legal issues will incur if the Securities Law does not sufficiently define the formulation of materiality of any given information or fact. This situation will have the potential to encourage losses to public investor.

To find solution of this problem, this Thesis has made research on the application of Materiality through comparative case study in the United States of America and Indonesia. The purpose of using comparative case study in this Thesis is to find the best solution on how to protect public investor in Indonesia regarding the application of Materiality Principle. This Thesis also try to give alternative solution to formulate the materiality by using the Theory of Economic Analysis of Law which is introduced by Richard A. Posner."

"This book outlines the protection standards typically contained in international investment agreements as they are actually applied and interpreted by investment tribunals. It thus provides a basis for analysis, criticism, and stocktaking of the existing system of investment arbitration. It covers all main protection standards, such as expropriation, fair and equitable treatment, full protection and security, the non-discrimination standards of national treatment and MFN, the prohibition of unreasonable and discriminatory measures, umbrella clauses and transfer guarantees. These standards are covered in separate chapters providing an overview of textual variations, explaining the origin of the standards and analysing the main conceptual issues as developed by investment tribunals. Relevant cases with quotations that illustrate how tribunals have relied upon the standards are presented in depth. An extensive bibliography guides the reader to more specific aspects of each investment standard permitting the book's use as a commentary of the main investment protection standards."

"Skripsi ini membahas mengenai liberalisasi dalam hal kepemilikan asing pada bank umum di Indonesia, dimulai dengan keikutsertaan Indonesia dalam GATS- WTO. Namun, dengan adanya krisis moneter yang terjadi di Indonesia, persentase tersebut menjadi semakin terbuka, yaitu mencapai 99%. Hal ini jelas membuat lebih banyak pihak asing yang masuk ke dalam bank-bank umum di Indonesia. Oleh karena itu, dalam hal ini, penulis ingin membahas mengenai bagaimana pengaturan yang berkaitan dengan liberalisasi dalam kepemilikan asing pada bank umum tersebut dan adakah ketentuan yang melindungi kepentingan nasional karena ternyata perkembangan tingkat kepemilikan asing ini membuat melemahnya peranan dan daya saing dari pihak domestik itu sendiri dimana seharusnya hal tersebut menunjang pertumbuhan ekonomi, yang merupakan bagian dari kepentingan nasional. Untuk meneliti kedua permasalahan tersebut, metode penelitian yang dipakai adalah studi kepustakaan dan juga akan melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber karena ada data-data yang harus ditanyakan langsung kepada pihak-pihak yang memahami topik skripsi ini. Dari hasil penelitian, penulis mengetahui bahwa liberalisasi kepemilikan asing ini pada dasarnya diatur dalam perjanjian GATS dan Schedule of Commitments Indonesia di GATS-WTO dan juga diatur dalam beberapa ketentuan nasional, antara lain Undang-Undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum Syariah, serta Peraturan Pemerintah tentang Pembelian Saham Bank Umum. Mengenai ketentuan yang melindungi kepentingan nasional, pada dasarnya hal tersebut sudah diatur dalam beberapa pasal di perjanjian GATS itu dan juga dalam Undang-Undang Perbankan, dan beberapa Peraturan Bank Indonesia, seperti PBI tentang Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan."