Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kewarganegaraan pemain merupakan salah satu aspek yang dipertimbangkan oleh Court of Arbitration for Sport (CAS) ketika melaksanakan yurisdiksinya dalam mengadili dan memutus sebuah sengketa kontrak sepak bola. Sebagai titik pertalian primer (TPP) yang menimbulkan suatu peristiwa Hukum Perdata Internasional (HPI), perbedaan kewarganegaraan antara pemain dan klub menjadi prasyarat agar suatu sengketa kontrak sepak bola dinyatakan memiliki dimensi internasional, sebagaimana diatur dalam FIFA Regulations on Status and Transfers of Players (FIFA RSTP). Hingga saat ini, belum terdapat banyak literatur komprehensif tentang aspek kewarganegaraan pemain sepak bola menurut CAS, terlebih dari perspektif penulis Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaruh kewarganegaraan sebagai TPP menurut yurisdiksi CAS, serta relevansinya terhadap sengketa kontrak sepak bola yang diputus oleh CAS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal, dan didukung oleh wawancara dengan beberapa praktisi hukum yang terlibat dengan kasus-kasus yang dianalisis. Hasil penelitian menemukan bahwa aspek kewarganegaraan pemain sangat berpengaruh terhadap yurisdiksi CAS karena mengharuskan CAS untuk memastikan sporting nationality pemain, terutama melalui pembuktian genuine link seorang pemain sepak bola dengan suatu negara. Kedua putusan yang dianalisis menunjukkan konsistensi CAS yang mensyaratkan pembuktian genuine link antara seorang pemain sepak bola dengan suatu negara sebagai hal paling relevan untuk kemudian menentukan apakah pemain tersebut eligible atas sporting nationality negara tersebut. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pengkajian aspek kewarganegaraan juga bertalian dengan banyak aspek lainnya, terutama dalam bidang HPI dan hukum kewarganegaraan nasional. Saran yang dikemukakan adalah perlunya antisipasi dari para pemangku kebijakan sepak bola di Indonesia dalam menghadapi permasalahan yang mungkin timbul dari semakin pesatnya arus perpindahan manusia seiring globalisasi, melalui pembaruan peraturan mengenai kewarganegaraan atlet oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan peningkatan kualitas National Dispute Resolution Chamber (NDRC) oleh PSSI.

---

A player's citizenship is one of the aspects considered by the Court of Arbitration for Sport (CAS) when exercising its jurisdiction in adjudicating and deciding a football contract dispute. As the primary connecting factor that gives rise to a Private International Law (PIL) case, the difference in citizenship between the player and the club is a prerequisite for a football contractual dispute to be viewed to have an international dimension, as stipulated in the FIFA Regulations on Status and Transfers of Players (FIFA RSTP). Until now, there has not been much comprehensive literature on the citizenship aspects of football players according to CAS jurisprudence, especially from the perspective of Indonesian writers. Therefore, this research aims to examine the effect of citizenship as a primary connecting factor according to CAS jurisdiction, as well as its relevance to football contract disputes decided by CAS. This research uses doctrinal research method and is supported by interviews with several legal practitioners involved with the analyzed cases. The results found that the aspect of a player's citizenship is very influential on the jurisdiction of CAS as it requires CAS to determine a player's sporting nationality, especially through proving a football player's genuine link with a country. The two decisions analyzed in this research demonstrate the consistency of the CAS in requiring proof of a genuine link between a football player and a country as the most relevant aspect to determine whether the player is eligible for that country's sporting nationality. Overall, this research reveals that the study of citizenship aspects is also intertwined with many other aspects, especially in the fields of PIL and national citizenship law. This research suggests the need for anticipation from football policy makers in Indonesia in dealing with problems that may arise from the increasingly rapid flow of human movement due to globalization, through updating the regulations regarding the citizenship of athletes by the Ministry of Youth and Sports and improving the quality of the National Dispute Resolution Chamber (NDRC) by PSSI."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengakhiran kontrak kerja pemain sepak bola profesional dan klub secara sepihak dengan just cause berdasarkan regulasi FIFA (Federation Internationale de Football Association), penggunaan just cause dalam pengakhiran kontrak oleh para pihak berdasarkan putusan badan penyelesaian sengketa di bidang sepak bola (Putusan FIFA), yaitu FIFA DRC (Dispute Resolution Chamber) dan CAS (Court of Arbitration for Sport), serta mengetahui dikenal atau tidaknya just cause sebagai dasar pengakhiran hubungan kontraktual dalam hukum kontrak Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu dengan menelaah norma-norma hukum transnasional di bidang olahraga sepak bola, seperti Statuta FIFA 2019, Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP) 2019, Commentary on the Regulations for the Status and Transfer of Players (FIFA Commentary RSTP), putusan-putusan CAS, dan putusan-putusan FIFA DRC, serta norma-norma hukum nasional, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep just cause berdasarkan RSTP 2019 dan FIFA Commentary merupakan alasan yang adil untuk mengakhiri kontrak kerja secara sepihak, baik oleh pemain sepak bola profesional maupun klub, yang mana pihak yang mengakhiri kontrak tersebut tidak perlu membayar kompensasi dan tidak dikenakan sanksi olahraga. Contoh keadaan yang termasuk just cause berdasarkan RSTP 2019 adalah abusive conduct (tindakan pelanggaran) dan outstanding salaries (tunggakan gaji). Berdasarkan putusan FIFA, hanya pelanggaran kontrak materil yang dianggap sebagai just cause, serta terdapat enam just cause yang terdiri dari empat just cause bagi klub dan dua just cause bagi pemain sepak bola profesional. Just cause bagi klub adalah kinerja buruk para pemain dalam suatu tim, kurangnya jumlah pertandingan pemain, ketidakhadiran pemain dalam jangka waktu tertentu, dan penyalahgunaan narkoba oleh pemain. Di sisi lain, just cause bagi pemain sepak bola adalah pengecualian dan deregistrasi pemain, serta tunggakan gaji pemain dengan kriteria tertentu. Konsep just cause tersebut tidak dikenal dalam hukum kontrak maupun hukum ketenagakerjaan Indonesia, tetapi dikenal dalam hukum yang diciptakan oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), yaitu Regulasi PSSI tentang Status dan Transfer Pemain 2014 dengan rumusan “alasan yang adil”. Walaupun begitu, pengakhiran kontrak dengan just cause memiliki kemiripan dengan pembatalan perjanjian akibat wanprestasi dalam KUHPerdata.

---

This research is conducted to find out the unilaterally termination of employment contract between professional football player and club with just cause based on FIFA (Federation Internationale de Football Association) regulations, the use of just cause in terminating the contract by the parties based on the jurisprudence of dispute resolution bodies in the field of football (FIFA’s jurisprudence), i.e. FIFA DRC (Dispute Resolution Chamber) and CAS (Court of Arbitration for Sport), and to understand whether or not just cause is known as one of the contractual termination in Indonesian contract law. The research method used is a normative legal research, namely by examining transnational legal norms in the field of football, such as the 2019 FIFA Statutes, 2019 Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP), Commentary on the Regulations for the Status and Transfer of Players (FIFA Commentary RSTP), CAS awards, and FIFA DRC decisions, as well as national legal norms, such as Indonesian Civil Code and Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. The results of this research reveal that just cause concept, in accordance to the 2019 RSTP dan FIFA Commentary RSTP, is a fair or good reason to terminate the employment contract unilaterally, both by professional football player and club, where those who terminate the contract free from the obligation to pay a compensation and a sporting sanctions could not be imposed to them. Conditions which are categorized as just cause based on RSTP 2019 are abusive conduct and outstanding salaries. According to FIFA’s jurisprudence, only material breaches of contract can possibly be considered as just cause, and there are six just causes consisting of four just causes for clubs and two just causes for professional football player. Just causes for the club are the poor performance of the players in a team, the lack of a number of played matches, the absence of players within a certain period of time, and drug abuse by players. On the other hand, just causes for the football player are the exclusion and deregistration of players, as well as the arrears of player salaries with certain criteria. The just cause concept itself is not recognized by the Indonesian contract law nor the Indonesian labor law, but it is known in the law created by PSSI, i.e. PSSI’s Regulation on the Status and Transfer of Players (RSTP PSSI) 2014, with the term “alasan yang adil.” Nevertheless, terminating a contract with just cause has similarities with rescission of agreement due to breach of contract in Indonesian Civil Code."

"Ketenagakerjaan hingga saat ini selain memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif, yaitu masalah pemutusan hubungan kerja, masalah hak pekerja, masalah kepentingan pekerja, dan masalah antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Oleh sebab itu terjadilah sengketa hubungan kerja. Dalam setiap proses sengketa hubungan kerja selalu berlarut-larut dan hasilnya selalu merugikan para pekerja. Mengingat kelemahan sistem pengadilan maka lebih baik jika sengketa hubungan kerja diselesaikan dengan alternatif penyelesaian sengketa. Oleh karena itu dilakukan penelitian dengan metode juridis normatif sehingga didapat hasil bahwa alternatif penyelesaian sengketa berupa arbitrase hubungan industrial merupakan salah satu penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien serta menguntungkan berbagai pihak di masa yang akan datang. Pelaksanaan arbitrase hubungan industrial nyatanya belum berjalan dengan efektif dalam menangani sengketa kepentingan dan sengketa antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Dalam praktiknya, masih banyak pelaku hubungan industrial yang masih belum percaya dengan kehadiran arbitrase hubungan industrial dan belum paham tentang arbitrase hubungan industrial itu sendiri.

---

Employment to date in addition to providing a positive impact also had a negative impact, namely the issue of termination of employment, workers' rights issues, issues of workers interests, and problems among trade unions / labor unions in one company. Therefore there was a labor relations dispute. In any process of labor relations disputes always protracted and the outcome is always detrimental to the workers. Given the weakness of the court system better working relationship if the dispute resolved by alternative dispute resolution. Therefore, research with normative juridical methods in order to get results that alternative dispute resolution such as arbitration is one of the industrial relations dispute resolution effectively and efficiently and benefit all parties in the future. Implementation of industrial relations arbitration in fact not operating effectively in handling disputes and conflicts between the interests of trade unions / labor unions in one company. In practice, there are many industrial relations actors who still do not believe the presence of industrial relations arbitration and arbitration do not understand about industrial relations itself."

"Tesis ini meneliti dan mengkaji kewenangan arbitrase dalam memeriksa dan memutus sengketa perbuatan melawan hukum, ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan-putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian adalah bahwa berdasarkan UU No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan asas pacta sunt servanda yang terkandung dalam Pasal 1338 KUHPerdata, arbitrase berwenang dalam memeriksa dan memutus sengketa perdata termasuk sengketa perbuatan melawan hukum yang timbul dari kontrak yang mengandung klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase. Namun pada beberapa putusan pengadilan, terdapat sikap dan pendapat hakim yang menyatakan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perbuatan melawan hukum yang terjadi di antara para pihak yang terikat dengan kontrak yang mengandung klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase, karena perbuatan melawan hukum dipandang sebagai perbuatan yang tidak terkait dengan klausul atau perjanjian arbitrase di antara para pihak. Penelitian ini menyarankan Pengadilan Negeri untuk konsisten menghormati klausul arbitrase dalam perjanjian dan menyatakan tidak berwenang mengadili suatu sengketa perbuatan melawan hukum di antara para pihak yang terikat dengan klausul atau perjanjian arbitrase. Berdasarkan asas pacta sunt servanda para pihak harus terikat dan mematuhi klausul arbitrase dalam perjanjian yang mereka setujui.

---

This thesis analyses the authority of arbitration to adjudicate a tort dispute, pursuant to the prevailing arbitration regulation and the current Indonesian court’s decisions. The method of research used in this thesis is normative-juridical method. The research found that based on Law No.30 Year 1999 Regarding The Arbitration and The Alternative Dispute Resolution and pacta sunt servanda principle contained in Article 1338 of The Indonesian Civil Code, arbitration shall have the authority to adjudicate private dispute including tort dispute raising from a contract that contains arbitration clause or arbitration agreement. To some extent, there are several Indonesian court’s decisions have decided District Court has the authority to adjudicate tort dispute raising from the related contract that parties who bound by arbitration clause or arbitration agreement with the reason that tort is categorized or qualified as a legal act that does not relate with arbitration clause or agreement between parties. The thesis suggests to the court to consistently respect the arbitration clause or arbitration agreement made and entered into by the parties, and declare have no legal authority to adjudicate tort dispute between parties who are bound by arbitration clause or arbitration agreement. Based on pacta sunt servanda principle, the parties are bound by and shall comply with the arbitration clause or arbitration agreement they made and entered into."

"Tesis ini meneliti dan mengkaji kewenangan arbitrase dalam memeriksa dan memutus sengketa perbuatan melawan hukum, ditinjau dari peraturan perundang­ undangan yang berlaku dan putusan-putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian adalah bahwa berdasarkan UU No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan asas pacta sunt servanda yang terkandung dalam Pasal 1338 KUHPerdata, arbitrase berwenang dalam memeriksa dan memutus sengketa perdata termasuk sengketa perbuatan melawan hukum yang timbul dari kontrak yang mengandung klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase. Namun pada beberapa putusan pengadilan, terdapat sikap dan pendapat hakim yang menyatakan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perbuatan melawan hukum yang terjadi di antara para pihak yang terikat dengan kontrak yang mengandung klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase, karena perbuatan melawan hukum dipandang sebagai perbuatan yang tidak terkait dengan klausul atau perjanjian arbitrase di antara para pihak. Penelitian ini menyarankan Pengadilan Negeri untuk konsisten menghormati klilUsul arbitrase dalam perjanjian dan menyatakan tidak berwenang mengadili suatu sengketa perbuatan melawan hukum di antara para pihak yang terikat dengan klausul atau perjanjian arbitrase. Berdasarkan asas pacta sunt servanda para pihak harus terikat dan mematuhi klausul arbitrase dalam perjanjian yang mereka setujui.

---

This thesis analyses the authority of arbitration to adjudicate a tort dispute, pursuant to the prevailing arbitration regulation and the current Indonesian court's decisions. The method of research used in this thesis is normative-juridical method. The research found that based on Law No.30 Year 1999 Regarding The Arbitration and The Alternative Dispute Resolution and pacta sunt servanda principle contained in Article 1338 of The Indonesian Civil Code, arbitration shall have the authority to adjudicate private dispute including tort dispute raising from a contract that contains arbitration clause or arbitration agreement. To some extent, there are several Indonesian court's decisions have decided District Court has the authority to adjudicate tort dispute raising from the related contract that parties who bound by arbitration clause or arbitration agreement with the reason that tort is categorized or qualified as a legal act that does not relate with arbitration clause or agreement between parties. The thesis suggests to the court to consistently respect the arbitration clause or arbitration agreement made and entered into by the parties, and declare have no legal authority to adjudicate tort dispute between parties who are bound by arbitration clause or arbitration agreement. Based on pacta sunt servanda principle, the parties are bound by and shall comply with the arbitration clause or arbitration agreement they made and entered into."

"Tesis ini meneliti dan mengkaji mengenai kewenangan yang dimiliki oleh arbitrase dalam memeriksa dan memutus sengketa perbuatan melawan hukum yang telah terdapat Perjanjian arbitrase ditinjau dari peraturan perundangundangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian adalah sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 serta asas pacta sunt servanda arbitrase berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa perbuatan melawan hukum yang timbul dari suatu perjanjian yang telah terdapat Perjanjian arbitrase. Namun dalam implementasinya masih banyak ditemui pendapat pengadilan yang mengatakan bahwa pengadilan mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa perbuatan melawan hukum meskipun para pihak telah sepakat dalam suatu perjanjian arbitrates untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Berdasarkan implementasi kewenangan arbitrase tersebut penelitian ini memberikan pandangan kepada lembaga peradilan untuk menghormati penggunaan lembaga penyelesaian arbitrase yang telah disepakati oleh para pihak berdasarkan asas pacta sunt servanda.

---

This Thesis analyses the competence of arbitration to adjudicate tort dispute that is bound by arbitration agreement pursuant to the Indonesian regulation(s). the method of research used in this thesis is normative-juridical method. The research found that according to the Law No. 30 of 1999 Arbitration and Alternative Dispute Resolutions and the principle of pacta sunt servanda, arbitration is competent to adjudicate tort dispute that is bound by arbitration agreement. But in implementation there are some court decision which ruled that Indonesia District Court have the authority to adjudicate tort dispute although the parties have agreed to resolve tort dispute through arbitration. In regards to the implementation of the arbitration authority, this thesis suggest Indonesian Court to respect the use of arbitration that the parties have agreed to on the basis of pacta sunt servanda principle."

"ABSTRAKMerchandise jersey telah melekat dengan para fans olah raga sepak bola. Hal tersebut tidak terlepas dari komersialisasi dalam industri olah raga yang merambah komunitas fans-nya, sehingga melalui produksi merchandise secara terus menerus dan dalam jumlah banyak, fans olah raga terus menerus melakukan aktivitas mengonsumsi produk industri tersebut Studi-studi konsumsi dalam konteks olah raga sebelumnya cenderung memisahkan pembahasan terkait konsumsi yang didorong oleh keterkaitan identitas fans dengan tim olah raga tertentu dan konsumsi yang didorong oleh branding tim-tim olah raga. Artikel ini berargumen bahwa identifikasi terhadap identitas komunitas fans dan komersialisasi olah raga melalui produksi merchandise mendorong gaya hidup konsumsi di kalangan fans sepak bola, akibatnya kebutuhan mengonsumsi merchandise menjadi bagian yang melekat dengan identitas fans itu sendiri. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan observasi dan wawancara dengan para anggota Komunitas Jersey Jakarta dan komunitas-komunitas kolektor jersey berdasarkan klub sepak bola.

---

ABSTRACTMerchandise such as jersey or football shirt has been embedded in football fan. It cannot be separated from the commercialization in sports industry which had been penetrated to fan community, so that through continuous and massive merchandise production, sports fan keeps consuming those industry products. The previous studies about consumption in sports context tend to distinguish discussion about consumption which pushed by the linkages between fan identity and certain sports team and consumption which pushed by sports team branding. This article argues that identification towards fan community identity and sports commercialization through merchandise production push consumption lifestyle in football fans, as a result the need of consuming merchandise is becoming attached part of fan identity itself. This study used qualitative method through observation and interview with member of Komunitas Jersey Jakarta and several jersey collector communities based on football club."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peraturan yang mengatur kontrak pemain sepakbola dibawah umur di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu dengan memperhatikan perjanjian yang dibuat pihak klub dengan pemain, pengaturan yang mengatur mengenai kontrak pemain sepakbola professional, dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak yang dibuat oleh pihak klub dengan pemain tidak hanya memperhatikan Lex Sportiva saja namun harus tetap memperhatikan UU Ketenagakerjaan. Khususnya mengenai kontrak pemain sepakbola dibawah umur juga harus memenuhi syarat-syarat dalam UU Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Perlindungan bagi anak yang melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat. Apabila klub tidak memenuhi syarat-syarat dalam pasal 71 ayat 2 UU Ketenagakerjaan maka akan dikenakan sanksi pidana. Sedangkan apabila klub melanggar ketentuan dalam pasal 6 Keputusan Menteri tersebut maka akibat terhadap kontrak pemain tersebut adalah batal demi hukum. Untuk mengatasi permasalahan ini sebaiknya sebelum menandatangani kontrak, pihak pemain berkonsultasi dahulu dengan bagian hukum Asosiasi Pemain Sepakbola Profesional di Indonesia.

---

This research is conducted to further obtain the regulation regulate underage fooball player contract in Indonesia. This research is conducted with normative juridical method, namely taking into account the agreement beetween the club and the player, and the regulation regulate Professional football player rsquo s contract, and the laws of Indonesia. The results of this research indicate the agreement beetween the club and the player not only obey the Lex Sportiva but must obey the National labour law too. Especially Underage football player contract, must obey the National labour law and Ministerial decree about protection for children who works to develop their talents and interest. If the club violate the requirements in Article 71 2 will be sanctioned. And then if the club violate Articel 6 the Ministerial Decree, the contract must be null. The solution is before professional football player sign the contract, the player must be consultate with Indonesia rsquo s professional football player organzation."