Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perbuatan hukum seperti perjanjian jual beli atas harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan pertama dalam pelaksanaannya harus mendapat persetujuan dari istri pertamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UUP jo Pasal 92 KHI. Namun dalam kasus yang penulis bahas suami menikah dengan istri kedua tanpa sepengetahuan dan izin dari istri pertama serta mengalihkan harta bersama dari perkawinan pertama dengan tandatangan istri kedua tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari istri pertamanya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah status hukum perkawinan kedua yang dilakukan oleh suami tanpa persetujuan istri pertama dan terhadap harta bersama dari perkawinan pertama dan akibat hukum harta bersama dalam perkawinan pertama yang dialihkan berdasarkan perjanjian jual beli tanpa persetujuan istri pertama yang dilakukan oleh suami dengan istri dalam perkawinan kedua. Penelitian ini menggunakan bentuk doktrinal dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Dari hasil analisis menunjukkan perkawinan kedua Alm.MS dengan FZ dilakukan tanpa meminta izin dari JR sebagai istri pertamanya maupun izin ke Pengadilan Agama untuk melakukan perkawinan poligami berdasarkan fakta dalam Kartu Keluarga yang tertulis kawin belum tercatat, maka status hukum perkawinan Alm.MS dengan FZ hanya dianggap sah secara agama, namun tidak mempunyai kekuatan hukum menurut Hukum Positif yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya akibat hukum harta bersama dalam perkawinan pertama yang dialihkan berdasarkan Perjanjian Jual Beli tanpa persetujuan istri pertama adalah Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 21 tersebut batal demi hukum, karena melanggar syarat subjektif yaitu unsur kesepakatan dan syarat objektif yaitu unsur suatu sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Karena Alm.MS dan FZ sebagai istri keduanya tidak berwenang untuk mengalihkan objek tersebut tanpa persetujuan dari JR sebagai istri pertamanya karena objek tersebut merupakan harta bersama antara Alm.MS dan JR. Selain itu Perjanjian Jual Beli tersebut dibuat dengan dasar utang piutang.

---

Legal actions such as a sale and purchase agreement on joint property obtained in the first marriage in its implementation must have the consent of the first wife as stipulated in Article 36 paragraph (1) UUP jo Article 92 KHI. However, in the case that the author discusses, the husband married a second wife without the knowledge and permission of the first wife and transferred joint property from the first marriage with the signature of the second wife without the knowledge and consent of his first wife. The problems raised in this study are the legal status of the second marriage performed by the husband without the consent of the first wife and against the joint property of the first marriage and the legal consequences of the joint property in the first marriage transferred based on the sale and purchase agreement without the consent of the first wife performed by the husband with the wife in the second marriage. This research uses a doctrinal form by using data collection tools in the form of literature study. The results of the analysis show that the second marriage of Alm.MS with FZ was carried out without asking permission from JR as his first wife or permission from the Religious Court to conduct a polygamous marriage based on the fact that the Family Card is written that the marriage has not been recorded, so the legal status of Alm.MS marriage with FZ is only considered religiously valid, but has no legal force according to Positive Law in force in Indonesia. Furthermore, the legal consequences of joint property in the first marriage transferred based on the Sale and Purchase Agreement without the consent of the first wife is that the Deed of Sale and Purchase Agreement Number 21 is null and void, because it violates the subjective requirement, namely the element of agreement and the objective requirement, namely the element of a lawful cause as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. Because Alm.MS and FZ as his second wife are not authorized to transfer the object without the consent of JR as his first wife because the object is joint property between Alm.MS and JR. In addition, the Sale and Purchase Agreement was made on the basis of debt and credit."

"ABSTRAKKepemilikan bersama adalah hak kebendaan yang dimiliki oleh dua orang atau lebih, baik karena pewarisan maupun cara lain. Kepemilikan bersama atas hak atas tanah diakhiri dengan membuat Akta Pembagian Hak Bersama yang dibuat di hadapan PPAT. Pejabat Kantor Pertanahan dan Kantor Dinas Pelayanan Pajak Daerah menafsirkan bahwa pemisahan dan pembagian atas tanah warisan dianggap merupakan pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, sehingga menjadi obyek Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Hal ini menghambat pendaftaran APHB. Warisan merupakan kepemilikan bersama yang terikat, dan pemisahan dan pembagian terhadapnya tidak mengakibatkan adanya peralihan hak. Hal ini terjadi karena kekhilafan dalam pemahaman mengenai hukum waris, hukum keluarga dan hukum benda. Penelitian ini bersifat deskriptif-preskriptif yang memberikan data detil tentang gejala sosial dan ditujukan untuk mendapatkan saran-saran untuk mengatasi masalah-masalah tertentu

---

ABSTRACTCo-ownership is ownership of property, which owned by two persons or more, wherefore inheritence or other means. Co-ownership could be ended by drawing Deed of Division of Co-Property (APHB) drawn before Land Deed Official. Land Official and Regional Tax Official interpret the splitting and dividing over inheritence of land title as a splitting resulting in transfer of title, thus subjected to Duty on Land and Building Title Acquisition/BPHTB. Such act obstruct registration process of APHB. Inheritence is a bound co-ownership, that splitting and division upon it, shall not result in transfer of title. This occurs because of negligence to have an understading of Inheritence Law, Family Law, and Property Law. The characteristics of this research are descriptive-prescriptive which provide detail data of social phenomenon and to obtain suggestions to resolves particular problems"

"Permasalahan harta bersama dalam perkawinan tidak mudah untuk diselesaikan. Meskipun, pembagian harta bersama telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan namun hal itu dirasa belum cukup. Terkadang dalam penyelesaian sengketa harta bersama di kehidupan masyarakat ditemukan masalah yang beragam dan kompleks. Salah satu permasalahan tersebut adalah harta bersama yang diperoleh dari usaha dan dana pribadi istri yang diperoleh selama masa perkawinan dan terhadap harta tersebut diputuskan sebagai harta pribadi istri. Penulis merasa tertarik untuk meneliti pembagian harta bersama yang diperoleh dari istri dalam masa perkawinan. Berdasarkan latar belakang tersebut, bagaimanakah penyelesaian sengketa harta bersama yang diperoleh dari istri dalam perkawinan. Metode penelitian yang digunakan Penulis adalah yuridis normatif yang menekankan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai sumber literatur lainnya. Undang-Undang Perkawinan menganut asas seimbang dalam perkawinan sehingga pada pembagian harta bersama tidak membedakan pihak mana yang memperolehnya. Dengan tidak adanya perjanjian perkawinan dalam perkawinan seseorang, pembagian harta bersama dibagi secara rata antara mantan istri dan mantan suami. Namun, pembagian harta bersama tersebut tidaklah mutlak melainkan juga mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak dalam memperolehnya.

---

The issue of joint property in marriage is not easy to resolve. Although, the division of joint property has been regulated in the Marriage Law, it is not enough. Sometimes in the settlement of joint property disputes in community life, diverse and complex problems are found. One of these problems is joint property obtained from the wife's personal efforts and funds obtained during the marriage period and the property is decided as the wife's personal property. The author is interested in examining the division of joint property obtained from the wife during the marriage period. Based on this background, how is the settlement of disputes over joint property obtained from wives in marriage. The research method used by the author is normative juridical which emphasises the applicable laws and regulations accompanied by other literature sources. The Marriage Law adheres to the principle of balance in marriage so that the division of joint property does not distinguish which party obtains it. In the absence of a marriage agreement in a person's marriage, the division of joint property is divided equally between the former wife and the former husband. However, the division of joint property is not absolute but also considers the contribution of each party in obtaining it."

"Penelitian ini membahas mengenai keabsahaan pengalihan harta bersama dengan isteri pertama melalui persetujuan isteri kedua dalam akta jual beli tanah serta implikasinya terhadap pembeli tanah yang bersangkutan sebagaimana hal tersebut terjadi dalam perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 2273K/PDT/2021. Secara garis besar harta bersama A berupa tanah telah dialihkan oleh almarhum suaminya semasa hidupnya tanpa persetujuan A tetapi dengan persetujuan isteri lain secara dibawah tangan yang melampirkan akta nikah dan akta-akta lainnya, namun A tidak pernah mengetahui perkawinan tersebut. A mengajukan gugatan terhadap C karena telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan Akta Jual Beli batal demi hukum, namun Majelis Hakim menolak gugatan. Dalam membahas permasalahan tersebut digunakan metode penelitian doktrinal dengan analisis kualitatif. Adapun pembahasan yang diperoleh yaitu keabsahan pengalihan tanah SHM Nomor 2588 terkesan menggantung, di satu sisi Majelis Hakim menyatakan A berhak atas tanah SHM Nomor 2588 sedangkan Majelis Hakim menyatakan harus ada putusan pengadilan yang menyatakan terjadi pemalsuan terhadap identitas penjual tanah SHM Nomor 2588 dan merekomendasikan menggugat kepada penjual yang tidak berhak, akan tetapi penjual yaitu suaminya telah meninggal, yang semestinya Majelis Hakim menangguhkan pemeriksaan perkara untuk diteruskan kepada pejabat yang berwenang menuntut dugaan pemalsuan tersebut berdasarkan Pasal 138 Ayat (7) HIR dan Pasal 138 Ayat (8) HIR untuk mengetahui pihak yang harusnya digugat oleh A. Kepada C diberikan perlindungan hukum karena telah beritikad baik dalam membeli obyek jual beli tanah yang sesuai dengan prosedur/tata cara yang berlaku sehingga jual beli dianggap sah.

---

This research discusses the legality of transferring joint asset with the first wife through the consent of the second wife in the deed of sale and purchase of the land and the implications for the purchaser of the land that happened in a case decided by the Supreme Court through Decision Number 2273K/PDT/2021. A's joint asset in the form of the land was transferred by her late husband during his lifetime without A's consent but with the consent of another wife who attached a marriage certificate and other certificates, but A never knew about the marriage. A filed a lawsuit against C because he had committed an unlawful act and declared the sale and purchase deed null and void, but the Judges rejected the lawsuit. In discussing these problems using doctrinal research method with qualitative analysis. The results of this research are the validity of the transfer of the land of SHM Number 2588, the Judges stated that A had the right of the land of SHM Number 2588, while the Judges stated that there must be a court decision stating that there was falsification of the identity of the seller of the land of SHM Number 2588 and recommending suing the seller who is not have the right, but the seller, namely her husband, had died, the Judges should have postponed the examination of the case to be forwarded to the official authorized to prosecute the alleged forgery based on Article 138 Paragraph (7) HIR and Article 138 Paragraph (8) HIR to find out which party should be sued by A. C is given legal protection because he has good faith in buying the land of SHM Number 2588 with the procedures, so that the sale and purchase are considered valid."

"Tesis ini menganalisis Putusan Perkara Perdata yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sungaliat Nomor 05/PDT.G/2003/PN.SGT, juncto Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan Nomor 124/PDT/2003/PT.PLG, juncto Mahkamah Agung Nomor 1823K/PDT/2004. Pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah kedudukan serta perlindungan hukum terhadap pembeli rumah dan tanah hasil jual beli melalui proses lelang, dimana masih terdapat penyewa yang melakukan gugatan terhadap pembeli lelang berdasarkan ketentuan Pasal 1571 Juncto Pasal 1576 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan evaluatif dengan metode kepustakaan. Penelitian hukum normatif dipergunakan untuk melakukan penelitian terhadap pustaka hukum sebagai data sekunder yang dirancang dengan Case Study Design, data dihimpun melalui studi dokumen. Penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa hubungan sewa-menyewa rumah antara orang tua pemilik rumah dengan orangtua penyewa yang diteruskan oleh penyewa yang dilakukan dengan menggunakan hukum adat tidak menyebabkan timbulnya kewajiban bagi pemilik rumah untuk menerima kelanjutan hubungan sewa menyewa, dan tidak pula menjadi alasan hukum atas berhaknya penyewa sebagai pihak pembeli utama yang harus didahulukan kepentinganya.Dari kasus ini dapat diambil kesimpulan adanya perlindungan hukum terhadap pembeli lelang, dimana Mahkamah Agung menilai bahwa hubungan sewa menyewa berdasarkan Hukum Adat yang dilakukan secara lisan harus secara hukum berakhir setelah 3 (tiga) tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Permukiman dan Perumahan.

---

This thesis analyzes the verdict of civil case which is decreed by the First Instance Court Region Sungailiat Number 05/PDT.G/2003/PN.SGT, juncto Appellate Court of South Sumatra Number124/PDT/2003/PT. PLG, juncto Supreme Court Number 1823K/PDT/2004. The main topic which is discussed in this thesis relates on the position and law protection toward the house purchaser and land of auction off, where there is still a tenant who claims the purchaser based on certainty Section 1571 juncto 1576 Code of Civil Law. Juridical Normative Research Method by means of evaluative approach with literature method is employed in this study. Research on normative laws is used to conduct research on law literature as secondary data which is designed through Case Study Design. The data of this research are collected through document. This study concludes that residential tenancy agreement between the landlord?s parent and the tenant's parent which is kept by the tenant by using customary law does not make any obligation for the landlord to maintain the agreement, and also does not become the judicial reason for deserving the tenant as the main purchaser who will be the major priority. It means that law protection exists to the auction purchaser, where the Supreme Court evaluates that tenancy agreement which is based on customary law which is held through oral agreement has to become extinct in accordance with law after three years the act of Regulation Number 4 Year 1992 about Residential and Housing."

"Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 35 ayat (1) menyatakan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh pasangan suami-istri selama perkawinan. Hal ini dapat diartikan harta benda yang diperoleh sejak tanggal perkawinan sampai dengan perkawinan tersebut putus karena kematian atau perceraian. Harta bersama secara hukum dapat diagunkan pada pihak bank atau pihak ketiga dengan tidak menghilangkan statusnya sebagai harta bersama. Hal ini selaras dengan Pasal 91 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan harta gono-gini dapat dijadikan barang jaminan atas persetujuan pihak lainnya. Prinsip harta bersama tidak hanya mencakup aktiva, namun juga mencakup utang-utang yang timbul untuk kepentingan bersama suami-istri selama dalam perkawinan (pasiva). Kenyataannya harta bersama yang dijaminkan tersebut tidak digolongkan sebagai harta bersama dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor : 3220/Pdt.G/2021/PA.JT. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal yang memaparkan masalah secara eksplanatoris menggunakan bahan-bahan pustaka sebagai sumber penelitian dan menggunakan data sekunder melalui penelusuran literatur. Bahan-bahan yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil yang didapat dalam penelitian adalah status harta bersama yang dijaminkan adalah tetap sebagai harta bersama dikarenakan harta bersama juga mencakup utang-utang atau pasiva. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini kurang tepat yang mengatakan dua objek tanah yang dijaminkan kepada bank dan pihak ketiga bukan harta bersama. Kedua objek tanah yang dijaminkan tersebut merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat sehingga dapat dibagi sama rata.

---

Law No. 1 of 1974 on Marriage, in Article 35 paragraph (1) states that shared property is acquired by married couples during marriage. This can be interpreted as property obtained from the date of marriage until the marriage is broken due to death or divorce. The common property can be legally used on the bank or third party by not eliminating its status as a common property. This is in accordance with Article 91 paragraph (4) of the Compilation of Islamic Law which states that gono-gyni treasures can be used as a guarantee of the consent of the other party. The principle of shared property not only includes assets, but also includes debts arising for the common interest of the married couple during the marriage. In reality the secured joint treasure is not classified as a joint treasure in the Judgment of Religious Court No. 3220/Pdt. G/2021/PA.JT. The research method used is doctrinal research that explanatoryly exposes problems using library materials as a source of research and uses secondary data through literature search. The materials that have been collected are qualitatively analyzed. The result obtained in the study is the status of the shared property guaranteed is to remain a common treasure because the shared property also includes debt or passiva. The Judge’s Assembly’s consideration in this ruling is not a precise one that says two land objects guaranteed to the bank and third parties are not a common property. Both land objects guaranteed are joint treasures belonging to the Plaintiff and the Plaintiff so that they can be shared equally."

"Tesis ini membahas mengenai perbuatan notaris yang membuat akta perjanjian kredit dengan jaminan harta bersama tanpa persetujuan dari istri pemberi jaminan. Notaris memiliki kewajiban untuk bertindak saksama, salah satunya adalah dalam pembuatan suatu akta. Berkaitan dengan harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Apabila tidak didapatkan persetujuan dari salah satu pihak, maka tindakan hukum atas harta bersama tersebut adalah batal demi hukum Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kewajiban dan tanggung jawab notaris yang membuat akta perjanjian kredit dengan jaminan bersama tanpa persetujuan dari istri pemberi jaminan sebagaimana terdapat pada Putusan Negeri Medan Nomor 178/Pdt.G/2020/PN Mdn. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan penelitian dilakukan secara kualitatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian menemukan bahwa dalam kasus a quo, notaris LNR tidak melaksanakan kewajibannya untuk bertindak saksama sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris LNR dapat dikenai sanksi perdata berupa ganti kerugian dengan dasar perbuatan melawan hukum, dan sanksi administratif berupa peringatan dan pemberhentian pada notaris yang terbukti melakukan pelanggaran atas Undang-Undang Jabatan Notaris. Penulis memberikan saran untuk notaris membuat akta perjanjian kredit dengan jaminan berupa harta bersama seharusnya menjalankan kewajibannya untuk senantiasa cermat dengan memeriksa seluruh dokumen yang mendukung bukti bahwa memang telah terjadi suatu perkawinan

---

This thesis discusses the actions of a notary who makes a credit agreement deed with collateral for joint assets without the consent of the wife of the guarantor. Notaries have an obligation to act carefully, one of which is in making a deed. With regard to joint property, husband or wife can act with the consent of both parties. If no agreement is obtained from one of the parties, then legal action on the joint property is null and void. The issues raised in this study are the obligations and responsibilities of a notary who makes a credit agreement deed with a mutual guarantee without the consent of the wife of the guarantor as contained on the Medan State Decision Number 178/Pdt.G/2020/PN Mdn. To answer these problems, normative legal research methods are used. The research approach is carried out qualitatively with an explanatory research typology. The results of the study found that in the a quo case, the LNR notary did not carry out his obligation to act carefully as stated in Article 16 paragraph (1) letter a of the Notary Position Act. Therefore, LNR notaries may be subject to civil sanctions in the form of compensation on the basis of unlawful acts, and administrative sanctions in the form of warnings and dismissals to notaries who are proven to have violated the Notary Position Act. Therefore, the author advises notaries to make a credit agreement deed with collateral in the form of joint property, they should carry out their obligations to always be careful by checking all documents that support evidence that there has indeed been a marriage.

"

"[Besar pembukaan mulut dapat digunakan untuk menilai fungsi sendi temporomandibula. Ukuran besar pembukaan mulut bervariasi, namun di Indonesia belum ada data mengenai rata-rata besar pembukaan mulut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui rata-rata besar pembukaan mulut masyarakat Indonesia dan menganalisis hubungannya dengan jenis kelamin dan tinggi badan. Penelitian dilakukan dengan metode potong lintang pada 182 subjek berusia 17–22 tahun dari mahasiswa Universitas Indonesia. Hasil uji analisis t tidak berpasangan menunjukkan perbedaan yang signifikan antara rata-rata besar pembukaan mulut wanita dan laki-laki (p<0.05), dengan rata-rata laki-laki (44.84.9mm) lebih besar dibandingkan wanita (37.64.9mm). Hasil uji analisis ANOVA menunjukkan perbedaan yang signifikan pada rata-rata besar pembukaan mulut antar kelompok tinggi badan (p<0.05). Oleh karena itu, terdapat hubungan antara besar pembukaan mulut dengan jenis kelamin dan tinggi badan, Mouth opening can be used for assessing the function of temporomandibular joint. The average of mouth opening data differs in various population and the aim of this study is to investigate the mean of normal mouth opening in Indonesian population and to analyze the difference in between gender and height groups. Cross sectional study was conducted on 182 subjects aged 17 – 22 from Universitas Indonesia. Independent t test showed significant differences between male and female (p<0.05), with male (44.84.9mm) significantly higher than female (37.64.9mm). One way ANOVA test also showed significant difference between the higher and lower height groups (p<0.05). Thus, mean mouth opening differ significantly in between gender and height groups]"

"Penelitian ini membahas mengenai pembagian harta peninggalan pewaris kepada ahli waris yang berhak berdasarkan sistem hukum perdata yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini bertujuan menganalisis pembagian harta peninggalan dari perkawinan pertama dan kedua sebagaimana surat keterangan waris yang dibuat istri dan anak-anak dari perkawinan kedua tanpa melibatkan ahli waris dari perkawinan pertama. Pewarisan hanya berlangsung karena kematian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 830 KUHPerdata. Pembagian harta peninggalan tidak dibedakan antara laki-laki dengan perempuan. Dalam hal mengenai warisan seorang suami atau istri yang meninggal terlebih dahulu jika perkawinan tersebut adalah yang kedua kalinya, bagian suami atau istri yang ditinggalkan tidak mendapat bagian warisan lebih besar dari anak-anak dari perkawinan yang pertama dan bagian yang didapat tidak boleh lebih dari seperempat harta peninggalan pewaris. Surat keterangan waris yang dibuat oleh istri dan anak-anak dari perkawinan kedua untuk melakukan peralihan hak atas tanah warisan dan menguasai objek tanah warisan yang belum dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tanpa melibatkan ahli waris lain merupakan perbuatan melawan hukum. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pembagian harta peninggalan waris terhadap ahli waris dari perkawinan pertana dan kedua berdasarkan putusan mahkamah agung nomor 1996 k/pdt/2018; dan keabsahan surat keterangan waris yang dibuat oleh istri dan anak-anak dari perkawinan kedua tanpa melibatkan ahli waris dari perkawinan pertama berdasarkan putusan mahkamah agung nomor 1996 k/pdt/2018. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan jenis data sekunder. Hasil penelitian meliputi pembagian harta peninggalan pewaris kepada ahli waris dari perkawinan pertama dan perkawinan kedua sebagaimana ditentukan dalam Pasal 852 dan 852a KUHPerdata. Surat keterangan waris yang dibuat oleh istri dan anak-anak dari perkawinan kedua harus melibatkan ahli waris dari perkawinan pertama yang memuat pembagian harta peninggalan pewaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi menjamin keadilan sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan

---

This study discusses the distribution of the inheritance of the heir to the rightful heirs based on the civil law system which is subject to the Civil Code. This study aims to analyze the distribution of inheritance from the first and second marriages as well as the inheritance certificates made by the wife and children from the second marriage without involving the heirs from the first marriage. Inheritance only takes place due to death as stipulated in Article 830 of the Civil Code. The division of inheritance is not differentiated between men and women. In the case of inheritance of a husband or wife who dies first if the marriage is the second time, the share of the husband or wife who is left behind does not get a share of the inheritance that is greater than the children from the first marriage and the share obtained cannot be more than a quarter of the property. heir inheritance. Inheritance certificate made by the wife and children from the second marriage to transfer the rights to the inherited land and control the object of the inherited land that has not been distributed to all entitled heirs determined by legislation without involving other heirs is an act against law. The problems raised in this study are regarding the distribution of inheritance to the heirs of the first and second marriages based on the decision of the supreme court number 1996 k/pdt/2018; and the validity of the inheritance certificate made by the wife and children from the second marriage without involving the heirs from the first marriage based on the decision of the Supreme Court number 1996 k/pdt/2018. To answer these problems used normative juridical research methods using secondary data types. The results of the study include the distribution of the inheritance of the heir to the heirs of the first and second marriages as specified in Articles 852 and 852a of the Civil Code. The inheritance certificate made by the wife and children from the second marriage must involve the heirs from the first marriage which contains the distribution of the inheritance of the testator in accordance with the laws and regulations in order to ensure justice so that neither party is harmed.This study discusses the distribution of the inheritance of the heir to the rightful heirs based on the civil law system which is subject to the Civil Code. This study aims to analyze the distribution of inheritance from the first and second marriages as well as the inheritance certificates made by the wife and children from the second marriage without involving the heirs from the first marriage. Inheritance only takes place due to death as stipulated in Article 830 of the Civil Code. The division of inheritance is not differentiated between men and women. In the case of inheritance of a husband or wife who dies first if the marriage is the second time, the share of the husband or wife who is left behind does not get a share of the inheritance that is greater than the children from the first marriage and the share obtained cannot be more than a quarter of the property. heir inheritance. Inheritance certificate made by the wife and children from the second marriage to transfer the rights to the inherited land and control the object of the inherited land that has not been distributed to all entitled heirs determined by legislation without involving other heirs is an act against law. The problems raised in this study are regarding the distribution of inheritance to the heirs of the first and second marriages based on the decision of the supreme court number 1996 k/pdt/2018; and the validity of the inheritance certificate made by the wife and children from the second marriage without involving the heirs from the first marriage based on the decision of the Supreme Court number 1996 k/pdt/2018. To answer these problems used normative juridical research methods using secondary data types. The results of the study include the distribution of the inheritance of the heir to the heirs of the first and second marriages as specified in Articles 852 and 852a of the Civil Code. The inheritance certificate made by the wife and children from the second marriage must involve the heirs from the first marriage which contains the distribution of the inheritance of the testator in accordance with the laws and regulations in order to ensure justice so that neither party is harmed."