Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kemitraan adalah bentuk kerjasama berdasarkan kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas usaha tertentu. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengatur tentang bentuk kemitraan antara UMKM dengan Perusahaan Besar. Pokok bahasan dalam tesis ini adalah kemitraan di bidang peternakan, lebih tepatnya peternakan ayam. Oleh karena itu, tesis ini akan mengkaji implementasi kemitraan di bidang peternakan dalam kaitannya dengan UU No. 20 Tahun 2008, dimana kasus kemitraan PT Sinar Cattle Sejahtera (STS) dan PT Anjawani Mitra Madani (AMM) dianalisis sebagai dua contoh kemitraan dalam industri peternakan ayam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa pada hakekatnya pengaturan kemitraan di bidang Peternakan telah mengacu dan sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2008, sehingga pelaksanaannya juga telah sesuai dengan asas-asas kemitraan. Namun masih terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya dimana Perusahaan Besar masih sering memiliki posisi dominan terhadap mitranya sehingga menyebabkan unsur pengendalian seperti pada kasus PT Sinar Cattle Sejahtera (STS) dan PT Anjawani Mitra Madani ( AMM). Unsur pengendalian dalam kasus PT Sinar Cattle Sejahtera (STS) terlihat dari perjanjian kemitraan dengan mitra. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan adanya urgensi bagi instansi pemerintah terkait untuk lebih memperketat pengawasan dengan tidak hanya mengawasi kemitraan tetapi juga perjanjian kemitraan

---

Partnership is a form of cooperation based on agreement and a sense of mutual need in increasing the capacity and capability of certain businesses. Law No. 20 of 2008 regulates the form of partnership between MSMEs and Large Companies. The subject matter in this thesis is the partnership in the animal husbandry sector, more precisely, chicken farming. Therefore, this thesis will examine the implementation of partnership in the animal husbandry sector in regard to the Law No. 20 of 2008, whereas the partnership case of PT Sinar Cattle Sejahtera (STS) and PT Anjawani Mitra Madani (AMM) were analyzed as two partnership instances in the chicken farming industry. The method used in this study is juridical-normative legal research. The research results found that in essence the regulation of partnership in the Animal Husbandry Sector has referred and in accordance with Law No. 20 of 2008, consequently the implementation has also been in accordance with the principles of partnership. However, violations have still occurred in its implementation whereas Large Companies are still often to have a dominant position over their partners, causing the element of controlling to be present such in the cases of PT Sinar Cattle Sejahtera (STS) and PT Anjawani Mitra Madani (AMM). The element of controlling in the case of PT Sinar Cattle Sejahtera (STS) can be seen from the partnership agreement with partners. Therefore, this research shows that there is an urgency for the related government agencies to further tighten the supervision by supervising not only the partnership but also the partnership agreement."

"Kemitraan adalah salah satu bentuk kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas usaha tertentu. Skripsi ini mengkaji pelaksanaan perjanjian dan pengawasan terhadap perjanjian kemitraan antara PT. Grab Teknologi Indonesia dengan mitranya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalar yuridis normatif. Has?l penelitian menemukan bahwa perjanjian kemitraan pada prinsipnya tunduk pada ketentuan perjanjian pada umumnya berdasarkan KUHPerdata. Namun selain dari pada itu tunduk juga pada ketentuan Kemitraan sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 dan PP No. 17 Tahun 2013 yang mensyaratkan bahwa usaha besar tidak boleh memiliki dan/atau menguasasi usaha menengah, mikro dan kecil atar saha menengah tidak boleh memiliki dan/atau menguasasi saha mikro dan kecil. Penelitian ini juga menemukan bahwa pengawasan kemitraan belum berjalan dengan baik dikarenakan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang ada pada KPPU. Oleh karenanya perlu adanya kerjasama antar instansi pemerintah terkait dalam pengawasan kemitraan

---

Partnership is a form of cooperation based on agreement and to meet mutual needs in increasing the capacity and capability of certain businesses. This thesis analyzes the implementation of the agreement and the supervision of the partnership agreement between PT Grab Teknologi Indonesia and its partners. The method used in this research is juridical normative. The research found that the partnership agreement in principle is subject to the terms of the agreement in general based on the Indonesian Civil Code. However, apart from the foregoing, it is also subject to the provisions of the Partnership provisions as regulated under Law No. 20 of 2008 and PP. 17 of 2013, which set out that large-scale businesses may not own and / or control medium, micro and small-scale businesses or medium-scale businesses may not own and / or control micro and small-scale businesses. This study also found that the supervision of partnerships has not been going well due to the limited budget and human resources at KPPU. Therefore, cooperation between the relevant government agencies in monitoring partnerships is necessary"

"Dalam rangka memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk ikut berperan dalam pembangunan nasional, pemerintah telah menciptakan suatu pola kerjasama usaha antara pengusaha mikro, kecil dan menengah dengan pengusaha besar yang disebut kemitraan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Salah satu pola kemitraan adalah waralaba. Dalam pelaksanaan waralaba, disyaratkan adanya suatu perjanjian yang memuat hak dan kewajiban para pihak. Perlindungan hukum diperlukan dalam pelaksanaan waralaba agar dalam pelaksanaannya, kedudukan antara pemberi waralaba dan penerima waralaba setara dan seimbang. Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat adalah apa saja hak-hak dan kewajiban pemberi waralaba dalam kemitraan dengan pola waralaba dan apa saja perlindungan hukum terhadap penerima waralaba dalam kemitraan dengan pola waralaba. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder yang dimulai dengan analisis terhadap permasalahan hukum baik yang berasal dari literatur maupun peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian dapatlah diketahui bahwa hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak dalam waralaba berkaitan dengan pembinaan yang diberikan pemberi waralaba dan pembayaran royalti yang diberikan penerima waralaba. Di samping itu, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba memberikan perlindungan hukum bagi penerima waralaba dan perlindungan hukum tersebut mengakibatkan kesetaraan antara pemberi waralaba dan penerima waralaba yang juga merupakan tujuan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

---

In order to empower the Micro, Small and Medium Enterprises to participate in national development, the government has created a pattern of business cooperation between entrepreneurs of micro, small and medium enterprises with large employers who called the partnership as stipulated in Law Number 20 Year 2008 on Micro, Small and Medium Enterprises. An example of the cooperation in the form of franchise partnership. In the exercise of the franchise, it is required the existence of a franchise agreement shall contain the rights and obligations of the parties. Legal protection is required in the implementation of the franchise, in its implementation the position between franchisor and franchisee would be equal and balanced. In this study, the issue raised is what are the rights and liabilities of the franchisor in partnership with the franchisee and what are the patterns of legal protection for franchisees in a franchise partnership. The method used is the method of juridical normative legal research that uses secondary data that begins with an analysis of legal issues both derived from the literature and legislation. Based on the results of research it can be known that the rights and obligations of the parties in a franchise associated with a donor coaching given by the franchisor and royalty payments by the franchisees. In addition, Government Regulation Number 42 Year 2007 regarding Franchise provides legal protection conditions for franchisees and the protection of the law resulted in equality between both the franchisor and the franchisee that is also the purpose of Law Number 20 Year 2008 about the Micro, Small and Medium Enterprises."

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses pelaksanaan Program Kemitraan yang dilakukan oleh PT. Bank X (Persero), Tbk serta menjelaskan faktor-faktor yang mendukung serta menghambat pelaksanaan program. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses pelaksanaan khususnya pendampingan untuk pengembangan usaha mitra binaan telah berjalan cukup baik walaupun ada penyimpangan di beberapa aspek seperti penggunaan jaminan yang tidak disyaratakan dalam Permen Meneg BUMN no.5 dan juga penyalahgunaan kredit oleh mitra binaan.

---

The aim of the research is to analyze the implementation process of partnership program conducted PT. Bank X (Persero), Tbk and to identify its positive and detrimental aspect. The research methodology was relied upon qualitative approach by using descriptive method. The findings shows this partnership program was considerably effective to sustain the development of individual business to bisuniess partner despite rebellious actions was still occurred in some cases."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan tenaga kerja UMKM,modal fisik dan modal manusia terhadap perekonomian daerah. Denganmenggunakan model General Least Square (GLS) dan data sekunder dari BadanPusat Statistik (BPS) tahun 2009-2012 pada 33 provinsi di Indonesia, hasilanalisis menunjukkan bahwa pertumbuhan tenaga kerja UMKM berpengaruhpositif terhadap pertumbuhan PDRB per Kapita demikian juga denganpertumbuhan modal fisik dan pertumbuhan modal manusia. Selain itu dari denganmenggunakan hipotesis β konvergensi dari Barro, diketahui nilai β konvergensimenunjukkan hasil negatif. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi konvergensiantar daerah dimana daerah yang miskin akan mengejar pertumbuhan dari daerahyang kaya. Konvergensi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural, sepertipertumbuhan penduduk, modal fisik dan modal manusia yang ada disetiap daerah.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the role of MSMEs labor, physical capital andhuman capital to the regional economic. By using a model of the General LeastSquares (GLS) and secondary data from Badan Pusat Statistik (BPS) 2009-2012at 33 provinces in Indonesia, the results of the analysis indicate that theemployment growth of SMEs has a positive effect on the growth of GDP percapita growth as well as physical capital and the growth of human capital. Inaddition to the use of β convergence hypothesis of Barro, known β convergencevalue was negative. This suggests that there has been a convergence betweenregions where poor area will pursue the growth of rich areas. This convergence isinfluenced by structural factors, such as population growth, physical capital andhuman capital available in every region."

"Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pendapatan per kapita penduduk Indonesia, kebutuhan akan hasil-hasil peternakan juga meningkat. Sektor agribisnis peternakan mengalami perkembangan yang pesat. Pola Inti-Plasma merupakan salah satu bentuk kemitraan yang diterapkan di sektor peternakan, termasuk dalam budidaya peternakan ayam. Penggunaan Pola Inti-Plasma semakin menguat setelah krisis yang melanda Indonesia pada kurun waktu 1997-1998 yang juga telah memukul sektor peternakan. Hal ini merupakan manifestasi dari adanya kehendak dari para peternak untuk mencari rasa aman dari fluktuasi harga meskipun keuntungan yang diperoleh relatif lebih sedikit. Perjanjian kerjasama kemitraan yang dibuat antara perusahaan inti dengan peternak plasma harus mengacu pada aspek-aspek hukum perjanjian, baik asas-asas hukum perjanjian, syarat sahnya perjanjian, bagian-bagian atau unsur-unsur perjanjian, serta bentuk perjanjian. Dari studi kasus ini diketahui bahwa perjanjian kerjasama kemitraan pada budidaya peternakan ayam yang diterapkan di PT. CAS telah memenuhi asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat, asas kebebasan berkontrak, serta syarat sahnya terbentuknya perjanjian. Demikian juga dengan bentuk atau anatomi perjanjian telah memadai. Namun demikian, perjanjian kerjasama kemitraan tersebut belum sepenuhnya memenuhi asas keseimbangan dan asas itikad baik. Guna memenuhi kedua asas tersebut, diperlukan keterlibatan pemerintah dalam memberikan bimbingan dan bantuan teknis kepada peternak dan menetapkan mekanisme arbitrase untuk menyelesaikan konflik antara perusahaan inti dengan peternak plasma. Selain itu, diperlukan juga keyakinan perusahaan inti untuk menerapkan jaminan kepada peternak plasma.

---

Along with the increasing of numbers and income per capita of Indonesia's population, the need for the livestock’s product is also increases. Livestock agribusiness sector experienced rapid development. The Pattern of Nucleus-Plasma is one of form of partnership that is also applied in the livestock sector, including in chicken farming. The Pattern of Nucleus-Plasma increasingly used after the crisis that hit Indonesia in the period of 1997-1998, that had also strike the livestock sector. This is a manifestation of the willingness of chicken farmers to seek security from price fluctuations despite the benefits are relatively few. Partnership Agreement made between the nucleus-company and plasma-farmers should refer to the legal aspects of the agreement, namely the principles of contract law, the validity requirements of the agreement, the parts or elements of the agreement, and the form of agreement. From the case study, it is found that the partnership agreement on chicken farming applied in PT. CAS has fulfilled the principle of consensus, the principle of the binding force, the principle of freedom of contract, as well as the validity requirements of the agreement. Likewise, the form or anatomy of agreement is adequate. However, the partnership agreement does not fully comply with the principle of balance and the principle of good faith. To meet the last both principles of contract law, it is necessary for government to involve in providing guidance and technical assistance to farmers, and establish an arbitration mechanism to resolve the conflict between the nucleuscompany and plasma-farmers. In addition, the nucleus-company should confidence to require a warranty to plasma-farmers."

"ABSTRAKSalah satu sektor usaha di Indonesia yang menjadi tulang punggungperekonomian nasional adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).Peningkatan jumlah UMKM di Indonesia, tidak terlepas dari peran Bank dalammemberikan kredit kepada pelaku industri di sektor UMKM. Salah satu jenis bankyang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil, dan menengah, adalahBank Perkreditan Rakyat (BPR). Dengan meningkatnya jumlah permintaan kreditdi sektor UMKM, BPR membutuhkan credit scoring model untuk menganalisakelayakan debitur dalam pengajuan kredit. Variabel yang digunakan pada creditscoring model ini adalah collateral, character, capacity, capital, condition, dancash flow. Hasil penelitian yang dilakukan di BPR Indra Candra ini menyatakanbahwa dari enam varibel, semua variabel digunakan sebagai pertimbangan dalammemutuskan persetujuan pengajuan kredit.

---

ABSTRACTOne of thebusiness sectorsin Indonesia, whichis the backboneof the nationaleconomy,is theMicro, Small andMedium Enterprises(MSMEs). An increasingnumber of MSMEs in Indonesiadoes notapart fromthe Bank's roleinprovidingcredit tothe industry. One type ofbankthatis knownto servegroupsofmicro, small and medium enterprisesis a Rural Bank.With the increasingnumberofcredit demandin the MSME sector, Rural Banks requires acredit scoringmodeltoanalyzethe feasibility ofthe debtorin acredit application. The variables usedincredit scoringmodel arecollateral, character, capacity, capital, condition, andcashflow. Results of research conductedonBPRIndraChandrastated that of thesixvariables, allthe variablesare usedas aconsiderationin deciding thecreditapplicationapproval."

"Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi factor-faktor yang mempengaruhi resistensi terhadap perubahan dan kemauan untuk berkembang dalam bidang usaha kecil. Data akan diperoleh melalui survei yang ditujukan untuk bisnis dengan jumlah pegawai dibawah 50 orang, di Belanda dan Indonesia. Faktor yang mempengaruhi resistensi terhadap perubahan dikategorikan menjadi tiga level: informational, psychological, dan cultural. Hasil dari studi ini menunjukan bahwa faktor level psychological dan cultural mempengaruhi resistensi terhadap perubahan, sedangkan faktor level informational tidak. Faktor yang mempengaruhi kemauan untuk berkembang akan diukur dengan ekspetasi manajer atas hasil dari perkembangan tersebut. Hasil menunjukan bahwa ekspetasi atas kondisi finansial pribadi yang lebih tinggi merupakan faktor yang paling memotivasi.

---

This article aims to identify factors that influence resistance to change and growth willingness in small firms. Data will be gathered from survey to firms employing less than 50 people in the Netherlands and Indonesia. Factors influencing resistance to change are categorized into three levels informational, psychological, and cultural. The findings gained from this study showed that psychological and cultural level factors do influence resistance to change, while informational level factors do not. Factors affecting growth willingness will be measured using managers rsquo expected outcomes of growth, in which expectation of higher private finances is proven to be the most motivating factor."