Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengeksplorasi dan menganalisis pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Tentara Rusia selama Perang Chechnya Kedua. Selama periode Perang Chechnya kedua yang berlangsung dari 1 September 1999 hingga 19 April 2009 telah ditemukan sejumlah tindakan yang dikategorikan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam rentetan peristiwa Perang Chechnya kedua, banyak terjadi persekusi dan pembunuhan terhadap warga sipil dan anggota milisi Chechnya yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum internasional, khususnya berkaitan dengan prinsip hak asasi manusia. Pembangunan kamp filtrasi seperti Khankala, Pap-5, Internat dan GUOSCH merupakan contoh pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh tentara Rusia selama invasi Perang Chechnya kedua. Selain itu, beberapa fakta lain yang ditemukan oleh organisasi pengamat dan pejuang hak asasi manusia internasional menunjukkan dugaan adanya pelanggaran lain yang dilakukan tentara Rusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus deskriptif dan eksploratif untuk menemukan jawaban-jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain berita koran dan daring, buku, artikel jurnal, dan laporan hasil penelitian lembaga internasional. Penelitian ini menyimpulkan tentara Rusia telah melanggar norma-norma universal yang dimuat dalam pasal-pasal DUHAM, yaitu hak dalam hidup tanpa diskriminasi dan penyiksaan, hak dari penahanan secara sewenang-wenang, hak perlindungan diri dan keluarganya, hak atas pergerakan, hak atas kebebasan berekspresi, serta hak atas standar hidup dan pendidikan. Mereka melanggar Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dengan cara mengebom tanpa diskriminasi, melakukan operasi Zahistka, memberlakukan buruk terhadap para pengungsi, penangkapan secara sewenang-wenang, penculikan dan penghilangan serta pembunuhan massal.

---

This study will explore and analyse all the human right violation that done by Russian Army during Second Chechen War. During the period of Second Chechen War that Occurs between 1/09/1999 until 19/04/2009, there’re some action that can be found in which can be categorize to human right violation. During series of event that took place during Second Chechen War, there were many persecution and murder toward Chechen citizen and militant that’s not accordance to international law, especially human right principle. Camp filtration building like Khankala, Pap-5, Internat dan GUOSCH were example of human right violation by Rusian Army during Invasion of Chechen. Not only that, there’re many other facts that found by observation organisation and human right fighter that pointed toward allegations of other human right violations by Russian army. This study will use quality approach and study method of description and exploration to find many answer at the question that this study filed. All the data that will be using in this study were article from newspaper and website, book, journal article and report of a study from international organisation. This study will conclude that Russian Army were violate universal norm i article of Universal Declaration of Human Right, like right to live without disclination and torture, right from arbitrary detention, right toward protection to themself and their family, right toward movement, right toward freedom of expression, and right toward live standard and education."

"ABSTRAKPada jurnal yang berjudul konflik Suriah: mujahidin Chechen di Suriah ini dibahas tentang hal yang berkaitan dengan awal mula yang melatarbelakangi kedatangan para Chechen untuk menjadi mujahidin di Suriah, siapakah para mujahidin Chechen di Suriah hingga apa dapak keterlibatan mereka dalam konflik sengit ini. Pada penulisan jurnal ini, penulis menggunakan metodologi sejarah dengan menggunakan sumber-sumber buku, teks, e-book serta jurnal yang terkait. Teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah sejarah konflik timur tengah. Konflik di Suriah dilatarbelakangi oleh kekuasaan Basshar Al-Assad yang diktator dan kejam terhadap rakyat sehingga mengundang reaksi yang beragam dari berbagai pihak. Banyak negara yang mengecam maupun mendukung pemerintahan Basshar Al-Assad. Di Suriah sendiri, rakyat melakukan perlawanan yang sengit terhadap pemerintahan Basshar Al-Assad. Akibat dari kejamnya rezim Basshar Al-Assad, banyak pejuang dari berbagai belahan dunia yang menunjukan dukungannya terhadap rakyat Suriah dengan cara ikut bertempur dalam rangka jihad melawan rezim Basshar Al-Assad. Salah satu pihak yang ikut bertempur dalam barisan mujahidin yaitu mujahidin Chechen dari Chechnya. Mujahidin yang dikenal dengan sebutan the best of jihadist fighters ini adalah para pejuang veteran yang dulu bertempur melawan Rusia, keahlian dalam medan tempur sudah tidak perlu diragukan lagi kehebatannya hal itu karena pengalamannya. Dengan dipimpin Mujahidin Chechen, salah satu dampaknya ialah para mujahidin Suriah berhasil menyerbu basis militer Suriah 80 Resimen yang terletak di dekat bandara utama Aleppo di Suriah timur. Namun di sisi lain, Rusia sebagai salah satu negara yang mendukung pemerintahan Basshar Al-Assad menyangkal keterlibatan mujahidin tersebut dalam konflik Suriah.

---

ABSTRACTIn this paper entitled the Syrian conflict the Chechen Mujahideen in Syria is discussed about the matters relating to the beginning of the background of the Chechens 39 arrival to become mujahideen in Syria, who are the Chechen mujahideen in Syria to what extent their involvement in this fierce conflict. In writing this journal, the author uses historical methodology by using the sources of books, text, e books and related journals. The theory used in this paper is the history of the Middle East conflict. The conflict in Syria was motivated by the dictatorial and cruel power of Basshar Al Assad against the people, prompting mixed reactions from various parties. Many countries criticize and support the government of Basshar Al Assad. In Syria itself, the people made a fierce opposition to the government of Basshar Al Assad. As a result of the ruthless regime of Basshar Al Assad, many fighters from different parts of the world are showing their support for the Syrians by fighting in the framework of jihad against the regime of Basshar Al Assad. One of the parties who fought in the ranks of the Mujahideen of the Chechen Mujahideen. Mujahideen known as the best of jihadist fighters is the veteran fighters who had fought against Russia, expertise in the battlefield is no doubt his greatness it because of his experience. Under the leadership of the Chechen Mujahideen, one of its effects was that Syrian mujahideen managed to storm the Syrian military base 80 Regiment located near the main airport of Aleppo in eastern Syria. But on the other hand, Russia as one of the countries supporting the Basshar Al Assad government denied the involvement of the Mujahideen in the Syrian conflict."

"ABSTRAKugas Karya Akhir ini membahas strategi yang digunakan Falun Gong dalam mengangkat isu pelanggaran Hak Asasi Manusia HAM ke ranah internasional. Kerangka berpikir dalam menganalisis strategi yang dilakukan didasari pada teori transnational advocacy networksdan analisis framing. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan studi kepustakaan dan dokumen sebagai sumber data penulisan. Hasil dari penelitian ini menunjukan empat strategi politik Falun Gong dalam membangun jaringan advokasi transnasional. Pertama, Falun Gong menggunakan politik informasi dengan menyediakan terpaan informasi mengenai masalah yang dihadapi sebanyak mungkin. Kedua, menggunakan politik simbolik untuk memperkuat pesan yang disampaikan. Ketiga, politik memengaruhi dimana Falun Gong mengajak beberapa negara, kota atau NGO untuk ikut terlibat. Keempat, politik akuntabilitas dengan mendekati tokoh-tokoh internasional yang memiliki pengaruh besar.

---

ABSTRACTThis last final project discuss about strategy that Falun Gong used in raising the issue of Human Right violation to International domain. Theoritical framework that undertaken in analysing the strategy is based on the theory of transnational advocacy network and framing analysis. In this research, the writer used qualitative descriptive method, with literature study and document as dara source of writing. The result of this research shows four Falun Gong politic strategies in building a transnational advocacy network. First, Falun Gong using information politics by providing information exposure regarding facing the problems by as much as possible. Second, use symbolic politics to magnify the message delivered. Third, leverage politics, which in this case Falun Gong invited several countries, cities or NGO to get involved. Fourth, accountability politics by approaching international figures who have a great influence."

"Gerakan etnonasionalisme Chechnya merupakan kajian tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok etnis Chechnya dalam menuntut kedaulatan dan kemerdekaan wilayahnya dari bagian Republik Federasi Rusia. Upaya-upaya yang dilakukan tersebut merupakan bagian dari resistensi yang berumur ratusan tahun lamanya dan buntut dari ketidakpuasan atas kebijakan Rusia terhadap etnis mereka. Nasionalisme menurut Ernest Gellner pada dasarnya merupakan doktrin politik yang menuntut pertautan (kongruensi) antara unit sosial (bangsa dan unit politik (negara). Nasionalisme muncul dengan cara yang berbeda-beda di setiap masyarakat tergantung pada nilai-nilai budaya setempat. Nasionalisme Rusia dalam setiap periode sejarahnya selalu tampil dalam bentuk nasionalisme pemerintahan (official nationalism). Hal ini terkait dengan upaya pemerintah Rusia untuk memposisikan bangsa Rusia di tengah-tengah alur evolusi sejarah dunia yang lebih banyak didominasi oleh bangsa-bangsa Eropa. Setiap upaya ini selalu menandakan corak pragmatis. Etnonasionalisme menurut Peter M. Leslie adalah kebudayaan, dalam hal ini meliputi pencapaian artistik, alat dan gaya pernyataan diri, dan seluruh sistem nilai sosial-agama yang mendefinisikan sebuah komunitas-menjadi kontribusi pada sebuah masyarakat yang berbeda, hidup berdampingan dengan yang lainnya dalam batas-batas suatu negara. Dapat dikatakan bahwa etnonasionalisme merupakan bentuk solidaritas atau rasa komunitas yang berdasarkan etnisitas merujuk pada perasaan subyektif yang memisahkan satu kelompok tertentu dengan kelompok lain dalam sebuah komunitas. Gerakan etnonasionalisme yang muncul di Chechnya pada di masa akhir Uni Soviet berdiri bukanlah hasil dari glasnost dan perestroika, seperti layaknya yang terjadi di negara-negara bagian Uni Soviet pada pertengahan tahun 1980-an, melainkan hasil resistensi ratusan tahun melawan imperialisme Rusia. Sementara itu jika dilihat dari sejarahnya, terorisme merupakan sebuah gerakan politik karena pengakusisian serta penggunaan kekuatan yang bertujuan agar seseorang menyetujui apa yang diminta oleh para pembuat teror (teroris). Terosrisme mengembangkan lingkungan yang diselimuti perasaan takut dan intimidasi melalui sebuah serangan teroris, yang bertujuan untuk menciptakan atau mengambil-alih kekuasaan. Ciri khas dari para pembuat teror ini adalah mereka selalu membenarkan apa yang mereka lakukan dengan mengatakan bahwa mereka merasa terbuang atau frustasi karena suatu hal, seperti keinginan mereka ditolak oleh rezim yang berkuasa. Dalam pergerakan etnonasionalisme di Chechnya, agama juga memiliki peran yang besar pula sehingga tercipta suatu masyarakat yang kuat dalam satu kesatuan dua unsur tersebut. Perubahan arah pergerakan terjadi sebagai akibat yang ditimbulkan oleh sikap ekspansionis dan represif orang-orang Rusia sejak lama. Perubahan arah pergerakan tersebut rupanya menjadi sasaran empuk pemerintahan Rusia era Vladimir Putin yang cenderung pragmatis, terlebih karena dukungan bangsa-bangsa Barat pasca serangan 11 September 2001. Etnonasionalisme dan teroris menjadi ciri pergerakan mencapai kemerdekaan di Chechnya pada abad ke-21 ini. Upaya mempertahankan kedaulatan Rusia sebagai sebuah bangsa lebih sering menempuh cara-cara yang tidak demokratis. Hal ini menjadi ciri khas bangsa Rusia dalam menjaga eksistensinya. Kajiam ini mencoba untuk menganalisa kebijakan Putin terhadap reaksi yang ditimbulkan oleh dua unsure yang dihadapinya di Chechnya dalam menjaga stabilitas wilayahnya serta upaya menghindari menjadi Yugoslavia kedua. Singkatnya kebjakan yang telah dilakukan Putin tehadap Chechnya selama 5 tahun memerintah Rusia terbukti berhasil karena dua tahun belakangan ini Rusia tidak lagi menghadapi ancaman dari selatan tersebut."

"Kemajuan tehnologi berkembang dengan amat pesat dan tidak dapat dihindari oleh siapapun dan negara manapun. Seiring dengan perkembangan tehnologi tersebut menimbulkan permasalahan dengan Hukum Acara yang berlaku disuatu negara terutama negara berkembang seperti: Indonesia. Salah satu produk kemajuan tehnologi yang menimbulkan polemik adalah pemeriksaan saksi melalui media teleconference dengan Hukum Acara Pidana maupun Hukum Acara Peradilan Hak Asasi Manusia yang dalam Pasal 10 masih mengacu pada Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia dalam hal ini Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana terutama Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang berbunyi "keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan saksi yang saksi nyatakan didepan sidang pengadilan".Sudah seharusnya Hukum Acara Pengadilan Hak Asasi Manusia tidaklah tepat mengacu pada Hukum Acara Pidana meiigingat pelaku pelanggaran berat Hak Asasi Manusia merupakan Extra Ordinary Crimes sehingga tidak dapat disamakan dengan kejahatan biasa (Ordinary Crimes) Sehingga menimbulkan perdebatan dalam hal kehadiran saksi apakah mutlak hadir secara fisik di muka persidangan tanpa terkecuali, sedangkan penggunaan teleconference dengan berbagai alasan seperti sakit atau keamanannya tidak terjamin bila memberikan kesaksian dimuka persidangan karena terdakwanya adalah seorang yang mempunyai kekuasaan dan kekuatan untuk mengancam keselamatan saksi. Meskipun tidak hadir secara langsung kernuka persidangan keterangan saksi melalui media teleconference telah "hadir" dengan dapat dilihat langsung oleh aparat penegak hukum maupun pengunjung sidang melalui Iayar kaca yang ada dan dapat di check secara silang persesuaiannya oleh hakim pada kedua belah pihak yang bersengketa.Penggunaan keterangan saksi melalui media teleconference adalah sangat penting terutama untuk kasus pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia, terorisme, pencucian uang, obat - obatan terlarang dan sebagainya. Berkaitan dengan permasalahan di bidang hukum tersebut maka tujuan penulisan ini adalah membahas serta memecahkan permasalahan mengenai teleconference sebagai salah satu alat bukti dalam memeriksa keterangan saksi dengan jarak jauh dan saksi tidak hadir secara Iangsung ke muka persidangan.

---

Progress of technology expand very fast and cannot avoided by anyone and any countries. Along with growth of the technology generate problems of Criminal Code that effected in a country especially developing countries like: Indonesia. One of the product of technology progress which generate polemic is interrogation of witness through teleconference media in Criminal Code and Human Rights Judicature Code which in Section 10 still refer to Criminal Code that effected in Indonesia in this case Criminal Code especially Section 185 sentence (1) KUHAP sounding " eyewitness description as a means of evidence is eyewitness description which is eyewitness state in front of court".

It Have ought to Human Rights Court Code is not precisely refer to Criminal Code remember perpetrator of heavy violation of Human right is Extra Ordinary Crimes so that not earn to be compared to badness of habit ( Ordinary Crimes) Causing debate in the case of attendance of eyewitness do absolute attend by physically in the face of conference without aside from, while usage of teleconference by various reason like the security or pain of not well guaranteed if/when giving witness in the face of conference because the defendant of is a having strength and power to menace safety of eyewitness. Absent though directly conference of eyewitness description through media of teleconference have " attended" earned direct vision by enforcers government officer punish and visitor of conference through existing glass screen and earn in check cross the concord of by judge at both parties which was have dispute.

Usage of eyewitness description through media of teleconference is of vital importance especially for the case of heavy collision to Human right, terrorism, wash of money, forbidden drug etcetera. Problems relating to in the law area hence this writing target is to study and also solve problems concerning teleconference as one of the evidence appliance in checking eyewitness description with long distance and absent eyewitness directly to conference face."

"ABSTRAKenelitian ini membahas representasi penolakan terhadap homoseksual di Rusia dengan contoh kasus persekusi yang terjadi di Chechnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, menggunakan metode studi kasus untuk membuktikan adanya representasi yang berbeda dari kedua media yang diteliti yaitu РИА НОВОСТИ / RIA NOVOSTI dan Cable News Network / CNN. Penelitian ini menggunakan teori Representasi yang dikemukakan oleh Stuart Hall dalam buku Representation: Cultural Representations and Signifying Practices (1997). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengemukakan adanya perbedaan representasi dari kedua media dalam memberitakan bentuk penolakan terhadap pelaku homoseksual di Chechnya. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa РИА НОВОСТИ / RIA NOVOSTI mendukung pemerintah Rusia dengan menyangkal adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah Rusia terhadap pelaku homoseksual, sementara pemberitaan yang dilakukan oleh Cable News Network / CNN sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu adanya bentuk persekusi terhadap pelaku homoseksual di Chechnya.

---

ABSTRACT

This research describes the representation of the rejection of homosexuals in Russia with examples of the persecution cases in Chechnya. This research is a qualitative study and uses the case study method to prove that there exist two different representations by PNA BOBOCTN/ RIA NOVOSTI and Cable News Network/CNN. This research uses Stuart Halls Representation theory from his book Representation: Cultural Representations and Signifying Practices (1997). This research aims to reveal different representations from both medias in broadcasting homosexual rejection news in Chechnya. The results of this research prove that PNA HOBOCTN RIA NOVOSTI supports the Russian government by denying any acts of violence committed by the Russian government against homosexual perpetrators, while the Cable News Network/CNN factually describes the persecution of homosexuals in Chechnya."

"Pada November 1991 terjadi suksesi kekuasaan di Chechnya yang dilancarkan oleh ('hechenskii Nalsional'r:ei S'yezd atau Kongres Nasional Chechen. Konggres ini memaksa Soviet Tertinggi Chechen-Ingustia yang dipimpin oleh Doku Zavgayev dipaksa untuk membubarkan diri. Pada Maret 1992 Chechnya, di bawah presidennya yang baru, Dzokhar Dudayev, menuntut pengakuan penuh terhadap kemerdekaan mereka dan menolak untuk menandatangi perjanjian tersebut. Tindakan ini ditindak lanjuti dengan peresmian Konstitusi pada 12 Maret 1992 oleh Kongres Nasional Chechen, Parlemen, Presiden, dan badan-badan yuridis Chechnya. Pemerintah Rusia menganggap tindakan ini sebagai separatisme yang mengancam integrasi Federasi Rusia. Intesitas konflik Chechnya meningkat setelah pemerintah Federasi Rusia baik di bawah pemerintahan Yeltsin atau pun Putin melancarkan intevensi militer ke Chechnya. Kebijakan intervensi ini merupakan implementasi diplomasi kursif yang dilandasi pada persepsi tuntutan pemisahan diri Chechnya akan memicu tuntutan_tuntutan serupa yang akan diajukan oleh negara-negara bagian Federasi Rusia lainnya, dan menimbulkan efek domino yang akhirnya mengarah kepada disintegrasi Federasi Rusia. Tuntutan pemisahan diri Chechnya itu sendiri dimotori oleh gerakan emonasionalisme Chechen. Hai ini menimbulkan satu pertanyaan yaitu apakah tepat persepsi tuntutan pemisahan diri yang dilaadasi semangat etnonasionalisme Cheehen dapat menimbulkan reaksi berantai yang akhirnya mengarah pada disintegrasi Federasi Rusia. Permasalahan ini akan diteliti melalui teori konflik oleh James E. Dougherty dan l ;obert L. Pfaltzgraff, serta Lewis A. Coser. Teori nasionalisme dan etnonasionalisme oleh James G. Keilas dan Peter Ni. Leslie. Teori intervensi militer oleh Joseph S. Nye. Penelitian dilakukan herdasarkan metode deskriptif-analitis yang berdasarkan pada studi kvustakaan baik huku-huku, jurnal iirniah. terhitan herkala, terhitan ktiusus, majalah ilmiah, surat kabar serta data internet..."

"Penelitian ini membahas mengenai praktek Female Genital Mutilation (FGM) di Mesir yang masih terjadi, meskipun negara ini telah meratifikasi berbagai konvensi internasional seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) 1981, Kovensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) 1982, Konvensi tentang Hak-Hak Anak (CRC) 1990, dan Konvensi tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) 1997. Dalam perspektif norma hak asasi manusia Internasional, praktik FGM ini melibatkan diskriminasi dan kontrol atas kehidupan sosial perempuan, pelanggaran hak untuk bebas dari diskriminasi gender, hak untuk hidup dan integritas fisik, hak atas kesehatan fisik dan mental yang maksimal, dan hak untuk mendapatkan kesehatan fisik dan mental serta hak atas perlindungan anak. Teori norma HAM Internasional yang dicetuskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Teori Lokalisasi Norma yang dicetuskan oleh Amitav Acharya, digunakan sebagai alat analisa untuk membahas isu ini. Dengan menggunakan Teori lokalisasi norma, penelitian ini mengeksplorasi proses penerimaan norma eksternal baru di negara dengan budaya patriarki serta bagaimana Pemerintah Mesir berhasil mencapai konsensus dengan semua actor domestik untuk kepentingan bersama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi literatur dan studi dokumen. Lewat analisis data naratif hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa FGM bertentangan dengan norma HAM internasional dalam konvensi-konvensi internasional.

---

This research discusses the practice of Female Genital Mutilation (FGM) in Egypt which still occurs, even though this country has ratified various international conventions such as the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) 1981, the International Convention on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 1982, the Convention on the Rights of the Child (CRC) 1990, and the Convention on Civil and Political Rights (ICCPR) 1997. In the perspective of International Human Rights Norms, the practice of FGM involves gender discrimination, a violation the right to be free from gender discrimination, the right to life and physical integrity, the right to maximum physical and mental health, and the right to child protection. Theory of International Human Rights norms which was coined in the Universal Declaration of Human Rights and the Theory of norm localization which was coined by Amitav Acharya, are used to analysis this issue. Using Norm Localization Theory, this research explores the process of accepting new external norms in a country with a patriarchal culture and how the Egyptian Government succeeded in reaching consensus with all domestic actors for the common good. This research uses qualitative research methods with data collection methods through literature study and document study. Through narrative data analysis, research findings show that FGM is contrary to international human rights norms in international conventions."