Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSeni Batik Cirebon merupakan bagian dari Batik Nusantara yang perlu dilindungiHak Kekayaan Intelektualnya. Batik Cirebon cukup unik walaupun termasuk jenisbatik pesisiran tetapi memiliki batik Kraton karena memiliki dua keraton yaitukeraton Kesepuhan dan Kanoman. Oleh karena itu permasalahan yang dibahasadalah bagaimana perlindungan seni batik ditinjau dari UU Hak Cipta no. 19Tahun 2002, Apakah perlindungan folklor sudah memadai dan efektif dan upayaupayaapa yang dapat ditempuh Pemerintah Daerah Cirebon dan Pengrajin Batikuntuk melindungi seni batik Cirebon. Penelitian menggunakan metode normatifyuridis dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwapengaturan mengenai Hak Cipta Seni Batik sudah ada sejak UU Hak Cipta 1987sampai dengan 2002. Saat ini perlindungan Hak Cipta Seni Batik diatur padapasal 12 ayat (1) huruf i UU Hak Cipta No. 19 tahun 2002. Pada pasal tersebutyang dilindungi adalah motif batik kreasi baru atau kontemporer yangmenunjukan keasliannya dan dibuat secara konvensioanal. Sedangkan untuk motifbatik tradisional yang merupakan folklor yang diwariskan dari generasi kegenerasi diatur pada pasal 10 ayat (2) dan Hak Ciptanya dipegang Oleh Negara.Pengaturan mengenai folklor belum memadai dan efektif karena belum adakejelasan dalam penerapan pasal 10 ayat (2). Peraturan pelaksanaannya yangberupa Peraturan Pemerintah sampai saat ini belum terbit. Upaya Pemerintahdaerah Cirebon untuk melindungi hak cipta batik Cirebon dengan melakukansosialisasi Hak Kekayaan Intelektual, dokumentasi motif-motif tradisionalCirebon, publikasi mengenai seni batik cirebon dengan menerbitkan buku,melakukan pembinaan kepada para seniman dan budayawan. SedangkanPengrajin batik di Desa Trusmi sudah melakukan upaya untuk melindungi motifbatik tradisional yang merupakan folklore dengan melakukan dokumentasi motifbatik tradisional Cirebon sejak tahun 1950-an dengan mencari kembali motifmotifbatik tradisional Cirebon dan mereproduksinya. Namun kesadaran untukmelindungi hak cipta motif batik kreas baru atau kontemporer melalui pendaftaranhak cipta di Direktorat Jenderal HakKekayaan Intelektual masih kurang.

---

Abstract Cirebon Batik is a part of Indonesian Batik which also needs the intellectualproperty protection. Cirebon Batik is quite unique, since Cirebon has two kindsof batik, coastal batik and court batik. Cirebon has two royal courts, Kasepuhanand Kanoman. In this research will be discussed about the protection of batik artaccording to Law of The Republic of Indonesia Number 19 Year 2002 RegardingCopy Right (Copyright Law 2002), the effectiveness of folklore protection, theefforts of Cirebon County Government and batik artisans to protect Cirebon BatikArt. The research use normative legal research method with qualitative analysisapproach. Result of the research is the Provision of Batik Art?s Copyright hasbeen regulated since Copyright Law 1987. Today, Copyright protection of batikart is regulated in article 12 verse (1) letter i in Copyright Law 2002. The articleprotect of copyright of Original Batik motifs or contemporer which is madetraditionally. Whereas traditional Batik motifs as folklore or Traditional CulturalExpression is protected by article 10 verse (2) and The State shall hold theCopyright for folklores. Provisions regarding folklore is not effective yet due tothe lack of clarity on implementation article verse (2) and (3). Copyright that areheld by the State regulated by Government Regulation is not been published yet.Bill of Protection and Utilization of Intellectual Property of TraditionalKnowledge and Traditional Cultural Expression (PPIP TKTCE) has beenintroduced in September 2011. Cirebon County Government efforts to protectcopyright Cirebon Batik by socializing about IP Rights to Batik artisans,documenting traditional Cirebon Batik motifs, publishing book of Cirebon batikand giving education to traditional art practitioners. Batik artisans in VillageTrusmi (Cirebon batik production center) have documented traditional Cirebonbatik motifs as folklore since 1950s by several Batik Practitioners. They searchedtraditional Cirebon Batik motifs and reproduced them. But, they have lessawarness to proctect their new batik motif creations by registering them toDirectory of Intellectual Property Office."

"ABSTRAKSeni Tato Mentawai merupakan bagian dari warisan budaya tertua di Indonesiayang berlu dilindungi Hak Kekayaan Intelektualnya. Tato Mentawai cukup unikwalaupun tatonya memiliki motif yang cukup sederhana, namun dibalik setiapmotif itu memiliki pengertian tersendiri. Oleh karena itu permasalahan yangdibahas adalah bagaimana perlindungan seni tato tradisional ditinjau dari UU HakCipta No. 28 Tahun 2014, apakah perlindungan warisan budaya sudah memadaidan efektif dan upaya-upaya apa yang dapat ditempuh Pemerintah DaerahProvinsi Sumatera Barat beserta Pemerintah Indonesia untuk melindungi seni tatotradisional Mentawai. Penelitian menggunakan metode normative yuridis denganpendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan mengenaiHak Cipta seni tato dalam hal ini dapat dikategorikan dalam seni motif sudah adasejak UU Hak CIpta Tahun 1987 sampai dengan saat ini dengan UU Hak CiptaNo. 28 Tahun 2014. Saat ini perlindungan seni motif diatur pada Pasal 40 ayat (1)huruf f UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Pada pasal tersebut yang dilindungiadalah karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran,kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase yang menunjukkan keasliannya dandibuat secara konvensional. Sedangkan untuk seni motif yang merupakan warisanbudaya yang diwariskan dari generasi ke generasi diatur pada Pasal 38 ayat (1)UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 dan Hak Ciptanya dipegang oleh Negara.Pengaturan mengenai perlindungan hak cipta ekspresi budaya belum memadai danefektif karena belum ada kejelasan dalam penerapan Pasal 38 ayat (1). Peraturanpelaksanaannya yang berupa Peraturan Pemerintah sampai saat ini belum terbit.Upaya Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk melindungi seni tatotradisional Mentawai adalah dengan meningkatkan kegiatan pariwisata. Namunkesadaran untuk melindungi hak cipta seni tato tradisional masih kurang.

---

ABSTRACTTattoo art is part of the Mentawai of Indonesia's oldest cultural heritage needs tobe protected Intellectual Property Rights. Tattoos Mentawai tattoo is quite uniquethough motives are quite simple, but behind every motive that has its ownunderstanding. Therefore, the issues discussed was how the protection oftraditional tattoo art in terms of the Copyright Act No. 28, 2014, whether thecultural heritage protection is adequate and effective and what measures can betaken by the Government of West Sumatra Provincial Government together withIndonesia to protect traditional Mentawai tattoo art. Using normative juridicalresearch with qualitative approach. The survey results revealed that thearrangements regarding the Copyright art of tattooing in this case can becategorized in art motif has existed since the Copyright Act 1987 up to now by theCopyright Act No. 28 Year 2014. The motif art protection provided by Article 40paragraph (1) f of the Copyright Act No. 28, 2014. In the article is protected areworks of art in all forms such as paintings, drawings, engravings, calligraphy,sculpture, sculpture or collage that shows originality and prepared conventionally.As for the art motif which is a cultural heritage passed down from generation togeneration provided by Article 38 paragraph (1) of the Copyright Act No. 28Copyrighted 2014 and held by the State. Arrangements regarding the copyrightprotection of cultural expressions has not been adequate and effective becausethere is no clarity in the application of Article 38 paragraph (1). Its implementingregulations in the form of government regulation has not been published untilnow. Efforts of Local Government of West Sumatra Province to protect thetraditional Mentawai tattoo art is to increase tourism activities. But awareness ofcopyright to protect their traditional tattoo art less."

"Dalam pengaturan pasal 40 huruf m, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur mengenai ciptaan yang diberikan perlindungan sebagai hak cipta yaitu karya sinematografi. Dalam menciptakan suatu karya sinematografi, dapat dilakukan dengan cara proses penggandaan atau reproduksi suatu karya sinematografi yang ada lebih dahulu menjadi karya yang baru berdasarkan film aslinya atau yang terdahulu. Dalam Pasal 1 ayat 12,Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.Suatu karya Sinematografi merupakan suatu karya seni yang menampilkan suatu Ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images) secara nyata baik secara visual dan audiovisual oleh pihak-pihak yang ahli dibidang sinematografi berdasarkan pengembangan ide dan kreativitas yang bersifat pribadi dan khas/original. Perwujudan ide yang menghasilkan suatu karya Sinematografi secara nyata mendapatkan perlindungan hak cipta sebagaimana diatur pasal 40 huruf m, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam hasil nyata karya sinematografi melekat suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh UUHC 2014. Pencipta dan atau pemegang hak cipta karya Sinematografi tersebut, memiliki hak ekslusive terhadap karya sinematogafi baik itu hak ekonomi, moral, dan hak terkait. Dalam pengaturan perlindungan hak cipta karya Sinematogarfi yang telah diwujudkan secara nyata tersebut, tidak hanya mendapat perlindungan hukum terhadap UUHC 2014 namun juga mendapatkan perlindungan berdasarkan Konvensi-Konvensi Internasional Di Indonesia baru-baru ini telah terjadi suatu masalah yang hangat mengenai dugaan pelanggaran hak cipta karya sinematografi terhadap penggandaan atau reproduksi (film ke film ) serial Korea You Who Came From The Stars menjadi sinetron Kau Yang Berasal Dari Bintang. Terhadap dugaan pelanggaran penggandaan/reproduksi yang dilakukan pihak Production House Sinemart sebagai pemegang Hak Cipta sinetron Kau Yang Berasal Dari Bintang perlu dilakukan analisa dan pembuktian yang akurat terhadap perwujudan Ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images) secara nyata baik secara visual dan audiovisual yang mengambil ide dan ekspresi ide dari serial KoreaYou Who Came From The Stars.

---

In Article 40 letter m, Acts No. 28 Year of 2014 about Copyrights on the works that are protected as copyrights, among others is cinematography works. In creating one cinematography work, one of the methods is reproduction of a previous cinematography works that had been around into a new one. In Article 1 verse 12, Reproduction is a process, an act, or a method of reproducing a copy of a work and/or phonogram or more with whatever means or forms, either permanently or temporarily. A work of cinematograph is a work of art that shows a creation in the form of moving images in actual, either visually or with audio conducted by professionals in cinematography based on idea and creativity expansion which are personal and original. The form of ideas that creates a work of cinematography actually gained copyright protection as stated in Article 40 letter m, Acts No. 28 Year of 2014 about Copyrights. In an actual cinematography work, attached protection from the law given by UUHC 2014. The creator or the owner of that Cinematography Copyright, gets the exclusive rights to such work, either economic rights, moral rights, and other rights attached to it. In such actual Cinematography Copyright Protection, it gets not only the law protection from UUHC 2014, but also protection based on International Convention. In Indonesia today, there is an emerging problem regarding allegation on Cinematography Copyright violation in regards to the reproduction (movie to movie ) of Korean series titled You Who Came From The Stars being retitled as Kau Yang Berasal Dari Bintang. To this allegation conducted by Production House Sinemart as the copyright owner of series Kau Yang Berasal Dari Bintang needs to be analyzed and an accurate evidence regarding the actual works on moving images, visually and with audio that grabs the idea and expression featured in Korean series Who Came From The Stars."

"Pada saat ini masalah mengenai Hak atas KekayaanIntelektual (HaKI) telah menyentuh berbagai aspek, seperti:aspek teknologi, industri, sosial, budaya, dan berbagaiaspek lainnya. Namun aspek terpenting jika dihubungkandengan upaya perlindungan bagi karya intelektual adalahaspek hukum. Hukum diharapkan dapat memberikan perlindunganbagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan dayakreasi masyarakat. Aspek teknologi juga merupakan faktoryang sangat dominan dalam perlindungan HaKI. Perkembanganteknologi informasi dan digital saat ini mengakibatkaninformasi dapat dengan mudah dan cepat tersebar ke seluruhpelosok dunia. Hak cipta merupakan salah satu jenisperlindungan HaKI yang disediakan untuk melindungi karyaseni, pengetahuan dan sastra. UU Hak Cipta Nomor 19 Tahun2002, Pasal 1 menyatakan hak cipta adalah hak eksklusifbagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan ataumemperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itudengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurutperaturan perundangan-undangan yang berlaku. Karyafotografi merupakan salah satu karya cipta manusia yangdibuat dengan menggunakan cahaya serta peralatan khusus,dan termasuk ciptaan yang dilindungi oleh UU Hak Cipta.Dalam prakteknya, tidak tertutup kemungkinan terjadinyapelanggaran-pelanggaran hak cipta antara pencipta karyafotografi yang satu dengan pencipta karya fotografilainnya. Untuk itulah Penulis hendak menganalisa sejauhmana perlindungan UU Hak Cipta terhadap pencipta karyafotografi (pemegang hak cipta), dengan membahas pulaperkembangan teknologi fotografi karena karya ciptafotografi dapat dialihrupakan dalam bentuk digital yangkemudian dapat diperbanyak dengan sangat mudah dilakukandan pelanggaran-pelanggaran hak cipta yang terjadi besertapenyelesaiannya."

"ABSTRAKSeni Tari sebagai bentuk Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Indonesia sangat beragam dan dengan jumlah sangat banyak belum dapat terakomodir dengan baik. Seringkali masyarakat tradisional beranggapan tarian tradisional adalah milik bersama (komunal) sehingga terhadap kurangnya perhatian terkait hak cipta menyebablkan klaim terhadap EBT Indonesia oleh pihak asing seperti halnya Tari Pendet Bali. Bertujuan mengkaji konsep perlindungan Hak Cipta dalam rangka melindungi seni tari tradisional, tesis ini meengangkat pokok permasalahan tentang pengaturan EBT dalam perundang-undangan di Indonesia, perlindungan, upaya serta kendala dalam melindungi EBT dari klaim pihak asing.Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative, yang dilakukan dengan cara wawancara, dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa UU Hak Cipta belum dapat memberikan perlindungan terhadap EBT khususnya Tari Pendet Bali meskipun pasal EBT tertuang jelas. Hal ini dikarenakan belum ada perangkat peraturan pelaksana dari UU Hak Cipta menyulitkan penegak hukum melaksanakan UU, masyarakat tradisional berparadigma komunal serta kurang memiliki kesadaran dan pemahaman bahwa EBT Indonesia dilindungi oleh Hak Cipta, sehingga banyak terjadi klaim oleh pihak asing terhadap EBT Indonesia. Namun demikian, upaya positif dilakukan antara lain, dari pihak pemerintah dan peran serta masyarakat. Langkah awal pemerintah perlu melakukan inventarisasi dan dokumentasi secara konsisten dan berkesinambungan, sosilisasi pentingnya perlindungan hukum terhadap EBT, dan mengkaji EBT dibuat UU Sui Generis.

---

ABSTRACT

The dance as a form of the traditional cultural expressions (EBT) of Indonesia very diverse and so many can not be accommodated properly. Often traditional society assume traditional dance is generally owned (communal) so that the lack of attention led to a claim of copyright related to EBT Indonesia by foreigners as well as Pendet Bali. With a vieq to analyzing the concept of copyright protection the framework of to protect traditional dance, this thesis brings forward the issues on regulating EBT in legislation in Indonesia, protection, efforts and constraints in protecting EB T of claims from foreigners.

The method of this study is juridicial normative which is done by interviews, statutory approach and case approach. The study shows that the copyright law could not provide protection against EBT especially Pendet Bali even though Article EBT clearly stated. This is because there is no device implementing regulations of the copyright law make it difficult for law enforcement to implement legislation, the traditional society has paradigm of communal and have less awareness and understanding that EBT Indonesia protected by copyright, so prevalent claims by foreigners against EBT Indonesia. However, positive attempts made, among others, from the government and the role of community. The first step the government needs to conduct an inventory and documentation consistenly and continuously, socialize the importance of legal protection over EBT, and study EBT made law sui generis."

"[Skripsi ini membahas tentang perlindungan jangka waktu terhadap suatu karya seni, terutama karakter kartun. Dengan adanya perubahan perlindungan jangka waktu, membuat ada hal yang harus diteliti lebih lanjut mengenai alasan-alasan mengapa terjadi perubahan jangka waktu terhadap perlndungan. Lalu apa akibat yang terjadi terhadap karya terutama karakter kartun dengan adanya perubahan jangka waktu ini. Dan apa yang terjadi jika ada perbedaan mengenai jangka waktu antara negara asal ciptaan dengan negara dimana ciptaan tersebut beredar, haruskan peraturan negara asal ciptaan tersebut diikuti atau mengikuti peraturan negara dimana ciptaan tersebut digunakan

---

This mini thesis is discusses about the Copyright Term Protection of Character Cartoon works. With the changes of the regulation, makes things that should be considered such as the reason of the changes of the copyright term protection. Then what is the impact for the Cartoon Character Works with the term change. And what happened if there’s the different about the copyright term between the Origin Country and the Country that the works being used, which regulation should be used;This mini thesis is discusses about the Copyright Term Protection of Character Cartoon works. With the changes of the regulation, makes things that should be considered such as the reason of the changes of the copyright term protection. Then what is the impact for the Cartoon Character Works with the term change. And what happened if there’s the different about the copyright term between the Origin Country and the Country that the works being used, which regulation should be used.;This mini thesis is discusses about the Copyright Term Protection of Character Cartoon works. With the changes of the regulation, makes things that should be considered such as the reason of the changes of the copyright term protection. Then what is the impact for the Cartoon Character Works with the term change. And what happened if there’s the different about the copyright term between the Origin Country and the Country that the works being used, which regulation should be used, This mini thesis is discusses about the Copyright Term Protection of Character Cartoon works. With the changes of the regulation, makes things that should be considered such as the reason of the changes of the copyright term protection. Then what is the impact for the Cartoon Character Works with the term change. And what happened if there’s the different about the copyright term between the Origin Country and the Country that the works being used, which regulation should be used]"

"Hasil penelitian dalam Tesis ini betujuan untuk memberikan pemahaman tentang perlindungan hak cipta atas karya koreografi melalui doktrin fiksasi dan originalitas. Beberapa pertanyaan yang menjadi pisau analisis dalam penelitian hukum ini adalah bagaimana ketentuan fiksasi yang tepat dan harus dipenuhi oleh karya cipta koreografi, bagaimana ketentuan originalitas dapat terpenuhi oleh karya cipta koreografi, dan apakah pendaftaran Hak Cipta goyang dribble sebagai karya seni tari telah memenuhi ketentuan fiksasi. Dengan metode penelitian normatif, penulis menggunakan pendekatan konsep, pendekatan undang-undang, dan pendekatan kasus untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan yang ada.Fiksasi merupakan salah satu komponen penting untuk melindungi hak cipta koreografi. Dengan diwujudkannya koreografi ke dalam bentuk nyata, akan mempermudah koreografer dalam mengamati adanya penggandaan karya koreografi tanpa ijin. Di Indonesia, fiksasi dilakukan menggunakan audiovisual recording dan foto disertai penjelasan (manual book). Pendaftaran goyang dribble di DJKI RI dengan melampirkan manual book telah memenuhi ketentuan fiksasi, jika goyangan tersebut termasuk kategori tari. Dari penelitian, ternyatan goyang dribble tidak memenuhi kriteria tarian, sehingga tidak memiliki bentuk fiksasi yang tepat. Selain fiksasi, originalitas menjadi penentu apakah suatu ciptaan benar-benar berasal dari si pencipta atau bukan. Terkait koreografi, independent creation adalah doktrin yang tepat dalam menentukan originalitas koreografi. Dengan doktrin independent creation, koreografer tidak perlu khawatir jika karyanya sama dengan koreografi lain, sepanjang dapat membuktikan kreasi independen ciptaannya.Untuk menjawab permasalahan di atas, DJKI RI perlu menetapkan fiksasi koreografi melalui Audiovisual dengan kamera yang diletakkan di berbagai sudut untuk menangkap keseluruhan gerak penari. Selain itu, sebaiknya Audiovisual dan manual book dibuat kumulatif. untuk mencegah terjadinya dua Fiksasi terhadap satu karya koreografi. Kemudian, diperlukan penerapan doktrin independent creation dalam menentukan orisinalitas karya koreografi untuk menunjukkan bahwa koreografi tersebut orisinal diciptakan oleh si Koreografer.

---

This thesis give an information and knowledge about copyright protection of choreography by fixation and originality doctrine. Several questions which become the analysis in this legal research are what fixation is appropriate for choreographic works, how the originality provision which is must required for choreogrographic works, and whether copyright registration of ?goyang dribble? as a dance artworks already fullfiled by fixation requirement. By the normative law research method, an author use a conceptual approach, statute approach, and case approach to obtain an answer from that several questions.Fixation is one of the important component to protect copyright of choreography. If the choreography already fixed in tangible medium, it will help the choreographer to observe the illegal reproduction of their works. In Indonesia, we use audiovisual recording or photo by description (manual book) as an required fixation for choreography. The registration of ?goyang dribble? at Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia (DJKI RI) by attach manual book is already complied the fixation requirement, if the dance is including dancing category, but from the research, ?goyang dribble? is not include in a dancing category. Beside fixation, originality also become an important factor for copyright protection of choreography. In this case, ?independent creation‟ is the suitable doctrine to determine originality of choreography. By ?independent creation‟ doctrine, choreographers nothing to worry about the similarity of their choreography with the others, as long as the choreographer able to prove the independent creation of their works.To answer that several questions, DJKI RI need to set the fixation of choreography by Audiovisual with some cameras are placed at various angles to catch a whole movemet of the dancer. In spite of, it‟s better if the Audivisual and Manual Book set as cumulative made to prevent the occurrence of two fixation for a choreography work. Then, it necessary to practice ?independent creation‟ doctrine to determine an originality of the choreography and original made by the choreographer."