Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai bentuk hukum untuk Badan Usaha Milik Negara yang cabang produksinya menguasai hajat hidup orang banyak. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini berusaha menganalisis bentuk hukum yang digunakan dalam penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan sebagai salah satu cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak serta mencari bentuk hukum yang paling ideal dalam penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan ditinjau dari segi hukum maupun segi ekonomi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan meneliti berbagai gejala serta fakta hukum yang ada. Tipologi penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menggunakan data yang ada dan dikaitkan pada teori-teori hukum. Hasil dari penilitian ini adalah dalam penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan oleh Negara, bentuk hukum yang digunakan adalah Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perusahaan Perseroan yakni PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (“PT PLN (Persero)”). PT PLN (Persero) didirikan dengan tujuan menyediakan listrik bagi kepentingan umum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata serta mengupayakan keuntungan agar dapat membiayai penyediaan tenaga listrik itu sendiri. Dari segi hukum, bentuk Perusahaan Perseroan dalam penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan kurang tepat karena tujuan pencarian keuntungan didahulukan dibandingkan dengan tujuan kemanfaatan umumnya. Dalam konteks PT PLN (Persero), penyediaan tenaga listrik diutamakan untuk kemanfaatan umum sehingga bentuk Perusahaan Umum lebih ideal secara hukum. Dari segi ekonomi, PT PLN (Persero) tidak dapat memaksimalkan fungsinya dalam pencarian keuntungan karena secara praktik ada pertentangan antara tujuan kemanfaatan umum yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) dan tujuan pencarian keuntungan sebagai Perusahaan Perseroan. Oleh sebab itu, saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah perlu adanya pemisahan dari bidang usaha dan tujuan yang ingin dicapai oleh bentuk-bentuk hukum Badan Usaha Milik Negara sehingga peran yang diemban oleh masing-masing penyelenggaraan usaha dapat terwujud dengan maksimal. Selain itu, bentuk hukum PT PLN (Persero) juga perlu dikembalikan kepada Perusahaan Umum agar tujuan dan perannya dapat diwujudkan secara maksimal.

---

This thesis discusses the legal form for a State-Owned Enterprise whom which controls people's lives. The problems raised in this thesis attempt to analyze the legal form used in the implementation of the electricity business as one of the branches of production which affects the lives of many people and seeks the most ideal legal form in the implementation of the electricity business from a legal and economic point of view. The research was conducted using normative juridical methods by examining various phenomena and existing legal facts. The typology of this research is analytical descriptive using existing data and linked to legal theories. The result of this research is that in the implementation of the electricity business by the State, the legal form used is a State-Owned Enterprise in the form of Perusahaan Perseroan, namely PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (“PT PLN (Persero)”). PT PLN (Persero) was established with the aim of providing electricity for the public interest to improve people's welfare in a fair and equitable manner and seek profits in order to be able to finance the supply of electricity itself. From a legal point of view, the form of Perusahaan Perseroan in the conduct of electricity business is not appropriate because the objective of seeking profit takes precedence over the objective of general benefit. In the context of PT PLN (Persero), the provision of electric power is prioritized for public benefit so that the form of Perusahaan Umum is more ideal legally. From an economic point of view, PT PLN (Persero) cannot maximize its function in seeking profits because in practice there is a conflict between the goals of public benefit carried out by PT PLN (Persero) and the objectives of seeking profits as Perusahaan Perseroan. Therefore, the advice that can be given by the author is that there is a need for a separation of business fields and objectives to be achieved by the legal forms of State-Owned Enterprises so that the role assumed by each business operator can be maximally realized. In addition, the legal form of PT PLN (Persero) also needs to be returned to the Perusahaan Umum so that its goals and roles can be realized to the fullest."

"Pembentukan Holding BUMN mengakibatkan adanya induk Holding BUMN sebagai pemegang saham mayoritas dan kedudukan anak perusahaan holding menjadi Eks BUMN. Meskipun kedudukan anak perusahaan holding bukan merupakan BUMN, tetapi Negara melakukan pengendalian melalui saham seri A Dwiwarna dengan hak istimewa. Namun, sesuai dengan prinsip Hukum Perseroan di Indonesia, anak perusahaan Holding Eks BUMN merupakan perseroan yang terpisah (separate legal entity). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana mekanisme penjualan atas saham BUMN dan anak perusahaan holding Eks BUMN dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber data. Hasil penelitian ini adalah mekanisme penjualan atas saham BUMN tunduk pada ketentuan privatisasi BUMN. Sementara itu mekanisme penjualan atas saham anak perusahaan holding Eks BUMN tidak tunduk pada ketentuan privatisasi BUMN, melainkan tunduk pada ketentuan Hukum Perseroan dengan memperhatikan saham seri A Dwiwarna dengan hak istimewa yang dimiliki oleh Negara yaitu adanya persetujuan dari Menteri BUMN.

---

The establishment of BUMN Holding resulted in the holding of BUMN as the majority shareholder and the position of the holding subsidiary became an Ex-BUMN. Although the position of the holding subsidiary is not a state-owned enterprise, the State exercises control through Dwiwarna series A shares with privileges. However, in accordance with the principles of Company Law in Indonesia, the subsidiary of BUMN Holding is a separate legal entity. This study aims to analyze how the mechanism of selling shares of SOEs and subsidiaries of BUMN holding companies is related to the provisions of applicable laws and regulations. This research method uses doctrinal research by using secondary data as a data source. The result of this study is that the mechanism for selling shares of SOEs is subject to the provisions of privatization of SOEs. Meanwhile, the mechanism for selling shares of SOE holding subsidiaries is subject to the provisions of Company Law in Indonesia while still paying attention to Dwiwarna series A shares with privileges owned by the State, namely approval from the Minister of SOEs."

"Tesis ini membahas mengenai status PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan PT Istaka Karya (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara dan proses kepailitan terhadap kedua perseroan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode analisis datanya adalah metode kualitatif.Kesimpulan dari penelitian adalah PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan PT Istaka Karya (Persero) merupakan badan usaha milik negara dan hakim dalam menangani proses kepailitan PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan PT Istaka Karya (Persero) belum dapat dikatakan telah menerapkan prinsip-prinsip hukum yang benar.Hasil peneltian menyarankan perlu dilakukan harmonisasi peraturan perundangundangan di bidang keuangan yang terkait dengan pengaturan BUMN dan Perlu adanya pengertian/makna yang sama mengenai apa yang dimaksud BUMN yang bergerak di bidang ?kepentingan publik?.

---

The following thesis is examining regarding the status of PT Dirgantara Indonesia (Persero) and PT Istaka Karya (Persero) which are the State Owned Enterprises and the process of their insolvency based on the Law Number 19 of 2003 regarding State Owned Enterprises and Law Number 37 of 2004 regarding the Insolvency and Postponement of Debt Settlement Obligation. The thesis used juridical norms approach as research implementation method and also assessment of several qualitative data.The conclusion of this thesis is PT Dirgantara Indonesia (Persero) and PT Istaka Karya (Persero) are the state owned enterprises and the judges who ajudicated the process of insolvency of PT Dirgantara Indonesia (Persero) and PT Istaka Karya (Persero) can not be determined has already applied the prevailing laws and regulation.The end result of this thesis suggests that there should be a harmonization in the law and regulations, especially in the financial sector which related to the State Owned Enterprises? regulation and it is necessary to have the same understanding regarding the meaning of ?public interest? in State Owned Enterprises."

"Di awal tahun 2003, terdapat perkembangan dalam hukum acara perdata Indonesia yakni diajukannya gugatan actio popularis di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Gugatan actio popularis ini adalah gugatan yang mengatasnamakan kepentingan umum secara perwakilan dengan acuan bahwa setiap warga negara berhak atas nama kepentingan umum untuk mengambil insiatif mengajukan gugat walaupun orang tersebut bukanlah pihak yang mengalami kerugian secara langsung, dan juga tidak memerlukan surat kuasa khusus dari anggota masyarakat yang diwakilinya. Gugatan actio popularis ini dikenal di beberapa negara yang menganut sistem civil law. Di Indonesia gugatan secara actio popularis masih belum diterima dengan alasan ketiadaan aturan. Gugatan actio popularis no. 178/PDT.G.2003/PN.JKT.PST dalam putusan pengadilan negeri dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan pengadilan negeri ini dikuatkan oleh pengadilan tinggi no.126/PDT/2004/PT.DKI. Hingga kini perkara ini masih dalam tingkat kasasi. Skripsi ini akan mengulas mengenai konsep umum actio popularis, bagaimana pengaturannya di Indonesia, apa perbedaan antara actio popularis dengan citizen lawsuit, kumulasi gugatan, class action, legal standing dan gugatan biasa; juga disinggung mengenai keberadaan gugatan actio popularis ini di negara-negara lain serta menganalisa putusan No. 178/PDT.G.2003/PN.JKT.PST. Hukum acara perdata Indonesia saat ini sangat memerlukan terobosan hukum yang dilakukan oleh hakim."

"Dalam UU Kepailitan telah diatur badan-badan yang tidak serta merta dapat dimohonkan palilit seperti Bank-bank, perusahaan efek dan perusahaan asuransi, serta BUMN. Nam.un pembaruan hukum kepailitan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, telah menimbulkan perdebatan, khususnya menyangkut kepailitan sebuah BUMN. Kasus pailitnya PT Dirgantara Indonesia (PT. Dl) yang merupakan sebu.ah BUMN adalah kasus baro yang terjadi di Indonesia . Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 4 September 2007 telah memutuskan PT. DI pailit dengan segala risiko hukum. PT. DI dalam persidangan terbukti gagal tidak memenuhi kewajibannya membayar pesangon kepada mantan karyawannya, dan terhadap dua kreditor lainnya yakni Neli Ratna Sari dan Supriadi Jasa PT.DI tidak meneri.ma putusan pemyataan pailit tersebut. Kemudian mengajukan kasasi ke Mabkamah Agung. Mahkamah Agung pada tanggal22 Oktober 2007 telah menjatuhkan putusan yang isinya mengabulkan pennobonan kasasi yang diajukan pemohon kasasi. Mahkamah Agung juga membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adanya putusan pailit kepada PT. DI telah menimbulkan perdebatan di kalangan praktisi hukum dan masyarakat pada umumnya. Beberapa permasalahan yang timbul dalam praktek adalah, Pertama, Dalam hal tetjadinya permobonan kepailitan terhadap BUMN, tidak semua pihak dapat mengajukan permohonan kepailitan, mengingat adanya ciri kh.as dari BUMN yaitu adanya unsur kepemilikan Negara dan tujuan dari BlJMN Wltuk melayani kepentingan umum. Namun demikian tidak semua BUMN yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 5 l.ffi Kepailitan pennohonan pailitnya hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. K.arena dalam. penjelasan Pasal 2 ayat 5 tersebut telah mensyaratkan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan pu6lik: haroslah memenuhi dua syaxat yaitu seluruh modalnya dimiJiki Negara dan tidak texbagi alas saham. Kedua, dalam hal terjadinya perbedaan putusan kepailitan terhadap PT. Dirgantara Indonesia (Persero) antara Pengadilan Niaga dengan putusan Mabkamah Agung, maka menurut Penulis, putusan Pengadilan Niaga-lah yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, Untuk kesempumaan dalam pengaturan UU Kepailitan dan memberikan keadilan terhadap debitor, maka perlu dilakukan pengujian (insolvency test) apakah benar seorang debitor telah dalam keadaan tidak mampu membayar harus mendapat perhatian. Tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan ruang lingkup proses kepailitan BUMN dan analisa terhadap putusan hakim pengadilan niaga dan putusan majelis hakim pada Mahkamah Agung, dengan tipologi penelitian adalah yuridis normative dengan menggunakan analisa deskriptif yuridis analitis yang ditujukan untuk menganalisisr putusan-putusan pengadilan yang aktual atas peristiwa atau fakta, pertimbangan hukum dan amar putusan dikaitkan dengan penerapan asas-asas hukum yang terkait.

---

Indonesian Company Law has governed companies which can not be automatically filed bankcrupt such as banks, security companies, insurance companies and state owned companies. However, the amendment of bankruptcy law , Law Number 37, 2004, has caused intense discussion, especially related to bankrupcy of state owned company (BUMN). In Indonesia, the bankrupcy case ofPT Dirgantata Indonesia (PT DI) is a new case regarding bankcrupcy of state owned company. On September 2007, the judge of commercial court of Jakarta Pusat declared PT DI bankcrupt with its legal consequences. In the hearing sessio PT DI failed to prove that it has paid severance money, as its obligation, to its ex­ employees and two other creditoiS, namely, Neli Ratna Sari and Supriadi Jasa. PT DI refused such bankcrupcy decision and filed Cassation to Supreme Cowt On 22 October 2007, Supreme Court rendered decision which granted the petitioner in Cassatioa The Supreme Court annuled the decision of commercial court of Jakarta Pusat District Court The bankcrupcy decision of PT DI has caused intense discussion among legal practitioner and society in general. Based on the reseach, I conclude, First, in the event of a petition in bankrupcy of BUMN,only a certain party who can fife a petition bankrupcy because there are some special characteristics of BUMN" namely, Indonesian Government as a shareholder and the main objective of BUMN to service public interest. However, not all BUMN as referred to Article 2 (5) of Indonesian Bankcrupcy Law, the petition in bankrupcy can only be filed by Minister of Finance because the elucidation of Article 2 (5) requires BUMN engages in public interest has to fulfill two conditions, namely, all capital owned by the Government and the share is undivided.Second,in the event there is diferent dicision ofbanlaupcy on PT DI (Persero) between Commercial Court Decision and Supreme Court Decision."

"Disharmonisasi peraturan perundang-undangan pada ranah hukum keuangan publik, khususnya yang beririsan dengan BUMN dan Anak Perusahaan BUMN, merupakan isu yang mendasar dan krusial. Inkonsistensi tersebut mempengaruhi penegakan hukum. Penelitian ini menganalisis pengaruh dualisme status hukum kekayaan dan keuangan negara, dan mengenai mekanisme pengembalian serta hak penguasaan dan kepemilikan secara riil atas Dana Kerja Sama Operasional (Dana KSO) yang telah disetor ke kas negara sebagai uang pengganti tindak pidana korupsi dalam kasus tindak pidana korupsi pada Anak Perusahaan BUMN (PT PLNBB). Metode penelitian dilakukan yuridis-normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), serta metode kepustakaan yang didasarkan pada argumentasi melalui studi pustaka. Berdasarkan metode yang digunakan, mekanisme pengembalian kerugian pada PT PLNBB sebagai Anak Perusahaan BUMN berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3318 K/Pid-Sus/2019 dapat mengacu pada ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebab hak kepemilikan dan penguasaan Dana KSO telah berada di negara. Salah satu langkah hukum yang dapat dilakukan PT PLNBB sebagai salah satu Anak Perusahaan BUMN yang dipersamakan sebagai BUMN dapat mengajukan permohonan fatwa Mahkamah Agung. Pada lain sisi, menurut teori hukum keuangan publik, analisis pengembalian tersebut dapat dikaitkan dengan ketentuan hukum perdata dan adanya kerugian yang ada pada PT PLNBB. Keabsahan Perjanjian KSO Penambangan Batu Bara antara PT PLNBB dan PT TME tidak memenuhi unsur sebab yang halal, sehingga perjanjian KSO tersebut seharusnya batal demi hukum (null and void), serta Dana KSO seharusnya dapat dikembalikan agar seperti semula dalam Kas PT PLNBB.

---

Disharmonization of laws and regulations in public finance law, especially those that cross with BUMN and BUMN Subsidiaries, is a fundamental and crucial issue. The inconsistency affects law enforcement. This study analyzes the effect of dualism on the legal status of wealth and state finances and regarding the return mechanism as well as rights of control and ownership in real terms over the Operational Cooperation Fund (Dana KSO), which has been accepted into the state treasury as a substitute for corruption in corruption cases in BUMN Subsidiary (PT PLNBB). The research method is juridical-normative with a statutory approach (statute approach) and a case approach (case approach), as well as a library method based on arguments through literature study. Based on the method used, the mechanism for returning losses to PT PLNBB as a BUMN Subsidiary based on the Cassation Judgement of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 3318 K/Pid-Sus/2019 can refer to non-tax avenue (PNBP) provisions because the ownership and control rights of the KSO Fund are already in the country. One of the legal steps PT PLNBB can take as a BUMN Subsidiary, equated to a BUMN, is to apply for a fatwa from the Supreme Court. On the other hand, according to the theory of public finance law, the analysis of these returns can be correlated to civil law provisions and losses in PT PLNBB. The validity of the Coal Mining KSO Agreement between PT PLNBB and PT TME does not fulfill the elements of lawful purpose, so the KSO Agreement should be null and void, and the KSO Funds should be able to be returned to PT PLNBB."

"Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos menggantikan undang-undang yang lama, maka terjadi perubahan paradigma penyelenggaraan pos di Indonesia, termasuk dalam penyelenggaraan Layanan Pos Universal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi tentang Layanan Pos Universal serta kesesuaian antara pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terkait penugasan Layanan Pos Universal, menganalisis mekanisme pelaksanaan Layanan Pos Universal setelah berakhirnya penugasan Pemerintah kepada PT. Pos Indonesia (Persero) pada tanggal 14 Oktober 2014, serta menganalisis upaya penyehatan Badan Usaha Milik Negara Pos oleh pemerintah sebagai amanat Pasal 51 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos memberikan kesempatan kepada semua penyelenggara pos untuk melaksanakan fungsi kemanfaatan umum yaitu Layanan Pos Universal, tidak hanya BUMN melainkan juga kepada BUMS, BUMD dan Koperasi. Sedangkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang mengamanatkan bahwa Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN. Penugasan Layanan Pos Universal sebagai fungsi kemanfaatan umum diberikan kepada BUMN, tidak diberikan kepada BUMS, BUMD maupun koperasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 terkait dengan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum (Layanan Pos Universal). Mengingat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2009, maka pemerintah perlu segera menyiapkan metode seleksi untuk menunjuk penyelenggara pos Layanan Pos Universal serta perlu segera dilakukan penyehatan korporasi PT. Pos Indonesia dalam rangka menghadapi kompetisi.

---

The Issued of Act Number 38 Year 2009 Concerning Post has brings a change in the paradigm of post activity in Indonesia, including the implementation of the Universal Postal Service. The purpose of the study is to analyze the regulation of the Universal Postal Service and the correspondence between the implementation of Act Number 38 Year 2009 Concerning Post by Act Number 19 of 2003 Concerning State-Owned Enterprises and the assignment of the Universal Postal Service. The study also analyzed the mechanism of the implementation of the Universal Postal Service after Indonesian Government ended assignment of the PT. Pos Indonesia (Persero) on October 14, 2014, as well as analyzing restructure State-owned Enterprise of Post by government as the mandate of Article 51 of Act Number 38 Year 2009 Concerning Post. In order to preparing this study, the authors used normative research method.

Based on the research, Article 15 paragraph (3) of Act Number 38 Year 2009 on the Post provides the opportunity for all postal providers to carry out the functions of the public benefit, which is the Universal Postal Service, not only the State-Owned Enterprises (SOEs) but also to State Owned private (BUMS), provincial enterprises (enterprises) and Cooperatives. While Article 66 paragraph (1) of Act Number 19 Year 2003 Concerning State-Owned Enterprises which mandates that the Government can give special assignments to SOEs to perform the functions of public benefit with regard to the intent and purpose of the activities of SOEs. An assignment of the Universal Postal Service (BDS) as a function of the public benefit provided to SOE, is not given to private enterprises, enterprises and cooperatives. Thus, it can be concluded that the implementation of Act Number 38 Year 2009 Concerning Post does not comply with the Act Number 19 Year 2003 relating to special assignment to SOEs to perform the functions of public benefit (Universal Postal Service).

Considering The Act Number 38 Year 2009 Concerning Post has been valid since October 14, 2009, therefore the government should immediately set the selection method to designate the Universal Postal Service providers as well as post needs to be done to restructure the corporation PT. Pos Indonesia in order to face the competition."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana transaksi pemanfaatan Barang Milik Negara dilaksanakan melalui fasilitas (project development facility) yang dilaksanakan oleh badan usaha milik negara melalui penugasan khusus dapat diimplementasikan secara efektif. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Mekanisme pemanfaatan Barang Milik Negara melalui Project Development Facility yang dilaksanakan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) yang mendapatkan penugasan khusus bertujuan untuk mendukung optimalisasi aset negara guna meningkatkan penerimaan negara dan penyediaan infrastruktur publik. Sinergi antara PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) sebagai pelaksana project development facility dan pemerintah sebagai pemberi penugasan mencerminkan tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga memastikan pemanfaatan Barang Milik Negara berjalan optimal sesuai regulasi dan memberikan manfaat maksimal bagi negara. Tulisan ini juga menganalisis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Pemanfaatan Barang Milik Negarasebagai regulasi yang mengatur mengenai project development facility. Dengan menggunakan Pedoman 6 Dimensi, evaluasi ini menilai kesesuaian regulasi berdasarkan prinsip Pancasila, ketepatan jenis peraturan, harmonisasi aturan, kejelasan rumusan, asas bidang hukum, dan efektivitas pelaksanaan.

---

This paper analyzes how state property utilization transactions implemented through facilities (project development facilities) carried out by state-owned enterprises through special assignments can be implemented effectively. This paper is prepared using doctrinal research methods. The mechanism of utilization of State Property through the Project Development Facility implemented by PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) which received a special assignment aims to support the optimization of state assets in order to increase state revenue and the provision of public infrastructure. The synergy between PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) as the implementer of the project development facility and the government as the assignor reflects good governance, transparency, and accountability, thus ensuring that the utilization of state property asset runs optimally according to regulations and provides maximum benefits to the state. This paper also analyzes the Minister of Finance Regulation Number 18 of 2024 concerning Procedures for Providing Facilities for the Preparation and Implementation of State Property Utilization Transactions as regulations governing project development facilities. Using the 6-Dimensional Guideline, this evaluation assesses the suitability of regulations based on the principles of Pancasila, the accuracy of the type of regulation, the harmonization of rules, the clarity of formulation, the principles of the legal field, and the effectiveness of implementation."

"Terdapat banyak bentuk dan ukuran saluran transmisi antara Badan Usaha Milik Negara (‘BUMN’) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (‘APBN’). Salah satunya adalah setoran dividen dari BUMN kepada Pemerintah. Penelitian ini mencoba untuk meneliti kebijakan dividen BUMN dengan tidak hanya melihat pengaruh faktor internal namun juga faktor eksternalnya. Faktor internal fokus pada aspek keberlanjutan bisnis BUMN berupa profitabilitas, leverage, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan dan pembayaran dividen tahun sebelumnya. Sedangkan faktor eksternal fokus pada aspek pengelolaan keuangan negara berupa asumsi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan proyeksi defisit APBN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Penelitian ini menggunakan model penelitian regresi data panel terhadap laporan keuangan BUMN serta informasi APBN pada periode 2015-2019. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa leverage, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan pembayaran dividen tahun lalu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dividen BUMN. Penelitian ini memberikan gambaran awal bahwa kebijakan dividen BUMN cenderung mempertimbangkan pada keberlanjutan bisnisnya. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam dan memberikan gambaran bagaimana formulasi dalam penetapan besaran dividen BUMN yang tepat sesuai dengan tujuan berdirinya BUMN yang tidak hanya mengejar keuntungan namun juga perannya dalam menyumbang penerimaan negara. Hal ini sebagai bentuk transparansi pengelolaan kebijakan dividen oleh Pemerintah sesuai dengan rekomendasi dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan sekaligus masukan bagi rencana Pemerintah membentuk Badan Pengelola BUMN yang salah satu wewenangnya adalah mengelola dividen BUMN.

---

There are many sizes of transmission channels between State-Owned Enterprises ('SOEs') and the State Budget. One of them is the payment of dividends from SOEs to the Government. This study tries to examine dividend policy by looking not only at the influence of internal factors but also external factors. Internal measures focus on the performance aspects of SOEs that affect the causes of its business in the form of profitability, leverage, company growth, company and dividend payments in the previous year. Meanwhile, external factors focus on aspects of state financial management that affect SOEs on state revenues in the form of assumptions about economic growth, inflation, and the State Budget's deficit to Gross Domestic Product (GDP). By using a panel data regression research model on the financial statements of SOEs and the State Budget for the 2015-2019 period, this study concludes that leverage, company size, and dividend payments last year have a significant influence on the dividend policy of SOEs. This study provides the SOEs dividend policy tends to favor the SOEs business sustainability compared to its contribution to state revenues. Subsequent research can examine more deeply and provide an overview of the formulation in determining the appropriate amount of SOEs dividends according to the purpose of the establishment of SOEs This is a form of transparency in policy management by the Government in accordance with recommendations from the Organization for Economic Co- operation and Development (OECD) and also input for the Government's plan for the SOEs Management Agency, which has the authority to manage SOEs dividends."