Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Puskesmas sebagai unit yang bertanggungjawab terhadap kesehatan masyarakat perlu memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat. Untuk memberikan pelayanan yang maksimal salah satunya adalah menjaga ketersediaan farmasi yang ada di Puskesmas. Analisis ABC adalah suatu analisis yang dapat digunakan dalam menganalisis pola konsumsi perbekalan farmasi, sedangkan analisis VEN (vital, essential, dan non-essential) adalah suatu sistem untuk menentukan seleksi, pengadaan, dan penggunaan perbekalan farmasi. Berdasarkan hasil analisis ABC terhadap obat yang terdapat di Puskesmas Pasar Rebo, hasil yang dapat diketahui adalah kelompok pareto A memiliki jumlah investasi sebesar Rp. 503.625.772,- atau 69,96% dari total investasi dengan jumlah produk 21 item obat atau 14,19% dari total item obat. Kelompok pareto B memiliki jumlah investasi sebesar Rp. 146.844.183,- atau 20,40% dari total investasi dengan jumlah produk 30 item obat atau 20,27% dari total item obat. Kelompok pareto C memiliki jumlah investasi sebesar Rp. 69.398.334,- atau 9,64% dari total investasi dengan jumlah produk 97 item obat atau 65,54% dari total item obat. Pemilihan obat ke dalam kelompok vital, esensial dan non esensial mengacu pada DOEN, Formularium Nasional, dan Formularium Puskesmas, dilihat berdasarkan pertimbangan akan kebutuhan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dengan penyediaan obat-obat yang dibutuhkan untuk pasien dengan menimbang resiko yang mungkin terjadi apabila sampai terjadi kekosongan stok obat. Jumlah obat yang termasuk kategori gabungan AV sebanyak 0 jenis obat, AE sebanyak 16 jenis obat, AE sebanyak 5 jenis obat, total seluruhnya sebanyak 21 jenis obat. Gabungan BV sebanyak 3 jenis obat, BE sebanyak 21 jenis obat, BN sebanyak 6 jenis obat, total seluruhnya sebanyak 30 jenis obat. Gabungan CV sebanyak 24 jenis obat, CE sebanyak 68 jenis obat, dan CN sebanyak 5 jenis obat, total seluruhnya sebanyak 97 jenis obat.

---

As a unit responsible for public health, the public health center needs to provide maximum service to the community. To provide maximum service, one of which is to maintain the availability of pharmacy in the Public health center. ABC analysis is an analysis that can be used in analyzing consumption patterns of pharmaceutical supplies. In contrast, VEN analysis (vital, essential, and non-essential) is a system for determining the selection, procurement, and use of pharmaceutical supplies. Based on the results of the ABC analysis of the drugs available at the Pasar Rebo Health Center, the results that can be seen are that the pareto group A has an investment of Rp. 503,625,772, - or 69.96% of the total investment, with a total of 21 drug items or 14.19% of the total drug items. Pareto group B has an investment of Rp. 146,844,183, - or 20.40% of the total investment, with a total of 30 drug items or 20.27% of the total drug items. Pareto group C has a total investment of Rp. 69,398,334, - or 9.64% of the total investment, with a total of 97 drug items or 65.54% of the total drug items. The selection of drugs into vital, essential, and non-essential groups refers to NLEM, the National Formulary, and the Puskesmas Formulary, seen based on consideration of the need for health services for the community by providing the medicines needed for patients by considering the risks that might occur if a vacancy occurs drug stock. The number of drugs included in the combined AV category was 0 types of drugs, 16 types of AE, 5 types of AE, and a total of 21 types of drugs. A combination of 3 types of BV, BE 21 types of drugs, BN of 6 types of drugs, a total of 30 types of drugs. A combined CV of 24 types of drugs, CE of 68 types of drugs, and CN of 5 types of drugs, a total of 97 types of drugs."

"Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS- CoV-2) (Shereen, Khan, Kazmi, Bashi, & Siddique, 2020) Pusat Kesehatan Masyarakat adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya Kesehatan masyarakat dan upaya Kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotive dan preventif, untuk mencapai derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014). Tatalaksana pengobatan pasien COVID-19 di Indonesia mengacu pada Pedoman Tatalaksana COVID-19 edisi 4 yang diterbitkan pada bulan Januari 2022. Puskesmas Ps. Rebo memiliki 320 pasien COVID-19 pada bulan Januari hingga Maret 2022. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan penggunaan antimikroba, mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam alur penanganan pasien COVID-19, dan mengevaluasi penatalaksanaan pasien COVID-19 di Puskesmas Ps. Rebo. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa 1. Antimikroba yang digunakan pada pasien COVID-19 di Puskesmas Ps. Rebo adalah favipiravir (80,3%); azitromisin (9,8%); oseltamivir (0,8%); ciprofloxacin (0,8%); amoxicillin (0,8%).

---

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) is an infectious disease caused by the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) virus (Shereen, Khan, Kazmi, Bashi, & Siddique, 2020) Community Health Centers are health care facilities which organizes community health efforts and individual health efforts at the first level, by prioritizing promotive and preventive efforts, to achieve the highest degree of public health in their working area (Ministry of Health of the Republic of Indonesia, 2014). The management of the treatment of COVID-19 patients in Indonesia refers to the 4th edition of the Guidelines for the Management of COVID-19 which was published in January 2022. The Ps. Rebo had 320 COVID-19 patients from January to March 2022. This research was conducted to describe the use of antimicrobials, identify problems that occur in the flow of handling COVID-19 patients, and evaluate the management of COVID-19 patients at the Ps Health Center. Rebo. Based on the research, it can be concluded that 1. Antimicrobials used on COVID-19 patients at the Ps. Rebo is favipiravir (80.3%); azithromycin (9.8%); oseltamivir (0.8%); ciprofloxacin (0.8%); amoxicillin (0.8%)."

"Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan primer yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan di wilayah kerjanya. Puskesmas memiliki peran strategis dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, tetapi masih dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menawarkan solusi atas permasalahan tersebut dengan adanya fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan agar puskesmas dapat meningkatkan kinerja pelayanannya. Puskesmas di Kabupaten Bogor telah menerapkan BLUD sejak tahun 2018 dengan cakupan 39,6% pada tahun 2021. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan penerapan BLUD dengan kinerja pelayanan puskesmas di Kabupaten Bogor tahun 2021. Penelitian ini merupakan penelitian cross-sectional menggunakan Profil Kesehatan Kabupaten Bogor dan data rutin Kementerian Kesehatan. Populasi dan sampel penelitian adalah seluruh puskesmas di Kabupaten Bogor yang berjumlah 101 puskesmas. Variabel dependen penelitian ini adalah kinerja pelayanan, variabel independen utama BLUD, dan variabel kovariat proporsi bayi, proporsi balita, proporsi penduduk usia produktif, proprosi penduduk usia lanjut, kategori wilayah kerja, ketenagaan, sarana, prasarana, alat kesehatan, prevalensi TB, prevalensi hipertensi, dan prevalensi DM. Hasil penelitian menunjukkan kinerja pelayanan puskesmas sebesar 73,68%. Tidak terdapat perbedaan kinerja pelayanan antara puskesmas BLUD dengan puskesmas non BLUD setelah dikontrol oleh variabel kovariat (p = 0,33). Saran kepada puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor agar melakukan pengendalian internal dan mengevaluasi penerapan BLUD. Pemangku kepentingan agar menyusun strategi penguatan puskesmas yang telah menerapkan BLUD.

---

Public health center (puskesmas) is a healthcare facility that held public and individual health services in their work area. Puskesmas has strategic role in Indonesia’s health care system, but still has many challenges, including financial management. BLUD offers solutions for this problem through its flexibility to improve puskesmas service performance. Starting in 2018, there were 39,6% puskesmas implementing BLUD in Bogor District in 2021. The purpose of this study was to determine the relationship between BLUD implementation and puskesmas service performance in Bogor District in 2021. This research was a cross-sectional study using the Bogor District Health Profile and routine data of the Ministry of Health. The population and the sample of this study were all puskesmas in Bogor District, 101 puskesmas. The dependent variable was service performance, the main independent variable was BLUD, and the covariate variables were baby proportions, under 5 years old children’s proportions, productive age population proportion, elderly population proportion, work area category, human resources, facilities, infrastructure, medical devices, TB prevalence, hypertension prevalence, and DM prevalence. The results showed that puskesmas service performance in Bogor District was 73,68%. There weren’t differences of service performance between puskesmas implementing BLUD and puskesmas wasn’t implementing BLUD after being controlled by covariate variables (p = 0,33). Suggestion to puskesmas and Bogor Distict health office are to carry out internal control and to evaluate BLUD implementation. In addition, stake holders are expected to build a strategy strengthening puskesmas that implementing BLUD."

"Penyebab kematian akibat penyakit tidak menular semakin meningkat setiap tahunnya. Penyakit jantung dan pembuluh darah merupakan penyebab kematian utama di Indonesia. Hipertensi merupakan salah satu faktor risiko utama penyakit kardiovaskuler. Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah pada pembuluh darah arteri yang ditunjukkan dengan tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg dan tekanan darah diastolik ≥90 mmHg. Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo merupakan salah satu Kecamatan di Jakarta Timur yang aktif melaksanakan deteksi dini terhadap faktor risiko penyakit kardiovaskuler. Tujuan dengan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor risiko yang berhubungan dengan hipertensi di Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur tahun 2012. Penelitian ini menggunakan desain penelitian cross sectional dengan variabel dependen (hipertensi) dan variabel independen (jenis kelamin, umur, obesitas, diabetes mellitus, kebiasaan merokok, kurangnya aktivitas fisik). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pasien yang dilakukan deteksi di Puskesmas. Prevalensi hipertensi di Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur yaitu 67,8%. Faktor risiko yang berhubungan hipertensi di Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur yaitu jenis kelamin, umur, kebiasaan merokok, dan kurangnya aktivitas fisik. Risiko hipertensi pada responden laki-laki lebih tinggi 1,6 kali dibandingkan perempuan, risiko hipertensi pada responden yang berumur lebih dari 40 tahun lebih tinggi 3,3 kali dibandingkan responden yang berumur kurang dari 40 tahun, risiko hipertensi pada responden merokok 3 kali lebih tinggi dibandingkan responden yang tidak merokok, dan risiko hipertensi pada responden dengan aktivitas fisik ringan 9 kali lebih tinggi dibandingkan pada responden dengan aktivitas fisik berat. Oleh karena itu, diperlukan deteksi dini dan pola hidup sehat untuk mencegah dan mengendalikan hipertensi.

---

The cause of death because of non-communicable diseases are increasing every year. Moreover, heart and blood vessel diseases, as an example of non-communicable diseases is the major cause of death in Indonesia. Hypertension is one of the major risk factors of cardiovascular disease. It is marked by an increase of blood pressure within the arteries, indicated by the amount of systolic pressure which is ≥ 140 mmHg and the diastolic blood pressure ≥ 90 mmHg. Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo is one of health clinics in East Jakarta wich is actively implementing an early detection of risk factors for the cardiovascular disease.

This research applies cross-sectional study design with two variable wich are a dependent variable (hypertension) and independent variables (gender, age, obesity, diabetes mellitus, smoking habit, physical inactivity). The population in this research is the overall of people in Pasar Rebo district and people with 15 years and over.

The prevalence of hypertension in Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo, East Jakarta, which is 67.8 %. The risk factors related to hypertension in the Pukesmas Kecamatan Pasar Rebo, East Jakarta are sex, age, smoking habit, and physical inactivity. Hypertension is more likely to occur to male respondents,which amount is 1.6 times higher than for female respondents. The hypertension risk of 40 years old respondents and over is 3.3 times higher than the respondents who have not reahed 40 years old. The hypertension risk of respondents with smoking habit 3 times higher that non-smoker. Meanwhile, the hypertension risk of people who do less activities is 9 times higher than the ones who have tight activities. Therefore, early detection is required and healthy lifestyle to prevent and control hypertension."

"Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan remaja. Dari data tingkat pemenuhan SN-PKPR bulan Mei-Juni 2020, terdapat 34 Puskesmas yang melakukan evaluasi diri. Terdapat 5 Puskesmas yang telah mencapai tingkat pemenuhan SN-PKPR paripurna (Skor > 80%), 4 Puskesmas memiliki tingkat pemenuhan SN-PKPR optimal (Skor 60-79,9%), dan 25 Puskesmas memiliki tingkat pemenuhan SN-PKPR minimal (Skor < 60%). Tujuan penelitian ini ialah untuk melakukan analisis implementasi PKPR di Puskesmas Kota Depok dengan studi kasus pada Puskesmas Cinere (Tingkat pemenuhan SN-PKPR optimal) dan Puskesmas Cisalak Pasar (Tingkat pemenuhan SN-PKPR minimal). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Triangulasi yang dilakukan ialah trangulasi sumber, metode, dan data. Penyelenggaraan PKPR di Puskesmas Cinere didukung tim PKPR dimana Penanggung Jawab programnya telah mendapatkan pelatihan, jumlah Kader Kesehatan Remaja yang mencukupi, terdapatnya ruang untuk konsultasi, adanya pedoman, dan dana. Telah ada proses perencanaan PKPR hingga evaluasi PKPR. Berdasarkan 2 format laporan PKPR Puskesmas Cinere, jumlah kunjungan remaja bulan April 2020-Juni 2020 relatif lebih rendah daripada bulan-bulan sebelumnya. Pada data salah satu laporan, yaitu data kunjungan kasus remaja, terlihat penurunan kunjungan pada April 2020 (161 remaja) dibandingkan Maret 2020 (467 remaja). Permasalahan yang ditemukan terkait dengan belum ada pelatihan PKPR rutin, kurangnya sosialisasi, remaja merasa kurang dilibatkan, belum ada tempat menyimpan rekam medik remaja, kegiatan PKPR sudah tidak rutin serta belum ada target PKPR. Penyelenggaraan PKPR di Puskesmas Cisalak Pasar didukung tim PKPR yang Penanggung Jawab programnya juga telah mendapatkan pelatihan dan ketersediaan pedoman. Proses perencanaan PKPR hingga evaluasi juga telah berjalan. Dari data kunjungan kasus Puskesmas Cisalak Pasar, kunjungan remaja cenderung menurun sejak tahun 2019. Terdapat penurunan pemanfaatan PKPR yang jelas terlihat pada bulan April 2020 (7 remaja) dibandingkan Maret 2020 (32 remaja). Permasalahan yang ditemukan terkait dengan belum rutinnya pelatihan PKPR, kurangnya koordinasi dengan remaja, tidak ada ruang untuk konsultasi dan penyimpanan rekam medik remaja, tidak ada penggunaan dana untuk PKPR, kegiatan PKPR sudah tidak rutin sejak 2019, kurang lengkapnya pengisian format pencatatan dan pelaporan, target PKPR belum ditentukan, dan kurangnya dukungan lintas sektor. Penurunan pemanfaatan PKPR dapat terkait dengan permasalahan pada masing-masing Puskesmas. Penanggung Jawab program PKPR berserta tim PKPR perlu mengambil langkah yang tepat untuk memperbaikinya. Diperlukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga terkait untuk menyusun kebijakan perbaikan penyelenggaraan PKPR.

---

Adolescent Friendly Health Services (AFHS) is a health services to meet adolescent health needs. From SN-PKPR level of fulfillment data in May–June 2020, there were 34 Public Health Centre which had completed self assessment. There were 5 Public Health Centre that had perfect SN-PKPR level of fulfillment (Score > 80%), 4 Public Health Centre that had optimal SN-PKPR level of fulfillment (Score 60 – 79,9 %), and 25 Public Health Centre that had minimal SN-PKPR level of fulfillment (Score < 60%) The aim of this study was to analyze AFHS implementation in Depok City Public Health Centre with case studies at Cinere (Optimal SN-PKPR level of fulfillment) and Cisalak Pasar (Minimal SN-PKPR level of fulfillment) Public Health Centre. This qualitative study was conducted by indepth interview and document review. Triangulation for this study are source, method, and data triangulation. The implementation of AFHS at Cinere Public Health Centre has been supported by AFHS team which the program implementer had received training, sufficient number of adolescent health cadres, availability of consultation room, availability of guidelines, and fund. AFHS planning to evaluation has been carried out. Based on 2 Cinere Public Health Centre AFHS report formats, the number of adolescent visits in April 2020 – June 2020 was relatively lower than in the previous months. From one of the reports, adolescent case visit data, there were a decrease of adolescent visit in April 2020 (161 adolescent) than in March 2020 (467 adolescent). The problems found were no routine AFHS training, lack of socialization, lack of adolescent participation from adolescent perspective, no place to save adolescent medical record, no routine AFHS activities, and no AFHS target. The implementation of AFHS at Cisalak Pasar Public Health Centre has been supported by AFHS team which the program implementer also had received training and availability of guidelines. AFHS planning to evaluation also has been carried out. Based on Cisalak Pasar Public Health Centre adolescent case visit data, the number of adolescent visit has tended to decline since 2019. There was a decrease in utilization of AFHS that was clearly visible in April 2020 (7 adolescent) than in March 2020 (32 adolescent). The problems found were no routine AFHS training, lack of coordination with adolescent, no room to give consultation and no place to keep adolescent medical records, no AFHS fund, no routine AFHS activities, incomplete filling of recording and reporting formats, no AFHS target, and lack of support from related sectors. Decreased utilization of AFHS could be related to the problems which were found at both Public Health Centre. The program implementer with their team need to take appropriate step to fix it. Coordination and cooperation with related sectors are required to formulate policy for the improvement of AFHS."

"Tujuan dari Penelitian ini adalah diketahuinya gambaran mengenai kegiatan Penanganan Keluhan Pasien pada unit customer service Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan informan sebanyak tiga orang yang digali informasinya dengan metode pengumpulan data sekunder dan wawancara mendalam.Berdasarkan penelitian ditemukan pendokumentasian yang belum dilakukan dan evaluasi yang tidak dilakukan sehingga belum menghasilkan pelayanan penanganan keluhan yang prima. Oleh sebab itu penulis menyarankan perlu dilakukan beberapa alternatif saran seperti menyusun program kerja dan melaksanakan evaluasi secara rutin dan berkala.The purpose of this study is to know an overview of activities of Patient Complaints Handling on the unit marketing division of customer service Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo. The method that used in this study is a qualitative descriptive method by informants as many as three men who dug up the information with secondary data collection methods and in-depth interviews.

Based on the research found that documentation has not been conducted and evaluation was not done so yet generate a prime complaint handling service. Therefore the authors suggest to do some alternative suggestions as to develop work programs and implement routine and periodic evaluations."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) di Kota Mataram Provinsi NTB tahun 2021. Implementasi kebijakan dianalisis dengan melihat aspek struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, dan partisipasi masyarakat. Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam dan telaah data. Triangulasi data dilakukan dengan triangulasi sumber dan metode. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dinas Kesehatan Kota Mataram, Puskesmas Dasan Agung, dan Puskesmas Karang Pule di Kota Mataram. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan PIS-PK masih perlu dioptimalkan kembali. Struktur birokrasi berdasarkan SOP dan fragmentasi masih perlu diperbaiki agar lebih teratur dan menyentuh segala lini. Disposisi atau penerimaan dan motivasi pelaksana sebenarnya di awal sudah baik, tetapi karena banyak kendala yang terjadi menyebabkan semangat pelaksana menurun. Sumber daya dari aspek staf, biaya, dan fasilitas masih belum sepenuhnya menunjang pelaksanaan PIS-PK khususnya permasalahan aplikasi yang menyebabkan data PIS-PK di salah satu puskesmas yang tidak dapat diinput ke dalam aplikasi. Komunikasi belum berjalan efektif, kejelasan informasi yang diberikan oleh dinas kesehatan kepada puskesmas masih perlu diperbaiki. Untuk dukungan lintas sektor dan organisasi profesi masih perlu ditingkatkan kembali. Partisipasi masyarakat sudah terlibat dalam PIS-PK, tetapi belum mengetahui secara jelas terkait PIS-PK.

---

This study aims to analyze the implementation of the Healthy Indonesia Program with a Family Approach (PIS-PK) policy in Mataram City, NTB Province in 2021. Policy implementation is analyzed by looking at aspects of bureaucratic structure, resources, communication, economic, social, and political conditions, and public participation. This research design is qualitative research with in-depth interviews and data analysis. Triangulation of data is done by triangulation of sources and metode. This research was conducted at the NTB Provincial Health Office, Mataram City Health Office, Puskesmas Dasan Agung, and Puskesmas Karang Pule in Mataram City. The results of this study indicate that the implementation of the PIS-PK policy still needs to be re-optimized. The bureaucratic structure based on SOPs and fragmentation still needs to be improved so that it is more organized and touches all lines. The disposition or acceptance and motivation of the implementers were actually good at the beginning, but because of many obstacles that occurred, the enthusiasm of the implementers decreased. Resources from the aspect of staff, costs, and facilities still do not fully support the implementation of PIS-PK, especially application problems that cause PIS-PK data in one of the puskesmas that cannot be input into the application. Communication has not been effective, the clarity of information provided by the health office to the puskesmas still needs to be improved. Cross-sectoral support and professional organizations still need to be improved again. Community participation has been involved in PIS-PK, but is not yet clear about PIS-PK.

"

"Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan kesehatan pada usia produktif merupakan hak dasar penduduk usia 15-59 tahun untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah kab/kota. Dengan status akreditasi puskesmas yang sudah diraih dan manajemen puskesmas yang sudah diterapkan, capaian SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif di Kota Cirebon masih rendah. Tujuan penelitian untuk mengetahui efek status akreditasi dan manajemen puskesmas terhadap capaian SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif puskesmas di Kota Cirebon. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian crossectional. Populasi penelitian adalah seluruh puskesmas di Kota Cirebon. Sampel penelitian adalah 22 puskesmas (total sampling). Analisis statistik menggunakan uji annova one way, uji korelasi dan uji regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan status akreditasi puskesmas tidak berefek terhadap capaian SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif, sedangkan semua aspek manajemen puskesmas berkorelasi cukup kuat dan kuat kecuali fokus pelanggan yang berkorelasi lemah/tidak berkorelasi. Diperlukan penerapan manajemen puskesmas yang berkualitas dan dukungan dinas kesehatan agar SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif dapat tercapai.  

---

Minimum Service Standards (SPM) for health services at productive age are the basic rights of the population aged 15-59 years to obtain health services according to the standards that must be met by the district/city regional government. With the accreditation status of the public health center that has been achieved and the management of the public health center that has been implemented, the achievement of SPM for health services at productive age in Cirebon City is still low. The aim of the study was to determine the effect of the accreditation status and management of the public health center on the achievement of the MSS for health services at the productive age of the public health center in Cirebon City. This type of research is quantitative research with a cross-sectional research design. The research population was all health centers in Cirebon City. The research sample was 22 health centers (total sampling). Statistical analysis using one-way annova test, correlation test and simple linear regression test. The results showed that the accreditation status of the public health center had no effect on the achievement of SPM for health services at productive age, while all aspects of public health center management had a fairly strong and strong correlation except for customer focus which had a weak correlation/no correlation. It is necessary to implement quality health center management and the support of the health office so that the SPM for health services at productive age can be achieved."

"Tesis ini membahas kapasitas manajemen program pencegahan dan pemberantasan penyakit Demam Berdarah dengue di Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan pada tahun 2009. Penelitian kapasitas manajemen ini mempergunakan metode penilaian kinerja Puskesmas (Depkes RI, 20060. hal-hal yang diteliti kegiatan-kegiatan yang terdapat pada tahapan manajemen program pencegahan dan pemberantasan penyakit DBD di Puskesmas. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitik. Tujuan Penelitian ini adalah agar instansi yang berkepentingan mempunyai perhatian terhadap peningkatan kapasitas manajemen program pencegahan dan pemberantasan DBD di Puskesmas. Hasil penelitian ini ditemukan kapasitas manajemen program Pencegahan dan Pemberantasan DBD Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu belum mencukupi. Sehingga penelitian ini menyarankan agar Departemen Kesehatan RI mengembangkan suatu pedoman manejemen program pencegahan dan pemberantasan penyakit DBD untuk Puskesmas, Dinas Kesehatan Provinsi perlu meningkatkan sosialisasi pedoman P2DBD dan pelatihan manajemen program, dan Puskesmas perlu meningkatkan kapasitas manajemen Program pencegahan dan pemberantasan DBD dengan melakukan perbaikan pada kegiatan-kegiatan pada tiap langkah manajemen program serta meningkatkan koordinasi dan fasilitasi kepada setiap stakeholder terkait di tingkat Kecamatan.

---

This thesis discuss about the Public Health Center management capacity to prevent and eliminate the Dengue Hemorrhagic Fever in Pasar minggu District of South Jakarta on 2009. This management capacity research is using job appraisal methods for Public Health Center (Ministry Of Health Republic Of Indonesia, 2006). The research concerning is activities that on stage of DHF?s preventing and eliminating program management on Public Health Center. The research method is the qualitative research with analytic descriptive design.

The research purpose is in order to the significant institution will have attention about preventing and eliminating program management capacity of Dengue Haemorrhagic fever. The research result is the program management capacity is not effective yet.

The research result suggests that Ministry of Health on Republic of Indonesia needs to develop a guideline on Program Management to prevent and eliminate the Dengue Haemorraghic Fever to Public Health Center, Province Health Office needs to increase the guideline socialization of and Program Management Training. The Public Health Center needs to improve the preventing and eliminating program management capacity by repairing of the activities on the stage of program management and increasing the coordination and facilitation to every stakeholders on District level."

"Latar belakang: Puskesmas adalah salah satu bentuk fasilitas pelayanan primer yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan perseorangan. Penguatan pelayanan kesehatan primer menjadi fokus utama yang dikembangkan di dunia oleh WHO, dimana negara-negara berkembang didorong untuk melakukan reformasi dalam rangka penguatan pelayanan kesehatan primer. Sesuai dengan Peraturan yang ada puskesmas menjalankan fungsinya dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan, puskesmas wajib di akreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali. Tujuan akreditasi adalah untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan puskesmas untuk penilaian akreditasi dengan tujuan khusus adalah mengetahui kesiapan puskesmas dari segi administrasi manajemen, kualitas pelayanan UKM dan UKP, kesiapan dari segi ketersediaan SDM kesehatan dan diketahuinya kesiapan puskesmas dari segi pembiayaan kesehatan. Metode : Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan administrasi manajemen, ketersediaan sarana dan prasarana dan SDM kesehatan serta pembiayaan cukup siap untuk mendukung penilaian puskesmas agar mendapat kategori terakreditasi. Kesimpulan : Puskesmas yang diusulkan untuk penilaian akreditasi telah siap untuk dilakukan survei oleh tim survior. Saran : Puskesmas masih harus terus mempertahankan dan meningkatkan kesiapan dengan melakukan penyegaran dan penguatan komitmen serta melakukan kaji banding ke puskesmas yng talah terkareditasi.

---

Background: Puskesmas is one form of primary care facilities that provide health services to communities and individuals. Strengthening primary health care becomes the main focus being developed in the world by the WHO, where developing countries are encouraged to implement reforms in order to strengthen primary health care. In accordance with Rule existing health centers to function more priority promotive and preventive efforts, goals to health level as high. In order to improve the quality of services, community health centers regularly accreditation mandatory in at least 3 (three) years. The purpose of accreditation is to improve performance in providing individual and community health services.

Objective: This study aimed determine the readiness of health centers for accreditation with the specific aim was to determine the readiness of puskesmas terms of administrative management, quality of service UKM and UKP, readiness in terms of availability of health human resources and health centers in terms of knowing the readiness of health financing.

Method: This study used a qualitative method with case study approach.

Results: The results showed that the administration's readiness management, availability of infrastructure and health human resources and finance are quite prepared to support the assessment of health centers in order to get accredited category.

Conclusion: The proposed health center for the accreditation assessment has been prepared for a survey conducted by a team survior.

Suggestion: Puskesmas must continue to maintain and enhance the readiness to conduct refresher and strengthening the commitment and conduct a review of an appeal to the clinic accredited."