Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Karena kenyataan bahwa perdagangan komoditas batubara Indonesia sangat menarik dalam keadaan pasar global saat ini, industri jasa surveyor independen berkembang. Untuk memastikan transaksi bisnis mereka, penambang, penjual, dan pembeli dapat memperoleh manfaat besar dari layanan surveyor independen. Tujuan dari pekerjaan ini adalah mengembangkan sistem pendukung keputusan dalam pemilihan layanan surveyor yang berbeda menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Technique for Order Preferences by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). Data dikumpulkan dari 5 perusahaan perdagangan batubara (lokal dan ekspor) di Indonesia. Penentuan kriteria dan sub-kriteria dibangun di atas batubara di Indonesia dengan kuesioner tertutup dan semi terbuka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa reputasi perusahaan, harga, kualitas & kuantitas, dan layanan mempengaruhi pemilihan surveyor independen. Setiap variabel memiliki pengaruh yang signifikan.

---

Due to the fact that Indonesia's commodity trade of coal is particularly appealing in the current state of the global market, the independent surveyor service industry is expanding. In order to ensure their business transactions, miners, sellers, and buyers can benefit greatly from independent surveyor services. The objective of this work is developing decision support system in selection different surveyor services using Analytical Hierarchy Process (AHP) and Technique for Order Preferences by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) method. The data is collected from 5 coal trading companies (local and export) in Indonesia. The determination of criteria and sub-criteria is built on coal in Indonesia with closed and semi-open questionnaires. Results from this study show that company reputation, prices, quality & quantity, and services sharing influence the selection of independent surveyor. Every variable has a significant influence."

"Perkembangan bisnis antar wilayah atau pulau mendorong kebutuhan akan alat transportasi penunjang yang cepat dan dapat menjangkau banyak wilayah, dan transportasi udara dinilai sebagai jenis transportasi tercepat. Sewa pesawat jet pribadi telah menjadi pilihan beberapa perusahaan di Indonesia dalam menjalankan aktivitas bisnis antar pulau mereka, khususnya untuk level eksekutif perusahaan. Pada akhir tahun 2019, PT Pelita Air Service akan membuat rencana proyek pengembangan Corporate Air Transport Services (CATS), dan berencana untuk membeli satu unit pesawat jet baru. Terdapat empat jenis pesawat jet yang dipertimbangkan, yaitu Embraer Legacy 650, Dassault Falcon 2000LX, Bombardier Challenger 605, dan Gulfstream G650. Untuk itu, penelitian ini berfokus pada pemilihan pesawat jet untuk menunjang bisnis sewa pesawat yang melayani kebutuhan transportasi bisnis perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan studi kasus pada PT Pelita Air Service. Peneliti mencoba  menganalisis beberapa kriteria dan subkriteria apa saja yang dapat mempengaruhi pemilihan beberapa alternatif pesawat jet untuk PT Pelita Air Service dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP), dan kemudian melakukan pemilihan dan pemeringkatan alternatif pesawat dengan metode Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). Hasil perhitungan AHP menunjukkan bahwa terdapat 4 kriteria dan 20 subkriteria terpilih. Selanjutnya, metode TOPSIS menunjukkan bahwa pesawat jet yang terpilih adalah Embraer Legacy 650.

---

Business expansion and development in Indonesia has driven the need of business transportation that can reach many regions and islands, and air transportation is considered as the fastest type of transportation in order to support business development in Indonesia. Jet aircraft charter service has become alternative transportation of several companies to support their inter-island business activities in Indonesia, especially among of company executives. In the end of year 2019, PT Pelita Air Services will make a business project for Corporate Air Transport Services (CATS), and plans to buy a new jet aircraft unit. There are four types of ajets which are considered as an option for CATS, namely Embraer Legacy 650, Dassault Falcon 2000LX, Bombardier Challenger 605, and Gulfstream G650. For this reason, this research only focuses on the selection of jet aircraft to support the aircraft charter for corporate business transportation of companies in Indonesia with a case study at PT Pelita Air Services. The researcher tries to analyze some criteria and subcriteria which affect the selection of several alternative jet aircraft for PT Pelita Air Service with Analytical Hierarchy Process (AHP) method. The researcher not only select but also rank the alternative aircraft with Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) method. AHP calculation results show that there are 4 criteria and 20 sub-criteria selected. Furthermore, the TOPSIS method shows that the chosen jet is the Embraer Legacy 650."

"Chatbot merupakan salah satu aplikasi berupa sarana yang dapat mengoptimalkan distribusi layanan kepada pelanggan dengan meminimalkan komunikasi dengan agen manusia langsung di tingkat pertama. Percakapan chatbot dapat diterapkan melalui teks atau text-to-speech atau suara. Pertumbuhan pasar itu sendiri meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Tujuan utama dari penulisan ini adalah untuk mempertimbangkan platform chatbot terbaik menggunakan Analytic Hierarchy Process (AHP) yang dikombinasikan dengan metode Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) untuk pasar di Indonesia. Dengan demikian, pasar dapat memperoleh keunggulan kompetitif dan mencapai kepuasan pelanggan dengan pengiriman layanan responsif yang didukung oleh platform chatbot terpilih.

---

A chatbot is the most recent application which can optimize service distribution to the customer by minimizing the communication with live human agents in the first level. Chatbot’s conversation could be applied via text or text-to-speech or voice. The marketplace growth itself is mounting in past years. The main purpose of this paper is to consider the best chatbot platform using Analytic Hierarchy Process (AHP) combined with Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) methods for the marketplace in Indonesia. Thus, the marketplace could gain a competitive advantage and achieve customer satisfaction with responsive service delivery supported by a selected chatbot platform."

"Chatbot merupakan salah satu aplikasi berupa sarana yang dapat mengoptimalkan distribusi layanan kepada pelanggan dengan meminimalkan komunikasi dengan agen manusia langsung di tingkat pertama. Percakapan chatbot dapat diterapkan melalui teks atau text-to-speech atau suara. Pertumbuhan pasar itu sendiri meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Tujuan utama dari penulisan ini adalah untuk mempertimbangkan platform chatbot terbaik menggunakan Analytic Hierarchy Process (AHP) yang dikombinasikan dengan metode Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) untuk pasar di Indonesia. Dengan demikian, pasar dapat memperoleh keunggulan kompetitif dan mencapai kepuasan pelanggan dengan pengiriman layanan responsif yang didukung oleh platform chatbot terpilih.

---

A chatbot is one of applications which can optimize service distribution to the customer by minimizing the communication with live human agents in the first level. Chatbot’s conversation could be applied via text or text-to-speech or voice. The marketplace growth itself is mounting in past years. The main purpose of this paper is to consider the best chatbot platform using Analytic Hierarchy Process (AHP) combined with Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) methods for the marketplace in Indonesia. Thus, the marketplace could gain a competitive advantage and achieve customer satisfaction with responsive service delivery supported by a selected chatbot platform."

"Pesatnya perkembangan kegiatan usaha mengakibatkan banyaknya transaksi bisnis berupa kontrak kerjasama maupun Rapat Umum Pemegang Saham yang membutuhkan peran dari Notaris, dalam hubungan profesional pemakaian jasa Notaris tersebut masih banyak terdapat pelanggaran, terutama penghadap yang tidak memberikan keterangan dengan benar ataupun dokumen yang tidak lengkap. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis tesis dengan permasalahan yaitu tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas terhadap keterangan palsu yang diberikan dalam pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dan tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang berdasarkan keterangan palsu serta kedudukan akta tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Tipologi penelitian ini adalah deskriptif-analitis dimana menggunakan data sekunder dengan alat pengumpulan data berupa studi literatur. Hasil penelitian ini ialah selain hukuman pidana yang diberikan kepada Direktur selayaknya juga dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan secara perdata yaitu memberikan ganti rugi dan terhadap pembuatan akta autentik yang didasarkan pada keterangan palsu membuat Notaris bertanggung jawab secara perdata dan secara administratif yang dikarenakan dalam membuat akta Notaris melakukan pelanggaran formal, kedudukan akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna dalam proses peradilan dengan adanya keterangan palsu yang diberikan menjadikan akta autentik dibawah tangan dan tidak sah yang dikarenakan tidak dipenuhinya syarat yang diatur pada peraturan perundangan-undangan yang mengenai syarat Rapat Umum Pemegang Saham. Saran sebagai Notaris haruslah memeriksa segala hal yang dibutuhkan untuk membuat akta seperti segala sesuatu kelengkapan dokumen-dokumen dari para penghadap. 

---

The rapid growth of business activities has resulted in a large number of business transactions in the form of cooperation contracts and General Meeting of Shareholders are requiring the role of a Notary. There are still many violations in the professional relationship with the use of Notary services, especially those who fail to provide correct information or incomplete documents. Therefore, the author is interested in writing a thesis with the problem of is Director's responsibility of a Limited Liability Company Towards fake information provided in making the deed of minutes of the general meeting of shareholders and Notary's responsibility towards making of notarial report of extraordinary general meeting of shareholders based on fake information, The position of an authentic deed. The research method used in this study is Normative Juridical. The typology of this research is descriptive-analytical which uses secondary data with data collection tools in the form of literature studies. The conclusion of this research is that in addition to the criminal punishment given to the Director, it can also be sued by a party that has suffered a civil loss that is compensation and the making of an authentic deed based on false information makes the Notary publicly and administratively responsible because in making a notarial deed formally violates the position of the authentic deed as a perfect evidence in the judicial process in the presence of a fake statement given makes the authentic deed under and illegitimate due to the non-fulfillment of the conditions stipulated in the legislation regarding the requirements of the General Meeting of Shareholders. which is because in making the two notarial deeds a formal violation. The advice as a Notary must examine everything needed to make the deed, as well as all the documents of the parties facing the documents."

"Upaya dalam menghadapi tingginya tingkat persaingan bisnis dalam industri hulu migas adalah dengan meningkatkan kinerja serta mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Namun perbaikan di internal perusahaan tidaklah cukup, oleh karena itu dibutuhkan pula peran serta para supplier. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan penilaian dalam proses pemilihan supplier. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan kriteria dan subkriteria penilaian dalam pemilihan supplier, serta memperoleh kriteria utama dalam pemilihan supplier kontraktor migas.

---

Efforts to dealing the high level of business competition in the upstream oil and gas industry is improved performance and optimize all resources. But the improvements in the company?s internal is not enough, therefore, it needs the participation of suppliers. In connection with matter that, it is necessary to judgment in the supplier selection process. This research aims to map the criteria and subcriteria assement in supplier selection, and get the main criteria in supplier selection in the oil and gas contractor."

"Since the implementation of the kerosene to LPG conversion program in Indonesia in 2007, LPG has become an essential commodity, so that the distribution process must be carried out correctly. One of the crucial activities in the LPG distribution process is planning the supply from the main terminal to the depots using a ship scheduling system. The current condition is that with the increasing consumption of LPG and the growing number of depots, there is often a deviation between planning and realization, which causes additional operating costs for LPG distribution. With the development of technology and very tight industrial competition, companies are required to run their business efficiently. One way to achieve these goals is by managing supply chain management so that products can be distributed on time, quality is maintained, and at low cost. It is necessary to determine and weigh the Key Performance Indicator (KPI) in measuring supply chain performance. The purpose of this research is to identify KPIs forLPG supply chain at the main terminal by identifying levels in the SCOR model, and weighting and determining KPIs using the Analytical Hierarchy Process (AHP) method. The results showed that there were 36 KPIs adapted to the performance measurement approach with the SCOR method, namely reliability, responsiveness, flexibility, cost and asset management. The highest weight at level 1 is obtained on the reliability dimension with a weight of 0.300, and for KPI the highest priority is minimum inventory with a weight of 0.083.

---

Sejak dijalankannya program konversi minyak tanah ke LPG di Indonesia pada tahun 2007, LPG menjadi komoditi yang sangat penting sehingga dalam proses pendistribusiannya harus dijalankan dengan baik. Salah satu kegiatan penting dalam proses pendistribusian LPG adalah perencanaan supply dari terminal Utama ke depot – depot. Kondisi saat ini dimana dengan semakin meningkatnya konsumsi LPG dan bertambahnya jumlah depot maka sering kali terjadi deviasi antara perencanaan dengan realisasi. Dengan adanya perkembangan teknologi dan persaingan industri yang sangat ketat, perusahaan dituntut untuk dapat menjalankan bisnis secara efisien, dimana salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut yaitu dengan mengelola management rantai pasok agar produk dapat didistribusikan dengan tepat waktu, terjaga kualitasnya dan dengan biaya yang rendah. Dalam pengukuran kinerja rantai pasok, terlebih dahulu diperlukan penentuan dan pembobotan Key Performance Indicator (KPI). Tujuan dari penelitan ini adalah mengidentifkasi KPI supply chain LPG di terminal Utama dengan identifikasi level dalam model SCOR, dan dilakukan pembobotan dan penentuan KPI dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasilnya penelitian menunjukkan terdapat 36 KPI yang disesuaikan dengan pendekatan pengukuran kinerja dengan metode SCOR , yaitu reliability, responsiveness, flexibility, cost dan asset management. Bobot tertinggi pada level 1 diperoleh pada dimensi reliability dengan bobot 0,300, dan untuk KPI dengan prioritas tertinggi adalah minimum inventory dengan bobot 0,083."

"Tesis ini membahas mengenai landasan dan latar belakang atas dibuatnya peraturan mengenai transaksi afiliasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1. Dimana dewasa ini terdapat tren bahwa grup perusahaan menjadi semakin banyak tumbuh dan berkembang dalam dunia usaha dan bisnis di Indonesia, sehingga akan banyak transaksi yang dilakukan oleh antar perusahaan yang memiliki keterkaitan atau disebut dengan transaksi afiliasi. Selanjutnya secara lebih khusus akan dibahas juga mengenai klausul pengecualian untuk melakukan kewajiban mengumumkan keterbukaan informasi dan melakukan pelaporan kepada OJK atas transaksi-transaksi afiliasi yang dilakukan oleh perusahaan publik atau emiten sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.1 terutama dalam hal ini adalah mengenai interpretasi perusahaan publik atau emiten atas pengecualian kewajiban sebagaimana tercantum dalam peraturan tersebut. Terdapat interpretasi yang kurang tepat yang terjadi atas pengelompokan kewajiban untuk transaksi yang wajib diumumkan keterbukaan informasi atau dilaporkan kepada OJK atau bahkan transaksi tersebut dikecualikan dari kedua jenis kewajiban pengumuman keterbukaan informasi atau pelaporan tersebut diatas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian kemudian menyarankan agar pemerintah selaku regulator dan pembuat kebijakan terutama terkait transaksi afiliasi memberikan penjelasan dalam Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.1 agar tidak terjadi ambiguitas dalam menginterpretasikan klausul-klausul dalam peraturan Bapepam dan LK, khususnya Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.1, khususnya dalam pengelompokkan kewajiban dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tersebut oleh perusahaan publik atau emiten yang menjadi pelaku dalam transaksi afiliasi tersebut. Mengingat dewasa ini terdapatnya kelompok grup perusahaan sehingga transaksi afiliasi akan banyak dilakukan dengan mengatasnamakan efisiensi dan efektifitas biaya dalam grup perusahaan. Dalam hal melibatkan perusahaan publik atau emiten, maka pemerintah harus turut andil dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan publik atau emiten tersebut. Selain itu adalah penting sifatnya apabila pemerintah menerbitkan peraturan yang jelas sehinga tidak terdapat berbagai persepsi yang berbeda pada pelaksanaannya dalam masyarakat.

---

This master's thesis examines the basic and background of the issuance of regulation regarding affiliate transaction as specified in Bapepam and LK Rules No. IX.E.1. Recently, the trend of the group of companies are growing more in the business activity in Indonesia, so that there will be many transactions conducted inter-companies which have relationship or as called affiliate transaction.Furthermore, specifically this master?s thesis will also examine the exclusion clause to conduct obligations either to announce the information disclosure or report to OJK for every affiliate transactions which is performed by the public company as specified in Bapepam and LK Rule No. IX.E.1, particularly in this case is on the interpretation of the public company for such exclusion which is specified it that regulation. There is a misinterpretation in qualifying the obligation either to announce the information disclosure or to report to OJK or even such transaction is being excluded from both of those obligations. This research is using the qualitative method of research.

The research result thereafter is suggesting the government as a regulator and policy maker, particularly on affiliate transaction, to provide explanation in the Bapepam and LK rule No. IX.E.1, in order to prevent any ambiguity in interpreting the clause in Bapepam and LK rule, particularly Bapapem and LK rule No. IX.E.1, focusing in the obligation qualification in such rule. Considering that recently the trend is companies group so that the affiliate transaction will be will mostly conducted in the background of cost efficiency and effectiveness in such companies group. In case involving the public company in the affiliate transaction, thus the government should contribute in supervising the performance of the such public company. Besides, it is important if the government issuing a regulation so that there are no misinterpretation in the implementation by the public."

"Dalam melakukan transaksi bisnis dan meningkatkan layanannya, penyelenggara lokapasar harus mentransfer data pribadi pengguna ke luar wilayah negaranya. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasal 59 ayat (2) huruf h menjelaskan bahwa data pribadi hanya bisa ditransfer ke negara atau wilayah lain di luar Indonesia jika negara atau wilayah tersebut telah dinyatakan oleh Menteri Perdagangan memiliki standar dan tingkat perlindungan yang ekuivalen dengan Indonesia. Namun, hingga saat ini Kementerian Perdagangan belum menetapkan informasi apapun mengenai negara yang dianggap ekuivalen tersebut. Dalam ketidakpastian hukum ini, Indonesia dinilai dapat mengadopsi beleid General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa. Penelitian ini membahas mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan transfer data pribadi lintas negara dan bagaimana regulasi Uni Eropa dan Indonesia mengatur hal tersebut. Lebih lanjut, penulis menjelaskan bagaimanakah implementasi regulasi mengenai ekuivalensi tersebut pada transaksi bisnis lokapasar di Indonesia dan Eropa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa penyelenggara lokapasar di Uni Eropa sudah dengan baik tunduk pada regulasi GDPR. Di sisi lain, penyelenggara lokapasar di Indonesia dengan regulasi data pribadi yang masih belum komprehensif, belum tunduk kepada kewajiban mereka dalam mentransfer data pribadi penggunanya. Dalam hal ini, unifikasi regulasi dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) serta pembentukan otoritas pengawas independen diharapkan bisa meningkatkan tingkat perlindungan data pribadi di Indonesia agar dapat mengejar tingkat perlindungan Uni Eropa dan menerapkan konsep Data Free Flow With Trust (DFFT) secara Internasional.

---

In conducting business transactions and improving their services, the organizer of the marketplace must transfer the personal data of its users outside the territory of their country. Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trading Through Electronic Systems Article 59 paragraph (2) letter h explains that personal data can only be transferred to other countries or regions outside of Indonesia if the country or region has been declared by the Minister of Trade to have equivalent levels of protection as in Indonesia. However, until now the Ministry of Trade has not determined any information regarding the country that is considered equivalent. In this legal uncertainty, Indonesia is considered to be able to adopt the European Union's General Data Protection Regulation (GDPR) policy. This study discusses what is actually meant by the cross-border personal data transfer and how the regulations of the European Union and Indonesia regulate it. Furthermore, the author explains how are the implementations of the regulation regarding equivalence in marketplace business transactions in Indonesia and Europe. This study uses a normative juridical research method with a qualitative approach. The results of this study indicate that the organizers of marketplace in the European Union have complied with GDPR regulations. On the other hand, marketplace organizer in Indonesia with their personal data regulations that are still not comprehensive, have not yet complied with their obligations in transferring users' personal data. In this case, the unification of regulations in the Personal Data Protection Bill (RUU PDP) and the establishment of an independent supervisory authority are expected to increase the level of personal data protection in Indonesia in order to pursue the level of protection of the European Union and implement Data Free Flow With Trust (DFFT) concept in an international comprehensive manner."