Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Banjir di Kota DKI Jakarta adalah masalah yang selalu terjadi setiap tahun dan selalu menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi penduduknya. Tidak hanya itu, tetapi masalah banjir di ibu kota Jakarta juga mencemarkan citra baik kota Jakarta sebagai pusat sektor pemerintahan. Penyebab banjir di ibu kota Jakarta memiliki banyak faktor, salah satunya adalah tingkat curah hujan yang relatif tinggi di kota Jakarta. Hal kedua yang menyebabkan banjir di Jakarta adalah penurunan tanah di DKI Jakarta dan salah satu penyebab penurunan tanah di DKI Jakarta adalah ekstraksi air tanah yang berlebihan. Karena sebagian besar penduduk Jakarta menggunakan air tanah sebagai sumber air bersih, ekstraksi air tanah terjadi dalam skala besar dan hampir tidak terkendali. Akibat ekstraksi air tanah yang masif ini, sistem air tanah menanggung beban yang sangat berat. Salah satu metode untuk mencapai sumber air bersih alternatif adalah pengumpulan air hujan. Oleh karena itu, jika ada kebutuhan akan sumber air alternatif, hal ini dapat membantu mengembalikan air tanah secara alami dan dapat membantu mengurangi penurunan tanah di DKI Jakarta. Namun, minat masyarakat dalam mengumpulkan air hujan sangat kecil. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap pengumpulan air hujan. Pengolahan data primer menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM) untuk menentukan hubungan antara faktor-faktor penerimaan pengumpulan air hujan.

---

Flooding in the city of DKI Jakarta is a problem that always comes every year and always causes huge financial losses for its residents. Not only that, but the problem of flooding in the capital city of Jakarta has also tarnished the good image of the city of Jakarta as the center of the government sector. The cause of flooding in the capital city of Jakarta has many factors, one of which is the relatively high rainfall rate in the city of Jakarta. The second thing that causes flooding in Jakarta is land subsidence in DKI Jakarta and one of the causes of land subsidence in DKI Jakarta is excessive groundwater extraction. Because most Jakarta residents use groundwater as a source of clean water, groundwater extraction occurs on a large scale and is almost uncontrollable. As a result of this massive groundwater extraction, the groundwater system bears a very heavy burden. One method to achieve alternative clean water resources is rainwater harvesting. Therefore, if there is a need for alternative water resources, they can help restore groundwater naturally and can help reduce land subsidence in DKI Jakarta. However, the community's interest in harvesting rainwater is very small. Therefore, it is necessary to know what factors influence the community's acceptance of rainwater harvesting. Primary data processing uses the Structural Equation Modeling (SEM) method to determine the relationship between the acceptance factors of rainwater harvesting."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pengeluaran konsumsi rumah tangga dan kinerja penerimaan PPN pada tingkat provinsi di Indonesia selama tahun 2011-2019. Konsumsi rumah tangga terbagi menjadi pengeluaran pangan dan non-pangan. Indikator kinerja PPN ditunjukkan dengan VAT C-efficiency ratio yang dihitung dari penerimaan PPN tiap provinsi dibagi dengan tarif PPN dikali PDRB Konsumsi. Hasil regresi dengan menggunakan model estimasi panel data fixed-effect menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara konsumsi rumah tangga dan kinerja penerimaan PPN pada suatu provinsi. Artinya, kenaikan konsumsi rumah tangga secara agregat, baik konsumsi pangan dan non-pangan akan menaikkan VAT C-efficiency ratio. Hasil penelitian juga menunjukkan kenaikan indeks harga konsumen yang tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan akan melemahkan kinerja PPN. Lebih lanjut, kenaikan share sektor tersier sebagai arah transformasi struktural akan melemahkan kinerja penerimaan PPN. Hal ini dimungkinkan karena sektor tersier masih didominasi sektor jasa yang tidak dikenakan PPN serta sektor perdagangan yang didalamnya terdapat informalitas tinggi.

---

This study examines the relationship between household consumption expenditures and the performance of VAT revenue at the provincial level in Indonesia during 2011-2019. Household consumption is divided into food and non-food contests. The PPN performance indicator is shown by the PPN C-efficiency ratio which is calculated from the VAT revenue for each province divided by the VAT rate multiplied by the Consumption GRDP. The results of the regression using the fixed-effect panel data estimation model show a positive and significant relationship between household consumption and the VAT revenue in the province. This means that increasing aggregate household consumption, both food and non-food consumption, will increase the VAT-C efficiency ratio. The results also show that an increase in the consumer price index that that is not followed by an increase in income will decrease VAT performance. Furthermore, the increase in the share of the tertiary sector as a direction of structural transformation will weaken the performance of VAT receipts. This is possible because the tertiary sector is still dominated by the service sector which is not subject to VAT and the trade sector in which there is a high level of informality."

"Energi dan pangan memiliki peran yang penting dalam suatu negara. Kenaikan pada harga energi dan pangan memberikan dampak pada rumah tangga dan komoditas lain. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi dampak guncangan harga energi dan pangan terhadap harga komoditas lain, biaya hidup rumah tangga serta perubahan tingkat kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Metode yang digunakan untuk menganalisis dampak tersebut adalah model Social Accounting Matrix (SAM). Penelitian ini menemukan bahwa kenaikan harga pangan cenderung memiliki pengaruh yang lebih besar daripada energi, baik pengaruh terhadap kenaikan harga lain ataupun terhadap biaya hidup rumah tangga dan kemiskinan.

---

Energy and food has important roles in a country. The fluctuations of food price and energy price has great impact to other commoditiesand households. The goal of the study is to identify the energy and food price shocks of other commodity prices, the cost of living on household, the poverty and inequality in indonesia. This study use Social Accounting Matrix (SAM) model as a tool to analyze that impact. The research found that the rise in food prices tend to have more influence than energy on the commodity price andthe cost of living on household."

"Dengan adanya penetapan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maka disposable income dari rumah tangga tertentu akan meningkat. Peningkatan disposable income akan menaikkan konsumsi rumah tangga. Kenaika tersebut belum diketahui apakah akan meningkatkan konsumsi merit goods atau justru non-merit goods. Dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2018, dan metodologi Seemingly Unrelated Regression (SUR), diperoleh informais bahwa peningkatan disposable income menurunkan presentase belanja bahan makanan, dan meningkatkan presentase belanja barang/jasa lainnya. Sedangkan belanja non-merit good cenderung memiliki persentase yang tetap. Namun dampak positif lebih banyak dibandingkan dampak negatif sehingga Pemerintah tidak perlu mengkawathirkan dampak negatif dari kenaikan PTKP

---

With the determination of Non-Taxable Income (NTI), the disposable income of certain households will increase. An increase in disposable income will increase household consumption. It is not yet known whether the increase will increase the consumption of merit goods or non-merit goods. Using data from the 2018 National Socioeconomic Survey (Susenas), and the Seemingly Unrelated Regression (SUR) methodology, information is obtained that an increase in disposable income reduces the percentage of spending on food, and increases the percentage of spending on other goods/services. Meanwhile, non-merit good spending tends to have a fixed proportion. However, the positive impacts outweigh the negative impacts, so the Government does not need to worry about the negative impacts of the increase in NTI."

"Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-7 untuk memperbaiki akses energi modern yang dapat dijangkau, layak, dan berkelanjutan untuk semua pihak. Pemerintah telah melakukan banyak perbaikan akses listrik dan liquid petroleum gas (LPG). Tanpa kedua jenis energi modern tersebut, rumah tangga menggunakan kayu bakar atau biomas yang menghasilkan dampak negatif. Perbaikan pasokan listrik dan LPG yang cukup masif seharusnya menurunkan ketimpangan penggunaan energi modern, tetapi ketimpangan energi meningkat di beberapa kelompok populasi. Ketimpangan penggunaan energi dipengaruhi juga oleh faktor permintaan. Pembahasan ketimpangan energi modern adalah penting karena mencerminkan ketimpangan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan yang esensial untuk standard kehidupan yang lebih baik. Studi ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama mengukur ketimpangan penggunaan listrik dan LPG dengan menggunakan data Susenas. Metode yang digunakan adalah pengukuran indeks Theil dan Gini. Indeks Theil dihitung secara statik dan dinamik. Pengukuran ketimpangan mempertimbangkan dimensi spasial dan tingkat pendapatan. Indeks menunjukkan turunnya ketimpangan penggunaan energi modern secara nasional dan pada beberapa dimensi kelompok populasi, tetapi ketimpangan meningkat di perkotaan, di kelompok pendapatan tinggi, serta di beberapa provinsi. Bagian kedua menjawab pertanyaan apakah faktor-faktor permintaan berpengaruh pada distribusi penggunaan energi, yang dapat menjelaskan ketimpangannya. Serta, apakah pengaruhnya berbeda antara di perkotaan dan pedesaan. Pengukuran ini dipisah untuk masing-masing energi. Estimasi distribusi penggunaan listrik menggunakan Quantile Regression dan OLS. Estimasi distribusi penggunaan LPG menggunakan Quantile Count Regression dan Negative Binomial Regression.Estimasi pada model listrik menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi penggunaan listrik adalah pendapatan, harga listrik, gender, tingkat pendidikan, dan status bekerja, jumlah anggota usia lanjut, status rumah, peralatan listrik, dan daya terpasang. Faktor yang pengaruhnya berbeda antara di perkotaan dan di pedesaan adalah pendapatan, tingkat pendidikan, status bekerja, dan status rumah. Sementara itu, estimasi pada model LPG menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi distribusi penggunaan LPG adalah pendapatan, harga LPG, gender, tingkat pendidikan, pekerjaan dan status rumah. Semua faktor tersebut berkorelasi secara berbeda antara perkotaan dan pedesaan. Studi ini berimplikasi pada kebijakan untuk mengatasi kekurangan energi di satu sisi, tetapi mendorong penghematan energi di sisi lain. Dalam hal kekurangan energi, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk mengenali kelompok yang rentan menjadi miskin-energi. Di antaranya adalah rumah tangga berpenghasilan rendah, berpendidikan rendah, kepala rumah tangga wanita, dan pekerja mandiri di pedesaan. Program listrik semacam tenaga surya hemat energi perlu dilanjutkan di samping mendorong penggunaan energi lokal. Dalam hal energi memasak, program penggunaan tungku bersih murah perlu dipertimbangkan untuk dijalankan kembali. Di samping itu, peningkatan rasio elektrifikasi serta distribusi LPG perlu terus didorong terutama di daerah terpencil, pedesaan, dan wilayah timur Indonesia. Dalam hal penghematan energi, pendidikan tentang pentingnya hemat energi dan dampak eksternalitas perlu menyasar pada rumah tangga pengguna listrik yang tinggi, yaitu rumah tangga dengan tingkat pendidikan menengah dan universitas, terutama di perkotaan pada provinsi-provinsi di Sumatra, Jakarta, dan Kalimantan.

---

Indonesia has committed to achieving Sustainable Development Goal 7 to improve access to modern energy that is affordable, feasible, and sustainable for all. The government has made many improvements in accessing electricity and liquid petroleum gas (LPG). Without these types of modern energy, households use firewood or biomass, resulting in negative impacts. Massive improvements in electricity supply and LPG should reduce inequality in modern energy use, but energy inequality increases in some population groups. Demand factors also influence inequality in energy use. Addressing modern energy inequality is important because it reflects economic inequality and the fulfillment of essential needs for a better standard of living.

This study consists of two parts. The first part measures the inequality of electricity and LPG use using Susenas data. The methods are the decomposable Theil and Gini indexes. Theil index is calculated statically and dynamically. The inequality measurement considers the spatial dimensions and income levels. The index shows a decrease in inequality in modern energy usage nationally and some population groups, but inequality increases in urban areas, high-income groups, and some provinces. The second part addresses whether demand factors affect the distribution of modern energy usage, explaining inequality. And whether the effect is different between urban and rural areas. The estimate is separated for each energy. The electricity usage model is estimated using Quantile Regression and OLS. The LPG model is estimated using Quantile Count Regression and Negative Binomial Regression.

Estimating the electricity model, factors influencing the electricity usage distribution are income, electricity price, gender, education level, occupation, number of elderlies, homeownership, electric appliances, and installed power. The factors that affect urban and rural areas are income, education level, work status, and home status. Meanwhile, the LPG model's estimation shows that the factors influencing the LPG usage distribution are income, LPG price, gender, education level, occupation, and home status. All of these factors correlate differently between urban and rural areas.

This study has implications for policies to address energy insufficiency on the one hand but encourages energy savings on the other. In terms of energy insufficiency, the government needs to consider identifying groups vulnerable to being energy-poor. Among them are low-income, low-educated households, female household heads, and rural self-employed workers. Electricity programs such as energy-efficient solar power need to be continued and encourage the use of local energy. The program for using cheap, clean stoves needs to be considered for re-implementation in cooking energy. In addition, the increase in the electrification ratio and LPG distribution needs to be encouraged, especially in remote, rural, and eastern Indonesia. In terms of energy saving, education on the importance of energy-saving and the impact of externalities needs to target high electricity user households, namely households with secondary and university education levels, especially in urban areas in the provinces of Sumatra, Jakarta, and Kalimantan."

"Kepulauan Seribu dalam bentuk pulau membuat implementasi program pembangunan terhambat. Konsumsi listrik tergantung pada jumlah peralatan listrik yang dimiliki, ukuran tempat tinggal di samping peningkatan konsumsi listrik untuk sektor rumah tangga karena peningkatan populasi dan pendapatan per kapita. Konsep gaya hidup listrik rumah tangga terkait dengan aspek sosial dan perilaku konsumsi energi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan konsumsi listrik berdasarkan pengguna listrik di Pulau Pramuka, Pulau Panggang dan Pulau Tidung dan menjelaskan bagaimana hubungan pendapatan, luas bangunan dan penggunaan peralatan elektronik dengan konsumsi listrik. Kuesioner digunakan untuk mendapatkan data tentang luas bangunan, pendapatan, dan penggunaan peralatan elektronik. Analisis spasial digunakan untuk melihat perbedaan konsumsi listrik spasial, analisis statistik digunakan untuk melihat hubungan antara luas bangunan, pendapatan dan penggunaan peralatan elektronik dengan konsumsi listrik. Hasilnya adalah sektor komersial terletak di sepanjang garis pantai, sektor rumah tangga menyebar di tengah, sedangkan sektor campuran terletak di tengah sektor rumah tangga. Ada hubungan antara pendapatan dan penggunaan peralatan elektronik dengan konsumsi listrik, sedangkan luas bangunan tidak memiliki hubungan dengan konsumsi listrik. Tetapi variabel ini tidak berlaku untuk sektor komersial, karena memiliki perilaku penggunaan listrik yang berbeda dari sektor lainnya.

---

The Thousand Islands in the form of islands has hampered the implementation of development programs. Electricity consumption depends on the number of electrical equipment owned, the size of the residence in addition to the increase in electricity consumption for the household sector due to increased population and per capita income. The concept of a household electrical lifestyle is related to social aspects and energy consumption behavior. The purpose of this study is to determine the differences in electricity consumption based on electricity users in Pramuka Island, Panggang Island and Tidung Island and explain how the income, building area and use of electronic equipment relate to electricity consumption. The questionnaire was used to obtain data on building area, income, and use of electronic equipment. Spatial analysis is used to see differences in spatial electricity consumption, statistical analysis is used to see the relationship between building area, income and use of electronic equipment with electricity consumption. The result is that the commercial sector is located along the coastline, the household sector is spread in the middle, while the mixed sector is located in the middle of the household sector. There is a relationship between income and use of electronic equipment with electricity consumption, while building area has no relationship with electricity consumption. But this variable does not apply to the commercial sector, because it has a behavior of electricity usage that is different from other sectors."

"

Wilayah pesisir permukiman nelayan Muara Angke, Jakarta Utara merupakan wilayah yang berpotensi mengalami krisis air bersih. Hal ini dikarenakan terbatasnya jaringan air bersih perpipaan, disertai dengan kualitas air tanah yang buruk akibat telah terintrusi air laut. Dalam situasi ini, air hujan dapat menjadi alternatif sumber air bersih untuk pemenuhan kebutuhan air rumah tangga di wilayah tersebut. Namun, penerapan Sistem Pemanen Air Hujan (SPAH) di permukiman nelayan Muara Angke belum menjadi prioritas. Karenanya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebutuhan dan pasokan air bersih saat ini, menganalisis potensi air hujan, merancang SPAH yang sesuai, dan menganalisis modal sosial serta partisipasi dalam pembangunan SPAH. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan penyebaran kuesioner, wawancara, pengadaan Forum Group Discussion, dan sosialisasi pada penduduk setempat. Analisis pada penelitian ini dengan metode analisis matematis, deskriptif, dan multidimensional scaling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk menggunakan 3 sumber air, yaitu air jerigen, air tanah, dan air galon untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Biaya pengeluaran penduduk untuk membeli air memiliki porsi yang tinggi, yaitu sebesar 23% dari penghasilan penduduk per bulan. Volume air hujan dapat memenuhi 56% dari total kebutuhan air 2 KK untuk keperluan mandi-kakus-wudhu, dan dapat memenuhi 40% dari total kebutuhan 20 orang penduduk untuk keperluan wudhu. Kualitas air hujan memenuhi standar baku mutu air bersih Permenkes No. 32 tahun 2017. Rancangan SPAH yang sesuai adalah sistem tipe komunal (Tangki 8000 L) dan dibangun di fasilitas umum Mushola RT 10 RW 22. Rancangan ini dapat menghemat 19% (Rp 117.495) dari rata-rata biaya pembelian air 2 KK per bulan dan dapat menghemat 36% (Rp 736.833) dari biaya pembelian air mushola per bulan. Nilai BCR dari proyek ini adalah 2.40 > 1. Pembangunan SPAH komunal dapat memicu bekerjanya modal sosial struktural untuk mengelola air secara terorganisir dan keberlanjutan SPAH sangat bergantung pada partisipasi masyarakat.

 

---

The fisheries settlement of Muara Angke, North Jakarta is an area that has the potential to experience a water scarcity due to limited piped water network and accompanied by poor groundwater quality. In this situation, rainwater can be an alternative water source to fulfill water needs in this area. However, the implementation of Rainwater Harvesting (RWH) in Muara Angke has not been a priority. Therefore, the purpose of this study is to analyze the current water needs and supply of clean water, analyze the potential of rainwater, design an appropriate RWH, and analyze social capital and participation in RWH development. Data collection in this study was carried out by distributing questionnaires, interviewing, conducting Forum Group Discussion, and Socialization to residents. The analysis in this study are with mathematical analysis method, descriptive, and multidimensional scaling. The result showed that the population used 3 types of water source, namely tank water, groundwater, and gallon water. The expenditure to buy water has a high portion, which is 23% of the population’s income per month. The volume of rainwater can meet 56% of the total water needs two households for bathing, toilet, ablution, and can reach 40% of the overall needs of 20 residents for the needs of ablution. Rainwater quality meets clean water quality standards of Minister of Health Regulation No. 32 year 2017. The appropriate RWH design is a communal type system (Tank 8000 L) and was built in public facilities of Mushola RT 10 RW 22. The model can save 19% (IDR 117.495) from the average cost of purchasing two household water per month and can save 36% (IDR 736.833) of the water cost in Mushola per month. The BCR value of this project is 2.40 > 1. The construction of communal RWH can trigger the operation of structural social capital to manage water in an organized manner, and the sustainability of RWH is highly dependent on community participation.

 

"

"ABSTRAK Pemanenan air hujan telah diterapkan dibanyak wilayah dunia ketika pasokan air baku tidak mencukupi bagi masyarakat. PT KI di Jakarta memiliki sumber daya air hujan dalam kolam penampung air hujan dengan menggunakan Ground Catchment SystemABSTRACT Rainwater harvesting has been applied in many parts of the world when raw water supply is insufficient for the community. PT KI in Jakarta has rainwater resources in rainwater collection ponds using the Ground Catchment System. PT KI processes these untapped sources of rainwater as a source of clean water for domestic and industrial purposes. The purpose of this research is to meet the needs of clean water, and to anticipate floods and droughts. The variables examined in this research are the amount of rainwater harvest, rainwater quality, rainwater conservation carried out seen from the reduction of PDAM water consumption and reduction of PDAM water usage costs, as well as the influence of knowledge level on employee attitudes using qualitative and quantitative methods for one year. From the research results, it can be concluded that the feasibility of rainwater treatment in terms of the quantity of water produced during 1 year can reduce PDAM water consumption by 34% and reduce PDAM water usage costs by 28%. In general, the feasibility of conserving rain water and harvesting it for the needs of the industrial community in PT KI can be said to be feasible as a provider of clean water as a substitute/reduction in water consumption of PDAM at PT KI."

"Penampungan air hujan (PAH) merupakan salah satu solusi yang dapat diimplementasikan di perkotaan untuk menambah ketersediaan air baku dan mengurangi genangan banjir. Di Indonesia kajian potensi PAH pada wilayah berskala regional masih terbatas sehingga belum memberikan informasi yang cukup bagi penerapan praktis. Penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan kurva tampungan PAH sehingga dapat menjadi acuan praktis bagi pengguna dalam memilih volume tampungan sesuai dengan luas bidang tangkap, besarnya kebutuhan air dan reliabilitas yang dikehendaki. Lokasi kajian berada di Provinsi DKI Jakarta dengan 4 wilayah administrasi yaitu Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Kajian ini menggunakan metoda Analisis Simulasi untuk menghitung volume tampungan dengan 4 variasi luasan atap, kebutuhan air dan tingkat reliabilitas. Hasil analisis kurva tampungan menunjukkan semakin besar kebutuhan air dan tingkat reliabilitas yang dikehendaki, semakin besar pula volume tampungan yang dibutuhkan. Di wilayah Jakarta dimana PAH dimanfaatkan sebagai sumber air baku alternatif, dapat dipilih tampungan dengan tingkat reliabilitas 70%. Rumah dengan luas bidang tangkap lebih dari 140 m2 disarankan menggunakan tampungan 2 m3 sedangkan rumah yang lebih kecil dapat menggunakan tampungan 1 m3. Tampungan 2 m3 dapat melayani kebutuhan air maksimal 240 L/rumah/hari sedangkan tampungan 1 m3 dapat melayani maksimal 120 L/rumah/hari."