Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem pemberian subsidi PSO pada KRL Jabodetabek yang berlaku saat ini adalah subsidi dalam bentuk selisih tarif, yaitu selisih antara tarif hasil perhitungan operator dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. Subsidi PSO diberikan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan kepada operator KRL Jabodetabek yaitu PT KAI Commuter. Subsidi diberikan kepada seluruh penumpang KRL Jabodetabek tanpa melihat kondisi sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, meningkatnya jumlah penumpang akan menyebabkan peningkatan jumlah subsidinya. Semakin lama, jumlah subsidi yang terus bertambah akan membebani APBN dan juga membuat operator menjadi tidak mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rumusan kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas pemberian subsidi PSO pada KRL Jabodetabek baik dilihat dari sisi Masyarakat, Pemerintah, maupun Badan Usaha yang terkait dengan KRL Jabodetabek. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan dinamika sistem, karena mampu untuk memodelkan sistem pemberian subsidi PSO yang kompleks serta dapat menggambarkannya sesuai fenomena riil. Berdasarkan hasil simulasi dan analisis, kebijakan menaikkan tarif mengakibatkan penurunan jumlah penumpang jika dibandingkan dengan kondisi BAU, namun trend proyeksinya tetap menigkat. Semakin besar kenaikan tarifnya, semakin besar pula penurunan jumlah penumpangnya dan juga jumlah subsidinya. Kebijakan peningkatan pelayanan pada KRL Jabodetabek dapat dilakukan dengan melakukan pembatasan pada load factor. Semakin kecil load factor yang ditargetkan, artinya peningkatan pelayanan yang diberikan semakin besar sehingga penambahan jumlah penumpangnya juga semakin besar. Kebijakan pembatasan subsidi seperti pemberian subsidi hanya untuk golongan dan/atau hari tertentu, berdampak pada penurunan jumlah penumpang, namun dapat meningkatkan pendapatan KRL sekaligus menurunkan jumlah subsidi PSO. Skenario kebijakan yang paling efektif untuk diterapkan pada sistem pemberian subsidi PSO pada KRL Jabodetabek adalah diterapkannya skema penentuan tarif berdasarkan ATP, WTP dan Real Cost, bersamaan dengan peningkatan pelayanan dengan target load factor 1,5. Karena pada tahun 2025, skenario ini sudah tidak lagi membutuhkan subsidi. Walaupun ada peningkatan total biaya IOM sebesar 3,59% dibanding kondisi BAU, namun dengan kenaikan tarif yang mencapai 178,61% dan didukung dengan peningkatan jumlah penumpang sebesar 0,24% dari kondisi BAU, maka peningkatan total pendapatannya jauh lebih besar daripada biaya IOM.

---

The current system for providing PSO subsidies to the Jabodetabek Commuter Line is a subsidy in the form of a difference in fare, namely the difference between the fare calculated by the operator and the fare set by the government. The PSO subsidy is given by the Government, that is the Ministry of Transportation, to the Jabodetabek Commuter Line operator, that is PT KAI Commuter. Subsidies are given to all Jabodetabek Commuter Line passengers regardless of social and economic conditions. Therefore, an increase in the number of passengers will lead to an increase in the amount of the subsidy. Over time, the ever-increasing number of subsidies will burden the state budget and make operators not self-sufficient. This study aims to analyze the policy formulations that can increase the effectiveness of the provision of PSO subsidies to the Jabodetabek Commuter Line both from the perspective of the Community, Government, and Business Entities related to the Jabodetabek Commuter Line. This study using system dynamics approeach, because it is capable to modeling a complex PSO subsidy system and can describe it according to real phenomena. Based on the simulation and analysis results, the policy of increasing fares resulted in a decrease in the number of passengers when compared to Business as Usual (BAU) conditions, but the projected trend will still be increasing. The greater the increase in fares, the greater the reduction in the number of passengers and the number of subsidies. The service improvement policy for the Jabodetabek Commuter Line can be implemented by limiting the load factor. The smaller the targeted load factor, the greater the increase in the services provided so that the increase in the number of passengers is also greater. Policies limiting subsidies, such as providing subsidies only for certain groups and/or days, have an impact on reducing the number of passengers, but can increase revenue while reducing the amount of PSO subsidies. The most effective policy scenario to apply to the PSO subsidy system for the Jabodetabek Commuter Line is the implementation of a tariff determination scheme based on ATP, WTP and Real Cost, together with an increase in service with a target load factor of 1.5. Because in 2025, this scenario no longer requires subsidies. Even though there was an increase in total IOM costs of 3.59% compared to BAU conditions, with a fare increase of 178.61% and supported by an increase in the number of passengers of 0.24% from BAU conditions, the increase in total revenue was far greater than IOM costs."

"Perkembangan industri fashion mampu berkontribusi sekitar Rp166 triliun, atau setara dengan 18,15% terhadap PDB industri kreatif dan berada pada posisi kedua sebagai penyumbang terbesar. Apabila ditelaah lebih lanjut, dalam hal fashion muslim, Indonesia merupakan negara dengan konsumen busana muslim terbesar ketiga setelah Turki dan Uni Emirat Arab. Konsumsi fashion muslim di Indonesia berada di angka 21 miliar US dengan laju pertumbuhan sebesar 18,2% per tahunnya. Adanya karakteristik khusus pada fashion muslim, terutama seperti momentum keagamaan di bulan Ramadhan, juga turut berkontribusi dalam meningkatkan konsumsi fashion muslim di Indonesia. Selama pandemi, terjadi percepatan pertumbuhan e-commerce di Indonesia sebesar 91% dibanding tahun sebelumnya yang hanya 54%. Pandemi COVID-19 membuat 17,5% konsumen beralih ke platform belanja online dan mengurangi kebiasaan berbelanja offline. Perubahan perilaku konsumen memaksa perusahaan untuk dengan cepat menggeser saluran pemasarannya. Ketika saluran baru seperti internet meningkat dan ditawarkan kepada konsumen, pengalaman konsumen menjadi lebih digital dan menghasilkan peningkatan jumlah dan kompleksitas konsumen. Melihat adanya fenomena ini, penelitian difokuskan untuk menganalisis efektivitas saluran pemasaran dalam meningkatkan jumlah konsumen ritel fashion muslim. Hasil dari penelitian ini adalah strategi yang dapat diterapkan oleh perusahaan untuk dapat memaksimalkan saluran pemasarannya.

---

The development of the fashion industry can contribute around Rp. 166 trillion, or equivalent to 18.15% of the GDP of the creative industry, Moreover, it is in the second position as the largest contributor of GDP. In terms of Muslim fashion, Indonesia is the country with the third largest consumer of Muslim clothing after Turkey and the United Arab Emirates. Consumption of Muslim fashion in Indonesia is at US 21 billion with a growth rate of 18.2% per year. The existence of special characteristics in Muslim fashion, especially such as the religious momentum in the month of Ramadan, also contributes to increasing the consumption of Muslim fashion in Indonesia. During the pandemic, there was an acceleration of e-commerce growth in Indonesia by 91% compared to the previous year which was only 54%. The COVID-19 pandemic has made 17.5% of consumers switch to online shopping platforms and reduce their offline shopping habits. Changes in consumer behavior are forcing companies to quickly shift their marketing channels. As new channels such as the internet are offered to customers, the customer experience becomes more digital and results in an increase in the number and complexity of customers. Seeing this phenomenon, the research is focused on analyzing the effectiveness of marketing channels in increasing the number of Muslim fashion retail consumers. The results of this study are strategies that can be applied by companies to maximize their marketing channels."

"Wilayah Jabodetabek yang terdiri dari kota-kota besar dan pusat perekonomian memicu terjadinya urbanisasi. Dengan meningkatnya jumlah penduduk dan jumlah perjalanan, kebutuhan akan sistem transportasi yang memadai akan diperlukan untuk menunjang mobilitas. Pemerintah telah menyediakan berbagai moda transportasi umum masal seperti layanan bis dan juga kereta api, namun jumlah pengguna angkutan umum masih rendah. Dalam rencana induk transportasi Jabodetabek terdapat target untuk meningkatkan jumlah pengguna angkutan umum sebesar 60% dari total seluruh pergerakan yang ada sehingga dapat mengurangi kemacetan. Sebagai sebuah kebijakan baru dalam pembangunan transportasi, pemerintah perlu menganalisis untuk mengetahui keberhasilan dalam upaya meningkatkan jumlah pengguna angkutan umum dan manfaat lain yang didapatkan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan suatu model dan mengeksplorasi alternatif kebijakan yang dapat menunjang pemenuhan public transport share menggunakan sistem dinamis. Penelitian ini befokus pada dua faktor objektif yaitu jumlah pengguna angkutan umum dan V/C ratio yang menggambarkan kondisi lalu lintas. Terdapat tiga skenario yang dapat mendorong tercapainya objektif, yaitu pembatasan kendaraan pribadi, perluasan jaringan angkutan umum dan penambahan kapaitas angkutan umum. Dari analisa yang dilakukan dapat diketahui bahwa model yang dirancang dapat mensimulasikan kondisi dan elaborasi perilaku dan penyebabnya.

---

The Jabodetabek area, consisting of large cities and economic centers, becomes an urbanization spot. The increasing total population and commutes require a sufficient transportation system to support people's mobility. In doing so, the government has provided various modes of mass public transportation, such as bus and train services. However, the total of public transportation users is still low. In the Master Plan of the Jabodetabek Transportation System, there is a target to increase the total of public transportation users by 60% of the total existing movements to reduce traffic jams. As a new policy in transportation development, the government requires to analyze its success to increase the total of public transportation users and other benefits. Then, this research aims to obtain a model and explore alternative policies that can support the satisfaction of public transportation sharing using a dynamic system. Particularly, the study focuses on two objective factors, such as the total of public transportation users and the V/C ratio, which describes traffic conditions. Three scenarios could encourage the achievement of objectives, such as limiting private vehicles, expanding the public transportation network, and increasing public transportation capacity. Based on the analysis results, it can be concluded that the designed model could simulate the conditions and elaboration of behavior and its causes."

"Tesis ini membahas tentang analisis hubungan kelembagaan antar institusi teknis pengelola jalan dalam penanganan kerusakan jalan nasional dengan pendekatan system dynamics. Analisis hubungan kelembagaan dilakukan dengan menguraikan peran instansi terkait, kemudian mencari hubungan kekerabatan dari berbagai fungsi antar instansi. Permasalahan penanganan jalan yang ada saat ini secara umum adalah: tidak berjalannya konsep money follow fuction dengan baik, terjadinya pemecahan fungsi operation and maintenance bidang pengelolaan jalan serta lemahnya koordinasi antara institusi teknis pengelola jalan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pada pembetukan model didapat state of the system pada model ini adalah Masa Layanan Jalan yang diuraikan kedalam tujuh sub sistem, antara lain: Kualitas Konstruksi Jalan; Kualitas Penanganan Maintenance Jalan; Kualitas Pengendalian Overloading Kendaraan Berat; Kualitas Penanganan Bencana Alam; Kualitas Pengendalian Ganguan Samping; Kualitas Layanan Drainase (KLD) Jalan dan Kualitas MIS Database Jalan. Dari analisis model kelembagaan teridentifikasi beberapa kesalahan yang terjadi yang menyebabkan buruknya pengelolaan jalan nasional di Indonesia, antara lain disebabkan karena: kesalahan regulasi, kesalahan implementasi dan kesalahan koordinasi. Permasalahan terbesar pada sisi kelembagaan adalah adanya pemisahan fungsi operation dan maintenance yang dipecah kepada beberapa instansi yang seharusnya tidak terjadi. Dampak dari tidak adanya koordinasi antar instansi teknis pengelola jalan terhadap data kondisi eksisting adalah terjadinya kerugian negara di jalan nasional sebesar Rp. 1,74 miliar/km/th, sedangkan jika ada koordinasi antar instansi teknis maka kerugian negara sedikit bekurang menjadi Rp. 1,68 iliar/km/th. Hasil penelitian menyarankan beberapa konsep penanganan, antara lain: perbaikan sistem kelembagaan dan pemgembangan sistem kelembagaan. Kegiatan ini meliputi: pembuatan dan pelaksanaan MoU antar institusi teknis dalam hal pengelolaan jalan, kontrak performace base, perbaikan insentif PNS instansi teknis terkait dan swastanisasi jembatan timbang.

---

This thesis talks about how to do an analysis of institution relationship among technical institutions for national road damage treatment by system dynamics. Analysis of Institution done by identification of function of every institution that related of it. Generally, the problems of road damage treatment are: money follows fuction concept poor done and there is function differentiation from operation and maintenance in road institutions, and poor coordination among road institutions relationships. It use qualitative research. When built the model, it has state of the system is Road Services Life Time, extracted in seven sub sistem, are: Quality of Road Construction, Quality of Road Maintenance Treatment, Quality of Heavy Load Control, Quality of Disaster Control, Quality of Side Friction Control, Quality of Drainage Services and Quality of Managenement Information System of Road Database. From analysis of institutional model, define some mistakes that causes how poor road management in Indonesia, caused are: bad regulation, bad implementation and bad coordination. The big problem from institution side there is fuction differentiation from operation and maintenance to several institutions. The impacts from no coordination among road institutions and existing data, big national costly in national road are IDR 1.74 billion/km/yr. If there are coordination among road institutions and existing data, national costly in national road are IDR 1.68 billion/km/yr. The research suggest some treatment concepts are: fixed institutionals performance and improving institutionals performance. These activities are: making Memorandum of Understanding (MoU) among road institutions in term of road damage treatment, performace base contract, to do betterment for government employee incentive in term of road institutions and privatization for weighted bridge measurement."

"PDRB DKI Jakarta, sebagai penyumbang terbesar PDB Indonesia, terus mengalami kenaikan. Hal ini mengakibatkan perubahan pola konsumsi masyarakat yang berpengaruh terhadap kenaikan timbulan sampah yang dihasilkan (World Bank, 2018), tak terkecuali timbulan sampah plastik. Untuk mengatasi fenomena ini, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah dengan objektif mengurangi 30% timbulan sampah dan mengelola 70% dari timbulan sampah yang dihasilkan pada tahun 2025. Namun kebijakan yang ada di DKI Jakarta saat ini belum memadai untuk membuat kontribusi yang signifikan dalam pencapaian objektif tersebut dikarenakan sistem manajemen limbah plastik yang masih tradisional dan hanya mengandalkan pemerintah. Penelitian ini lalu dibuat dengan tujuan untuk mengevaluasi penerapan strategi Extended Producer Responsibility (EPR) pada kebijakan manajemen limbah plastik DKI Jakarta sehingga produsen dapat aktif terlibat pada prosesnya. Model manajemen limbah plastik di DKI Jakarta dibuat menggunakan pemodelan sistem dinamis dengan hasil keluaran validasi model mempunyai tingkat kesalahan kurang dari 5%. Output dari penelitian ini berbentuk analisis penerapan strategi EPR pada kebijakan manajemen limbah plastik DKI Jakarta agar dapat berkontribusi dalam pemenuhan objektif Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah.

---

GDRP of DKI Jakarta, as the biggest contributor to Indonesias GDP, continues to increase. This has resulted in a change in the consumption pattern that has an effect on the increase of waste produced (World Bank, 2018), including plastic waste. To overcome this phenomenon, the government issued National Waste Management Policy and Strategy with the objective of reducing 30% of waste generation and managing 70% of the waste produced in 2025. However, existing policies in DKI Jakarta are not sufficient to make a significant contribution in fulfilling the objectives as the plastic waste management system of DKI Jakarta is still using traditional methods and relies heavily on the local government.

This research aims to evaluate the implementation of the Extended Producer Responsibility (EPR) strategy for plastic waste management policy in DKI Jakarta in order to actively involve the producers in the whole plastic waste management process. The model of DKI Jakarta plastic waste management is made using system dynamic modelling with an error rate of less than 5%. The output of this study is in the form of an analysis of the implementation of the EPR strategy in the DKI Jakarta plastic waste management policy in order to contribute to meeting the objective of the National Waste Management Policy and Strategy."

"Tujuan dari rencana pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati (BIJB Kertajati), tidak hanya berfungsi sebagai simpul transportasi, akan tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi. Namun sejak pertama beroperasi tahun 2018, jumlah penumpang jauh dari target (sepi) dan akhirnya diberhentikan pengoperasiannya, mulai April 2020 hingga saat ini. Studi ini menggunakan metodologi dinamika sistem untuk melihat Interaksi Sistem Transportasi dan Tata Guna Lahan. Untuk memahami upaya yang paling tepat dilakukan agar BIJB Kertajati dapat tetap tumbuh, berkembang dan berkelanjutan, maka dibangun model BIJB for Optimization International Airport (BONITA). Pengembangan Interaksi Rebana Metropolitan yang berfokus dalam pengembangan kawasan industri dan pembangunan sistem transportasi Jawa Barat, yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di wilayah ini akan berdampak pada peningkatan passenger demand dan cargo demand yang akan meningkatkan utilisasi pemanfaatan BIJB Kertajati. Berdasarkan simulasi menggunakan Model BONITA dengan skenario Business As Usual (BAU), Pessimistic, Moderate dan Optimistic menunjukkan bahwa perkembangan utilisasi BIJB Kertajati sangat dipengaruhi (interdependent) oleh Interaksi Sistem Transportasi dan Tata Guna Lahan yang akan meningkatkan peran dan pemanfaatan BIJB Kertajati. Ditemukan bahwa BIJB Kertajati layak dikembangkan menjadi bandara kargo.

---

The purpose of the West Java Kertajati International Airport (BIJB Kertajati) development plan is to serve not only as a transportation node, but also as driving force for the economy. However, since it began operating in 2018, the number of the passenger is far from the target (quiet) and its operation has finally been stopped from April 2020 to the present. System Dynamic methodology is used in this study to see the Interaction of Transportation Systems and Land Use. To understand the most suitable effort to make so that BIJB Kertajati can continue to grow, develop and be sustainable, model BIJB for Optimization International Airport (BONITA) was built. Development of Rebana Metropolitan Interaction focus in developing the growth of industrial area and Development of the West Java Transportation System, which is expected to increase economic growth. The growth of economic in this region will have an impact to enhance passenger and cargo demand, resulting in increased utilization function of BIJB Kertajati. Based on the simulation using the BONITA Model with Bussiness as Usual (BAU), Pessimistic, Moderate, and Optimistic Scenario, it showed that the development of BIJB Kertajati Utilization is strongly influenced (interdependent) by the Interaction of Transportation Systems and Land Use, which will increase the role and utilization of BIJB Kertajati. It was found that BIJB Kertajati is eligible to be developed as cargo airport."

"Indonesia mengalami peningkatan konsumsi listrik karena pertumbuhan populasi. Sebagian besar listrik yang dihasilkan menggunakan sumber daya batubara. Muncul urgensi untuk mengembangkan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) agar dampak dari emisi karbon tidak meningkat. Salah satu alternatif EBT yang hadir di Indonesia adalah tenaga surya, namun sayangnya masih memiliki adopsi yang rendah di Indonesia meskipun potensinya besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alternatif kebijakan dalam rangka meningkatkan adopsi rooftop PV untuk mengurangi emisi karbon. Melalui metode sistem dinamis, model dikonstruksi untuk menguji tiga alternatif kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan net metering merupakan kebijakan yang dapat memberikan stimulus paling baik pada rumah tangga untuk mengadopsi rooftop PV. Pada skenario kebijakan ini, jumlah rumah tangga yang mengadopsi rooftop PV adalah sebesar 5.346. Selain itu, kebijakan ini juga dapat menekan jumlah emisi paling besar, yakni adalah sebesar 1.037 juta kgCO.

---

Indonesia experiences rapid increase in electricity consumption due to its increasing population. Coal is still become dominant contributor in Indonesias energy mix. The development of new and renewable energy becomes an important issue to reduce the carbon emission. One of the alternatives of new and renewable energy is solar photovoltaic. Unfortunately, the amount of adopters of this type of energy is still low, despite of its great potential. The aim of this research is to analyze policy alternatives to increase the adoption of rooftop PV in order to reduce carbon emission. System dynamics model is used to simulate three policies alternatives.

Result shows that net metering policies is the best alternative to be implemented, since its produces the highest result in terms of amount of household that adopts rooftop PV, which gives value 5.346 household. More than that, net metering acts as the best policy to gives the highest amount of avoided carbon emission (1.037 million kgC"

"Terlepas dari pertumbuhan ekonomi yang luar biasa antara tahun 2010 dan 2019, tantangan tak terduga seperti pandemi COVID-19 dan perubahan iklim telah menghambat kemajuan menuju tujuan pembangunan berkelanjutan. Salah satu indikator ekonomi hijau yang menjadi sorotan dalam kerangka Green Economy Index (GEI) adalah aspek lingkungan. Oleh karena itu, untuk membantu Indonesia mencapai target keberlanjutannya, studi ini menganalisis industri minyak kelapa sawit (CPO) di Indonesia sebagai salah satu penyumbang terpenting bagi perekonomian negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika dan keberlanjutan industri CPO di Indonesia. Rumusan masalah yang akan diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini antara lain: (1) Bagaimana hubungan antara alokasi CPO untuk pangan dan alokasi CPO untuk energi? (2) Berapa proyeksi total permintaan CPO untuk minyak goreng, biodiesel, oleokimia, dan ekspor? Berapa banyak tambahan perluasan lahan kelapa sawit yang diperlukan untuk memenuhi permintaan CPO? (3) Apa saja indikator ekonomi hijau yang dapat diukur dalam model industri kelapa sawit di Indonesia? (3) Apa saja variabel yang menjadi titik ungkit pada model industri kelapa sawit Indonesia. Luaran dari penelitian ini meliputi simulator kebijakan berbasis model dengan pendekatan sistem dinamis dan dashboard hasil simulasi. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas tentang saling ketergantungan yang kompleks dalam industri kelapa sawit dan memberikan wawasan strategis untuk pembuatan kebijakan dan pembangunan berkelanjutan.

---

Despite remarkable economic growth between 2010 and 2019, unforeseen challenges such as the COVID-19 pandemic and climate change have hampered progress toward sustainable development goals. One of the indicators in the green economy that is highlighted by the Green Economy Index (GEI) framework is the environmental aspects. Thus, to help Indonesia achieves its target sustainability targets, this study analyzed the crude palm oil (CPO) industry in Indonesia as one of the most important contributors to the nation’s economy. This research aims to analyze the dynamics and sustainability of the CPO industry in Indonesia. The key questions that will be investigated further in this research include: (1) What is the relationship between the allocation of CPO for food and biodiesel fuel? (2) What is the projected total demand for CPO for cooking oil, biodiesel, oleochemicals, and exports? How much additional land use change is needed to meet the demand for CPO? (3) What are the green economy indicators that can be measured in the oil palm industry model in Indonesia? and (4) What are the leverage points in the Indonesian palm oil industry model? Outcomes from this study include a model-based policy simulator using the system dynamics approach and a simulation results dashboard. This research contributes to the broader understanding of the complex interdependencies within the palm oil industry and provides strategic insights for policy-making and sustainable development."

"Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang baik tidak hanya mendukung mobilitas manusia, barang, ataupun jasa. Namun, dalam jangka panjang juga dapat mendukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Selain itu pula, ketersediaan sarana dan prasarana transportasi harus terjangkau dari segi biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat. Pemerintah wajib menyediakan sarana dan prasarana transportasi sebagai bagian dari pelayanan umum pemerintah kepada rakyat. Agar pelayanan umum yang disediakan oleh pemerintah dapat terjangkau oleh masyarakat, maka dikembangkan skema pemberian subsidi kepada BUMN dalam rangka penugasan pelayanan umum atau Public Service Obligation (PSO). PSO merupakan kompensasi yang diberikan oleh pemerintah kepada badan penyelenggara untuk menutup selisih dari kekurangan biaya produksi suatu barang dan jasa. Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi kebijakan subsidi PSO pada pelayanan KRL ekonomi Jabotabek. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskritif.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan subsidi PSO tersebut tidak berefek positif terhadap pelayanan KRL ekonomi Jabotabek kepada masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya besarnya nilai subsidi PSO yang diberikan, proses pemberian subsidi PSO kepada BUMN yang berbelit, hingga perilaku masyarakat yang tidak berdisiplin dalam menggunakan kereta api yang berdampak secara langsung terhadap besarnya biaya perawatan kereta api.

---

Availability of great transportation infrastructure encourages distribution of human, good and services. The transportation infrastructure also encourage economy growth in the long term. The government must provide a low cost transportation as a public services and maintain the high revenue. Public Service Obligation (PSO) is a method for the government to maintain revenue of BUMN and also keep the low cost services. This research try to see the influences of PSO policy in PT. KAI with qualitative approach and desciptive method. This research conclude that PSO policy has a negative effect to KRL Economy Jabodetabek services. This conclusion is a result from several factor such as the amount of PSO given fund, the complexity of PSO procedure, and the undisciplineary act of PT KAI consumer."

"ABSTRAKPerusahaan startup adalah perusahaan yang dirancang untuk dapat tumbuh cepat dan berada dalam fase pertumbuhan dan riset pasar. Secara umum, perusahaan startup, tetapi tidak selalu, terkait dengan teknologi. IT Startup berfokus pada penciptaan produk dan layananinovatif menggunakan teknologi tinggi, tetapi jenis startup ini dikenal memiliki risiko tinggi dilihat dari tingkat kematian yang tinggi dari startup. Pembahasan penelitian ini akan menekankan dinamika sistem perusahaan startup Indonesia untuk dapat mempelajari strategi yang memungkinkan perusahaan startup untuk bertahan di tengah persaingan pasar dengan menggunakan pendekatan sistem dinamis untuk dapat mensimulasikan keputusan pertumbuhan perusahaan. Penelitian ini menemukan bahwa startup harus memperhatikan faktor dominan yang diperoleh dalam strategi mereka (paid engine of growth, staff yang dibutuhkan, viral engine of growth, sticky engine of growth, depresiasi aset, biaya bisnis, dan inovasi). Faktor dominan akan membantu perusahaan menemukan strategi yang tepat untuk tumbuh dan bertahan serta mengembangkan bisnisnya dengan berfokus pada fitur yang mampu memberikan keutungan kepada perusahaan, dan tidak hanya berfokus pada pengembangan basis pelanggan.

---

ABSTRACTA startup company is a company that is designed to grow quickly and is in a phase of growth and market research. In general, startup companies, but not always, are related to technology. IT Startup issues on the priority of innovative products and services using high technology, but this type of startup is known to have a high risk seen from the high mortality rate of startups. The discussion of this research will discuss the dynamics of Indonesian startup company systems to be able to support strategies that enable startup companies to survive inmarket competition using dynamic systems to be able to succeed in corporate competition. This research found that startups must concern the dominant factors acquired in their strategies (paid growth engines, needed staff, viral growth engines, sticky growth engines, asset depreciation, business costs, and innovation). The dominant factors will help the company find the right strategies to grow and survive and develop its business by focusing on features that can benefit the company, and not just focusing on developing a customer base."