Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tahun 2043, masalah lingkungan, iklim, ekonomi, dan sosial akan muncul di Perth, Australia Barat. Perkembangan teknologi tidak hanya membawa cara pandang baru dalam dunia arsitektur, tetapi juga menjadi ancaman bagi kehidupan manusia. Makalah ini mengkaji proyek perumahan multi-hunian yang membahas masalah inklusivitas bagi orang-orang dari berbagai usia, etnis, dan status ekonomi dan sosial yang berurusan dengan masalah kesehatan mental yang berasal dari lingkungan yang penuh tekanan. Untuk mengatasi masalah kesehatan mental, tunawisma, dan keberlanjutan, konsep “Sanctuary” perumahan multi-keluarga yang berfokus pada penanganan kesejahteraan mental masyarakat telah muncul sebagai solusi. Skripsi ini mengeksplorasi desain medium-density multi-residential dalam tipologi radial yang menghasilkan luaran arsitektural untuk suatu tapak tertentu. Melalui pengembangan desain konseptual, tujuannya adalah untuk menciptakan narasi yang kuat dalam pendekatan desain yang menyediakan hunian yang melayani kebutuhan masyarakat dengan membina lingkungan yang menyediakan rumah yang nyaman dan layanan kesehatan mental.

---

In the year 2043, environmental, climatic, economic, and social problems will arise in Perth City, Western Australia. The development of technology not only brings a fresh viewpoint to the world of architecture, but also poses a threat to human life. This paper examines the project of multi-residential housing that addresses the issue of inclusivity for people of various ages, ethnicities, and economic and social standings that are dealing with the issues of mental health derived from the stressful environment. In order to address the problems of mental health, homelessness and sustainability, the concept of “Sanctuary” of multi-residential housing that focuses on dealing with the mental well-being of the community has emerged as a solution. This undergraduate thesis explores the design of medium-density multi-residential in radial typology that produce architectural outcomes for a particular site. Through conceptual design development, the objective is to create a strong narrative in the design approach that provides a dwelling that serves the requirements of the community by fostering an environment that provides a comfortable home and mental health services."

"Jakarta sebagai kota metropolitan memiliki kompleksitas permasalahan perkotaan salah satunya adalah bentuk kota yang tersebar dan mengakibatkan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Kawasan transit oriented development (TOD) merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan meningkatkan kepadatan dan aksesibilitas antar destinasi serta mengintegrasikan moda transportasi umum. Artikel ini bertujuan untuk memprediksi kepadatan hunian yang belum dioptimalkan oleh pembangunan vertikal untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang di kawasan TOD Dukuh Atas melalui analisis spasial. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif melalui metode Sistem Informasi Geografis (SIG) dengan menganalisis kesesuaian lahan melalui teknik overlay, menghitung daya dukung lingkungan pada kawasan pemukiman, menganalisis indeks kepadatan bangunan menggunakan metode Normalized Difference Built-up Index (NDBI), dan mengekstraksi area padat dengan melapiskan data Floor Area Ratio (FAR). Berdasarkan hasil analisis kesesuaian, ditemukan adanya kawasan yang tidak sesuai sekitar 16,33% dari total luas kawasan TOD Dukuh Atas, terutama di bagian barat. Hasil perhitungan daya dukung lingkungan menunjukkan bahwa kawasan TOD Dukuh Atas masih dapat menampung 2,05 kali lipat dari jumlah penduduk saat ini. Untuk mengoptimalkannya kembali, dibuat alokasi area kepadatan hunian sesuai dengan FAR dalam Rencana Detail Tata Ruang Jakarta sehingga jumlah lantai maksimum dapat dicapai. Hasil perhitungan tersebut dapat menghasilkan prediksi kebutuhan hunian yang lebih detail dan konsisten dengan kondisi kawasan TOD di Dukuh Atas.

---

Jakarta, as a metropolitan city, has a complexity of urban problems, one of which is the shape of the city, which is spread out and results in people’s dependence on motorized vehicles. Transit-oriented development (TOD) areas are one alternative to solving these problems by increasing density and accessibility between destinations and integrating modes of public transportation. This article aims to predict the occupancy density that has not been optimized by vertical development to optimize the use of space in the Dukuh Atas TOD area through spatial analysis. This study uses quantitative analysis through the Geographic Information System (GIS) method by analyzing land suitability through overlay techniques, calculating environmental carrying capacity in residential areas, analyzing building density index using the Normalized Difference Built-up Index (NDBI) method, and extracting dense areas by superimposing on Floor Area Ratio (FAR) data. Based on the results of the conformity analysis, it was found that there were areas that were not suitable for approximately 16.33% of the total area of the Dukuh Atas TOD area, especially in the western part. The calculation of environmental carrying capacity results shows that the TOD area of Dukuh Atas can still accommodate 2.05 times the current population. To re-optimize it, an allocation of residential density area is generated following the FAR in Jakarta’s Detailed Spatial Plan so that the maximum number of floors can be achieved. The results of these calculations can produce predictions of residential needs that are more detailed and consistent with the conditions of the TOD area in Dukuh Atas."

"Sampai sekarang, mayoritas kegiatan ekonomi tersentralisasi di Jakarta dan salah satu masalah yang sedang diperbincangkan akibat hal tersebut adalah kurangnya keberadaan rumah yang jumlahnya sudah mulai disusul oleh permintaan. Salah satu opsi para pekerja yang memiliki okupasi di Jakarta adalah mencari tempat tinggal yang berada di sekitar Jakarta seperti kota Bogor. Seiring berjalannya perkembangan pembangunan, perumahan-perumahan mulai dibangun dalam pola konstruksi yang tidak terlalu memperhatikan keberlanjutan atau sustainability dari perumahan tersebut. Keberlanjutan atau sustainability adalah sebuah aspek yang harus mulai diperhatikan demi kelangsungan hidup yang lebih baik. Perumahan yang berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penghuni seperti dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Analisis terhadap faktor sukses, faktor kegagalan dan keberlanjutan dari sebuah perumahan di Bogor dapat menjadi penting untuk menjadi referensi untuk pembangunan-pembangunan perumahan tapak di Bogor, ataupun untuk Indonesia kedepannya. 

---

Currently, the majority of economic activities have been centralized in Jakarta, and one of the issues being discussed as a result is a lack of housing, the numbers of which have begun to be surpassed by demand. One option for workers with jobs in Jakarta is to find a place to live in the surrounding area, such as the city of Bogor. As development progresses, housing begins to be built in a construction pattern that does not prioritize the housing’s sustainability. Sustainability or sustainability is an aspect that must be considered in order to survive. Sustainable housing is expected to improve residents' economic, social, and environmental well-being. An analysis of success factors, failure factors and the sustainability of housing in Bogor can be important as a reference for landed housing developments in Bogor, or for Indonesia in the future. This research is done by spreading out questionnaires to the residents of Tamansari Cyber and its developer and also analyzing the houses’ sustainability based on the available sustainability standards. It is concluded that factors that are critical when it comes to developing a sustainable housing are related to the comfortability of the residents which covers the durability and security, affordable price, good accessibility to nearby facilities, healthy environmental quality, integrated design, good marketing, and good communication between parties involved in the development of the housing.  It is also concluded that the housing that are analyzed in this research mostly fulfill the criteria from the Indonesian standard, however the housing still does not apply any sustainable innovations which already applied in countries outside of Indonesia. "

"Tren pembangunan perumahan berkelanjutan yang diberi label green semakin naik dikalangan pengembang dan juga masyarakat. Salah satu manfaat yang diperoleh pengembang dengan menerapkan konsep green adalah sebagai pendorong terjadinya market driven yang lebih besar. Hal ini menjadi strategi baru developer untuk meraih profit. Tetapi hal ini tidak menjamin bahwa perumahan yang mereka bangun sudah memenuhi konsep pembangunan berkelanjutan maka dari itu penelitian ini dibuat untuk meneliti seberapa besar penerapan pembangunan berkelanjutan telah diterapkan. Dengan menggunakan sertifikasi world green building council dari negara Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Amerika didapatkan bahwa pada perumahan x hanya mendapatkan penilaian 34 untuk Greenship Indonesia, 21 untuk GBI Malaysia, 22.5 untuk Green Mark Singapura, dan 7.7 untuk LEED Amerika.

---

The development trend of sustainable housing that is labeled green getting up among developers and communities. One of the benefits obtained by applying the concept of green development is greater market driven. This has become a new strategy to achieve a profit for developer. But this does not guarantee that the housing they built has fulfilled the concept of sustainable development and therefore the study was made to examine how much the implementation of sustainable development has been applied. By using certification from World Green Building Council of state of Indonesia, Malaysia, Singapore, and USA found that in the Housing X only get ratings 34 for Greenship Indonesia, 21 for GBI Malaysia, 22.5 for Green Mark Singapore, and 7.7 for LEED USA."

"The author, George M. Woodwell, founder of the WHRC, was intimately involved in the design and construction of the Gilman Ordway Campus, which was completed in 2003 in collaboration with McDonough+Partners. He details the challenges they faced, some of which are familiar to everyone who tries to "build green": the vagaries of building codes, the whims of inspectors, the obstreperousness of subcontractors, the search for appropriate materials, and the surprises involved in turning an old house into a modern office building. Woodwell puts the building in a larger context, not only within the work of the Center and the tradition of Woods Hole, but in the global need to minimize our carbon emissions and overall environmental impact. Building a world that works requires rethinking how we design, reuse, and live in the built environment while preserving the functional integrity of the landscape."

"Perumahan dan permukiman yang tepat adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, tetapi saat ini, ada banyak warga tinggal di daerah yang kurang layak karena kemiskinan, urbanisasi, dan kurangnya tanah. Alternatif terbaik untuk memecahkan masalah ini adalah dengan membangun rumah susun dengan harga terjangkau bagi masyarakat miskin. Rumah susun ini diatur oleh undang-undang no. 16/1985. Saat ini, ada rumah susun mewah di Indonesia, yang juga dikenal sebagai "apartemen" dan "kondominium". Rumah susun mewah juga diatur oleh undang-undang nomor 16/1985 yang diarahkan untuk rumah susun sederhan, sehingga undang-undang ini tidak lagi cocok untuk rumah susun mewah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan untuk rumah susun mewah di Indonesia, dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif.Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengaturan rumah susun mewah di Indonesia belum diatur secara jelas di salah satu undang-undang dalam hukum Indonesia, yang menyebabkan banyak masalah, seperti tidak ada batasan yang jelas antara rumah susun sederhana dan rumah susun mewah, yang dapat digunakan oleh beberapa pihak untuk menggunakan hak yang bukan milik mereka untuk memperoleh keuntungan dan fasilitas. Akibatnya, pengembangan rumah susun tidak lagi mencapai sasaran yang tepat, dan pendapatan pemerintah dari pajak menjadi tidak optimal.

---

Proper housing and settlement are one of the basic needs of human, but nowdays, there are many citizens live in a vile area because of the poverty, urbanizations, and lack of land. The best alternative to solve this problem is by building flats with affordable price to the poor. These flats are regulated by law no. 16/1985. Nowdays, there are many luxurious flats in Indonesia, which also known as "apartments" and "condominiums". They also regulated by law no. 16/1985 which is directed for the low price flats, so this statute is no longer suitable for the luxurious flats. The purpose of this research is to find the regulation for the luxurious flats in Indonesia, by using a statute approach and a comparative approach.Results of this research proves that the regulation of luxurious flats in Indonesia has not regulated clearly in one of the statute in Indonesia law, which causes many problems, such as there are no clear limitation between flats and apartments/ condominiums, that can be used by some party to use rights which not belong to them. As result, the development of flats is no longer reach the right target, and the income of the government from tax is not optimal."

"Pembangunan rumah susun menjadi alternative solusi permasalahan perumah di Indonesia di tengah-tengah kebutuhan tempat tinggal yang semakin meningkat. Salah satu aspek penting dalam rumah susun adalah perolehannya yang saat ini dapat dilakukan saat fisik bangunan rumah susun tersebut belum terbangun (pre-project selling) Mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri PUPR No. 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah. Namun, berbagai kalangan menganggap aturan tersebut tidak adil bagi pengembang. Aturan yang dianggap tidak adil dalam aturan tersebut adalah antara lain (1) ketentuan mengenai pemasaran yang membebankan tanggung jawab penuh kepada pengembang terhadpa informasi yang disampaikan oleh agen pemsaran; (2) Pengembang wajib mengembalikan seluruh pembayaran dengan potongan 10% kepada konsumen. Dikarenakan aturan tersebut, kemudian timbul persoalan mengenai kesetaraan pengembang dan konsumen rumah susun dalam jual beli satuan rumah susun.

---

The development of Apartment across Indonesia has been an alternate solution amidst housing problems in Indonesia. One of the key aspects in Apartment subject is the provision of apartment which for the time being may be procured before the physical of apartment even exists (pre project selling). In consideration of the above complexities and development, the Government of Indonesia enacted Minister of General Construction and People Housing Regulation Number No. 11/PRT/M/2019. However, the promulgation has attracted critcicsm due to the provisin contained in the regulation doesnt reflect the equality or fairness for the developer. Some of the provision being criticized are (1) provision for developer to fully take responsibility for every marketing activity conducted by external marketing agen; (2) Developer shall return full payment with deduction of 10% in case of cancellation by consumer. Nothwithstanding the provision, questions are raised on the equality between developer and consumer in apartment transaction."

"Pada bulan September tahun 2016, Pemerintah mengeluarkan Permen ATR Nomor 29 Tahun 2016 yang mengatur tentang tata cara pemindahan hak atas tanah bagi hunian Orang Asing. Tesis ini membahas mengenai kesesuaian antara perbuatan hukum pemindahan Hak Milik dan Hak Guna Bangunan kepada Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 Permen ATR Nomor 29 Tahun 2016 dengan ketentuan yang diatur di dalam UUPA, legalitas Hak Pakai Atas Satuan Rumah Susun dalam Pasal 6 ayat 2 sebagai lembaga baru yang belum pernah ada, dan jalan keluar yang dapat ditempuh oleh PPAT terhadap perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah untuk tempat tinggal atau hunian sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam Tesis ini adalah yuridis normatif. Pasal 6 Permen ATR Nomor 29 Tahun 2016 tidak sesuai dengan ketentuan UUPA dan peraturan perundang-undangan lain di bidang agraria karena telah melanggar syarat materiil dalam perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah, legalitas Hak Pakai Atas Satuan Rumah Susun sebagai lembaga baru yang belum pernah ada bertentangan dengan konsep Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, jalan keluar bagi PPAT dalam melakukan pembuatan akta pemindahan hak tersebut adalah dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatannya. Terhadap Peraturan tersebut agar diajukan judicial review kepada Mahkamah Agung, PPAT harus lebih berhati-hati dan tetap mengedepankan peraturan perundang-undangan di bidang terkait dan peraturan jabatannya, Pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada perusahaan pengembang untuk mendirikan rumah susun di atas tanah Hak Pakai.

---

On September 2016, the Government issued the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Plan ATR Regulation Number 29 of 2016 which regulates the transfer of rights procedure by foreigner. This Thesis discusses the adjustment of the transfer of Ownership Rights and Rights to Build procedure by foreigner as regulated in Article 6 paragraph 1 to regulated provisions in The Basic Agrarian Law BAL , the legality of 'Rights to Use of a Unit of Rumah Susun' in Article 6 paragraph 2 as a new ownership concept that has never been existed, and solution shall be taken by Land Deed Officer as regulated in Article 6. The research method used in this Thesis is normative juridical. Whereas Article 6 is not in accordance with the provisions of BAL and other implemented and related agrarian legislations for violating the material provision in transfer of rights, the legality of 'Rights to Use of a Unit of Rumah Susun' as a new rumah susun ownership concept which has never been existed is illegitimate because it is contrary to the concept of the Ownership of a Unit of Rumah Susun, the solution for the Land Deed Officer is to keep referring to the related and implemented regulations of his position. A judicial review should be submitted to the Supreme Court, Land Deed officer should still put forward the regulations in related fields, Government should conduct socialization to property developer companies to build rumah susun on Rights to Use over States rsquo Land. "

"There is increasing attention to the need to preserve the global environment. This book summarizes research done in this area based on a number of important collaborative projects in Beijing, Shanghai and Shenzhen, China. It features case studies and recommendations for different approaches to environmentally responsive sustainable building."

"Inner courtyard merupakan salah satu strategi desain pasif dalam arsitektur tropis yang berkelanjutan. Hadirnya sebuah inner courtyard pada bangunan hunian di daerah urban dengan iklim tropis warm-humid menjadi ruang terbuka di tengah padatnya bangunan dengan keterbatasan lahan, untuk mencegah peningkatan suhu lingkungan. Inner courtyard dimanfaatkan sebagai ruang bagi pengudaraan pasif yang memanfaatkan kondisi iklim lingkungan, sehingga dapat meminimalisir konsumsi energi yang menghasilkan emisi karbon dan urban heat island. Skripsi ini akan membahas bagaimana inner courtyard dapat meregulasikan temperatur udara, kelembaban udara, serta aliran udara dalam menciptakan kenyamanan termal. Posisi sebuah inner courtyard dalam hunian berpengaruh penting dalam memberi akses masuknya aliran udara dari luar bangunan, dan menyesuaikan dengan orientasi bagunan untuk menciptakan shading terhadap cahaya matahari. Selain itu, geometri dari inner courtyard berupa bukaan pada area dinding dan atap, juga perbedaan elevasi memiliki dampak yang signifikan terhadap cross ventilation dan stack effect yang terjadi pada bangunan. Dengan menganalisis posisi dan geometri inner courtyard, penulis akan meninjau efek termal yang terjadi pada bangunan hunian dalam mencapai kenyamanan termal.

---

The inner courtyard is one of the passive design strategies in sustainable tropical architecture. Implementing an inner courtyard in residential buildings creates an open space, especially in tropical warm-humid urban areas where buildings are dense and space is limited. The inner courtyard acts as a space that supports passive cooling by taking advantage of environmental climatic conditions. Moreover, such cooling strategy is achieved with little to no energy consumption, which averts the increase in environmental temperature while maintaining the risks for carbon emissions and urban heat islands. This thesis aims to discuss how inner courtyards are utilized to regulate air temperature, air flow, and humidity in creating thermal comfort. The first subject of scrutiny is regarding the positioning. The positioning of an inner courtyard in a housing can be exploited to allow airflow from the outside to access the building. Additionally, by strategically considering and adjusting the position of the inner courtyard in relation to the building’s orientation, shading from direct sunlight can be provided. The second aspect this thesis aims to investigate is regarding the geometry. The geometry of the inner courtyard in the form of openings and leveling have a significant impact on cross ventilation and the stack effect that occurs in the building. By analyzing the position and geometry of the inner courtyard, the author will review the thermal effects that occur in the building in achieving thermal comfort."