Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Simpati dan dukungan publik terhadap gugatan Santi Warastuti terhadap UU 35 tahun 2009 untuk melegalkan ganja medis menjadikan BNN sebagai sasaran kemarahan publik dunia maya. Kemarahan netizen ini disebabkan sikap tegas BNN menolak wacana legalisasi medis  ini karena ganja masuk dalam golongan 1 UU narkotika.  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan isu legalisasi ganja medis melalui konsep collaborative governance para pemangku kepentingan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis naratif. Pengambilan data dilakukan dengan melalui analisis dokumen dan wawancara kepada Pakar Hukum Narkotika. Hasil penelitian ini menemukan pengelolaan isu legalisasi ganja medis belum mengaplikasikan konsep collaborative governance. Analisis penelitian menemukan, adanya ketimpangan kekuasaan antara pemangku kepentingan, tidak adanya kepemimpinan fasilitatif dan desain kelembagaan kolaborasi yang belum memasukkan aktor non-negara.

---

Public sympathy and support for Santi Warastuti's lawsuit against Law 35 of 2009 to legalize marijuana made BNN the target of cyber public anger. The anger of netizens is due to BNN's firm stance in rejecting this legalization discourse because marijuana is included in group 1 of the narcotics law.  This study aims to analyze the management of medical marijuana legalization issues through the concept of collaborative governance of stakeholders in Indonesia. This research uses a qualitative approach with narrative analysis. Data collection was carried out through document analysis and interviews with narcotics law experts. The results of this study found that the management of the issue of legalization of medical marijuana has not applied the concept of collaborative governance.  The research analysis found that there are power imbalances between stakeholders, the absence of facilitative leadership and collaborative institutional design that has not included non-state actors. "

"Tesis ini menganalis proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi collaborative governance dalam pengembangan Malapari sebagai alternatif bioenergi. Penelitian ini menggunakan paradigma post positivism dengan jenis penelitian kualitatif-deskriptif. Temuan penelitian ini menunjukkan proses kolaborasi dalam pengembangan Malapari sebagai alternatif bioenergi berupa keterlibatan berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas aksi bersama. Proses kolaborasi tersebut dipengaruhi oleh konteks sistem di mana terdapat kondisi sumber daya, landasan hukum kolaborasi, tingkat konflik dan kepercayaan, sosial ekonomi dan Kesehatan, kegagalan sebelumnya, dinamika politik antar aktor, serta keterhubungan jaringan antar aktor. Inisatif kepemimpinan, insentif konsekuensional, saling ketergantungan dan ketidakpastian juga turut mempengaruhi kolaborasi. Tata Kelola kolaboratif pengembangan Malapari sebagai alternatif bioenergi sudah berjalan namun diperlukan pengaturan procedural serta peningkatan inisiatif kepemimpinan agar proses kolaborasi berjalan optimal.

---

This thesis analyzes the processes and factors that influence collaborative governance in the development of Malapari as an alternative to bioenergy. This study uses the paradigm of post positivism with the type of qualitative-descriptive research. The findings of this study show the process of collaboration in the development of Malapari as an alternative to bioenergy in the form of principled involvement, mutual motivation, and Joint Action capacity. The collaboration process is influenced by the context of the system in which there are resource conditions, the legal basis of collaboration, the level of conflict and trust, socio-economic and Health, previous failures, political dynamics between actors, and network connectivity between actors. Leadership initiatives, consequential incentives, interdependence and uncertainty also influence collaboration. Collaborative governance the development of Malapari as an alternative to bioenergy is already underway, but procedural arrangements and increased leadership initiatives are needed so that the collaboration process runs optimally."

"Dalam rezim SDGs, pendekatan yang ditujukan untuk memberantas kemiskinan adalah collaborative partnership. Diskursus ini mengemuka karena kemiskinan merupakan isu multisektoral yang dinamis dan kompleks. Pemetaan solusinya pun merujuk pada pelibatan berbagai jenjang organisasi, multidispilin, dan lintas yurisdiksi. Penelitian ini akan meninjau penerapan dan hal yang berpengaruh pada tata kelola kolaboratif dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pinrang dengan menggunakan pendekatan postpositivism. Selain itu, semangat reformasi birokrasi dan inovasi sektor publik juga merupakan cerminan dari penerapan tata kelola kolaboratif pada level pemerintahan lokal, khususnya di Kabupaten Pinrang. Pada 2016, sebagai momentum reformasi birokrasi, Pemerintah Pinrang membentuk OPD yang concern dalam menanggulangi kemiskinan melalui kerangka kolaboratif antar jenjang pemerintahan dan pihak non pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan trust dan mutual understanding mengalami stunting kolaborasi sehingga kinerja kolaborasi tidak mampu mengentaskan kemiskinan di angka 6 persen pada tahun 2018.

---

in SDGs regime, collaborative partnership used to reduce poverty. The rise of collaborative governance discourse is just because an involvement of the multiple stakeholders in multiple organizations across multiple jurisdictions who has its own understanding of the problem and solution differently. In this paper, we examine the implementation of collaborative governance and its affected in Pinrangs poverty alleviation by using postpositivism approach. Since 2016, local government initiated The Poverty Reduction Department (Bagian Penanggulangan Kemiskinan) as a special board for eradicating poverty by an integrative framework for collaborative governance. This board intended to assist on the Regional Poverty Alleviation Coordination Team (TKPKD), to integrate a number of poverty alleviation programme, and also to merge the database differences between The Central Statistics Agency (BPS) and TKPKD. However, while BPK has an important role to play, there are many conditions and settings that bother for driving progressively cyclical or iterative interactions between multiple stakeholders. In addition, the Pinrang poverty rate was increased in 2016 period. BPS announced that the number of people living below the poverty line was 256.054 in 2017 or 8,5 percent of the total population. This study argues that a lack of trust and mutual understanding shape the prospects for and challenges of initiating and sustaining collaborative governance in Pinrangs poverty alleviation programme.

"

"Tulisan ini membahas mengenai proses politik dari strategi gerakan sosial ibu pejuang anak Cerebral Palsy (CP) dalam mengadvokasikan legalisasi ganja medis. Desakan legalisasi ganja medis kembali muncul di Indonesia ketika tiga ibu dari anak-anak CP mengajukan gugatan materi Undang-Undang (UU) Narkotika ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan menggunakan metode wawancara mendalam dan studi literatur, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis strategi, peluang, dan hambatan gerakan dalam mendorong legalisasi ganja medis. Peneliti menggunakan kerangka teori persepsi peluang (perceived opportunity) dan penundaan struktural (abeyance structure) dalam mengkaji kasus gerakan ibu-ibu tersebut. Peneliti memerhatikan konsekuensi penundaan aktivisme dalam memengaruhi wacana ganja medis pada RUU Narkotika. Temuan menunjukkan bahwa dalam menanggapi resistensi pemerintah, gerakan ibu kemudian mengadopsi pendekatan yang tidak terlalu tampil ke ranah publik. Meski ibu-ibu tetap mempertahankan identitas dan nilai gerakan dengan melakukan aktivisme di ranah akar rumput sembari merawat sang anak, keputusan ini telah mengurangi pengaruh tuntutan terhadap kebijakan. Peneliti menganalisis dari keterkaitan persepsi peluang dengan penundaan aktivisme.

---

This article aims to explain the political process of the social movement’s strategy of mothers of children with Cerebral Palsy (CP) in advocating medical marijuana legalization. Demands for medical marijuana in Indonesia reemerged when three mothers of children with CP proposed a judicial review of the narcotics law to the constitutional court (MK). Through in-depth interviews and a literature review, this article analyses the strategy, political opportunity, and constraints of the mothers’ movement in fighting for medical marijuana. Using the theoretical framework of the perceived opportunity and abeyance structure in examining the mothers’ movement study case. I also pay attention to the cost of movement abeyance on the drug reform bill. The findings highlight that the mothers’ movement adopted less visible public approaches partly in response to the government’s resistance. Thus, this may have allowed each mother to maintain their identity and values through grassroots-area activism while taking care of their children; this decision has minimized the influence of demand on the policy. I argue that this finding is an analysis result of the interaction of perceived opportunities and mothers’ movement abeyance."

"

Lingkungan strategi perpajakan yang sangat dinamis membutuh tata kelola kolaboratif dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah, dimana institusi pajak tidak bisa bekerja sendiri. Selain itu, melihat penggunaan pajak yang saling interdepensi antara setiap lembaga pemerintah membuat sinergi dari setiap institusi menjadi sebuah keharusan. Selama rentan tahun 2014 hingga 2016, realisasi penerimaan pajak daerah DKI Jakarta tidak pernah mencapai target yang telah ditentukan. Melihat dari keadaan ini Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta selaku kanal penerimaan pajak melakukan inovasi dengan menyusun empat program prioritas unggulan BPRD DKI Jakarta dimana program ini memiliki tujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Dalam menjalankan empat program unggulan ini BPRD DKI Jakarta melakukan kolaborasi dengan berbagai instansi baik pemerintah maupun non pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivisme yang pengumpulan datanya menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam serta studi dokumentasi. Penelitian ini menunjukan bahwa BPRD DKI Jakarta sebagai lembaga/institusi yang memimpin jalannya tata kelola kolaboratif dinilai kurang proaktif serta percaya diri dalam menjalankan kebijakannya. Selain itu, dalam dimensi system context terjadi hambatan pada elemen level of conflics/trust dimana kolaborasi yang dibangun BPRD DKI Jakarta dengan salah satu aktor didasari oleh unsur politik bukan kebutuhan.

 

---

The tax strategy environment that is very dynamic requires collaborative governance in order to optimize local tax revenues, where tax institutions cannot work alone. In addition, seeing the use of interdependent taxation between each government institution makes the synergy of each institution a must. During the vulnerable years of 2014 to 2016, the realization of DKI Jakarta regional tax revenues never reached the specified target. Seeing from this situation, the DKI Jakarta Regional Tax and Retribution Agency, Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) as a channel for tax revenue innovates by compiling four priority programs of the DKI Jakarta BPRD where the program has the aim of optimizing tax revenues. In carrying out these four excellent programs, the DKI Jakarta BPRD collaborates with various government and non-government agencies. This study uses a post-positivism approach in which data collection uses qualitative methods with in-depth data collection techniques and documentation studies. This research shows that the DKI Jakarta BPRD as an institution that leads the way of collaborative governance is considered to be less proactive and confident in carrying out its policies. In addition, in the context of the system context there are obstacles to the level of conflics / trust element where the collaboration built by the DKI Jakarta BPRD with one of the actors is based on political elements rather than needs.

 

"

"Konektivitas broadband mendukung upaya nasional untuk mengembangkan ekonomi pengetahuan, mendorong transformasi digital dalam layanan pemerintah dan transisi digital di semua sektor, memperluas peluang bagi perusahaan, dan memberikan nilai yang lebih besar bagi warga dan konsumen. Untuk memenuhi upaya konektivitas broadband serta peningkatan kebutuhan data, salah cara yang dapat dilakukan yaitu melalui peningkatan penetrasi fixed broadband. Rendahnya penetrasi jaringan kabel serat optik mengakibatkan belum terjangkaunya layanan fixed broadband berbasis serat optik hingga keseluruh kecamatan. Yogyakarta merupakan salah satu kota yang mempunyai jaringan fixed broadband yang rendah, mengingat bahwa Yogyakarta merupakan kota pelajar, kota budaya, dan kota wisata merupakan urgensi pemerintah untuk melakukan penetrasi fixed broadband di kota tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan tata kelola kolaboratif dalam upaya penetrasi jaringan bergerak tetap (fixed broadband) di Yogyakarta. Teori yang digunakan adalah teori collaborative governance dari Anshell dan Gash (2007) serta Deseve (2007).

---

Broadband connectivity supports national efforts to develop the knowledge economy, drive digital transformation in government services and digital transition across all sectors, expand opportunities for enterprises, and deliver greater value to citizens and consumers. To meet broadband connectivity efforts as well as increasing data needs, one way that can be done is through increasing fixed broadband penetration. The low penetration of the fiber optic cable network has resulted in the inaccessibility of fiber optic-based fixed broadband services to all districts. Yogyakarta is one of the cities that has a low fixed broadband network, considering that Yogyakarta is a student city, a cultural city, and a tourist city, it is the government's urgency to penetrate fixed broadband in the city. This study aims to analyze the application of collaborative governance in an effort to penetrate fixed broadband networks in Yogyakarta. The theory used is the collaborative governance theory from Anshell and Gash (2007) and Deseve (2007). Research using the approach postpositivist with qualitative methods. Data collection techniques were carried out through literature studies and in-depth interviews with informants who played a role in collaborative practice. The results of the study indicate that there has been good collaboration between stakeholders and the community and has fulfilled the collaborative governance theory of Anshell and Gash (2007) and Deseve (2007)."

"Tesis ini membahas mengenai Tata Kelola Kolaboratif Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Anorganik Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok. Untuk dapat menjelaskan hal tersebut, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam untuk mengetahui ukuran keberhasilan dan faktor-faktor yang menghambat pada Tata Kelola Kolaboratif kegiatan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tata Kelola Kolaboratif kurang berhasil dikarenakan pelaksanaannya masih sekadar formalitas dan komitmen yang semakin berkurang dari masing-masing pihak yang berkompeten. Faktorfaktor yang menghambat adalah budaya, institusi dan politik. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis Tata Kelola Kolaboratif atau kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah Anorganik di Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

---

This Thesis is mainly discussed about ?Tata Kelola Kolaboratif? or Collaborative Governance in the Policy Implementation of Anorganic Waste Management at the District of Pancoran Mas Depok. To explain more about it, the research uses qualitative approach with data collection through the literature study and in-depth interviews to know the indication and factors which obstruct the Collaborative Governance during the activities.

The research indicate that Collaborative Governance does not perform effectively because the implementation itself is sometimes too formal and the commitment among stakeholders is reducing gradually. Factors which obstruct the collaboration are internal culture, institution and politics.

This research aims to analyze Collaborative Governance between government and societies in the policy implementation of anorganic waste management at the District of Pancoran Mas Depok."

"Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul menghadapi berbagai permasalahan dalam pengembangan geowisata di Geopark Gunung Sewu yang menunjukkan adanya keterbatasan sumber daya pemerintah daerah, sehingga mendorong Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul membangun tata kelola kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan. Menggunakan pendekatan postpositivism dan metode kualitatif, penelitian ini menjawab bagaimana proses tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan pariwisata Geopark Gunung Sewu di Kabupaten Gunungkidul dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses tata kelola kolaboratif telah terbangun antara Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Desa setempat, Kelompok Masyarakat Pengelola Geosite, dan Perguruan Tinggi karena adanya kepercayaan dan kesetaraan pemahaman tentang konsep pengembangan geopark, komitmen yang ditunjukkan dengan keterlibatan dalam proses kolaborasi, serta hasil yang sudah dirasakan oleh pemangku kepentingan, sedangkan dialog menjadi media untuk membangun kepercayaan, pemahaman, komitmen, dan mencapai hasil antara. Keterlibatan swasta dalam proses tata kelola kolaboratif masih terbatas, belum terbangun secara luas, dan kerja sama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Pacitan dan Dinas Pariwisata Kabupaten Wonogiri belum direalisasikan. Faktor ketokohan dan keberadaan pemimpin organis ditingkat kelompok masyarakat menentukan jalannya proses tata kelola kolaboratif. Penelitian juga menemukan bahwa budaya masyarakat Gunungkidul dan teknologi komunikasi menjadi faktor yang mempengaruhi proses tata kelola kolaboratif. Inklusifitas forum sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi proses tata kelola kolaboratif diupayakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul dengan menginisiasi pembentukan PHRI dan HPI Cabang Gunungkidul, serta Forum Promosi Pariwisata Daerah yang diikuti oleh lintas pelaku. Kelembagaan Badan Pengelola Geopark Gunung Sewu yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 171 Tahun 2017 belum efektif mendorong tata kelola kolaboratif antara tiga kabupaten, karena tidak memiliki instrumen untuk menyatukan komitmen.

---

The Gunungkidul Regent`s Tourism Office has been dealing with various problems in geo tourism management of Geopark Gunung Sewu, mainly caused by the local government`s limited resources, which in turn prompting the government to establish solid collaboration with relevant stakeholders. The study adopts a postpositivism approach using qualitative methods and will address the issue on a collaboration process of tourism management and other factors affecting it in Geopark Gunung Sewu in the Gunungkidul Regency. The result reveal that collaborative governance processes has been established between the Gunungkidul Regent`s Tourism Office, the local Village Government, the Geosite Management Community Group, and the College Academics, because they shared the mutual beliefs and understanding of geopark development concepts, demonstrated their commitment by fully involved in the collaborative process, and acknowledged the results, while using dialogue as a medium to build trust, understanding, commitment, and achieve intermediate outcomes. Private involvement in collaborative governance processes is still limited, not yet widely established, and cooperation with the Pacitan Regent`s Tourism Office and Wonogiri Regent`s Tourism Office has not been realized. The leadership factor and the presence of organic leaders at the community level determined the process of collaborative governance. The study also found out that the community culture of Gunungkidul and communication technology has become a factor affecting collaborative governance process. The inclusiveness of the forum as one of the factors influencing the collaborative governance process was endeavored by the Gunungkidul Regent`s Tourism Office through the initiation of the formation of PHRI and HPI Branch of Gunungkidul, as well as the Tourism Promotion Forum of the Region joined by cross stakeholders. The establishment of Geopark Management Board of Gunung Sewu, which was formed by the Decision of Bupati of Gunungkidul Number 171 of 2017, has not been effective in promoting collaborative governance between the three regents, as it has no instruments to unite the commitments. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan tata kelola kolaboratif dalam pengembangan desa wisata di Desa Nyambu, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Pengembangan Desa Wisata di Desa Nyambu dilaksanakan pada tahun 2015 atas inisiatif pemerintah Desa Nyambu bersama PT Langgeng Kreasi Jayaprima dan akan dilaksanakan kembali pada tahun 2023. Teori yang digunakan adalah collaborative governance regime (CGR) yang dikemukakan oleh Emerson & Nabatchi (2015) dengan 3 dimensi dan 13 sub-dimensi (kriteria). Pendekatan pada penelitian ini adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam kepada 6 aktor kolaborasi dan studi kepustakaan. Berdasarkan analisis yang dilakukan dari ketiga belas kriteria tersebut, pengembangan Desa Wisata di Desa Nyambu sudah memenuhi 10 kriteria tata kelola kolaboratif yang ada. Selain itu, terdapat 3 kriteria yang masih harus dimaksimalkan ke depannya, antara lain (1) resource condition; (6) level of conflict and trust; (7) serta leadership. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa belum maksimalnya ketiga kriteria tersebut akan berpengaruh pada pelaksanaan program revitalisasi Desa Wisata di Desa Nyambu yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2023.

---

This research aims to examine and analyze the implementation of collaborative governance in developing ecotourism villages in Nyambu Village, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali. The development of the ecotourism village in Nyambu Village was carried out in 2015 through the initiative of the Nyambu government with PT Langgeng Kreasi Jayaprima and will be implemented again in 2023.The theory that used is collaborative governance regime (CGR) by Emerson & Nabatchi (2015) with 3 dimensions and 13 sub-dimensions (indicators). The approach to this research is post-positivist with in-depth interview data collection techniques to 6 stakeholders and literature study. Based on the analysis, from these thirteen criteria, the development of the ecotourism village in Nyambu Village has met the 10 existing collaborative governance indicators. Apart from that, there are 3 indicators that still need to be maximized in the future, including (1) resource condition; (6) level of conflict and trust; (7) as well as leadership. From this research, it can be concluded that the failure of these three criteria will affect the implementation of the Tourism Village revitalization program in Nyambu Village which will be implemented at the end of 2023."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tata kelola kolaboratif pada pelaksanaan program NTB Zero Waste. Program NTB Zero Waste merupakan salah satu program unggulan Pemprov NTB yang memiliki tujuan untuk mewujudkan NTB sebagai daerah yang bebas sampah pada tahun 2023. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah collaborative givernance regime (CGR) oleh Emerson & Nabatchi (2015). Pendekatan penelitian ini adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam ke 10 narasumber dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi berdasarkan teori CGR, hanya terdapat 6 sub-dimensi dari 13 sub-dimensi yang terpenuhi yakni; (3) kegagalan sebelumnya untuk mengatasi masalah; (6) tingkat konflik dan kepercayaan; (7) kepemimpinan; (8) konsekuensi dari insentif; (9) saling ketergantungan; dan (11) keterlibatan prinsip. Terdapat 7 kriteria yang belum terpenuhi yakni seperti 4 kriteria (1) kondisi sumber daya; (2) kebijakan dan kerangka hukum; (4) dinamika politik/hubungan kekuasaan; (5) keterhubungan jaringan; yang terdapat dalam dimensi system context. Selain itu, pada dimensi drivers terdapat 1 kriteria yang belum terpenuhi yakni (10) ketidakpastian. Kemudian, pada dimensi collaborative dynamics, kriteria yang belum terpenuhi yakni (12) motivasi bersama, dan (13) kapasitas dalam melakukan aksi bersama. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi dalam proses pengelolaan sampah regional pada program NTB Zero Waste di Kota Mataram belum memenuhi tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah.

---

This study aims to describe collaborative governance in the implementation of the Zero Waste program. The NTB Zero Waste program is one of the flagship programs of the NTB Provincial Government which has the goal of realizing NTB as a waste-free area by 2023. The theory used in this research is the collaborative givernance regime (CGR) by Emerson & Nabatchi (2015). This research approach is post-positivist with in-depth interview data collection techniques with 10 informants and literature study. The results showed that the collaboration process based on the CGR theory, there were only 6 sub-dimensions of the 13 sub-dimensions that were fulfilled, namely; (3) prior failure to address the issues; (6) level of conflict and trust; (7) leadership; (8) consequences incentives; (9) interdependence; and (11) principle engagement. There are 7 criteria that have not been met, such as 4 criteria (1) condition of resources; (2) policy and legal framework; (4) political dynamics/power relations; (5) network connectivity; contained in the system context dimension. In addition, in the drivers dimension there is 1 criterion that has not been met, namely (10) uncertainty. Then, in the collaborative dynamics dimension, the criteria that have not been met are (12) shared motivation, and (13) capacity for joint action. Based on this, the conclusion is that collaboration in the regional waste management process at NTB Zero Waste in Mataram City has not fulfilled collaborative governance in waste management."