Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelayanan kesehatan orang terduga TB merupakan salah satu standar pelayanan minimal (SPM) bidang Kesehatan yang harus dipenuhi oleh pemerintah Kab/Kota. Puskesmas merupakan unit terdepan dalam pencapaian target kinerja SPM bidang Kesehatan. Capaian SPM TB di kota Depok tahun 2021 baru mencapai 36,17 % dan menjadi capaian terendah kedua dari 12 SPM bidang Kesehatan Kota Depok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam aspek struktur, aspek proses peningkatan mutu dan kinerja  dengan pendekatan PDSA (Plan-do-study-act) serta output dalam upaya peningkatan capaian pelayanan kesehatan orang terduga TB di Puskesmas Kota Depok Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan desain studi kasus melalui wawancara mendalam kepada 31 informan, observasi lapangan dan telusur dokumen. Hasil penelitian, belum semua Puskesmas menetapkan Tim TB Dots, kurangnya tenaga yang terlatih,sarana-prasarana belum semua  sesuai standar, bahan-obat belum memadai, penggunaan teknologi informasi belum optimal, komitmen pimpinan dan staf masih kurang. Pada faktor proses, kegiatan upaya peningkatan capaian SPM TB pada tahapan study belum semua Puskesmas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM TB.Pada output; terjadi peningkatan capaian  pelayanan orang terduga TB pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021, namun belum semua Puskesmas dapat mencapai target  SPM TB yang ditetapkan.  Kesimpulan: faktor struktur dan proses peningkatan mutu dan kinerja yang dilakukan berpengaruh terhadap keberhasilan dalam pencapaian SPM TB di Puskesmas.

---

The health service for people suspected of having TB is one of the minimum service standards (MSS) in the health sector that must be met by the district/city government. The Public Health Center is the leading unit in achieving the MSS performance targets in the health sector. TB MSS achievement in Depok city in 2021 only reached 36.17% and became the second lowest achievement of the 12 MSS in Depok City Health. The aim of this study was to analyze in depth aspects of the structure, aspects of the quality and performance improvement process using the PDSA (Plan-do-study-act) approach as well as outputs in an effort to increase the achievement of health services for people suspected of having TB at the Depok City Health Center in 2022. This research used a qualitative approach using a case study design through in-depth interviews with 31 informants, field observations and document searches. The results of the study, not all Public Health Centers have established TB Dots Teams, lack of trained personnel, not all facilities are up to standard, medicinal materials are not adequate, use of information technology is not optimal, leadership and staff commitment is still lacking. In terms of process factors, not all Public Health Centers have conducted monitoring and evaluation of TB MSS achievements at the study stage. On output; there has been an increase in the achievement of services for people suspected of having TB in 2022 compared to 2021, but not all Public Health Centers have reached the set TB MSS target. Conclusion: structural factors and quality and performance improvement processes carried out influence success in achieving TB MSS at the Public Health Centers."

"Penelitian kuantitatif dengan desain potong lintang (Cross Sectional) akan meneliti capaian program pelayanan kesehatan pada orang berisiko terkena HIV dengan pendekatan Malcolm Baldrige di Puskesmas Kota Depok. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui capaian Program pelayanan kesehatan pada orang berisiko terkena HIV dengan pendekatan Malcolm Baldrige. Populasi penelitian ini adalah seluruh Puskesmas di Kota Depok yang berjumlah 38 Puskesmas. Instrumen penelitian menggunakan kuisioner dan wawancara yang dibuat berdasarkan rujukan baku dari kriteria Malcolm Baldrige yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh peneliti terdahulu dan disesuaikan dengan tujuan penelitian. Variabel Independen ada 6 yaitu Kepemimpinan, perencanaan strategis, focus pada pelanggan, pengukuran analisis dan manajemen pengetahuan, focus pada sumber daya manusia dan manajemen proses sedangkan variabel dependen adalah capaian Standar pelayanan minimal pada pelayanan kesehatan orang berisiko terkena HIV. Analisis data menggunakan analisis data univariat melihat frekwensi distribusi hasil capaian, analisis data bivariat melihat hubungan antara 6 (enam) kriteria Malcolm Baldrige dengan hasil capaian Standar pelayanan minimal Program Pelayanan Kesehatan pada orang berisiko terkena HIV di Puskesmas Kota Depok dan analisis multivariat untuk mencari factor paling dominan mempengaruhi capaian standar pelayanan minimal HIV. Hasil penelitian Univariat mayoritas masuk kategori kurang kepemimpinan (53,07%), perencanaan strategis (46,21%) focus pada pelanggan (43,84%), pengukuran, analisis dan manajemen pengetahuan (44,21%), sumber daya manusia (47,85%) dan manajemen proses (47,49%) sedangkan hasil capaian Standar pelayanan minimal pada orang berisiko terkena HIV (69,86%) masuk kategori cukup. Pada analisis bivariat semua variabel independent memiliki hubungan yang kuat dan positif terhadap variabel dependen. Pada analisis multivariat ada korelasi yang kuat antara capaian SPM HIV (Y) dengan variabel kepemimpinan dan focus pada pelanggan (R=0,749) dan memiliki R Square 0,561 dimana variabel yang paling dominan adalah Focus pada Pelanggan (48,5%)

---

Quantitative research with a cross-sectional design (Cross Sectional) will examine the achievements of health service programs for people at risk of getting HIV using the Malcolm Baldrige approach at the Depok City Health Center. The purpose of this study was to determine the performance of the health service program for people at risk of getting HIV using the Malcolm Baldrige approach. The population of this study were all Community Health Centers in Depok City, totaling 38 Health Centers. The research instrument used questionnaires and interviews which were made based on standard references from Malcolm Baldrige's criteria which had been translated into Indonesian by previous researchers and adapted to the research objectives. There are 6 independent variables, namely leadership, strategic planning, focus on customers, measurement analysis and knowledge management, focus on workforce and process management, while the dependent variable is achievement of minimum service standards in health services for people at risk of getting HIV. Data analysis used univariate data analysis to look at the frequency distribution of performance results, bivariate data analysis looked at the relationship between 6 (six) Malcolm Baldrige criteria and the achievement results of the minimum service standard for the Health Service Program for people at risk of getting HIV at the Depok City Health Center and multivariate analysis to find the most common factor Dominantly affect the achievement of minimum HIV service standards. The majority of Univariate research results fall into the category of lacking leadership (53.07%), strategic planning (46.21%) focus on customers (43.84%), measurement, analysis and knowledge management (44.21%), workforce (47.85%) and process management (47.49%) while the results of the minimum service standards for people at risk of getting HIV (69.86%) are in the sufficient category. In the bivariate analysis all independent variables have a strong and positive relationship to the dependent variable. In the multivariate analysis there is a strong correlation between HIV MSS achievement and leadership and customer focus variables (R=0,749) and R square =0,561 where the most dominant variable is Customer Focus (48.5%)."

"Tesis ini membahas mengenai kinerja Puskesmas dan peningkatan kinerja Puskesmas dalam pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan di Kota Depok tahun 2018. Tesis ini menggunakan teori sistem dimana peneliti mendeskripsikan faktor input Puskesmas, factor proses puskesmas berupa penyelenggaraan pelayanan puskesmas dan output Puskesmas yaitu Kinerja Puskesmas berdasarkan 12 indikator SPM. Meode penelitian yang digunakan adalah penelitian mixed methods, yaitu penelitian kuantitatif dari univariate hingga multivariate dengan menggunakan data sekunder. Metode kualitatif menggunakan wawanara mendalam dan diskusi terarah. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kinerja Puskesmas terhadap pencapaian SPM sangat rendah, fackor yang berpengaruh terhadap kinerja Puskesmas adalah factor bangunan, alat kesehatan dan BMHP serta factor ketenagaan. Hasil uji regresi logistik menunjukan faktor yang paling berpengaruh adalah faktor ketenagaan.

---

This thesis discusses the performance and efforts to improve the performance of Puskesmas in achieving minimum service standards in the health sector in Depok City. This thesis uses a system theory where the researcher describes the input factor, the process factor in the form of puskesmas service delivery and the output factor, namely the Health Center Performance based on 12 SPM indicators. The research method used is mixed methods research, which is quantitative research from univariate to multivariate using secondary data. Qualitative methods use in-depth interviews, focused discussions and document review. The results of the study showed that the performance of the Puskesmas towards achieving SPM was very low, the factors that affected the performance of the Puskesmas were building factors, medical devices and BMHP as well as workforce factors. The results of the logistic regression test show that the most influential factor is the workforce factor."

"Kesehatan adalah hak yang sangat mendasar bagi manusia, untuk itu negara harus hadir dalam pemenuhannya. Dalam era otonomi daerah, Standar Pelayanan Minimal SPM bidang kesehatan menjadi jaminan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan jenis dan mutu pelayanan dasar yang sama. Salah satu jenis layanan dasar adalah SPM bidang kesehatan pada usia produktif SPM BKUP. Jenis layanan dasar ini bernilai strategis bagi kinerja Pemerintah Daerah, karena berdasarkan BPS 2017 komposisi penduduk usia produktif menempati proporsi 60-70 dari seluruh jumlah penduduk dan nilai strategis bagi pengendalian Penyakit Tidak Menular PTM karena bentuk skrining. Analisis kesiapan ditujukan untuk melihat seberapa besar jarak antara kondisi ideal dengan kenyataan yang sebenarnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik WM, FGD dan telaah dokumen terkait. Hasil penelitian didapatkan 10 dari 13 indikator kesiapan implementasi, belum lengkap dimiliki Kota Depok, meliputi konseling faktor risiko PTM, Pelatihan teknis petugas skrining dan surveilans berbasis web, pelayanan terpadu PTM, pencatatan pelaporan, monitoring evaluasi, komunikasi, sikap pelaksana, ketersediaan SDM, fasilitas dan dana. Sementara 3 indikator yang belum sama sekali dimiliki yaitu insentif bagi pelaksana yang mencapai target, SOP pelaksanaan SPM BKUP dan Tim penanggung jawab penyelenggaraan SPM BKUP. Kesimpulan didapatkan bahwa Kota Depok memiliki kesiapan yang minimal dalam rangka implementasi SPM BKUP.

---

Health is a fundamental right for human being, in its fulfillment, the state must be present to provide health services for all citizens. In the era of regional autonomy, Minimum Service Standards MSS in the field of health becomes the guarantee of health service delivery with the same type and quality of basic services. One type of basic service is the SPM field of health at the productive age MSSPA. This type of basic service is of strategic importance to the performance of the regional government, since based on BPS 2017 the composition of the productive age population occupies a proportion of 60 70 of the total population and the strategic value for the control of Non Communicable Diseases NCD due to the form of screening. Preparation analysis is intended to see how much distance between ideal conditions and actual reality. This research uses qualitative method with indeep interview technique, FGD and study related documents.

The results of the study were 10 out of 13 indicators of implementation readiness, not yet fully owned by Depok City, including NCD risk factor counseling, technical training of screening officers and web based surveillance, NCD integrated service, reporting recording, evaluation monitoring, communication, dispotition, human resources availability, facilities and funds. While 3 indicators that have not yet been owned are incentives for implementers who achieve the target, SOP implementation MSSPA and the team responsible for the implementation of MSSPA. The conclusion found that Depok City has minimal preparedness in order to implement MSSPA."

"Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan kesehatan pada usia produktif merupakan hak dasar penduduk usia 15-59 tahun untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah kab/kota. Dengan status akreditasi puskesmas yang sudah diraih dan manajemen puskesmas yang sudah diterapkan, capaian SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif di Kota Cirebon masih rendah. Tujuan penelitian untuk mengetahui efek status akreditasi dan manajemen puskesmas terhadap capaian SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif puskesmas di Kota Cirebon. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian crossectional. Populasi penelitian adalah seluruh puskesmas di Kota Cirebon. Sampel penelitian adalah 22 puskesmas (total sampling). Analisis statistik menggunakan uji annova one way, uji korelasi dan uji regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan status akreditasi puskesmas tidak berefek terhadap capaian SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif, sedangkan semua aspek manajemen puskesmas berkorelasi cukup kuat dan kuat kecuali fokus pelanggan yang berkorelasi lemah/tidak berkorelasi. Diperlukan penerapan manajemen puskesmas yang berkualitas dan dukungan dinas kesehatan agar SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif dapat tercapai.  

---

Minimum Service Standards (SPM) for health services at productive age are the basic rights of the population aged 15-59 years to obtain health services according to the standards that must be met by the district/city regional government. With the accreditation status of the public health center that has been achieved and the management of the public health center that has been implemented, the achievement of SPM for health services at productive age in Cirebon City is still low. The aim of the study was to determine the effect of the accreditation status and management of the public health center on the achievement of the MSS for health services at the productive age of the public health center in Cirebon City. This type of research is quantitative research with a cross-sectional research design. The research population was all health centers in Cirebon City. The research sample was 22 health centers (total sampling). Statistical analysis using one-way annova test, correlation test and simple linear regression test. The results showed that the accreditation status of the public health center had no effect on the achievement of SPM for health services at productive age, while all aspects of public health center management had a fairly strong and strong correlation except for customer focus which had a weak correlation/no correlation. It is necessary to implement quality health center management and the support of the health office so that the SPM for health services at productive age can be achieved."

"Mutu pelayanan kesehatan sangat berdampak terhadap seluruh upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Indikator Nasional Mutu (INM) merupakan standar yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan implementasi mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk Puskesmas. Berdasarkan laporan INM Puskesmas oleh Dinas Kesehatan Kota Depok tahun 2022 diketahui bahwa rata-rata capaian INM Puskesmas masih fluktuatif dan belum konsistem melaporkan setiap bulannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis capaian Indikator Nasional Mutu (INM) di Puskesmas Kemiri Muka dan Puskesmas Ratu Jaya tahun 2022. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian INM di Puskesmas Kemiri Muka dan Puskesmas Ratu Jaya pada tahun 2022 belum sepenuhnya sesuai dan menggambarkan kondisi sebenarnya yang ditinjau dari pendekatan sistem input, proses, dan output. Saran yang dapat diberikan yaitu mengajukan usulan pengadaan sarana dan prasarana, melakukan monitoring dan evaluasi perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan, menetapkan sanksi dan reward untuk hasil capaian INM, serta proaktif mempelajari pelaksanaan pengukuran dan pelaporan INM.

---

The quality of health service greatly impacts all health service efforts carried out by healthcare facilities. The National Quality Indicator (INM) is a standard used to evaluate the achievement of quality implementation in healthcare facilities, including public health centers (Puskesmas). Based on the INM Puskesmas report by the Depok City Health Office in 2022, it is known that the average achievement of INM Puskesmas is still fluctuating and has not been consistently reported every month. This study aims to analyze the achievement of the National Quality Indicators (INM) at Kemiri Muka and Ratu Jaya Public Health Centers in 2022. The research method used a qualitative approach. Methods of data collection included in-depth interviews, observations, and document review. The results indicate that the achievements of the INM at Kemiri Muka and Ratu Jaya Public Health Centers in 2022 were not fully appropriate and described accurately the actual conditions in terms of the input, process, and output system approach. Recommendations include proposing the procurement of facilities and infrastructure, monitoring and evaluating the planning of healthcare human resource needs, implementing sanctions and rewards for achieving the INM targets, and proactively learn the implementation of INM measurement and reporting processes."

"Permasalahan jenis, jumlah, kualifikasi dan distribusi tenaga kesehatan merupakan permasalahan ketenagaan yang sering dihadapi dalam pelayanan kesehatan khususnya di Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). Penerapan dan pencapaian indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan sangat berkaitan dengan ketersediaan tenaga kesehatan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui faktor penentu terhadap kelengkapan program wajib Puskesmas dan rata-rata capaian indikator kinerja SPM Kab/Kota di DTPK, variabel yang diteliti meliputi faktor tenaga kesehatan (jumlah dan jenis), kelengkapan program wajib Puskesmas dan rata-rata capaian indikator kinerja SPM Kab/Kota tahun 2011.Hasil analisis didapat bahwa faktor penentu kelengkapan program ialah ketersediaan tenaga dokter dan faktor penentu untuk rata-rata capaian indikator kinerja SPM Kab/Kota ialah kelengkapan program wajib Puskesmas.

---

Problems of the type, number, qualifications and distribution of health workers is a problem frequently encountered in workforce health services, especially in Disadvantaged Areas Border and Islands (DTPK). Implementation and achievement of performance indicators health minimum service standards (SPM) is very related to the availability of health personnel.This study uses a quantitative approach that aims to identify the determinants of the completeness of compulsory health center program and the average achievement of performance indicators SPM District/City in DTPK, variable factors examined included health workers (number and type), the completeness of compulsory health center and flat-average achievement of performance indicators SPM District/City in 2011.Analysis results obtained that the determining factor is the completeness of the program and the availability of doctors deciding factor for the average achievement of performance indicators SPM District/City Health Center is required to complete the program."

"Latar Belakang: Pada tahun 2021, kasus TB di Indonesia diperkirakan sebanyak 969.000 kasus, dengan notifikasi kasus TB pada tahun 2022 mencapai 724.309 kasus (75%). Penemuan kasus TB pada tahun 2022 ini merupakan penemuan kasus tertinggi sejak 1 dekade terakhir. Situasi ini dapat berkontribusi pada peningkatan biaya pelayanan peserta JKN dengan penyakit TB. Tujuan: Mengetahui biaya pelayanan kesehatan peserta JKN dengan penyakit Tuberkulosis (TB) di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam satu tahun. Metode: Desain studi cross-sectional dengan analisis univariat dan bivariat. Sampel penelitan yaitu peserta JKN dengan penyakit Tuberkulosis (TB) berdasarkan data sampel BPJS Kesehatan Tahun 2023. Hasil: Hasil analisis didapatkan bahwa BPJS Kesehatan menghabiskan anggaran sebesar Rp14.244.980.234 (14 Milyar) untuk membayar klaim 3.492 peserta JKN dengan penyakit Tuberkulosis (TB) di Wilayah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2022. Faktor-faktor yang berhubungan dengan biaya Tuberkulosis (TB) peserta JKN di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 yaitu umur, jenis kelamin, penyakit penyerta (komorbiditas), segmentasi kepesertaan, hak kelas rawat, kunjungan RJTL, kunjungan RITL, lama hari rawat inap dan Wilayah tempat tinggal. Kesimpulan: Penelitian ini menggambarkan besarnya biaya pelayanan peserta JKN dengan penyakit Tuberkulosis (TB) sehingga program deteksi dini sangat penting untuk dilakukan sebagai upaya dalam menghemat biaya.

---

Background: In 2021, TB cases in Indonesia are estimated to be 969,000 cases, with TB case notifications in 2022 reaching 724,309 cases (75%). The discovery of TB cases in 2022 is the highest case discovery since the last decade. This situation can contribute to increasing service costs for JKN participants with TB disease. Objective: To find out the cost of health services for JKN participants with Tuberculosis (TB) in the DKI Jakarta Province Region in one year. Method: Cross-sectional research design with univariate and bivariate analysis. The research sample is JKN participants with Tuberculosis (TB) based on BPJS Health sample data for 2023. Results: The results of the analysis showed that BPJS Health spent a budget of IDR 14,244,980,234 (14 billion) to pay claims for 3.492 JKN participants with Tuberculosis (TB) in the DKI Jakarta Province Region in 2022. Factors related to the cost of Tuberculosis (TB) for JKN participants in the DKI Jakarta Province Region in 2022, namely age, gender, comorbidity, membership segmentation, treatment class rights, RJTL visits, RITL visits , length of stay and region of residence. Conclusion: This research illustrates the high costs of JKN service participants with Tuberculosis (TB), so that an early detection program is very important to carry out as an effort to save costs."

"Angka Kematian Ibu dan Bayi masih menjadi perhatian nasional dan global. Bahkan penurunan angka kematian ibu dan bayi masih menjadi prioritas daerahdaerah di Indonesia. Salah satu faktor yang menyebabkan masih tingginya angka kematian ibu dan bayi adalah terhambatnya pelayanan kesehatan dasar yang merupakan kewenangan wajib pemerintah daerah dikarenakan masih rendahnya belanja kesehatan di beberapa wilayah di Indonesia. Angka nasional untuk belanja kesehatan sendiri masih berada di kisaran 3 %. Sementara Undang-Undang mengamanatkan 5% dari total APBN. Ketersediaan dana dan kondisi fiskal merupakan salah satu alasan dibalik rendahnya proporsi belanja untuk kesehatan di setiap daerah. Komitmen pemerintah daerah dan kebijakan dari pemerintah yang dibuat, merupakan faktor penentu dalam jumlah anggaran yang diterima oleh Dinas Kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebutuhan biaya Standar Pelayanan Minimal SPM) program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Kabupaten Majalengka tahun 2017?2019 menggunakan desain penelitian studi kasus dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pada tahun 2015, pembiayaan program KIA yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka berasal dari APBD Kabupaten sebesar Rp1.628.255.186 dan Bantuan Keuangan dari Provinsi sebesar Rp33.890.000. Hasil perhitungan kebutuhan biaya SPM program KIA yaitu tahun 2017 sebesar Rp3.680.558.521, tahun 2018 sebesar Rp2.705.532.478 dan tahun 2019 sebesar Rp1.661.271.066. Dalam pendekatan kualitatif, pemerintah daerah baik dari sisi eksekutif ataupun legislatif sudah memiliki komitmen dalam pemenuhan kebutuhan biaya program KIA. Tetapi besar kecilnya anggaran yang diterima ditentukan oleh ketersediaan anggaran, kondisi fiskal daerah dan unsur politik dan kebijakan pemerintahan. Perencanaan dan penganggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka belum berdasarkan SPM. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemenuhan kebutuhan biaya SPM program KIA memerlukan dorongan dan dukungan dari pemerintah daerah. Oleh karena itu komitmen dan tindakan nyata dari pemerintah daerah dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan program tersebut.

---

Maternal and infant mortality remains a national and global concern. Even, the conditions in Indonesian the decline of maternal and infant mortality are still a priority for small Indonesian regions. One of the factors that led to this high rate of maternal and infant mortality is the obstruction of primary health care services, which is the authority of the local governments, due to the low spending on health care budget in several regions in Indonesia. The national average for health spending alone is in the range of 3%. While, the national constitution states that the minimum of health care budget is 5% of the total state budget. The availability of funds and fiscal conditions is one of the reasons behind the low proportion of health care spending in every region. The commitment of the local government and the policies is a decisive factor for the budget proportion received by the local health department.

This study aimed to analyze the cost requirements of Maternal and Child Health (MCH) program in Majalengka region in 2017 to 2019 using case study design with quantitative and qualitative approaches. In 2015, the budget forthe MCH program in the health department of Majalengka region came from the government budget for Rp1.628.255.186 (97.96%) and the financial aids from West Java Province for Rp33.890.000 (2.04%).

The results of the calculation need for the MCH program cost based on Minimum Service Standards (MSS) which in 2017 was Rp3.680.558.521, and were Rp2.705.532.478 and Rp1.661.271.066 in 2018 and 2019. In the qualitative approach, the local government, both the executive and the legislative, has a commitment in meeting the needs of the MCH program costs. However, the amount of the budget depends on to budget availability, fiscal conditions and elements of local politics and government policy. The planning and budgeting in health department of Majalengka region has not been determined based on MSS.

The study concluded that the cost requirement of the MCH program requires encouragement and support from the local government. Therefore, commitment and concrete action from the local government is needed to sustain the program."

"Tuberkulosis (TB) merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi Mycobacterium tuberculosis pada paru-paru dan organ tubuh lain. TB menjadi permasalahan global yang hanya dapat disembuhkan dengan pengobatan yang teratur sehingga diperlukan kepatuhan pasien. Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat pengetahuan pasien dan menganalisis hubungannya terhadap kepatuhan pengobatan pasien di tiga Puskesmas dengan prevalensi TB tertinggi di Kota Depok. Desain penelitian ini adalah cross-sectional. Metode perolehan sampel dilakukan dengan teknik total sampling dengan menggunakan kuesioner yang sudah diuji validitas dan reliabilitas, kartu pengobatan pasien (TB.01), kartu identitas pasien (TB.02), dan SITB. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder dengan total 82 sampel dan dianalisis menggunakan IBM®SPSS® versi 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pasien (50%) memiliki tingkat pengetahuan yang sedang mengenai penyakit dan pengobatan TB, sedangkan hanya 23 pasien (28%) yang memiliki tingkat pengetahuan yang buruk dan 18 pasien (22%) dengan tingkat pengetahuan baik. Tingkat kepatuhan pasien TB paru di tiga puskesmas menunjukkan bahwa sebanyak 60 pasien (73,2%) sudah patuh sementara 22 pasien lainnya (26,8%) tidak patuh dalam menjalankan pengobatan. Analisis statistik inferensial menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara pengetahuan pasien terhadap tingkat kepatuhan pasien (p=0,000; R=0,652). Semakin baik pengetahuan pasien, semakin patuh pasien dalam menjalankan pengobatan. Oleh karena itu, peran tenaga kesehatan sangat penting dalam mengedukasi pasien TB agar dapat meningkatkan kepatuhannya.

---

Tuberculosis (TB) is an infectious disease caused by Mycobacterium tuberculosis infection in the lungs and other body organs. TB is a global problem that can only be cured with regular treatment, so patient’s adherence is required. This study aims to assess the level of patient knowledge and discuss patient treatment adherence at three Community Health Centers with the highest TB prevalence in Depok City. The design of this research was cross-sectional. The sample acquisition method was carried out using a total sampling technique using a questionnaire that had been tested for the validity and reliability, patient treatment cards (TB.01), patient identity cards (TB.02), and SITB. The data collected were primary data and secondary data with a total of 82 samples and analyzed using IBM®SPSS® version 27. The results showed that the majority of patients (50%) had a moderate level of knowledge regarding TB disease and treatment, while only 23 patients (28%) who had a poor level of knowledge and 18 patients (22%) with a good level of knowledge. The compliance level of pulmonary TB patients in the three health centers showed that 60 patients (73.2%) were compliant while 22 other patients (26.8%) were not compliant in carrying out treatment. Inferential statistical analysis shows that there is a strong correlation between patient knowledge and the level of patient compliance (p=0.000; r=0.652). The better the patient's knowledge, the more compliant the patient will be in carrying out treatment. Therefore, the role of health workers is very important in educating TB patients in order to increase their compliance"