Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini mengkaji dan menjawab tentang peran etnik Tionghoa Indonesia dalam kegiatan politik nasional. Dari sejarah yang ada terlihat peran etnis Tionghoa cukup menonjol pada masa kolonialisme, pra kemerdekaan, pada masa orde lama dan reformasi. Peran politik etnis Tionghoa melemah pada masa Orde Baru, dan mulai meningkat lagi pada masa Reformasi. Salah satu aktor yang menonjol adalah Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Permasalahan yang ada apakah etnik Tionghoa dalam pemilihan langsung dapatkah menjadi pemimpin nasional seperti misalnya Gubernur atau Presiden? Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta hanyalah karena mengganti Joko Widodo karena dia terpilih menjadi Presiden. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif Deskriptif dengan pendekatan Studi Kasus. Salah satu metode yang digunakan adalah Wawancara mendalam dengan informan yang sesuai konteks. Hasil penelitian menjelaskan bahwa etnis Tionghoa telah berperan dalam perpolitikan nasional Indonesia dan setelah mengalami kemunduran pada era Orde Baru, kini berkembang lagi pada era Reformasi. Namun studi ini memperlihatkan bahwa Politik Identitas pada 2016 mengancam stabilitas keamanan dan ketahanan nasional serta berdampak pada kepemimpinan Ahok. Terbukti pada Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 Ahok tidak terpilih lagi. Penelitian ini juga menjelaskan strategi Ahok dalam meredam konflik agar tidak meluasnya politik identitas yaitu strategi coping adaptif dengan memenuhi tuntutan pendemo untuk mengadili Ahok tujuannya tentu Ahok ingin menjaga stabilitas keamanan serta ketahanan nasional dan terciptanya ketahanan sosial budaya.

---

This paper examines and answers the role of Indonesian Chinese ethnicity in national political activities. From the existing history, it can be seen that the role of ethnic Chinese was quite prominent during colonialism, pre-independence, during the old order and reformation. The political role of ethnic Chinese weakened during the New Order era, and began to increase again during the Reformation period. One of the prominent actors is Basuki Tjahaja Purnama or Ahok. The problem that exists is whether ethnic Chinese in direct elections can become national leaders such as governors or presidents? Ahok became Governor of DKI Jakarta only because he replaced Joko Widodo when he was elected President. This study uses a descriptive qualitative research method with a case study approach. One of the methods used is in-depth interviews with context-appropriate informants. The results of the study explain that ethnic Chinese have played a role in Indonesian national politics and after experiencing setbacks in the New Order era, are now developing again in the Reformation era. However, this study shows that Identity Politics in 2016 threatened national security and security stability and had an impact on Ahok's leadership. It was proven that in the 2017 DKI Jakarta gubernatorial election, Ahok was not re-elected. This study also explains Ahok's strategy in reducing conflict so that identity politics does not spread, namely an adaptive coping strategy by meeting the demands of the demonstrators to try Ahok. Of course, Ahok wants to maintain security stability and national resilience and create socio-cultural resilience."

"Penulisan ini mengangkat permasalahan diskriminasi yang dialami minoritas di ranah politik dengan studi kasus ujaran kebencian yang dialami Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjelang Pilkada Jakarta 2017. Melalui penulisan ini, penulis bertujuan untuk menjelaskan apa yang menjadi sebab ujaran kebencian terhadap Ahok, seorang Tionghoa dan Kristen, di Indonesia menjelang Pilkada Jakarta 2017. Metode penulisan ini menggunakan analisis konten berupa tweet yang mengandung unsur kebencian terhadap Basuki Tjahaja Purnama dalam periode September 2016-April 2017 dan publikasi jurnal dari beberapa ahli, dengan landasan teori group threat. Hasil analisis menunjukkan bahwa ujaran kebencian ke Basuki Tjahaja Purnama didorong oleh empat perasaan yang menjurus pada prasangka rasial, yakni (1) perasaan superioritas; (2) perasaan bahwa kelompok minoritas secara intrinsik berbeda dan asing; (3) perasaan kepemilikan atas bidang, hak istimewa, dan keuntungan tertentu; serta (4) ketakutan dan kecurigaan terhadap kelompok minoritas akan mengusik hak prerogatif mereka. Kebaruan penulisan ini adalah menggunakan analisis naratif untuk melihat keterkaitan antara satu kejadian dengan kejadian lainnya untuk mengetahui sebab sebuah fenomena

---

This paper raises the problem of discrimination experienced by minorities in the political sphere with a case study of hate speech experienced by Basuki Tjahaja Purnama or Ahok ahead of the 2017 Jakarta Regional Election. Through this writing, the author aims to explain what is the cause of hate speech against Ahok, a Chinese and Christian, in Indonesia ahead of the 2017 Jakarta regional election. This writing method uses content analysis in the form of tweets containing elements of hatred against Basuki Tjahaja Purnama in the period September 2016 - April 2017 and journal publications from several experts, based on group threat theory. The results of the analysis showed that hate speech to Basuki Tjahaja Purnama was driven by four feelings that lead to racial prejudice, namely (1) feelings of superiority; (2) a feeling that minority groups are intrinsically distinct and foreign; (3) a feeling of ownership over certain fields, privileges, and advantages; and (4) fear and suspicion of minority groups will undermine their prerogatives. The novelty of this writing is to use narrative analysis to see the relationship between one event and another to find out the cause of a phenomenon."

"Tesis ini membahas dampak gaya kepemimpinan kepala daerah terhadap iklim komunikasi dengan melihat pada kasus Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, atau yang lebih dikenal dengan nama Ahok, dalam merevitalisasi birokrasi Pemprov DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana gaya kepemimpinan menjadi penentu iklim komunikasi dan iklim organisasi dengan menganalisa empat indikator yaitu transparansi, rekrutmen, kinerja dan penerapan sanksi. Penelitian dilakukan dengan dengan pendekatan fenomenologi, melalui metode kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa gaya kepemimpinan Ahok yang otoriter dinilai berdampak terhadap iklim komunikasi dan iklim organisasi, sehingga terjadi revitalisasi sistem kerja birokrasi Pemprov DKI Jakarta. Namun meskipun dengan gaya kepemimpinan yang otoriter tersebut Ahok menerapkan transparansi pada sistem kerja birokrasi Pemprov DKI Jakarta dengan tujuan mengurangi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga mengembalikan citra pemerintah sebagai pemberi solusi dari permasalahan sosial yang ada di masyarakat.

---

This thesis discusses the leadership style of Governor Basuki Tjahaja Purnama or known as Ahok impact towards communication climate and organization climate therefore revitalizing the bureaucracy of Pemprov DKI Jakarta. The purpose of the research is to describe how leadership style can determine communication climate and organization climate by analyzing four indicators such as transparency, recruitment, work performance and applicating sanctions. This research uses qualitative method with phenomonology approach and in depth interview in collecting data technique.

The result of this research shows that how Ahok's authoritarian leadership style have an impact towards communication climate and organization climate, therefore revitalize the work system in Pemprov DKI Jakarta bureaucracy. Despite Ahok's authoritarian leadership style, he apply transparency in Pemprov DKI Jakarta's work system to decrease corruption, colution and nepotism in order to restore the government image as a problem solver."

"Penelitian ini berjudul Causal Map Kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan causal map kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Provinsi DKI Jakarta. Teori yang digunakan untuk menggambarkan causal map antara lain adalah teori kepemimpinan, kepemimpinan transformasional, pemimpin yang dinamis, pelayanan publik, serta kepemimpinan dan pelayanan publik. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan melakukan wawancara mendalam kepada narasumber yang dipilih oleh peneliti. Data yang diperoleh berupa data primer dari hasil wawancara mendalam dan data sekunder dari media dan dokumen lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa causal map Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dilakukan dengan 6 (enam) strategic direction, yaitu peningkatan kesadaran masyarakat atas pelayanan publik, penyediaan sarana atau media bagi aspirasi masyarakat terhadap pelayanan publik, pemberian reward dan punishment kepada birokrat, peningkatan layanan perumahan melalui layanan rumah susun, peningkatan layanan transportasi melalui layanan transjakarta, serta pengadaan lahan bagi kepentingan umum sebagai penunjang layanan publik. Lebih lanjut, causal map juga dinterpretasikan menjadi causal loop, menunjukan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi DKI Jakarta berporos pada aplikasi e-government.

---

This research is entitled Causal Map of Basuki Tjahaja Purnama Ahok's Leadership in Improving Public Service Quality in DKI Jakarta Province. The purpose of this research is to describe Causal Map of Basuki Tjahaja Purnama Ahok's Leadership in improving public service quality in DKI Jakarta Province. Theories which used to describe causal map are leadership theories transformational leadership dynamic leaders public service and leadership and public services relation. This research is a qualitative research using depth interview as a main method in gathering data of each informants. The primary data is based on depth interview and the secondary data is based on media and any other sources.

The result of this research shows that Basuki Tjahaja Purnama Ahok's Causal Map is based on 6 six strategic direction which are increasing public awareness for public service, providing media for public aspiration applying reward and punishment for bureaucrats improving housing services via rumah susun impoving transportation services via Transjakarta and land occupation for public purposes. Furthermore causal map also interpreted into causal loop showing that improving public service quality in DKI Jakarta Province depends on e government application ."

"Sebagai pemimpin DKI Jakarta yang memiliki gaya komunikasi non-populis, Basuki Tjahaja Purnama Ahok dikenal sebagai sosok populer yang kontroversial. Popularitas Ahok membuatnya tidak mudah kehilangan pendukung meski sering diterpa isu negatif. Skripsi ini fokus pada ketidaknyamanan yang dirasakan pendukung Ahok terkait salah satu isu kontroversial, yakni penggusuran paksa, menggunakan teori disonansi kognitif. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Kuesioner diberikan pada 97 responden yang telah menyerahkan KTP pada Teman Ahok. Dengan mengukur tingkat kepentingan, rasio disonansi, dan justifikasi, temuan penelitian menunjukkan bahwa pendukung Ahok tidak merasakan disonansi kognitif yang besar terkait penggusuran paksa. Hal ini membantu memberi gambaran mengapa mayoritas responden tetap akan memilih Ahok pada pemilihan kepala daerah 2017.

---

Being The Governor of Jakarta whose communication style is non populist, Basuki Tjahaja Purnama Ahok is known as a popular yet controversial figure. Despite Ahok's controversial nature, his supporters aren't going away due to his popularity. This thesis focuses on the discomfort felt by Ahok's supporters regarding one of the controversial issues, namely forced eviction, using the cognitive dissonance theory. This research is a descriptive research with quantitative design. Questionnaires were administered to 97 respondents who gave their ID cards to Teman Ahok. By measuring the attitude importance, the ratio of dissonance, and rationale, the research findings indicate that Ahok's supporters didn't feel great cognitive dissonance regarding the forced evictions issue. This helps illustrate why the majority of respondents would still choose Ahok in the 2017 gubernatorial election."

"Penelitian ini meneliti mengenai proses impression management yang terjadi dalam blog politikus serta pemanfaatan blok sebagai sarana konstruksi citra politikus tersebut. Blog yang diangkat adalah blog ahok.org, blog resmi yang dimiliki oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Lebih khusus lagi, penelitian ini khusus meneliti tentang konstruksi citra Ahok dalam kasus Sengketa Waduk Pluit yang sempat santer di pertengahan Mei 2013. Dalam penelitian ini digunakan metode framing analysis oleh Gamson & Modigliani untuk melihat isi konten dari blog ahok.org. Selain itu, dilakukan pula wawancara sebagai data pendukung untuk memperkaya hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua artikel yang diunggah dalam blog ini memiliki frame positif kepada Ahok. Hal ini menunjukkan terdapat upaya penyeleksian informasi dalam kasus Waduk Pluit tersebut. Ini membuktikan adanya proses impression management yang dilakukan dalam blog ini. Selain itu, konten dalam artikel-artikel blog ahok.org juga turut membantu mengukuhkan citra Ahok sebagai pemimpin yang inovatif, berpihak kepada rakyat, serta tegas dalam menyampaikan pendapatnya.

---

This research is focusing about the impression management process in political blog and about the use of the blog as a medium to construct the image of the politician. The blog that is used in this thesis is ahok.org, the official blog of Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) as Vice Governor of DKI Jakarta. Specifically, this thesis is studying Waduk Pluit Conflict as the main case. This case was happening in the middle of May 2013 and quite popular in mass media and also for the citizen. This thesis is using framing analysis by Gamson & Modigliani to analyze the content of ahok.org. Beside framing, this thesis is also using interview as support data to enrich the results of the thesis.

The results of this thesis is showing that almost all of the articles in ahok.org have positive frames for Ahok. It means that there is an attempt to control informations for Waduk Pluit case. It also prooves that there is an impression management process that is done in this blog. Moreover, the contents of these articles in ahok.org is strengthening the image of Ahok as a very straightforward person in saying his opinions, but he is still a dedicated person, inovative and very concern to his people."

"Otonomi Daerah di Indonesia memaksa kepala daerah untuk terus memperbaiki kualitas layanan pemerintah. Dalam upayanya melakukan pembenahan terkadang birokrat tidak mampu mengikuti ritme kerja kepala daerah dan menunjukkan kuragnya loyalitas. Hal ini membuat agenda pembenahan terhambat. Penelitian kualitatif ini menggambarkan loyalitas terhadap pasangan kepala daerah yang fenomenal, Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait dan studi terhadap konsepkonsep terkait. Penelitian ini menemukan bahwa loyalitas terhadap kepala daerah menjadi optimal jika diberikan secara proporsional, tidak personal, dan berdasarkan keinginan untuk melakukan perubahan.

---

Regional autonomy in Indonesia forces district heads to keep improving public services quality. Alongside with improvement efforts, often times bureaucrat can’t keep up with distric head’s maneuver and show lack of loyalty. This qualitative research describes loyalty to the phenomenal district heads, Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama. Data have been collected from in-depth interviews with related parties and reviewing related concepts. This research finds that loyalty to the distric head can reach optimalization when it given with proportional amount, impersonal, and based on will to make a changes."

"Penelitian ini menggali bagaimana sepasang kandidat menggunakan pendekatan branding dalam kontestasi pilkada. Perumusan dan penerapan political branding Jokowi-Ahok, pemenang Pilkada DKI Jakarta 2012, menjadi sentral tulisan ini. Melalui wawancara mendalam dengan pihak yang terlibat dalam penerapan konsep ini, ditemukan bahwa kemampuan membaca konteks sosial, politik, historis menjadi dasar political branding Jokowi-Ahok, khususnya dalam menentukan positioning, political brand dan media komunikasi yang sesuai. Berdasarkan analisis tadi, merek politik pun dibuat bertumpu pada kekuatan figur pasangan guna meraih simpati publik, dibantu dengan wacana politik, cara kampanye, dan baju kotak-kotak. Hasil penelitian ini memperlihatkan bagaimana branding diterapkan pada konteks politik untuk menggalang partisipasi di tengah situasi politik yang semakin tersekularisasi.

---

This research studies how a pair of candidates adopts branding approach to win a local election. Jokowi-Ahok’s political branding, the winning pair of the 2012 Jakarta Gubernatorial Election becomes the central of this paper. In depth interviews with their branding expertise were conducted, and it is found that the proficiency in understanding social, political, and historical context became the foundation of Jokowi-Ahok’s political branding, including positioning, political brand, and media used for communicating the brand. Their political brand was then made to rely most on their figures, yet political ideas, campaign maneuvers and checkers shirt also play a part. The result of this research shows how branding approach is applied in political context to gain political participation in the more secularized politics."

"Skripsi ini membahas tentang kebijakan politik perkotaan di DKI Jakarta, dengan studi kasus penertiban dan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Tanah Abang pada masa Pemerintahan Joko Widodo (2012-2014) dan Basuki Tjahaja Purnama (2014-2017). Tujuannya adalah untuk mengetahui proses penertiban dan relokasi PKL di Tanah Abang, dimana terjadi konflik kepentingan di dalamnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Untuk mencari solusi yang dapat disetujui bersama, pemerintah DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Jokowi dan Ahok mencoba membangun hubungan bisnis dengan PKL dengan membentuk koalisi. Sesuai dengan teori Growth Machine, koalisi yang dibangun disebut sebagai progrowth coalition. Namun, solusi tersebut tidak dapat menyelesaikan permasalahan tentang PKL, karena pemerintah DKI Jakarta yang tidak bisa menjaga komitmennya sebagai syarat keberlangsungan koalisi tersebut.

---

This paper explains about the Urban Policy of Jakarta with case study the control and relocation of PKL in Tanah Abang under Jokowi (2012-2014) and Basuki Tjahaja Purnama (2014-2017) regime. The purpose of this study is to understand the process behind the relocation in Tanah Abang, where there has been conflict of interest underneath. This study is a qualitative research, the data were gathered by in depth interview and conducting library research. To come up with acceptable agreement between all stakeholders, the government under Jokowi and Ahok has tried to build a business relation with PKL by forming a coalition. By using Growth Machine theoretical framework, the coalition, that the government tried to establish, is called pro-growth coalition. However, this solution cannot completely solve the problems about PKL because the government of DKI Jakarta cannot keep their commitment which is required to sustain the coalition."

"Makalah non-seminar yang bertajuk “Analisis Komunikasi Politik (Studi Kasus pada Video Rapat Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama / Ahok dengan Jajaran Dinas DKI yang Diunggah di Youtube Melalui Akun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)” mengambil teori lima unsur komunikasi politik yang terdiri atas komunikator politik, pesan, media, komunikan, dan efek.Makalah ini digali melalui berbagai studi literatur dan studi kasus mengenai cara kepemimpinan yang diterapkan para pemimpin Indonesia. Pada 2012 pasangan Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok pun mulai mendongkrak kinerja pemerintahan melalui cara memimpinnya yang terstruktur dan terkoneksi oleh media sosial. Setiap rapat birokrasi yang dilakukan Ahok bersama jajaran dinas, disebarluaskan melalui Youtube (media global tanpa batas) agar bisa dilihat oleh tak hanya warga Jakarta dan Indonesia, tetapi juga masyaakat dunia.Kesimpulan dari makalah ini, budaya tranparansi yang diterapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) telah membangun berbagai opini publik dari berbagai kalangan, baik yang mendukung maupun tidak mendukung, baik yang menyukai maupun yang tidak menyukai. Memanfaatkan media baru seperti Youtube, merupakan hal mutakhir yang baru diterapkan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Dalam hal ini Youtube menjadi salah satu media kampanye dapat mendongkrak sosok Ahok dalam meraih dukungan atau simpati massa dari berbagai kalangan, usia, kelas sosial, dan lintas batas.

---

This paper that entitled “Political Communication Analysis (case study on the Video meeting of the Vice Governor of DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama/Ahok lined with Department of DKI Services which uploaded on Youtube Through Government Accounts DKI Jakarta)” takes the five elements theory political communications unsure consisting of political communicators, message, media, receiver, and effects.

This paper was dug through the various studies of the literature and case studies on how the leadership of Indonesia previously had occurred in Indonesia's leadership crisis. In 2012 the Governor's spouse Joko Widodo and Ahok began to boost the performance of the Government through a structured and directed it connected by social media. Each meeting bureaucracies that led by Ahok, disseminated via Youtube (global media without boundaries) to be seen by not only the citizens of Jakarta and Indonesia, but also the world.

The conclusion of this paper is transparent culture applied to Vice Governor of DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama(Ahok) is builds a wide range of public opinion from many quarters, both in favor of and does not endorse, either liked or disliked. By utilizing new media like Youtube, the new cutting-edge applied a system of Government in Indonesia. In this case Youtube became one of the media campaign could boost the figure within the mass Ahok grabbed from various backgrounds, ages, social classes, and cross-border."