Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini mengkaji dan memaparkan tentang pengabaian hak anak dalam perceraian orang tuanya. Tujuan tesis ini to explore dan to describe secara jelas dan rinci akan pengabaian hak anak dan penelantaran anak dalam perceraian orang tuanya, serta peran para ibu tunggal untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengabaian hak anak dan penelantaran anak dalam perceraian orang tuanya sehingga menganggu kesejahteraan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Literature Review untuk data sekunder melalui Artikel Ilmiah Indeks Scopus dan Google Scholar tahun 2018 hingga tahun 2022, dan Metode Penelitian Kualitatif untuk data primer melalui wawancara mendalam tidak berstruktur. Kajian ini menggunakan Teori Kriminologi Untuk Kesejahteraan Sosial dan Teori Kesejahteraan Sosial. Lebih dalam, tesis ini menunjukkan terdapat kesamaan antara pengabaian hak anak dengan penelantaran anak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengabaian hak anak dalam perceraian orang tuanya adalah penelantaran anak dan berdampak secara jangka panjang terhadap anak. Hal ini mengakibatkan kesejahteraan anak menjadi terganggu. Oleh karenanya diperlukan suatu desain awal dari model pengendalian pengabaian hak anak dalam perceraian orang tuanya. Tujuannya, agar anak mendapatkan kesejahteraan sosialnya dan terhindar dari pelanggaran hak asasi manusia.

---

This thesis studies in-depth and describes the neglect of children's rights in the divorce of their parents. This research aims to explore and to describe in a clearly and in detail way to the the neglect of children's rights in the divorce of their parents, and the role of the single mothers in meeting the needs of their children. The method used in this study is the Literature Review for collecting secondary data through the Scopus Index Scientific Archipelago and Google Scholar for the period 2018 to 2022, and the Qualitative Research Method by collecting data through unstructured in-depth interviews as primary data. This thesis using Theory of Welfare Criminology and Theory of Social Welfare. The results of this study indicate that neglect of children's rights in the divorce of their parents is a form of negligence and has a long-term impact on children. This impact disrupts the social welfare of children. Therefore, it is necessary to have an initial design of a model for controlling the neglect of children's rights in the divorce of their parents. The objective is for children to be able to fulfil their social welfare and avoid human rights violations."

"Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menyatakan tahun 2013 Indonesia dalam keadaan darurat kekerasan pada anak. Dari 3.023 laporan pelanggaran hak anak yang diterima oleh Komnas PA pada tahun 2013, 1.620 di antaranya merupakan kasus kekerasan. Penelitian ini bertujuan mengetahui perbedaan karakteristik pada masing-masing jenis kekerasan pada anak (fisik, psikis, seksual, dan penelantaran) di Indonesia berdasarkan sosiodemografi korban (usia, jenis kelamin, pendidikan, sosial ekonomi), hubungan korban dengan pelaku, dan wilayah terjadinya kekerasan. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah cross sectional dengan menggunakan data kekerasan pada anak yang telah dikumpulkan oleh Komnas PA selama tahun 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan karakteristik pada masing-masing jenis kekerasan yang diteliti (kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran). Kekerasan fisik didominasi oleh anak laki-laki usia 13-17 tahun dengan status sosial ekonomi menengah dan dilakukan oleh orang tua kandung. Sementara kekerasan psikis lebih banyak dialami oleh anak perempuan usia 13-17 tahun dengan status sosial ekonomi menengah dan dilakukan oleh orang lain. Kekerasan seksual didominasi oleh anak perempuan usia 13-17 tahun dengan status sosial ekonomi bawah dan dilakukan oleh orang lain. Penelantaran anak lebih banyak terjadi pada anak laki-laki usia di bawah 5 tahun dengan status sosial ekonomi bawah dan dilakukan oleh orang tua kandung. Anak laki-laki memiliki risiko jauh lebih besar mengalami kekerasan fisik dibandingkan anak perempuan (OR=15). Selain itu, anak-anak dari keluarga dengan sosial ekonomi bawah dan menengah memiliki risiko jauh lebih besar mengalami kekerasan seksual dibandingkan anak-anak dari keluarga dengan sosial ekonomi atas (OR=15 dan 6,5). Anak-anak kelompok usia 6-12 tahun memiliki risiko lebih besar mengalami penelantaran dibandingkan anak-anak dengan usia yang lebih tua (13-17 tahun) (OR=6).

---

National Commission for Child Protection (NCCP) stated that in 2013 Indonesia was in the emergency state of child abuse. 1.620 out of 3.023 reports received by NCCP in 2013 about child's right violation are cases of child abuse. This research aims to study the characteristic distinction in each type of child abuses (physically, psychologically, sexually, and negligence) in Indonesia, based on victim's sociodemographic background (age, gender, education and socioeconomic status), the relation between a victim and a suspect, and the location child abuse take place. This research used a cross sectional method, using NCCP data on child abuse in 2013.

The result of this research shows that there are differences in characteristic of each type of child abuse (physically, psychologically, sexually, and negligence). Physical abuses are happened the most to boys from a family with middle socioeconomic status, 13-17 years old, and committed by their own parents.Meanwhile, psychological abuses are happened the most to girls from a family with middle socioeconomic status, 13-17 years old, and committed by strangers. Sexual abuses are happened the most to girls from a family with low socioeconomic status, 13-17 years old, and committed by strangers.

Child neglects are happened the most to boys from a family with low socioeconomic status, under 5 years old, and committed by their own parents. Boys have a higher risk to experience physical abuses than girls (OR=15). Furthermore, children from a family with low socioeconomic status have a higher risk to experience sexual abuses than children from a family with high socioeconomic status (OR=15 and 6.5). Six to twelve years old children has a higher risk to experience child neglect compared to children in older age (13-17 years old (OR= 6)."

"Eksploitasi seksual merupakan salah satu jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang tercantum di dalam Pasal 4 UU TPKS dan anak merupakan kelompok yang rentan menjadi korban dari kekerasan ini. Faktor yang mempengaruhi terjadinya fenomena ini disebabkan pola pengasuhan tidak optimal karena minimnya pemahaman orang tua terhadap hak-hak dasar terhadap anak. Hal ini mengakibatkan dampak buruk tidak hanya bagi fisik anak, namun juga psikis, dan sosial yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Penanganan kasus kekerasan eksploitasi seksual anak ini memerlukan intervensi khusus oleh Pekerja Sosial maupun Tenaga Ahli melalui pelayanan lembaga sosial perlindungan anak. Melalui metode socio-legal, penelitian ini ingin melihat sejauh mana prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang diterapkan dalam hukum perlindungan anak bekerja dalam penanganan korban kasus eksploitasi seksual. Hasil penelitian menemukan bahwa penanganan anak yang menjadi korban eksploitasi seksual wajib menempuh upaya pemulihan dan penguatan kejiwaan untuk lanjut menempuh penyelesaian melalui jalur upaya hukum. Namun pada kenyataannya, masih terdapat APH mengenyampingkan keberpihakannya terhadap prinsip terbaik bagi anak dalam proses penyelesaian hukum sehingga berisiko bagi ketahanan mental anak saat sedang memberikan kesaksian di hadapan persidangan. Penanganan korban anak kekerasan seksual juga membutuhkan sinergisitas antar lembaga-lembaga sosial terkait. Dalam penelitan ini juga akan diberikan saran antara lain penambahan keterangan yang lebih rinci dalam UU Perlindungan Anak terkait dengan hak-hak korban eksploitasi, peningkatan pelayanan penanganan dari lembaga-lembaga sosial terkait dan pembekalan perspektif mengenai prinsip kepentingan terbaik bagi anak bagi para APH dan seluruh pekerja sosial.

---

Sexual exploitation is one of the types of sexual violence listed in Article 4 of the TPKS Law and children are vulnerable to becoming victims of this violence. Factors that influence the occurrence of this phenomenon are due to suboptimal parenting patterns due to the lack of parents' understanding of the basic rights of children. This results in adverse impacts not only on the child's physical, but also psychological, and social well-being that affects the child's growth and development. Handling cases of child sexual exploitation violence requires special intervention by social workers and experts through the services of child protection social institutions. Through the socio-legal method, this research aims to see how far the principle of the best interests of the child applied in child protection law works in handling victims of sexual exploitation cases. The results found that the handling of children who are victims of sexual exploitation must take efforts to restore and strengthen their psychology to continue to take legal remedies. However, in reality, there are still law enforcement officers who put aside their alignment with the best principles for children in the legal settlement process, which puts the child's mental resilience at risk when giving testimony before the court. Handling child victims of sexual violence also requires synergy between related social institutions. In this research, suggestions will also be given, among others, the addition of more detailed information in the Child Protection Law related to the rights of victims of exploitation, improving handling services from related social institutions and briefing perspectives on the principle of the best interests of children for law enforcement officers and all social workers."

"ABSTRAKAnak merupakan generasi penerus dan aset pembangunan. Sebagai generasi penerus, anak harus mendapatkan bimbingan agar dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan mendapatkan perlindungan untuk mendapatkan kebutuhan dan hak-haknya. Bimbingan dan perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Namun apabila anak tersebut melakukan penyimpangan perilaku dalam hal melakukan tindak pidana kesusilaan berupa persetubuhan terhadap anak, maka perlindungan terhadap anak haruslah diberikan kepada baik pelaku dan korban. Perlindungan dan penanganan terhadap anak yang menjadi pelaku ataupun korban dalam tindak pidana kesusilaan ini mempunyai payung hukum yaitu Undang-undang Pengadilan Anak dan Undang-undang Perlindungan Anak serta Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penanganan anak pelaku dan korban ini haruslah mendapatkan perlakuan khusus dari aparat penegak hukum dari awal proses peradilan pidana sampai penjatuhan putusan hakim baik itu berupa pidana maupun tindakan dan pelaksanaan putusan tersebut.

---

ABSTRACTChildren are the future generation and development asset. As the next generation, children should receive guidance in order to perform its obligations and to obtain protection needs and rights. Guidance and protection of children is the responsibility of parents, families, communities and countries. However, if the child is doing in terms of deviant behavior with a criminal offense against a child morality in the form of intercourse , the protection of children should be given to both the perpetrator and the victim. Protection and treatment of children who become perpetrators or victims in the criminal acts of decency which has legal protection which are the Juvenile Justice Act and the Child Protection Act also Child Criminal Justice System Act. Handling of child offenders and victims should get special treatment from law enforcement officers from the beginning until the imposition of the criminal justice process decision whether it be criminal or actions and implementation of the decision."

"ABSTRAKLatar Belakang: Kejahatan seksual terhadap anak terjadi di seluruh dunia. KomnasPerlindungan Anak Indonesia mencatat, telah terjadi 21.869.797 kasus pelanggaran hakanak di Indonesia, dengan 42-58% merupakan kejahatan seksual terhadap anak dari tahun2010 hingga 2014. Hal-hal yang terdapat pada diri anak, karakteristik keluarga sertafaktor lingkungan dapat menjadi faktor resiko bagi anak untuk menjadi korban kejahatanseksual. Tujuan: Mencari hubungan antara karakteristik keluarga sebagai faktor resiko dengankejadian kejahatan seksual anak.Metode: Penelitian ini menggunakan desain kasus-kontrol dengan kasus berasal dari rekam medik pasien anak korban kejahatan seksual periode Januari 2012-Desember 2014sedangkan kontrol adalah anak bukan korban kejahatan seksual yang berobat di PoliklinikKiara RSCM selama bulan Oktober 2015. Sampel diambil menggunakan teknikpurposive sampling dan menggunakan kuesioner kekerasan seksual anak yang diadopsidari Guidelines WHO 2003. Analisis data menggunakan uji Chi-square dan dinyatakanbermakna apabila p<0,05 lalu dilakukan perhitungan RO serta IK95%. Hasil: Diperoleh 230 subyek pada setiap kelompok kasus dan kontrol, dengan rentangusia 2-18 tahun. Kejadian kejahatan seksual meningkat sesuai dengan bertambahnya usia,terbanyak (65,2%) pada remaja (12-17 tahun). Terdapat hubungan antara keberadaanorangtua dengan kejahatan seksual anak (p=0,009; RO 1,84; IK 1,16-2,91), namun tidakterdapat hubungan antara pendapatan keluarga (p=0,499; RO 0,88 IK=0,60-1,28) dananggota keluarga yang padat (p=0,641; RO 0,92; IK=0,64-1,32) dengan kejadian kejahatanseksual anak.Kesimpulan: Anak dengan orangtua tidak lengkap terbukti memiliki resiko untukterjadinya kejahatan seksual anak (RO 1,84; IK 1,16-2,91). Tingkat pendapatan keluargadan jumlah anggota keluarga tidak berhubungan dengan kejadian kejahatan seksual anak.

---

ABSTRACTBackground: Child sexual assault occurs all over the world. Indonesia NationalCommission in Child Protection states that 42-58 % of 21,869,797 cases occuredbetween the years of 2010 to 2014. Risk factors that can contribute for a childbecoming a child sexual assault victim are the characteristic from the child, thefamily and the environment. Aim: This study was designed to discuss the relationship between the incidence ofchild sexual assault with the characteristics of the family as a risk factor.Method: samples for case-control study was taken by purposive sampling. Thecase group were taken from medical records of child sexual assault victims duringJanuay 2012 until Desember 2014, while the control group from non child sexualvictims who are outpatients of Clinic Kiara RSCM during Oktober 2015 using thesame questionare. Data is analiyzed using Chi-square and significant whenp<0.05. OR and CI 95% is also calculate. Result: Both groups consists of 230 subjects, with an age range 2-18 years.Incomparison with the control group. The incidence of child sexual assaultincreases with age, the highest (65.2%) in adolescent (12-17 years). This studyshowed a significant relationship between the presence of a parent towards theincidence with child sexual assault (p=0.012, RO=1.88, CI=1.13-2.85), butshowed no significant relationship between family income (p=0.499, OR=0,88; CI=0.60-1.28 ) and the number of family members ( p=0.641, RO=0.92, CI=0.641.32).Conclusion:The result showed that children who have complete parents have aproven risk to become victims of child sexual assault. The level of family incomeand the number of family members does not associated with the incidence of child sexual assault. ;Background: Child sexual assault occurs all over the world. Indonesia NationalCommission in Child Protection states that 42-58 % of 21,869,797 cases occuredbetween the years of 2010 to 2014. Risk factors that can contribute for a childbecoming a child sexual assault victim are the characteristic from the child, thefamily and the environment. Aim: This study was designed to discuss the relationship between the incidence ofchild sexual assault with the characteristics of the family as a risk factor.Method: samples for case-control study was taken by purposive sampling. Thecase group were taken from medical records of child sexual assault victims duringJanuay 2012 until Desember 2014, while the control group from non child sexualvictims who are outpatients of Clinic Kiara RSCM during Oktober 2015 using thesame questionare. Data is analiyzed using Chi-square and significant whenp<0.05. OR and CI 95% is also calculate. Result: Both groups consists of 230 subjects, with an age range 2-18 years.Incomparison with the control group. The incidence of child sexual assaultincreases with age, the highest (65.2%) in adolescent (12-17 years). This studyshowed a significant relationship between the presence of a parent towards theincidence with child sexual assault (p=0.012, RO=1.88, CI=1.13-2.85), butshowed no significant relationship between family income (p=0.499, OR=0,88; CI=0.60-1.28 ) and the number of family members ( p=0.641, RO=0.92, CI=0.641.32).Conclusion:The result showed that children who have complete parents have aproven risk to become victims of child sexual assault. The level of family incomeand the number of family members does not associated with the incidence of child sexual assault. ;Background: Child sexual assault occurs all over the world. Indonesia NationalCommission in Child Protection states that 42-58 % of 21,869,797 cases occuredbetween the years of 2010 to 2014. Risk factors that can contribute for a childbecoming a child sexual assault victim are the characteristic from the child, thefamily and the environment. Aim: This study was designed to discuss the relationship between the incidence ofchild sexual assault with the characteristics of the family as a risk factor.Method: samples for case-control study was taken by purposive sampling. Thecase group were taken from medical records of child sexual assault victims duringJanuay 2012 until Desember 2014, while the control group from non child sexualvictims who are outpatients of Clinic Kiara RSCM during Oktober 2015 using thesame questionare. Data is analiyzed using Chi-square and significant whenp<0.05. OR and CI 95% is also calculate. Result: Both groups consists of 230 subjects, with an age range 2-18 years.Incomparison with the control group. The incidence of child sexual assaultincreases with age, the highest (65.2%) in adolescent (12-17 years). This studyshowed a significant relationship between the presence of a parent towards theincidence with child sexual assault (p=0.012, RO=1.88, CI=1.13-2.85), butshowed no significant relationship between family income (p=0.499, OR=0,88; CI=0.60-1.28 ) and the number of family members ( p=0.641, RO=0.92, CI=0.641.32).Conclusion:The result showed that children who have complete parents have aproven risk to become victims of child sexual assault. The level of family incomeand the number of family members does not associated with the incidence of child sexual assault. "

"Disertasi ini pada dasarnya berusaha menunjukkan bagaimana dalam industri pertelevisian Indonesia yang tumbuh pesat saat ini, berlangsung eksploitasi dalam bentuk komodifikasi pekerja anak yang terus berlangsung karena adanya proses naturalisasi pekerja anak. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan bentuk eksploitasi yang dialami artis anak dalam industri sinetron, bagaimana proses eksploitasi anak itu bisa berlangsung secara berkelanjutan dan bagaimanakah proses naturalisasinya sehingga eksploitasi itu nampak sebagai sebuah hal yang alamiah dan wajar. Proses naturalisasi ini diharapkan mampu menjelaskan mengapa segenap pihak yang terkait dengan kehadiran artis anak dalam industri sinetron (artis anak, orangtua, pekerja media, pelaku usaha, masyarakat, negara) menerima eksploitasi anak dalam industri media dan bagaimana mereka memaknainya sehingga pada akhirnya dapat ditemukan rasionalisasi mengapa komodifikasi, eksploitasi pekerja anak yang terjadi di media massa khususnya televisi tidak dilihat sebagai komodifikasi atau eksploitasi. Bertitik tolak dari permasalahan dan tujuan penelitian semacam itu penelitian ini menggunaan konsep komodifikasi pekerja dengan pendekatan ekonomi politik kritis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam paradigma kritis melalui metode analisis studi kasus. Subjek penelitian adalah pekerja anak dan pihak-pihak yang terkait dengan pekerja anak di industri sinetron. Situs pengamatan adalah produksi sinetron Raden Kian Santang. Dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan observasi langsung, melakukan rangkaian wawancara dan analisis sekunder terhadap data mengenai industry pertelevisian. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, industri sinetron terbukti melakukan eksploitasi tubuh, eksploitasi ekonomi, eksploitasi tumbuh kembang, eksploitasi waktu luang dan eksploitasi pada akses pendidikan. Berdasarkan studi ini, apa yang terjadi dalam proses produksi sinetron RKS adalah bentuk komodifikasi pekerja yang, pertama-tama, dilakukan industri sinetron dalam hal ini Rumah Produksi MD Entertainment. Namun demikian rumah produksi sebenarnya tidak berperan sendirian. Eksploitasi ini juga terjadi karena hubungan rumah produksi dengan stasiun televisi, biro iklan, dan lembaga pengiklan. Industri juga melakukan berbagai upaya untuk menjadikan eksploitasi ini tidak mengemuka sebagai eksploitasi. Pengaburan eksploitasi ini ini dilakukan dengan melakukan mistifikasi komoditas. Tenaga kerja, dalam hal ini pekerja anak mengalami mistifikasi berganda yakni reifikasi dan naturalisasi. Tujuan mistifikasi adalah penerimaan secara alamiah proses produksi yang eksploitatif. Mistifikasi yang dijalankan adalah fantasi popularitas. Pekerja anak kemudian bertransformasi menjadi bintang sinetron, dengan segala priviledge nya. Transformasi pekerja menjadi bintang, adalah reifikasi. Proses pengalamiahan penerimaan pekerja menjadi bintang adalah naturalisasi. Naturalisasi berjalan sistemik dan sedemikian halus sehingga diterima sebagai taken for granted. Melalui penstereotipian bintang sinetron di media massa juga pengabaian industri, orangtua, negara dan masyarakat terhadap hak pekerja anak, maka naturalisasi proses produksi yang eksploitatif semakin terinternalisasi dalam diri pekerja anak. Hal ini menjelaskan mengapa berbagai pihak terkait menerima proses eksploitasi, yakni dikarenakan adanya mistifikasi yang dilakukan industri bernama fantasi popularitas. Di akhir analisa dapat dikemukakan bahwasanya, proses naturalisasi eksploitasi inilah yang menyebabkan eksploitasi tidak dilihat sebagai eksploitasi. Dalam konsep bintang, tidak lagi ada pekerja di industri sinetron, semua adalah bintang. Dan karena semua adalah bintang, tidak lagi tampak eksploitasi yang berjalan. Hal ini akan bertahan selama selubung-selubung mistifikasi tidak dibongkar. Ada pekerja di industri sinetron, yang harus diperjuangkan haknya sebagai pekerja, dan sebagai anak. Peneliti melihat bahwa eksploitasi pekerja anak ini tidak bisa dilihat sebagai hal alamiah dan terberikan melainkan merupakan hasil dari relasi kuasa yang melibatkan banyak pihak yang terkait dan berkepentingan dengan industry pertelevisian. Keterjalinan berbagai pihak ini (stasiun televisi, rumah produksi, pengiklan, biro iklan, lembaga negara, sekolah, orangtua dan artis anak sendiri) menjadikan eksploitasi terus berlangsung melalui proses naturalisasi. Penelitian ini menemukan bahwa analisis ekonomi-politik dengan pendekatan kritis dapat digunakan untuk melihat bagaimana relasi kuasa, secara bersama-sama dan mutualis membentuk sistem produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya, termasuk di dalamnya sumber daya komunikasi. Sumber daya dalam hal ini adalah pekerja anak. Ekonomi politik dapat menjelaskan bagaimana relasi kuasa mempengaruhi proses produksi yang mengeksploitasi pekerja anak. Kajian mengenai komodifikasi pekerja terbukti signifikan untuk konteks negara yang masih berkembang, seperti Indonesia. Hal ini terkait dengan tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, tingkat kesadaran hukum, dan implementasi kebijakan publik yang berpengaruh pada tingkatan eksploitasi dan keberhasilan mistifikasi yang dilakukan industri atau pemilik modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komoditas pekerja anak memang mengalami mistifikasi berganda, yakni reifikasi dan naturalisasi. Naturalisasi sebagai bagian dari mistifikasi adalah upaya industri yang berjalan lebih sistemik, dan terencana. Naturalisasi tidak bisa dilakukan hanya oleh industri, namun juga didukung oleh pihak-pihak yang terkait dengan proses produksi. Naturalisasi bertanggungjawab untuk menghilangkan proses produksi, dominasi dan eksploitasi yang dilakukan industri. Disini media massa berperan penting menyebarluaskan naturalisasi eksploitasi.

---

This dissertation is basically trying to demonstrate how the television industry in Indonesia is growing rapidly today, takes place in the form of commodification exploitation of child labor continues as a result of the naturalization process of child labor. This study aimed to describe forms of exploitation of a child artist in the soap opera industry, how the process of exploitation of children can take place on an ongoing basis and how the process of naturalization so that exploitation appears as a natural and reasonable thing. The process of naturalization is expected to explain why all the parties concerned by the presence of the artist son in industrial soap opera (artist's children, parents, media workers, businesses, communities, countries) accept the exploitation of children in the media industry and how they interpret it so that in the end can be found rationalizations why commodification, exploitation of child labor which occurs in the mass media, especially television is not seen as the commodification or exploitation.

Focused on the issues and objectives of such research, this study uses the concept of commodification of workers with critical political economy approach. This study used a qualitative approach in the critical paradigm through case study analysis method. Subjects were child laborers and parties related to child labor in the soap opera industry. Site observation is Raden Kian Santang product ion of soap operas. In the process of collecting data, researchers conducted direct observation, conducting a series of interviews and secondary analysis of the data regarding the television industry.

Based on the findings in the field, soap opera industry proved body exploitation, economic exploitation, exploitation of growth and development, exploitation of leisure time and exploitation in the access to education. Based on these studies, what happens in the production process RKS soap opera is a form of commodification of workers who, first of all, done by the soap opera industry in this regard Production House MD Entertainment. However, the production house is not actually play a role alone. This exploitation also occurs because of the relationship with the production house television stations, advertising agencies, advertisers and agencies.

Industry also made various efforts to make this eksploitation not surfaced as exploitation. Blurring this exploitation is done by mystification of commodities. Labor, in this case of child labor, suffered multiple mystification of the reification and naturalization. The purpose of mystification is a natural acceptance of exploitative production process. Mystification run is the popularity of fantasy. Child labor later transformed into soap star, with all theirs priviledge.

The transformation of the workers into a star, is reification. Normalisation recruitment process become stars is naturalized. Naturalization walk systemic and so delicate that it is accepted as taken for granted. Through stereotyping soap star in the mass media also neglect the industry, parents, the state and society against the rights of child workers, the naturalization process exploitative production increasingly internalized inner child labor. This explains why the various parties involved accept the exploitation process, which is due to the industry's mystification called fantasy popularity. It can be noted that the final analysis, the naturalization process is what causes the exploitation of exploitation not seen as exploitation. In the concept of a star, no longer working in the industry of soap operas, all were stellar. And because all is a star, no longer seem exploitation runs. It will last as long as the veils of mystification is not dismantled. There were workers in the soap opera industry, which must be fought for their rights as workers, and as a child.

Researchers saw that the exploitation of child labor can not be seen as a natural and taken for granted but rather is the result of power relations that involves many stakeholders and interest in the television industry. This entanglement of various parties (television stations, production houses, advertisers, agencies, state agencies, schools, parents and children themselves artists) make exploitation continued through the naturalization process.

This study found that the political-economic analysis with critical approach can be used to see how power relations, jointly and mutualist form a system of production, distribution, and consumption of resources, including communication resources. The resources in this case is child labor. The political economy can explain how power relations influence the process of production that exploits child labor. The study of the commodification of workers proved significant for countries that are still developing context, such as Indonesia. This is related to the educational level, income level, the level of legal awareness and implementation of public policies that affect the level of exploitation and the success of the industry is doing mystification or owners of capital.

The results showed that child labor commodity is experiencing double mystification, the reification and naturalization. Naturalization as part of the mystification is the industry's efforts run more systemic, and well-planned. Naturalization can not be done only by industry, but is also supported by the parties associated with the production process. Naturalization is responsible for eliminating the production process, domination and exploitation industry. Here the mass media play an important role disseminating naturalization exploitation."

"Artikel ini bertujuan untuk membahas mengenai pengaruh antara kekerasan orangtua terhadap perilaku kekerasan anak. Dalam beberapa tahun belakangan, kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak- anak cenderung meningkat. Studi- studi sebelumnya memaparkan bahwa tayangan kekerasan, teman sebaya, dan orangtua sebagai faktor yang menentukan perilaku kekerasan anak. Melengkapi studi tersebut, penulis berargumen bahwa kekerasan orangtua mempengaruhi perilaku kekerasan anak karena anak meniru perilaku yang dilakukan oleh orangtuanya, dimana anak laki-laki cenderung melakukan kekerasan fisik dan anak perempuan cenderung melakukan kekerasan verbal. Artikel ini juga ingin mengetahui bagaimana perilaku kekerasan dari orangtua berpengaruh terhadap perilaku kekerasan anak perempuan dan laki-laki. Artikel ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data simple random sampling. Total sampel dari sebanyak 105 responden anak kelas 1 SMPN 246 di Jakarta. Hasil dari penulisan artikel ini membuktikan bahwa anak yang pernah menerima kekerasan verbal dari orangtuanya cenderung melakukan perilaku kekerasan verbal kepada temannya, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, hal tersebut tidak berlaku untuk kekerasan fisik.

---

This article aims to discuss the influence of parental violence to child violence behavior. Within a few years, cases of violence by children increased. Previous studies have suggested that violence shows, peers, and parents are the factors that determine child violence behavior. Complementing the studies, this article argue that parental violence affects the behavior of child violence because children imitate behavior of their parents, where bpys tend to resort to physical violence and girls tend to resort to verbal violence. This article also want to know whether the socialization of violent behavior from parents are took effect on violent behavior of girls and boys. This article uses a quantitative method with simple random sampling data collection thecnique. The number of samples are 105 respondents from grade 1 SMPN 246 in Jakarta. The result proves that children who have received verbal violence from their parents tend to engage in verbal violence behavior toward their friends, both girl and boy. However, this does not apply to physical violence."

"Penelitian ini bertujuan menggambarkan anger style yang dimiliki remaja yang pernah mengalami child abuse. Anger style adalah cara seseorang mengkomunikasikan kemarahan yang ia miliki pada orang lain. Pembentukan anger style dipengaruhi oleh pengalaman, situasi dan lingkungan remaja. Anger style remaja juga dipengaruhi dari observasi dan hasil belajar yang terus-menerus dari pola asuh orangtua. Remaja yang pernah mengalami child abuse akan mempelajari tingkah laku pelaku abuse yang menggunakan kekerasan sebagai solusi permasalahan. Hal ini mengarah pada akibat negatif yaitu remaja yang pernah mengalami child abuse cenderung mengembangkan anger style yang merugikan dirinya dan lingkungan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa partisipan yang diwawancarai memiliki anger style yang berpotensi merugikan dirinya dan lingkungan dengan variasinya masing-masing.

---

This research focusing about anger style in adolescence who had experiencing child abuse. Anger style is a way people communicate their anger to others. The shaping of anger style was influenced by adolescence experience, situation and environment. Anger style in adolescence was also influenced by observation and the continuation of learning form parenting style. Adolescence who had experiencing child abuse tend to learn the behavior of perpetrator who used violence to solve problems. This will lead to negative impact such as adolescence who have experienced child abuse tend to develop anger style that can damage them and people around them. This research is qualitative research with descriptive design. The result of research showed that participants who had been interviewed had developing anger style that can potentially damage him or herself and society."