Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artikel ini hadir untuk memberikan gambaran bagaimana proyek perluasan kota Buitenzorg pada awal abad ke-20 dilaksanakan serta dampaknya terhadap tata kota dan kehidupan masyarakat. Terdapat tiga studi yang mengamati hal serupa, yakni Ontwerpen aan de stad, Stedenbouw in Nederlands-Indie en Indonesie (1905–1950) karya Pauline K.M. Van Roosmalen (2008), Kota Bogor: Studi Tentang Ekologi Kota Abad ke-19 hingga ke-20 karya Mumuh Muhsin Zakaria (2010), serta Peran Thomas Karsten dalam Pengembangan Permukiman Eropa di Buitenzorg, 1903–1942 karya Widdy Nuril Ahsan (2023). Berbeda dengan karya sebelumnya, artikel ini memberikan perhatian pada satu proyek perluasan kota yang menggambarkan peran pemerintah kota (gemeente) dalam membentuk kota dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Pada awal abad ke-20 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan UU Desentralisasi dan menetapkan beberapa kota sebagai Gemeente atau kota mandiri. Hal ini sejalan dengan peningkatan kedatangan orang Eropa ke Hindia Belanda, termasuk Buitenzorg. Kebutuhan akan kompleks peru mahan dan pemukiman menjadi faktor utama proyek perluasan di kota-kota kolonial pada awal abad ke-20. Artikel ditulis menggunakan metode sejarah yang didasarkan pada data berupa arsip Binnenlandsch Bestuur (BB), laporan (verslag) dari berbagai instansi terkait, surat kabar dan majalah sezaman, koleksi foto, kartografi, buku, disertasi serta artikel. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa proyek perluasan kota Buitenzorg memberikan dampak bagi tata kota yang ditunjukkan dengan dibangunnya wilayah tersebut, khususnya sub-distrik Kedoeng Halang sesuai prinsip kota taman yang semula adalah tanah partikelir menjadi permukiman dengan berbagai fasilitas di dalamnya. Lebih dari itu, perluasan kota juga berdampak pada kehidupan sosial masyarakat seperti munculnya kompetisi renang, asosiasi ibu rumah tangga, hingga perbaikan kampung.

---

This article is here to provide an overview of how the expansion project for the city of Buitenzorg in the early 20th century was carried out and its impact on urban planning and people's lives. Three studies observe the same thing, namely Ontwerpen aan de stad, Stedenbouw in Nederlands-Indie en Indonesie (1905–1950) by Pauline K.M. Van Roosmalen (2008), Bogor City: A Study of City Ecology in the 19th to 20th Century by Mumuh Muhsin Zakaria (2010), and the Role of Thomas Karsten in the Development of European Settlements in Buitenzorg, 1903–1942 by Widdy Nuril Ahsan (2023). Unlike previous work, this article pays attention to an urban expansion project that describes the role of municipal governments (gemeente) in shaping cities and their impact on people's lives. At the beginning of the 20th century, the Dutch East Indies government issued a Decentralization Law and designated several cities as Gemeente or independent cities. This was in line with the increasing arrival of Europeans to the Dutch East Indies, including Buitenzorg. The need for housing and settlement complexes became a major factor in expansion projects in colonial cities in the early 20th century. Articles are written using historical methods based on data in the form of Binnenlandsch Bestuur (BB) archives, reports (verslag) from various relevant institution, contemporary newspapers and magazines, photo collections, cartography, books, dissertations and articles. The research results show that the Buitenzorg city expansion project has an impact on urban planning as indicated by the development of the area, especially the Kedoeng Halang sub-district according to the principle of a garden city which was originally private land to become settlements with various facilities in it. More than that, the expansion of the city also has an impact on the social life of the community, such as the emergence of swimming competitions, housewives associations, and kampung improvements."

"ABSTRAKTanah-tanah partieklir lahir atau terbentuk sudah sejak awal masa kekuasaan VOC dan dihapuskan keberadaannya oleh Pemerintah RI pada tahun 1958. Dalam sejarah keberadaaannya, tanah-tanah partikelir tidak pernah dapat didefinisikan secara jelas, karena tidak ada satu peraturan apapun, termasuk undang-undang, yang menyebutkannya. Oleh karena ketidak jelasannya, maka kehadiran tanah-tanah partikelir sering kali membuat kesulitan antara pemerintah, tuan tanah dan penduduk di atas tanah-tanah partikelir. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian arsip dan studi kepustakaan berupa buku, artikel dan sebagainya. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang terbentuknya tanah-tanah partikelir pada mulanya karena faktor keamanan. Kemudian dalam perkembangannya menjadi bersifat komersial, sebab dianggap menguntungkan pemerintah kolonial. Namun akhirnya keberadaan tanah-tanah partikelir juga melahirkan berbagai kesulitan, sehingga pemerintah kolonial, sejak awal abad ke-19 mulai mengadakan pembelian kembali tanah-tanah partikelir.

---

"

"[ABSTRAKTanah Partikelir merupakan tanah yang diciptakan oleh Pemerintah Kolonial Belanda dengan cara menjual tanah tersebut kepada pihak swasta yang terdiri dari orang asing seperti golongan timur asing golongan eropa maupun golongan pribumi yang dianggap berjasa kepada VOC Tanah partikelir mempunyai hak hak keistimewaan yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial sehingga dianggap sebagai suatu negara didalam negara berbagai upaya penghapusan dilakukan baik oleh pemerintah kolonial Belanda sendiri maupun pemerintah Indonesia Upaya tersebut antara lain pembelian kembali tanah tanah partikelir kemudian pemerintah Indonesia melalui Undang Undang Nomor 1 Tahun 1958 Tentang Penghapusan Tanah Tanah Partikelir menegaskan bahwa tanah tanah partikelir maupun tanah tanah yang luasnya melebihi 10 bauw dihapuskan dan menjadi tanah negara dan kepada setiap pemilik tanah partikelir diberikan ganti kerugian berupa uang maupun hak atas tanah Salah satu tanah negara bekas tanah partikelir adalah di daerah Kelurahan Jembatan Lima Jakarta Barat yang sampai sekarang masih dimiliki oleh pemilik atau ahli warisnya maupun oleh pihak yang menguasai secara fisik tanah tersebut yang dibuktikan dengan surat partikelir atau eigendom verponding Namun sejak berlakunya undang undang tersebut alat bukti kepemilikan tanah partikelir masih diakui dan merupakan suatu dokumen administrasi yang diperlukan untuk pendaftaran sehingga secara de facto tanah partikelir masih diakui keberadaannya dan dapat didaftarkan untuk memperoleh hak atas tanah dan diberikan Sertipikat sebagai tanda bukti hak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

---

ABSTRACTPrivate land is land that was created by the Dutch colonial government, by sellingthe land to private parties consisting of a group of strangers as foreign east, europegroups, as well as indigenous groups are credited to the VOC. Private land rightshave privileges that are contrary to the principles of social justice that isconsidered as a state within a state. abolition efforts undertaken by the Dutchcolonial government itself and the Indonesian government. Such efforts includethe repurchase of private lands, then the Indonesian government through Act No.1 of 1958 on the Abolition of private lands confirms that the private lands or landswhich covers more than 10 bauw abolished and became the ground state and theany private land owners are given compensation in cash or land rights. Oneformer state land is private land in the Village area of Lima Bridge, West Jakarta,which is still owned by the owners or their heirs or by the party that controls theland physically, as evidenced by a private or eigendom verponding. Since theenactment of this regulation such as, evidence of private land ownership wasrecognized and a number of documents required for registration so that the defacto private land still recognized and can be registered to obtain land rights andgiven certificate as proof of rights under Government Regulation No. 24 of 1997On Land Registry;Private land is land that was created by the Dutch colonial government, by sellingthe land to private parties consisting of a group of strangers as foreign east, europegroups, as well as indigenous groups are credited to the VOC. Private land rightshave privileges that are contrary to the principles of social justice that isconsidered as a state within a state. abolition efforts undertaken by the Dutchcolonial government itself and the Indonesian government. Such efforts includethe repurchase of private lands, then the Indonesian government through Act No.1 of 1958 on the Abolition of private lands confirms that the private lands or landswhich covers more than 10 bauw abolished and became the ground state and theany private land owners are given compensation in cash or land rights. Oneformer state land is private land in the Village area of Lima Bridge, West Jakarta,which is still owned by the owners or their heirs or by the party that controls theland physically, as evidenced by a private or eigendom verponding. Since theenactment of this regulation such as, evidence of private land ownership wasrecognized and a number of documents required for registration so that the defacto private land still recognized and can be registered to obtain land rights andgiven certificate as proof of rights under Government Regulation No. 24 of 1997On Land Registry;Private land is land that was created by the Dutch colonial government, by sellingthe land to private parties consisting of a group of strangers as foreign east, europegroups, as well as indigenous groups are credited to the VOC. Private land rightshave privileges that are contrary to the principles of social justice that isconsidered as a state within a state. abolition efforts undertaken by the Dutchcolonial government itself and the Indonesian government. Such efforts includethe repurchase of private lands, then the Indonesian government through Act No.1 of 1958 on the Abolition of private lands confirms that the private lands or landswhich covers more than 10 bauw abolished and became the ground state and theany private land owners are given compensation in cash or land rights. Oneformer state land is private land in the Village area of Lima Bridge, West Jakarta,which is still owned by the owners or their heirs or by the party that controls theland physically, as evidenced by a private or eigendom verponding. Since theenactment of this regulation such as, evidence of private land ownership wasrecognized and a number of documents required for registration so that the defacto private land still recognized and can be registered to obtain land rights andgiven certificate as proof of rights under Government Regulation No. 24 of 1997On Land Registry, Private land is land that was created by the Dutch colonial government, by sellingthe land to private parties consisting of a group of strangers as foreign east, europegroups, as well as indigenous groups are credited to the VOC. Private land rightshave privileges that are contrary to the principles of social justice that isconsidered as a state within a state. abolition efforts undertaken by the Dutchcolonial government itself and the Indonesian government. Such efforts includethe repurchase of private lands, then the Indonesian government through Act No.1 of 1958 on the Abolition of private lands confirms that the private lands or landswhich covers more than 10 bauw abolished and became the ground state and theany private land owners are given compensation in cash or land rights. Oneformer state land is private land in the Village area of Lima Bridge, West Jakarta,which is still owned by the owners or their heirs or by the party that controls theland physically, as evidenced by a private or eigendom verponding. Since theenactment of this regulation such as, evidence of private land ownership wasrecognized and a number of documents required for registration so that the defacto private land still recognized and can be registered to obtain land rights andgiven certificate as proof of rights under Government Regulation No. 24 of 1997On Land Registry]"

"Penelitian ini membahas perkembangan rancang bangun Bendung Katulampa yang ada di Buitenzorg pada 1910 hingga 1912. Sebelum tahun 1911, Bendung Katulampa dibangun dari bahan yang mudah rusak, sehingga Departemen BOW (Burgerlijke Openbare Werken) kerap melakukan perbaikan terhadap bangunan bendung. Pada 1905 hingga 1910, departemen BOW melakukan perbaikan menggunakan usulan dari Ir. P.L. van Blanken dan Ir. van Rossum yang memperkuat struktur bendung dengan keranjang besi yang diperkuat dengan bebatuan. Meskipun sudah diperkuat, bendung kembali rusak pada tahun 1910. Ir. Herman van Breen kemudian mengusulkan pembangunan Bendung Katulampa yang baru dengan menggunakan campuran batu dan semen atau beton yang dilengkapi dengan pintu air untuk mengatur aliran Sungai Ciliwung. Setelah disetujui oleh pemerintah, Departemen BOW memulai pembangunan dengan dana 66.200 gulden yang dikerjakan pada April 1911 hingga Oktober 1912. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengapa Pemerintah Hindia Belanda kemudian memutuskan untuk membangun ulang Bendung Katulampa. Dari permasalahan tersebut muncul beberapa pertanyaan penting yang diajukan, yaitu apa faktor-faktor yang membuat Bendung Katulampa dibangun ulang oleh Departemen BOW? dan bagaimana perkembangan rancang bangun Bendung Katulampa? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, digunakan metode sejarah. Dari hasil analisis, Bendung Katulampa yang baru dibangun karena kenaikan debit air Sungai Ciliwung dan bahan bendung yang tidak dapat bertahan lama. Bahan awal yang menggunakan keranjang dan bebatuan kemudian berkembang dan digantikan dengan beton.

---

This research discusses the design development of the Katulampa Weir in Buitenzorg from 1910 to 1912. Before 1911, the Katulampa Weir was built from materials that were easily damaged, so the BOW Department (Burgerlijke Openbare Werken) often made repairs to the weir building. In 1905 to 1910, the BOW department made improvements using design from Ir. P.L. van Blanken and Ir. van Rossum by strengthening the weir structure with iron baskets reinforced with rocks. Even though it had been strengthened, the weir was damaged again in 1910. Ir. Herman van Breen then suggested that the new Katulampa Weir built using a mixture of stone and cement or concrete equipped with a sluice to regulate the flow of the Ciliwung River. After being approved by the government, the BOW Department started construction with funds of 66,200 guilders which was carried out from April 1911 to October 1912. The problem discussed in this research is to know why the Dutch East Indies Government decide to rebuild the Katulampa Weir. From these problems a number of important questions emerged, namely what were the factors that caused the Katulampa Weir to be rebuilt by the BOW Department? and how is the development of the Katulampa Weir? To answer this question, the historical method is used. From the results of the analysis, the newly built Katulampa Weir was due to an increase in the water discharge of the Ciliwung River and the materials of the weir could not last long. The initial material that used baskets and rocks then developed and was replaced with concrete."

"Mikroalga merupakan tumbuhan air tergolong ramah lingkungan dan memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi. Salah satu jenis mikroalga yang sedang dikembangkan di Indonesia adalah ganggang hijau Chlorella sp. Selain kemampuan biofiksasi CO2 tinggi, Chlorella sp juga memiliki komposisi biomassa tinggi yang dapat dimanfaatkan sebagai potensi bahan pangan alternatif dan sumber bahan baku biofuel. Beberapa penelitian pendahuluan telah dilakukan untuk mengamati potensi pemanfaatan mikroalga serta metode paling optimal untuk mempersiapkan pembiakkan Chlorella sp. dalam skala besar. Salah satu hasil penelitian yang menjadi dasar kajian kali ini adalah mengenai peningkatan produksi biomassa dengan dua metode pencahayaan kontinu, yakni dengan intensitas tetap dan dengan metode alterasi. Penelitian lain yang juga dijadikan dasar adalah mengenai susunan optimum fotobioreaktor untuk peningkatan produksi biomassa. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian produksi biomassa yang bertujuan memperoleh komposisi nutrisi esensial dari biomassa Chlorella sp. hasil biakkan sebelumnya. Evaluasi kualitas nutrisi, seperti kandungan klorofil, protein, dan lipid sangat penting artinya dalam pembiakkan Chlorella sp. yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Hal ini disebabkan pemilihan metode pembiakkan Chlorella sp. sepatutnya tidak hanya unggul dalam hal kuantitas (jumlah sel) tetapi juga kualitasnya (kandungan nutrisi). Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran pemanfaatan biomassa Chlorella sp. yang telah dibiakkan selama ini berdasarkan jumlah kandungan nutrisinya. Metode pengujian yang dipilih adalah spektrofotometri sinar tampak untuk identifikasi klorofil, metode Lowry untuk identifikasi jumlah protein, serta metode Bligh-Dryer untuk identifikasi lipid dalam biomassa Chlorella sp. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa kandungan nutrisi esensial dalam biomassa Chlorella sp. dengan jumlah terbesar adalah protein sebesar 33.53 mg/L dan diikuti oleh klorofil sebesar 14.3 mg/L. Sementara komposisi lipid justru mengalami penurunan hingga 70% berat.

---

Microalgae are water plant which are environmentally friendly and also have high ability of adaptation. One kind of algae being developed in Indonesia nowadays is the genus of Chlorella sp. Not only that Chlorela sp. have high ability for CO2 fixation but also got high biomass potential which can be used as alternative food source and biofuel source.

Several previous research have been conducted to find out the biomass potential of this microalgae and the optimized method to produce it on a large scale. One of the research used as based on this experiment is about increasing biomass production in mid-scale reactor using two types of continuous illumination; the continuous and the alteration method. Other research used as based is about arranging the photobioreactor to increase biomass production.

This research is a further research in order to determine the essential nutritional content from the biomass production of Chlorella vulgaris. The evaluation of nutritional content such as chlorophyll, protein, and lipid is very important in producing Chlorella sp. with high economic value. It is because when producing Chlorella sp. we hoped that the biomass that we have is not only have great cellular content but also high nutritional content. Other goal of this research is to give prediction about how to process the biomass we ve got based on its nutritional content.

Method used to determine the nutritional content are visible spectrofotometer for chlorophyll identification, Lowry method for protein identification, and Bligh-Dryer Method for lipid identification in Chlorella vulgaris biomass.

From this research we found out that majority essential nutrition in our Chlorella sp. s biomass is protein (33.53 mg/L) followed by chlorophyll (14.3 mg/L). On the other hand, lipid composition decreased until 70% weight."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas isu-isu dilematik dalam pemberitaan surat kabar Sin Po, salah satu surat kabar milik Tionghoa peranakan yang berorientasi nasionalisme Tiongkok. Skripsi ini mengambil periodisasi tahun 1917 ? 1942. Tahun 1917 adalah tahun ketika pertama kali Sin Po memainkan peran dalam bidang politik dengan menyelenggarakan Konferensi Semarang untuk membahas masalah keikutsertaan orang Tionghoa di Hinda Belanda dalam Volksraad. Sedangkan tahun 1942 merupakan tahun runtuhnya pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia dan digantikan oleh pemerintahan Jepang yang kemudian menutup semua surat kabar Tionghoa peranakan, termasuk surat kabar Sin Po. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa surat kabar Sin Po memiliki sikap mendua dalam menyikapi pergerakan kebangsaan di Indonesia. Di satu sisi, surat kabar Sin Po berorientasi nasionalisme Tiongkok, namun di sisi lain Sin Po turut mendukung dan menyokong kemerdekaan Indonesia melalui gagasan-gagasan dalam pemberitaannya. Menurut Sin Po, bangsa Indonesia memiliki nasib yang sama dengan negeri leluhur mereka yakni Tiongkok. Kedua bangsa tersebut merupakan bangsa yang pernah mengalami penjajahan bangsa asing. Selain itu, nasionalisme Tiongkok memiliki hubungan dengan nasionalisme Indonesia karena keduanya merupakan bagian dari nasionalisme Asia ajaran Sun Yat Sen yang menganggap kolonialisme dan imperialisme sebagai musuh bersama, maka wajarlah jika surat kabar Sin Po bersimpati terhadap pergerakan nasional Indonesia. Penelitian ini juga memperlihatkan adanya tiga orientasi dalam suratkabar-suratkabar Tionghoa peranakan dalam menyikapi pergerakan-pergerakan kebangsaan di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discusses dilematic issues on one of newspaper that oriented to Peranakan Chinese nationalism, Sin Po. This thesis took periodization from 1917 to 1942. 1917 is the year when Sin Po for the first time played role in politics by organizing Semarang Conference which aimed to discuss the participation of the Indonesian Chinese on Volksraad. While 1942 is the year of the collapse of the Dutch colonial rule in Indonesia and was replaced by the Japanese government which banned all the Peranakan Chinese?s newspaper, including Sin Po. The results of this study indicate that Sin Po had an ambiguous attitude in dealing with Indonesian nationalist movement. On the one hand, Sin Po was oriented to Chinese nationalism, but on the other hand Sin Po also supported the independence of Indonesia through the news on it. According to Sin Po, Indonesia had the same fate with their ancestral land, China. Both nation was a nation that had experiences on being a colony of other nations. In addition, Chinese nationalism was similar to Indonesia?s which both of them inspired by the nationalism by Sun Yat Sen who considered colonialism and imperialism as enemies, so it was clear why Sin Po gave sympathy to Indonesian national movement. The study also shows there are three kinds of orientation of Peranakan?s newspaper in addressing national movement in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa latar belakang terjadinya kerusuhan tak berdarah di tanah partikelir Batu Ceper pada tanggal 4 Juni 1934 yang disebabkan oleh penolakan petani untuk menyerahkan padi miliknya kepada juru sita. Konflik ini kemudian berlanjut hingga ke landraad Tangerang tanggal 18 Juni 1934. Selain itu penelitian ini juga menjelaskan keterlibatan organisasi pergerakan sosial bernama Tirtajasa yang berjuang membela kepentingan petani di tanah partikelir. serta media massa yang digunakan oleh organisasi ini untuk membentuk opini di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan menggunakan sumber-sumber primer maupun sekunder yang berkaitan dengan insiden yang terjadi. Dengan menggunakan teori Collective Action Charless Tilly, penelitian ini menitikberatkan pada peran pergerakan nasional pada masa kolonial dalam usaha-usahanya mensejahterakan petani di tanah partikelir. Sebelum kerusuhan terjadi diketahui bahwa Tirtajasa masuk ke tanah partikelir untuk memberi pencerahan dan penyadaran hukum kepada para petani, sehingga mereka sadar hak dan kewajibannya. Propaganda Tirtajasa ini kemudian mendapatkan sambutan hangat di Batu Ceper dan sekitarnya, sehingga ketika kerusuhan tersebut terjadi para petani meminta bantuan hukum kepada Tirtajasa untuk membela mereka dalam pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan orientasi ekonomi antara tuan tanah Cina dan petani menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi di Tangerang dimana tuan tanah mengeruk hasil pajak secara kaku saat kondisi ekonomi petani semakin terpuruk. Karena itu akumulasi dari rasa ketidakpuasan tersebut memunculkan rasa permusuhan yang dapat meledak sewaktu-waktu. Dalam penelitian ini terlihat bahwa organisasi pergerakan nasional mendapatkan keuntungan dari dukungan para petani yang memiliki kepentingan untuk melepaskan diri dari ekploitasi tuan tanah. Sementara itu pembelaan dari tokoh pergerakan nasional juga mendorong pemerintah untuk segera membeli tanah partikelir Batu Ceper. Secara umum, pembelian ini terbukti merubah kehidupan masyarakat yang dihidup di tanah partikelir, karena dengan begitu perbaikan sarana infrastruktur, kesehatan dan pendidikan dapat dilakukan secara lebih baik oleh Gubernemen dibandingkan oleh tuan tanah. Selain itu keterlibatan kalangan nasionalis di dalam tanah partikelir menambah rasa anti-cina yang telah meruncing pada awal abad ke-20.

---

This study analyze the conflict between peasants and landlord in Batu Ceper which culminated in the occurrence of bloodless riots on June 4, 1934 in the form of peasant refusal to hand over their grain to bailiffs which ignited the emotions of other peasants. This case then continued to the Tangerang court on June 18, 1934. This study explained the involvement of a social movement called Tirtajasa which struggled to defend the interests of peasant in private lands and also analyzed the presence of mass media in spreading opinions in the community.

This study uses historical methods using primary and secondary sources related to the incident. By using the theory of Collective Action by Charless Tilly, this study focuses on the role of the national movement in the colonial period and its efforts to prosper indigenous people, especially peasants in private lands who sometimes feel dissatisfied with the oppressive system. Before the turmoil began, it was discovered that Tirtajasa Organization had entered private land to provide legal enlightenment and awareness to peasants about their rights and obligations. The Tirtajasa propaganda then received raves from Batu Ceper inhabitants and even invoked Tirtajasa to defend their right in the court.

The results showed that differences in economic orientation between Chinese landlords and peasants caused social and economic inequality in Tangerang where landlords dredged tax revenues rigidly as peasant’s economic conditions deteriorated. Therefore the accumulation of dissatisfaction raises hostility that can explode at any time. In this study it can be seen that the national movement organization had benefited from the support of peasants who have an interest in escaping the exploitation of landlords.

Meanwhile the defense of the national movement leaders also encouraged the government to immediately buy the Batu Ceper private land. This defense led to an accelerated purchase of Batu Ceper private land by the Government. Therefore, this purchase is proven to change the lives of people who live on private land, because the improvement of infrastructure, health and education facilities can be done better by the Colonial Government. In addition, the involvement of nationalists (anti-colonialism) in private land adds to the feeling of anti-chinese that had been tapering in the early 20th century."