Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis strategi komunikasi politik DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor pada Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Bogor yang menggunakan konektivitas kampanye dengan pola komunikasi top down dan bottom up kepada konsstituen dan masyarakat di dapilnya masing-masing, serta strategi komunikasi politik yang digunakan meliputi : program partai, komunikator dan komunikan, relasi dan koordinasi agenda partai, mobilisasi pendukung, taktik, dan posisi/kedudukan organisasi. Penelitian ini mengadaptasi teori komunikasi politik Pippa Norris (2001), dengan kerangka penjelasan dari Stromback dan Kiousis (2012) dan Robinson (2011) untuk menganalisis strategi komunikasi politik yang dilakukan DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor pada pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Bogor. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan sumber data primer berdasarkan wawancara yang dilengkapi dengan data sekunder. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan konektivitas kampanye yag dilakukan Partai Golkar di Kabupaten Bogor dengan pola komunikasi top down dan bottom up mengarah pada sustainable role yang lebih menekankan pada keberlangsungan komunikasi politik partai dalam jangka panjang. Serta strategi komunikasi politik yang digunakan dan dirumuskan Partai Golkar di Kabupaten Bogor yang meliputi program partai, komunikator dan komunikan, relasi dan koordinasi agenda partai, mobilisasi pendukung, taktik, dan posisi/kedudukan organisasi diwujudkan dengan melakukan pranata kelembagaan untuk menyukseskan konsolidasi dan penguatan sistem struktural Partai Golkar dan membentuk Badan Pemenangan Pemilu untuk meningkatkan perolehan suara partai pada pemilu legisltaif 2019 di Kabupaten Bogor.

---

This study analyzes the political communication strategy of the DPD Golkar Party in Bogor Regency in the 2019 Legislative Election in Bogor Regency which uses campaign connectivity with top down and bottom up communication patterns to constituents and the people in their respective electoral districts, as well as the political communication strategies used include: party programs , communicators and communicants, relations and coordination of party agendas, mobilization of supporters, tactics, and organizational positions/positions. This research adapts Pippa Norris' political communication theory (2001), with the explanatory framework from Stromback and Kiousis (2012) and Robinson (2011) to analyze the political communication strategy carried out by the Golkar Party DPD Bogor Regency in the 2019 legislative elections in Bogor Regency. The research method used is qualitative with primary data sources based on interviews supplemented by secondary data. The findings in this study show that the campaign connectivity carried out by the Golkar Party in Bogor Regency with top-down and bottom-up communication patterns leads to a sustainable role that places more emphasis on the long-term sustainability of party political communication. As well as the political communication strategy used and formulated by the Golkar Party in Bogor Regency which includes party programs, communicators and communicants, relations and coordination of party agendas, mobilization of supporters, tactics, and organizational positions/positions realized by carrying out institutional institutions to succeed in consolidating and strengthening the structural system Golkar Party and formed the Election Winning Board to increase the party's vote acquisition in the 2019 legislative elections in Bogor Regency."

"Saat ini strategi komunikasi pemasaran politik telah berkembang luas. Salah satunya adalah dengan pendekatan political marketing. Penelitian ini ingin melihat bagaimana strategi komunikasi pemasaran politik Partai Aceh. Partai Aceh merupakan Partai Lokal konsekuensi dari hasil kesepakatan MoU Helsinki antara Pemerintah RI dengan GAM. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendapat gambaran jelas strategi partai Aceh dalam memenangkan Pemilu pasca MoU berturut-turut. Informan penelitian adalah aktor politik di Aceh yang terlibat aktif pada pemilu 2014.Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Partai Aceh masih menggunakan cara-cara komunikasi pemasaran tradisional. Untuk menjadi partai modern maka Partai Aceh harus mempebahrui dan beradaptasi dengan kondisi situasi masyarakat saat ini.

---

Nowadays marketing communication strategy on politics has variably developed. One of them is using political marketing and branding perspective. This research aims to find out how Aceh Party planning on their marketing communication strategy in Aceh. This research was conducted on qualitative descriptive method with the informant whom actively participated in 2014 election.The description will give valuable feedback for Aceh Party in creating communication strategy. The results shows Aceh Party using traditional ways on building its strategy, Aceh Party sucesfully won and dominates the legislative member in Aceh Parliament though."

"Praktisi public relations di Indonesia telah merambah dunia politik. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan strategi dan peran praktisi public relations Partai Nasional Demokrat sebagai partai politik baru dalam pelaksanaan komunikasi dan persuasi politik menuju Pemilu 2014. Peneliti mengidentifikasikan bahwa semakin banyak strategi praktisi public relations dalam komunikasi dan persuasi politik, semakin besar pula peran praktisi public relations dalam komunikasi dan persuasi politik Partai Nasional Demokrat menuju Pemilu 2014. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis, pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan studi kepustakaan/ literatur.Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktisi public relations menjalankan strategi dan perannya dalam pelaksanaan komunikasi dan persuasi politik Partai Nasional Demokrat menuju Pemilu 2014 dengan baik.

---

Public relations practitioners in Indonesia has penetrated the world of politics. This study aims to describe the strategies and the roles of public relations practitioners of the National Democratic Party as a new political party in the implementation of communication and political persuasion towards Elections 2014. Researchers identified that a growing number of practitioners of public relations strategies in political communication and persuasion, the greater the roles of public relations practitioners in the communications and political persuasion National Democratic Party towards Elections 2014. This study uses a constructivist paradigm, qualitative and descriptive approach. Data collection methods used were interviews and library research / literature.The results showed that public relations practitioners working out the strategies and its roles in the implementation of communication and political persuasion of the Democratic National Party to the 2014 election as well."

"Penelitian ini mengkaji hiperrealitas citra yang dilakukan oleh Joko Widodo dalam posisinya sebagai presiden Republik Indonesia yang kembali menjadi kandidat presiden untuk periode berikutnya, Pemilihan Presiden 2019. Melalui deretan busana yang ia gunakan di berbagai aktivitas, yang kemudian secara visual ia tampilkan melalui media sosial, Joko Widodo membentuk citra tertentu. Untuk mengidentifikasi realitas yang coba diciptakan oleh Joko Widodo, peneliti menggunakan konsep hiperrealitas dari Jean Baudrillard. Hiperrealitas memisahkan realitas yang terlihat oleh publik dari realitas yang sesgungguhnya. Realitas baru dibentuk dan membuat realitas yang sesungguhnya tidak lagi menjadi akar referensi publik dalam mellihat dan menilai seseorang. Penelitian ini mengurai proses hiperrealitas dengan konsep pemasaran politik melalui media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi hiperrealitas pada Joko Widodo, yang dibentuk dari cara berbusananya. Gaya berbusana Joko Widodo secara kolektif membangun citra-citra terentu, yang di antaranya adalah citra anak muda, citra pekerja, citra netral, dan citra sederhana.

---

This study examined hyperreality of Joko Widodo`s image regarding his position of President of Republic of Indonesia and his candidacy for next period in 2019 Presidential Election. Joko Widodo is constructing certain image through his sets of fashion during several activities which are shown visually on social media. This study used the concept of hyperreality coined by Jean Baudrillard to identify realities created by Joko Widodo.

Hyperreality is separated reality which is seen by public from the original reality. New reality is constructed and it made original reality not seen as public standard reference in seeing and judging people. This study specifically entangled the process of hyperreality in its relation with the concept of political marketing through social media.

The result of this study showed that hyperreality has been constructed by Joko Widodo through his sets of clothing and fashion style. Joko Widodo`s style of fashion is collectively constructed certain images, which are youth, working class, neutrality, and simplicity."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi political marketing Partai Perindo sebagai partai politik yang relatif baru dengan tujuan partai yang cukup fantastis yaitu memenangkan Pemilu 2019 dan mengajukan ketua umumnya maju sebagai calon presiden, serta bagaimana peran kepemilikan media oleh ketua umum dalam strategi partai tersebut. Penelitian kualitatif ini menggunakan kerangka konsep political marketing Lees‐Marshment (2001), kemudian strategi kampanye partai politik Nursal (2004) serta penerapan 4Ps bauran marketing Firmanzah (2008). Kesimpulan utama dari penelitian adalah Partai Perindo lebih dekat dengan penerapan sales oriented party dan lebih banyak menggunakan pull political marketing dalam menyampaikan pesan-pesan politik partainya. Namun demikian dalam perkembangan politik di Indonesia, Partai Perindo ternyata tidak dominan dan signifikan pull political marketing, karena proses perekrutan dan pesan partainya juga mengedepankan push dan pass political marketing. Sehingga penelitian ini dapat melengkapi strategi political marketing Partai Perindo yang ada saat ini

---

This study aims to determine political marketing strategy Perindo Party as a political party that is relatively new to the party just fantastic goal that

won the 2019 general election and submitted its chairperson forward as a presidential candidate, as well as the role of media ownership by the general chairman of the party's strategy. This qualitative study using the framework of the concept of political marketing Lees-Marshment (2001), then the political party's campaign strategy Nursal (2004) and the implementation of 4Ps marketing mix Firmanzah (2008). The main conclusion of the study is Perindo Party closer to the implementation of a sales oriented party and more use political pull marketing to convey messages of political parties. However, in the political developments in Indonesia, Perindo Party was not dominant and significant political pull marketing, because the recruitment process and also promote the party's message using pass and push political marketing. So this study can complement the political marketing strategy Perindo Party that exists today."

"Skripsi ini membahas mengenai praktik kampanye politik yang dilakukan oleh Partai Gerindra pada pemilu legislatif tahun 2014. Kasus ini di analisis menggunakan teori kampanye politik modern. Pada kampanye politik yang dilakukan oleh Partai Gerindra terlihat bahwa media memainkan peran sentral, terutama televisi dan media berbasis internet. Studi ini menemukan bahwa kampanye politik Partai Gerindra sangat profesional. Partai Gerindra mempekerjakan tenaga ahli diluar kader partai untuk merancang kampanye politiknya. Kampanye politik yang dilakukan Partai Gerindra fokus terhadap satu figur politik untuk menarik dan mempengaruhi pemilih.

---

This undergraduate-thesis analyzes about Gerindra’s political campaign in legislative election 2014 using the modern political campaign theory. Media played a central role in Gerindra’s political campaign, mainly used television and internet. The study finds that Gerindra’s political campaign was highly professional. The party employed a marketing expert outside of their party members to design Gerindra’s political campaign. The campaign is focused or personalized to one political figure to attract and influenced voters."

"ABSTRAKPasca reformasi Indonesia dihadapkan pada perubahan pada sistem politik, sistem pemerintahan dan ketatanegaraan. Salah satu persoalan yang penting dan muncul adalah pemilihan kepala daerah secara langsung, dan hasil dari pemilihan kepala daerah secara langsung adalah munculnya kepala daerah yang berusia muda. Kualitas pemimpin muda, terkadang menjadi sorotan publik dalam masa kepemimpinannya, seperti yang terjadi di kota Bogor dimana kepala daerah sebagai representasi eksekutif pernah terjadi konflik dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bogor sebagai representasi legislatif terkait kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak eksekutif. Akar masalah antar kedua instansi tersebut dikarenakan oleh komunikasi politik yang tidak berjalan dengan baik karena pimpinan kedua instansi tersebut. Hingga pada akhirnya pihak eksekutif berhasil melaksanakan komunikasi politik yang efektif dengan pihal legislatif.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan deskriptif analisis. Teori-teori yang dikedepankan dalam penelitian ini adalah teori komunikasi politik dan teori ketahanan nasional. Teori tersebut dipakai sebagai kerangka berfikir yang membantu peneliti dalam melihat dan menganalis hasil-hasil penelitian yang ditemukan di lapangan. Dengan menggunakan kerangka teori tersebut, korelasi antara fakta di lapangan yang diperoleh selama proses penelitian dan teori dapat dilihat korelasi kesenjangannya. Dari hasil penelitian yang didapat, bahwa politik informal sangat berpengaruh dalam pelaksanaan komunikasi politik yang efektif antara eksekutif dengan legislatif di kota Bogor dibandingkan pertimbangan politik. Wali Kota Bogor sebagai representasi eksekutif berhasil menjalankan komunikasi politik yang efektif sehingga batalnya pengunaan hak interpelasi dari pihak DPRD kota Bogor sebagai representasi legislatif.

---

ABSTRACTPost-reform Indonesia are faced with changes in the political system, the system of government and state. One important issue that arises is the direct local elections, and the results of direct local elections is the emergence of regional heads of the young. The quality of young leaders, sometimes into the public spotlight in his tenure, as happened in the city of Bogor, where the executive head of the region as a representation ever conflict with the Regional Representatives Council (DPRD) Bogor city as a representation related legislative policies issued by the executive. The root of the problem between the two agencies was due to political communication does not run well by the leaders of both institutions. Until finally the executives successfully implement effective political communication with legislative pihal.This study used a qualitative method with descriptive analysis. Theories being put forward in this research is political communication theory and the theory of national security. The theory used as framework of thinking that help researchers in viewing and analyzing the research results found in the field. By using the theoretical framework, the correlation between the facts on the ground which is obtained during the process of research and theory can be seen in correlation gap. From the results obtained, that informal politics is very influential in the implementation of effective political communication between the executive and legislature in the city of Bogor than political considerations. Mayor of Bogor as executive representation to successfully run an effective political communication so that the cancellation of the use right of interpellation of the Bogor city parliament as legislative representation."

"Penelitian ini mendeskripsikan model komunikasi politik yang dilakukan oleh humas politik pasangan Anies Baswedan - Sandiaga Uno dalam pertarungan politik Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Model komunikasi politik sebagai satu panduan utama dalam setiap langkah komunikasi politik pasangan calon, melahirkan turunan bagan sebagai strategi komunikasi politik maupun penyusunan komunikasi strategis. Penelitian dengan pendekatan kualitatif serta desain deskriptif ini, memberikan sebuah hasil penelitian yang menunjukan proses perumusan sebuah model komunikasi politik yang melahirkan strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh tim pemenangan Anies-Sandi dalam kontestasi pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Meski terjadi simplifikasi dalam kajian strategi komunikasi politik yang hanya berfokus pada optimalisasi dan evaluasi penggunaan media sebagai pintu informasi dengan muatan komunikasi politik, dalam pelaksanaannya tim pemenangan melalui Media Center Anies-Sandi memberikan pandangan bahwa landasan strategi komunikasi politik berangkat dari sebuah rancangan dalam merumuskan sebuah Grand Design atau paradigma sebagai penentu alur komunikasi politik yang efektif, efisien dan tepat sasaran serta melahirkan tujuan komunikasi yang sesuai dengan apa yang telah dirancang sebelumnya. Penelitian hanya berfokus pada pemaparan mengenai perumusan model komunikasi politik dan strategi komunikasi politik pada masa pilkada DKI Jakarta tahun 2017.

---

This study describes the political communication model wich conducted by the political public relations of  Anies Baswedan-Sandiaga Uno in the 2017 DKI Jakarta Regional Election. Political communication model as a main guide in each step of political communication of the candidate, defining the strategy of politics and strategic communication. This research with a qualitative approach and descriptive design give the result that shows the process of formulating a political communication model  bring forth political communication strategy conducted by Anies-Sandis political PR in the 2017 DKI Jakarta regional election and contestation. Despite has a simplification in the study of political communication strategies which only focuses on optimizing and evaluating the use of media as an information with political communication content, in the implementing the winning team through Media Center Anies-Sandi gives the view that the foundation of political communication strategy departs from a design in formulating a Grand Design or paradigm as a determinant of political communication effective, efficient and right on target made up the goals that are in accordance with what has been previously designed. The research only focuses on the presentation of the formulation of the political communication model and political communication strategy in the 2017 DKI Jakarta regional election."

"Pemasaran politik jadi salah satu bidang kajian di ilmu komunikasi yang terus berkembang. Selain di dorong oleh golongan akademik, kajian ini makin relevan seiring dengan implementasi dari berbagai konsep dan permodelan pemasaran politik di arena politik selama beberapa dekade terakhir. Salah satu model yang sudah cukup mapan dalam kajian pemasaran politik adalah Comperhensive Political Marketing/CPM yang secara spesifik membahas bagaimana pemasaran politik dilakukan oleh partai. Memandang bahwa partai politik memiliki orientasi yang berbeda-beda dalam menciptakan produk politik dan memasarkannya dalam pemilihan umum, model CPM ini menyediakan perspektif yang khas dalam melihat bagaimana partai politik mengatur strategi dan berperilaku dalam pemilu. Penelitian ini mencoba untuk melihat bagaimana strategi komunikasi sebuah partai dengan melakukan studi kasus terhadap Partai NasDem di Pilpres 2024 dengan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai produk yang memiliki pasar baru/berbeda dengan pasar yang sebelumnya telah terbentuk. Hasil dari studi menunjukkan kesimpulan yang selaras dengan premis dari CPM, bahwa orientasi penjualan memiliki celah yang justru bisa membuat partai gagal dalam mendesain dan mengomunikasikan produk hingga akhirnya berujung pada kegagalan elektoral.

---

Political marketing is a field of study in communication science that continues to grow. Apart from being driven by academic groups, this study is increasingly relevant along with the implementation of various concepts and models of political marketing in the political arena over the last few decades. One model that is quite well established in the study of political marketing is Comprehensive Political Marketing/CPM which specifically addresses how political marketing is carried out by parties. Considering that political parties have different orientations in creating political products and marketing them in general elections, this CPM model provides a unique perspective in seeing how political parties organize strategies and behave in elections. This research tries to see how a party's communication strategy is by conducting a case study of the NasDem Party in the 2024 Presidential Election by declaring Anies Baswedan as as a product that has a new market/different from the market that has been formed before. The results of the study show that the conclusions are in line with the premise of CPM, that sales orientation has loopholes that can actually make parties fail to design and communicate products that ultimately lead to election failure."

"Penelitian ini bertujuan melakukan analisis normatif terhadap penyederhanaan partai politik di Indonesia. Inkonsistensi pengaturan partai politik di setiap rezim pemerintahan menjadi latar belakang penulisan tesis. Kebijakan penyederhanaan partai di era Presiden Sukarno dilakukan dengan melakukan pembubaran partai. Di era Presiden Suharto melakukannya dengan penggabungan (fusi) partai. Pada era Orde Reformasi dilakukan pembebasan dan pembatasan sekaligus. Inkonsistensi kebijakan memunculkan perlakuan diskriminatif terhadap partai politik. Perlakuan tersebut dalam bentuk peraturan perundangan dan pelaksanaannya. Sebagai studi kasus penelitian ini dilakukan terhadap Partai Idaman. Partai baru berdiri ini dijadikan studi kasus karena melakukan upaya hukum uji materi terkait pasal diskriminatif verifikasi partai politik dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) di Mahkamah Konstitusi (MK). Hasil penelitian ini menunjukan pengaturan partai politik di era reformasi berjalan inkonsisten dan diskriminatif. Pengaturan diskriminatif tidak hanya terjadi pada UU Pemilu, tetapi juga pengaturan dalam bentuk peraturan pelaksanaanya di Komisi Pemilihan Umum. Pengaturan dan pelaksanaan yang diskriminatif bertentangan dengan hak dasar yang diatur dalam konstitusi. Adanya perlindungan dalam bentuk upaya hukum terhadap pengaturan diskriminatif dan pelaksanaannya digunakan Partai Idaman dengan melakukan upaya hukum di setiap tahapan yang dilalui melalui pengadilan sesuai kompetensinya. Sebagai saran dalam penelitian ini disampaikan pandangan bahwa pengaturan penyederhanaan partai politik di Indonesia seharusnya memiliki arah yang jelas. Peta jalan (road map) dalam jangka panjang, konsisten dan non diskriminatif. Pelaksanaan pengaturannya juga harus dilakukan dengan memperhatikan asas-asas penyelenggaraan Pemilu. Penggunaan sistem informasi dalam bentuk perangkat keras dan lunak yang menjadi dasar penilaian lulus verifikasi partai politik juga disarankan memenuhi standar dan kualifikasi yang sesuai dan didaftarkan di Kementerian Komunikasi dan Informasi.

---

The thesis aims to conduct a normative analysis of the simplification of political parties in Indonesia. The inconsistency of the regulation of political parties in each government regime is the background of the writing of the thesis. The simplification of party policies in President Sukarno era was carried out by dissolving parties. In President Suharto era was done through party fusion. In the latest era or the Reform era, both liberation and restrictions were carried out. Policy inconsistencies lead to discriminatory treatment of political parties. Such treatment is in the form of regulations and their implementation. As a case study, this research was conducted on Partai Idaman. This emerging party was used as a case study relate to its activity to carried out legal efforts to test material related to the discriminatory article on verification of political parties in Law No. 7 of 2017 concerning General Elections (Elections) in the Constitutional Court (MK). The results of this study indicate that the regulation of political parties in Reform era is inconsistent and discriminatory. Discriminatory arrangements do not only occur in the Election Law, but also in the form of implementing regulations in the Election Commission. Discriminatory arrangements and practices are contrary to the basic rights stipulated in the constitution. The existence of protection in the form of legal remedies against discriminatory arrangements and its implementation is used Partai Idaman by conducting legal remedies at each stage that is passed through the court in accordance with its competence. As a suggestion in this study, the view was made that the regulation of simplification of political parties in Indonesia should have a clear direction. The long run roadmap is needed, but consistent and non-discriminatory. The implementation of the regulation must also be carried out with due regard to the principles of organizing elections. The use of information systems in the form of hardware and software which is the basis for evaluating passing political party verification is also recommended to meet appropriate standards and qualifications and be registered at the Ministry of Communication and Information."