Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan pariwisata ramah muslim di Indonesia sangat menjanjikan. Akan tetapi masih terdapat keterbatasan infrastruktur terutama terkait ketersediaan fasilitas ibadah di daerah potensial pariwisata tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui standar yang ideal terhadap fasilitas ibadah pada kawasan destinasi wisata ramah muslim. Fasilitas ibadah yang baik atau buruk dapat memberikan pengaruh terhadap niat berkunjung wisatawan ke destinasi wisata. Jenis penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif digunakan untuk analisis faktor dan uji t-statistik dengan teknik convenience sampling dengan jumlah sampel 326 yang diperoleh dari seluruh Indonesia. Proses tersebut dilakukan setelah melalui tahap focus group discussion (FGD) dengan para ahli dari perwakilan MES untuk dilakukan tahap screening pertanyaan yang akan digunakan dalam uji analisis pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, terdapat dua faktor rekomendasi standarisasi untuk fasilitas mushola dan empat faktor rekomendasi standarisasi untuk fasilitas toilet. Ketersediaan fasilitas ibadah pada wisata ramah muslim dapat berpengaruh terhadap niat wisatawan untuk berkunjung.Tidak hanya itu, fasilitas ibadah berpengaruh terhadap niat untuk mengunjungi kembali destinasi wisata atau merekomendasikan ke wisatawan lainnya. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber standarisasi terhadap issu permasalahan fasilitas ibadah pada destinasi wisata ramah muslim.

---

The development of Muslim-friendly tourism in Indonesia is very promising. However, there are still limited infrastructure, especially related to the availability of worship facilities in these potential tourism areas. This study aims to determine the ideal standard of worship facilities in Muslim-friendly tourist destinations. Good or bad worship facilities can have an influence on tourists' visiting intentions to tourist destinations. This type of research uses a quantitative approach is used for factor analysis and t-statistical tests with convenience sampling techniques with a total sample of 326 obtained from all over Indonesia. This process was carried out after going through the focus group discussion (FGD) stage with experts from MES representatives to carry out the screening stage of questions that would be used in the quantitative approach analysis test. The results of this study indicate that, there are two factors recommending standardization for prayer facilities and four factors recommending standardization for toilet facilities. The availability of prayer facilities in Muslim-friendly tourism can influence tourists' intentions to visit. Not only that, religious facilities affect the intention to revisit tourist destinations or recommend them to other tourists. This research can be used as a standardization source for issues of worship facilities in Muslim-friendly tourist destinations."

"Peningkatan sampah tekstil yang terus merugikan lingkungan merupakan urgensi bagi seluruh pihak untuk bersama-sama menangani masalah tersebut, baik dari pihak perusahaan pakaian maupun pihak masyarakat. Akan tetapi, mayoritas konsumen enggan membeli produk pakaian ramah lingkungan karena harganya yang premium atau lebih mahal daripada pakaian lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk melihat faktor-faktor yang mendorong konsumen muslim generasi Z dan milenial di Indonesia untuk bersedia membayar harga premium pada produk pakaian muslim modest ramah lingkungan. Penelitian ini mengumpulkan data primer melalui survey yang disebarkan secara online ke seluruh Indonesia yang akan diolah menggunakan metode PLS-SEM yang diuji dengan software SmartPLS 4. Ditemukan bahwa dari 309 sampel konsumen muslim generasi Z dan milenial yang diuji, environmental concern memberikan pengaruh terbesar dan signifikan secara tidak langsung terhadap willingness to pay price premium produk pakaian muslim modest ramah lingkungan. Social influence dan attitude memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap willingness to pay price premium melalui (re)purchase intention. Akan tetapi, altruism dan word of mouth tidak mempengaruhi willingness to pay price premium. Consumer mindset yang dimiliki konsumen berhasil memoderasi hubungan attitude dan symbolic meaning terhadap (re)purchase intention.

---

The increase in textile waste that continues to harm the environment is an urgency for all stakeholders to jointly address the problem, both from the clothing company and the community. However, the majority of consumers are reluctant to buy environmentally friendly clothing products because they are premium or more expensive than other clothing. Therefore, this study aims to look at the factors that encourage generation Z and millennial Muslim consumers in Indonesia to be willing to pay premium prices for eco-friendly modest Muslim fashion. This study collects primary data through surveys distributed online throughout Indonesia which will be processed using the PLS-SEM method tested with SmartPLS 4 software. It was found that of the 309 samples of generation Z and millennial Muslim consumers tested, environmental concern has the largest and significant indirect effect on willingness to pay price premium for environmentally friendly modest Muslim clothing products. Social influence and attitude have a positive and significant influence on willingness to pay price premium through (re)purchase intention. However, altruism and word of mouth do not affect willingness to pay price premium. Consumer mindset owned by consumers, successfully moderates the relationship between attitude and symbolic meaning on (re)purchase intention."

"Kota Serang memiliki destinasi wisata utama Kawasan Banten Lama yang merupakan cagar budaya perkotaan dengan sebutan urban heritage. Tingginya jumlah wisatawan yang datang mendorong pembangunan fasilitas penunjang wisata. Keberadaan fasilitas menyesuaikan tempat yang mungkin banyak dikunjungi wisatawan dan berdampingan dengan fasilitas lain. Hal ini akan menimbulkan pengelompokan dari masing-masing jenis fasilitas wisata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola distribusi spasial fasilitas wisata yang terbentuk di sekitar Kawasan Banten Lama serta menganalisis keterkaitan pola distribusi spasial fasilitas wisata terhadap jaringan jalan dan penggunaan lahan di Kawasan Banten Lama, Kota Serang, tepatnya di Masjid Agung Banten, Keraton Surosowan, dan Benteng Speelwijk. Metode analisis yang digunakan Nearest Neighbor Analysis dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan pola distribusi spasial fasilitas wisata di Masjid Agung Banten, Keraton Surosowan, dan Benteng Speelwijk berpola clustered. Adapun jenis fasilitas yang tersebar mengelompok tersebut berupa fasilitas primer, sekunder, dan kondisional. Diketahui pula bahwa fasilitas wisata cenderung memanjang mengikuti jaringan jalan dan dominasi fasilitas primer berada di penggunaan lahan cagar budaya, sedangkan dominasi fasilitas sekunder dan kondisional berada di penggunaan lahan pemukiman, perdagangan dan jasa serta sarana prasarana.

---

Serang City has a main tourist destination in the Banten Lama region which is an urban cultural heritage known as urban heritage. The high number of tourists who come encourages the construction of tourism supporting facilities. The existence of facilities adjusts to places that may be visited by many tourists and side by side with other facilities. This will lead to a grouping of each type of tourist facilities. This study aims to analyze the spatial distribution pattern of tourist facilities formed around the Banten Lama region and analyze the relationship between the spatial distribution pattern of tourist facilities on the road network and land use in the Banten Lama region, Serang City, to be precise at the Banten Grand Mosque, Surosowan Palace, and Benteng Speelwijk. The analytical method used is Nearest Neighbor Analysis and descriptive analysis. The results showed the spatial distribution pattern of tourist facilities at the Great Mosque of Banten, Surosowan Palace, and Speelwijk Fort with a clustered pattern. The types of facilities that are spread out in groups are primary, secondary, and conditional facilities. It is also known that tourist facilities tend to extend following the road network and the dominance of primary facilities is in the use of cultural heritage land, while the dominance of secondary and conditional facilities is in the use of residential land, trade and services and infrastructure."

"Perkembangan industri halal kian berkembang dan tampak sangat menjanjikan. Dapat dilihat dari peningkatan populasi muslim dunia yang mencapai dua miliar orang (Crescentrating, 2022). Diperkuat dengan kekuatan konsumsi muslim untuk wisata sebesar US$154 miliar (Dinar Standard, 2022). Potensi pasar tersebut menjadi daya tarik bagi Indonesia. Indonesia sebagai  negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, memiliki peluang besar dalam mengembangkan pariwisata ramah muslim (Annur,2023). Keseriusan Indonesia dalam mengembangkan pariwisata ramah muslim ditunjukan oleh pemerintah yakni Kemenparekraf dengan menetapkan 10 destinasi pariwisata ramah muslim unggulan. DKI Jakarta menempati posisi keempat. Brand equity dan Atribut pariwisata ramah muslim diduga dapat menjadi strategi yang tepat dalam meningkatkan revisit intention wisatawan muslim. Pada penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode SEM PLS. Penelitian ini yang melibatkan 254 responden dari Jabodetabek dan sekitarnya yang diperoleh melalui kuesioner secara online. Hasil Penelitian menunjukan terdapat beberapa variabel yang berpengaruh dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap revisit intention wisatawan pada destinasi heritage di DKI Jakarta. Variabel yang berpengaruh diantaranya adalah Heritage Brand Perceived Quality, Heritage Brand Value, dan Emotional Value yang terbukti dapat memediasi Atribut Pariwisata Ramah Muslim terhadap Revisit Intention. Variabel yang tidak berpengaruh antara lain adalah Heritage Brand Awareness, Heritage Brand Image, Security and Safety, dan Functional Value.

---

The development of the halal industry is growing and looks very promising. It can be seen from the increase in the world's Muslim population which has reached two billion people (Crescentrating, 2022). Strengthened by the power of Muslim consumption for tourism of US$154 billion (Dinar Standard, 2022). This market potential is an attraction for Indonesia. Indonesia, as the country with the largest Muslim population in the world, has great opportunities to develop Muslim-friendly tourism (Annur, 2023). Indonesia's seriousness in developing Muslim-friendly tourism has been appointed by the government, namely the Ministry of Tourism and Creative Economy, by determining 10 leading Muslim-friendly tourism destinations. DKI Jakarta occupies fourth position. Brand equity and Muslim-friendly tourism attributes are thought to be the right strategy in increasing Muslim tourists' intention to revisit. This research is quantitative research using the SEM PLS method. This research involved 254 respondents from Jabodetabek and surrounding areas obtained through an online questionnaire. The research results show that there are several variables that do and do not have a significant effect on tourists' intention to revisit historical destinations in DKI Jakarta. Influential variables include Heritage Brand Perceived Quality, Heritage Brand Value, and Emotional Value which are proven to mediate Muslim Friendly Tourism Attributes on Revisit Intention. Variables that have no influence include Heritage Brand Awareness, Heritage Brand Image, Security and Safety, and Functional Value."

"Kawasan Wisata Pangandaran merupakan salah satu tujuan wisata di Indonesia yang terletak di Kecamatan Pangandaran, Jawa Barat. Fasilitas pariwisata non primer mempunyai fungsi penting dalam mendukung kegiatan pariwisata di Kawasan Wisata Pangandaran. Pada tahun 2006 terjadi bencana tsunami di Pangandaran yang mengakibatkan rusaknya fasilitas non primer di Kawasan Wisata Pangandaran. Penelitian ini mengkaji perubahan fasilitas pariwisata non primer sebelum dan sesudah terjadinya tsunami di Kawasan Wisata Pangandaran sehingga dapat dikaitkan dengan perubahan mata pencaharian masyarakat Pangandaran. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedekatan spasial dan analisa deskriptif. Dari hasil penelitian, perubahan fasilitas pariwisata non primer terbagi menjadi 2 yaitu perubahan fasilitas sekunder dan fasilitas kondisional, perubahan fasilitas sekunder tertinggi terjadi di Bagian Tengah Pangandaran sedangkan perubahan fasilitas kondisional tertinggi terjadi di Pantai Barat Pangandaran. Perubahan fasilitas pariwisata non primer yang terjadi di Kawasan Wisata Pangandaran mempengaruhi perubahan mata pencaharian penduduk yang ada di sekitar Kawasan Wisata Pangandaran.

---

Pangandaran Tourism Region is one of tourism destination in Indonesia located in Pangandaran District, West Java. Non primary tourism facility has important function to support tourism activity in Pangandaran Tourism Region. In 2006, tsunami in Pangandaran has made some impact to non primary tourism facility in Pangandaran Tourism Region.

The purpose of this study is to investigate changes in non primary tourism facility before and after tsunami in Pangandaran Tourism Region so it can be linked to community livehood in Pangandaran. Methods of analysis used in this study is the approach of spasial and descriptive analysis.

From the identification results, the changes in non-primary tourism facilities is divided into 2, that is the changes of secondary facility dan conditional facility, the highest changes in secondary facility is in Central Pangandaran meanwhile the highest changes in conditional facility is in West Coast Pangandaran. The changes in non-primary tourism facilities which occured in Pangandaran Tourism Area affect the livehoods changes around Pangandaran Tourism Area."

"Pembangunan suatu negara tidak lepas dari perkembangan aspek yang meliputi pemenuhan hak anak. Melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 telah dijelaskan tentang pentingnya pembentukan Kebijakan Kota Layak Anak. Perpres ini mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk berkomitmen turut serta mewujudkan terwujudnya Kota Layak Anak melalui pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kota Administratif. Dari 30 indikator yang telah ditetapkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait kota layak anak, 70 hingga 80% indikator tersebut dapat dicapai melalui RPTRA. Merujuk pada kebutuhan anggaran yang tinggi, pemerintah tidak bisa tidak beroperasi sendiri, tetapi juga bekerjasama dengan swasta dalam pembangunannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kerjasama tata kelola yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta dalam penyediaan infrastruktur RPTRA di Kota Jakarta Utara. Pentingnya penelitian ini karena dapat memberikan gambaran dan kesimpulan terkait pemodelan tata kelola kolaboratif dalam pengembangan RPTRA dan sistem konteks yang mempengaruhi dinamika kolaborasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan di RPTRA Sungai Bambu dengan menggunakan Collaborative Governance oleh Emerson & Nabatchi (2015). Wawancara dan studi dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif dalam penyediaan infrastruktur RPTRA sesuai dengan komponen kolaborasi yang dikemukakan oleh Emerson & Nabatchi (2015), terdapat dinamika kolaborasi yang responsif antara satu komponen dengan komponen lainnya dan bergerak secara bersamaan. Komponen konteks sistem yang mempengaruhi dinamika kolaborasi seperti kondisi sumber daya atau layanan publik, kerangka kebijakan dan hukum, karakteristik sosial ekonomi dan budaya, dinamika politik dan relasi kekuasaan, serta sejarah konflik. Hambatan yang terjadi dalam kerjasama antara lain pergantian kepala daerah, perubahan perwakilan sektor yang berkolaborasi dalam rapat, buruknya pencatatan kesepakatan, saling pengertian yang tidak setara, komitmen yang tidak terpenuhi dari beberapa pihak, penolakan terhadap perubahan peraturan yang mendasarinya, dan bentuk informasi yang tidak merata. Saran yang dapat diberikan adalah mensistematisasikan perubahan melalui pembuatan peraturan daerah, dan pedoman standar. Sistem umpan balik dan indikator penilaian RPTRA perlu ditekankan menekankan pembentukannya, dan penerapan konsep quasi government sebagai solusi keberlanjutan RPTRA.

---

The development of a country cannot be separated from the development of aspects which include the fulfillment of children's rights. Through the Regulation of the Minister of Women Empowerment and Child Protection Number 11 of 2011, it has been explained about the importance of forming a Child Friendly City Policy. This Presidential Regulation encourages the DKI Jakarta Provincial Government to commit to participate in realizing the realization of a Child Friendly City through the development of Child Friendly Integrated Public Space (RPTRA) in the Administrative City. Of the 30 indicators that have been determined by the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection related to child-friendly cities, 70 to 80% of these indicators can be achieved through the RPTRA. Referring to the high budget requirements, the government cannot help but operate alone, but also cooperate with the private sector in its development. This study aims to determine the governance cooperation carried out by the government and the private sector in the provision of RPTRA infrastructure in North Jakarta City. The importance of this research is because it can provide an overview and conclusions regarding collaborative governance modeling in the development of RPTRA and context systems that affect the dynamics of collaboration. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. This research was conducted at RPTRA Sungai Bambu using Collaborative Governance by Emerson & Nabatchi (2015). Interviews and documentation studies were used as data collection techniques. The results of this study indicate that collaborative governance in the provision of RPTRA infrastructure is in accordance with the collaboration components proposed by Emerson & Nabatchi (2015), there is a dynamic collaboration that is responsive between one component and another and moves simultaneously. Components of the system context that affect the dynamics of collaboration, such as conditions of public resources or services, policy and legal frameworks, socio-economic and cultural characteristics, political dynamics and power relations, and conflict history. Barriers that occur in cooperation include the change of regional heads, changes in sector representatives who collaborate in meetings, poor recording of agreements, unequal understanding, unfulfilled commitments from several parties, rejection of changes to the underlying regulations, and uneven forms of information . . Suggestions that can be given are to systematize changes through the making of regional regulations and standard guidelines. The feedback system and assessment indicators for the RPTRA need to be emphasized emphasizing its formation, and the application of the quasi government concept as a solution to the sustainability of the RPTRA.

"

"Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia masih tinggi dan terus meningkat setiap tahunnya. Dimana terdapat gap antara penyandang disabilitas dengan non-disabilitas ketika layanan umum tidak ramah terhadap kaum disabilitas yang mengakibatkan rentan terhadap kemiskinan. DKI Jakarta sebagai ibukota perlu menjadi fokusan utama dalam menyediakan fasilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas dengan menyediakan akses yang mudah demi menunjang mobilitas mereka. Transportasi umum dapat menjadi salah satu sarana penunjang utama mobilitas para kaum penyandang disabilitas. Di DKI Jakarta sendiri, Transjakarta merupakan salah satu transportasi umum darat yang paling banyak digunakan untuk mobilisasi aktivitas sehari-hari, tidak terkecuali bagi para penyandang disabilitas. Namun, nyatanya fasilitas yang dimiliki oleh Transjakarta masih belum memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas, khususnya kaum difabel. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan rancangan fasilitas halte yang dapat menunjang aksesibilitas pengguna kursi roda. Secara garis besar, alur penelitianyang digunakan mengadaptasi dari 4 fase dalam Design Process oleh Hanington & Martin (2019). Prinsip ergonomi diimplementasikan dalam perancangan inisehingga dalam prosesnya semua aspek pengguna kursi roda sebagai manusia dapat dilibatkan secara holistik. Rancangan akhir yang telah dievaluasi dengan mengumpulkan data feedback dari target pengguna serta analisis postur dengan perhitungan PEI menggunakan metode RULA, OWAS, dan LBA secara virtual menunjukkan bahwa tidak ada permasalahan pada semua postur yang diuji saat melakukan berbagai aktivitas.

---

The number of people with disabilities in Indonesia is still high and continues to increase every year. There is a gap between disabled and non-disabled people when public services do not meet the needs of disabled people which makes them vulnerable to poverty. DKI Jakarta as the capital city of Indonesia needs to be the main focus in providing adequate facilities for people with disabilities to support their mobility. Public transportation can be one of the main means to help the mobility of people with disabilities. In DKI Jakarta itself, one of the most widely used land public transportations for mobilizing daily activities is Transjakarta. However, the facilities owned by Transjakarta still do not meet the needs of people with disabilities, especially wheelchair users. Therefore, thisresearch was conducted to produce a shelter facility design that can support the accessibility of wheelchair users.Broadly speaking, the research flow used in this study was adapted from 4 phases in the Design Process by Hanington & Martin (2019). Ergonomics principles are implemented in this design process to ensure every step in itholistically involve wheelchair users as a human being. The final design that has been evaluated by collecting feedback data from the target user and posture analysis with PEI calculations using the RULA, OWAS, and LBAmethods virtually shows that there are no problems in all tested postures when performing various activities."

"Skripsi ini menggambarkan kondisi aktual dari implementasi kebijakan bangunan gedung ramah disabilitas pada Puskesmas DKI Jakarta. Penelitian ini berangkat dari adanya undang-undang yang mengatur standar sebuah bangunan gedung dibangun, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Selain itu, dengan adanya permasalahan pemenuhan hak kesehatan yang dialami oleh para penyandang disabilitas, DKI Jakarta sebagai ibu kota negara berupaya untuk memfasilitasi kebutuhan penyandang disabilitas dalam menggunakan fasilitas kesehatan Puskesmas DKI Jakarta. Dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan menurut Bhuyan et al. (2010), peneliti melakukan penelitian terkait pengimplementasian kebijakan bangunan gedung ramah disabilitas dengan berdasarkan pada 7 dimensi, yaitu The Policy, Its Formulation and Dissemination; Social, Political and Economic Context; Leadership for Policy Implementation; Stakeholder Involvement in Policy Implementation; Planning for Implementation and Resource Mobilization; Operations and Services; dan Feedback on Progress and Result. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif. Dengan data yang didapatkan peneliti melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bangunan gedung ramah disabilitas pada Puskesmas DKI Jakarta telah diupayakan untuk dilakukan berdasarkan dimensi-dimensi yang dikemukakan, meski masih banyak hal yang perlu untuk diperbaiki. Berdasarkan hal tersebut, peneliti memberikan beberapa rekomendasi untuk peningkatan pengimplementasian kebijakan bangunan gedung ramah disabilitas pada Puskesmas DKI Jakarta untuk beberapa pihak.

---

This thesis describes the actual condition of the implementation of the policy for disability-friendly building in Public Health Centers (Puskesmas) in DKI Jakarta. The research is based on the existing law that regulates the standards for constructing a building, namely Law Number 28 of 2002 concerning Buildings. Additionally, considering the issues related to the fulfilment of health rights experienced by people with disabilities, DKI Jakarta as the capital city has made efforts to facilitate the needs of people with disabilities in utilizing the healthcare facilities of Puskesmas DKI Jakarta. Applying the Policy Implementation theory by Bhuyan et al. (2010), the researcher conducted a study on the implementation of the policy for disability-friendly building based on seven dimensions: The Policy, Its Formulation and Dissemination; Social, Political and Economic Context; Leadership for Policy Implementation; Stakeholder Involvement in Policy Implementation; Planning for Implementation and Resource Mobilization; Operations and Services; and Feedback on Progress and Result. This research employed a post-positivist approach with qualitative data collection methods. Using data obtained through in-depth interviews and literature review, the results of the study indicate that the implementation of the policy for disability-friendly building in Puskesmas DKI Jakarta has been attempted based on the presented dimensions, although there are still many areas that need improvement. Considering these findings, the researcher provides several recommendations for enhancing the implementation of the policy for disability-friendly building in Puskesmas DKI Jakarta for various stakeholders."

"Daerah wisata ramah muslim di Indonesia semakin berkembang seiring dengan peningkatan jumlah populasi umat muslim. Indonesia merupakan salah satu negara terbaik yang menyediakan wisata ramah muslim tingkat dunia. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyatakan akan terus mengembangkan daerah wisata ramah muslim yang dapat menyediakan layanan dan fasilitas untuk wisatawan muslim, namun tidak lepas dari wisatawan non-Muslim. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa perbandingan persepsi wisatawan muslim dan non-Muslim terhadap revisit intention. Pada penelitian ini juga menggunakan variabel moderasi religious faith untuk wisatawan muslim dan non-Muslim. Peneliti melakukan pengambilan sampel data menggunakan self-administered questionnaire dan mendapatkan 285 responden yang diolah menggunakan SEM-PLS dengan software SmartPLS 4.0. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi pelaku industry pariwisata untuk memaksimalkan potensi dan keunggulan yang dimiliki oleh provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan.

---

The development of Muslim-friendly tourist destinations in Indonesia is growing in line with the increasing Muslim population. Indonesia is one of thebest countries that provides world-class Muslim-friendly tourism. The Ministry of Tourism and Creative Economy of the Republic of Indonesia states that it will continue to develop Muslim-friendly tourist areas that can provide services and facilities for Muslim travelers while also welcoming non-Muslim tourists. This research was conducted to analyze the comparative perceptions of Muslim and nonMuslim tourists towards revisit intention. The study also incorporates the moderating variable of religious faith for both Muslim and non-Muslim tourists. The researcher collected data samples using a self-administered questionnaire and obtained 285 respondents, which were analyzed using SEM-PLS with SmartPLS 4.0 software. The findings of this research can be used as a reference for tourism industry practitioners to maximize the potential and advantages of West Java, Central Java, East Java, DKI Jakarta, West Nusa Tenggara, West Sumatra, and South Sulawesi provinces."

"Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta dibangun sebagai infrastruktur pendukung Kota Ramah Anak, yang membutuhkan tempat bermain dan berekreasi, tempat kegiatan kreatif anak, ruang terbuka hijau, dan ruang kegiatan bersama anak dengan orang dewasa. Diperlukan sebuah kriteria RPTRA yang ideal untuk dapat mengoptimalkan peran RPTRA, khususnya di kawasan permukiman.Penelitian ini menggunakan mix method dengan lokasi penelitian pada 3 RPTRA di Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Evaluasi dilakukan terhadap 3 faktor yaitu legalitas, kebutuhan dasar anak dan kebutuhan ruang publik. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa setiap kawasan permukiman memiliki karakteristik yang berbeda yang berpengaruh terhadap kriteria ideal sebuah RPTRA.

---

Child-Friendly Integrated Public Space (RPTRA) in Jakarta was initiated as a supporting infrastructure for Child Friendly City, which requires recreation area; place for creative activity, green open spaces, and space for children and adults activities. An ideal RPTRA criteria is required in order to optimize the role of RPTRA, particularly in settlement areas.

This study uses a mix-method at 3 study site in Kembangan Sub-district, West Jakarta. An evaluation conducted on 3 factors: legal; children basic needs; and needs of a public space. The results showed that each location has different characteristics that influence the ideal criteria for a RPTRA."