Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu kejahatan transnasional yang sering terjadi di masyarakat Indonesia adalah kejahatan perdagangan orang. Pelaku dalam kejahatan perdagangan orang tidak selalu berkaitan dengan organisasi kejahatan. Konsep criminal network dipakai untuk menganalisis tulisan ini. Criminal network dalam tulisan ini menjelaskan bahwa didalam suatu kejahatan perdagangan orang terdapat peran individual yang terbagi menjadi directed network dan transaction network, yang menjadikan kejahatan tersebut sebagai kejahatan terorganisir.

---

One of the most common transnational crimes in Indonesian society is the crime of trafficking in persons. The perpetrators are not always related to criminal organizations nor group. In this paper, I examine the event of human trafficking by borrowing the concept of Criminal Network. I argue that in a trafficking in persons, there is an individual role that is divided into directed network and transaction network, which makes the crime as organized crime."

"Tulisan ini membahas empat kasus perdagangan heroin di Kota New York, Amerika Serikat sebagai bentuk transnational organized crime. Metode penulisan yang digunakan adalah analisis data sekunder yang bersumber dari data lembaga dan berita online tentang perdagangan heroin transnasional di Kota New York. Analisis dalam tulisan ini menggunakan teori social embeddedness untuk menjelaskan hubungan sosial dan lingkungan sosial aktor dan kerangka konsep transnational organized crime untuk menjelaskan pola kejahatan. Hasil analisis menunjukan bahwa aktor merupakan individu rasional yang melakukan perdagangan heroin karena menguntungkan secara materi hingga miliaran rupiah. Namun hal ini tidak dapat berdiri sendiri. Perdagangan heroin merupakan aktivitas ilegal yang menyebabkan aktivitas ini penuh dengan resiko dan ketidakpastian. Kesamaan latar belakang sosial, seperti kewarganegaraan, jenis kelamin, dan umur menciptakan kepercayaan. Kepercayaan mengurangi resiko dan ketidakpastian pada perdagangan heroin transnasional. Pada perdagangan heroin transnasional juga ditemukan Asia Selatan sebagai wilayah yang mendominasi asal kewarganegaraan aktor dan di mana heroin berasal. Ditemukan juga pola aktivitas perdagangan heroin transnasional yang meliputi produksi, impor dan distribusi. Kesamaan modus operandi juga ditemukan pada sebagian besar kasus yang dikelompokan menjadi tahapan yang meliputi komunikasi/negosiasi, pengiriman sampel, komunikasi/negosiasi kembali, dan impor. Adapun reaksi penegak hukum pada setiap kasus menunjukan kesamaan, yaitu dengan dibentuknya operasi investigasi melalui pendekatan multi lembaga.

---

This paper discusses four cases of heroin trafficking in City of New York, United States as a form of transnational organized crime by focusing on the social relations of actors and crime patterns. The writing method in this paper is secondary data analysis derived from institutional data and news articles about the transnational heroin trade in City of New York. The analysis in this paper uses the theory of social embeddedness to explain social relations and the social environment of actors and the framework of the concept of transnational organized crime to explain patterns of crime.. The results of the analysis shows that the actor is a rational individual who trades heroin because it is materially profitable up to billions of rupiah. But this cannot stand alone. The heroin trade is an illegal activity which makes this activity full of risk and uncertainty. Similarity in social background, such as nationality, gender, and age creates trust. Trust reduces risk and uncertainty in the transnational heroin trade. In the transnational heroin trade, South Asia is also found as the region that dominates the origin of the actor's nationality and where heroin originates. The pattern of transnational heroin trading activity was also found which includes production, import and distribution. The same modus operandi was also found in most of the cases which were grouped into stages which included communication/negotiation, giving samples, re-communicating/re-negotiating, and importing. The reactions of law enforcement in each case show similarities, namely the establishment of an investigative operation through a multi institutional approach."

"Tesis ini membahas tentang upaya pemberantasan tindak pidana narkotika dengan pengenaan pasal pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana dan dilakukannya perampasan pada aset hasil tindak pidana. Perampasan aset tidak mudah untuk diterapkan karena adanya berbagai kendala. Permasalahan hukum dalam tesis ini adalah cara menentukan suatu aset merupakan hasil dari tindak pidana narkotika sehingga dapat dilakukan perampasan, implementasi perampasan aset terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam hubungannya dengan perampasan aset tanpa tuntutan pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan aset sebagai hasil tindak pidana narkotika dilakukan dengan meneliti jaringan pelaku tindak pidana narkotika, penelusuran aset, dan pembalikan beban pembuktian. Implementasi perampasan aset terhadap pelaku dapat dilihat dari jumlah putusan yang mengenakan perampasan aset terhadap pelaku dan perlindungan hak asasi manusia terhadap perampasan aset tanpa tuntutan pidana dengan adanya hak atas peradilan yang adil, hak untuk memiliki waktu dan fasilitas yang cukup untuk mempersiapkan pembelaan, hak untuk melakukan upaya hukum banding atau kasasi serta hak atas properti.

---

This thesis discusses efforts to eradicate narcotics crime by imposing money laundering articles on criminal offenders and seizure of assets resulting from criminal acts. Implementation of asset forfeiture is not easy because of various obstacles. The legal problems in this thesis are how to determine an asset from narcotics crime, implementation of asset deprivation from narcotics crime and money laundering, and also human rights protection in NCB Asset Forfeiture concept. This research is a normative juridical research and qualitative analysis. The results are narcotic asset determination carried out by examining the narcotics criminal network theory, asset tracking, and reversal of the burden of proof. The implementation of asset forfeiture determines from the number of narcotics asset forfeiture in court decisions, and human rights protection in narcotics NCB Asset Forfeiture can be observed with the right to a fair trial, the right to have time and facilities to prepare a defense, the right to do appeal and property rights."

"Kejahatan penyelundupan narkotika dari setiap tahun meningkat melalui jalur laut yang menjadi sarana angkutan favorit bagi pelaku penyelundupan narkotika. Penulis menggunakan teori Situational Crime Prevention dalam menjelaskan strategi pencegahan kejahatan penyelundupan narkotika oleh Customs Narcotics Team Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Pelabuhan Tanjung Priok. Metode penulisan di karya akhir ini menggunakan metode kepustakaan yang merupakan jenis penelitian kualitatif, jenis penelitian kualitatif ini pada umumnya, tidak melakukan observasi di lapangan dalam pencarian sumber datanya. Di bagian analisis penulis menguraikan teknik-teknik dari teori situational crime prevention yang diterapkan oleh Customs Narcotics Team Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui analisa SWOT. Dalam tulisan ini penulis menyimpulkan, apabila implementasi strategi pencegahan kejahatan berjalan dengan efektif, maka kejahatan penyelundupan narkotika ke Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Priok akan berkurang.

---

Drug smuggling in every year increase, sea lanes is a favorite track for the offender to drug smuggling. The author uses the theory of situational crime prevention in explaining the crime prevention strategy in dealing with drug smuggling by Customs Narcotics Team Directorate General of Customs and Excise at Port of Tanjung Priok. The author uses the method of literature, the which is a type of qualitative research, qualitative research in general, does of the field observation in search of data. In parts of the analysis, writer outlines the theory situational crime prevention through the analysis SWOT. In this writing the author conclude, that when strategy crime prevention effective, then crime of smuggling narcotics into Indonesian throug Tanjung Priok port will be reduced."

"ABSTRAKPraktik illegal fishing di dunia semakin masif dan berkembang melibatkan teknik-teknik yang digunakan untuk mengeksploitasi kelemahan dalam regulasi perikanan dunia. Berbagai kejahatan serius dan bersifat lintas batas negara atau transnational organized crime dilakukan demi melancarkan operasinya. Sejumlah laporan kasus menemukan adanya hubungan erat antara transnational organized crime dengan illegal fishing memunculkan gagasan perubahan paradigma illegal fishing dari permasalahan pengelolaan dan konservasi perikanan atau administratif menjadi kejahatan dan diatur dalam United Nations Convention Againts Transnational Organized Crime UNTOC sebagai transnational organized crime. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang akan menganalisis berbagai kasus illegal fishing skala besar yang disertai praktik transnational organized crime berdasarkan kriteria transnational organized crime dalam UNTOC. Berdasarkan analisis kasus menggunakan sumber data dari kepustakaan dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa illegal fishing dalam skala besar sudah memenuhi kriteria sebagai transnational organized crime. Oleh karena itu illegal fishing tidak dapat dianggap hanya sebagai sekadar isu administratif, namun sebagai kejahatan serius. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsepsi fisheries crime dapat menjembatani illegal fishing untuk dapat dikategorikan sebagai transnational organized fisheries crime. Namun, konsepsi ini masih prematur mengingat luasnya cakupan dari fisheries crime dan belum adanya dokumen hukum yang secara eksplisit mengatur definisi jelas dari illegal fishing selain dari IPOA-IUU dibawah naungan FAO. Diperlukan pendekatan multi-door approach untuk mengatasi permasalahan ini, sebab, illegal fishing merupakan kejahatan yang dapat memiliki berbagai modus dan bentuk, sehingga pendekatan multidisipliner dapat membantu untuk dapat mengatasi permasalahan ini bagaimanapun bentuknya.

---

ABSTRACTThe practice of illegal fishing in the world is massively increasing and growing in which it involves different techniques used to exploit the weaknesses in the world 39 s existing fisheries regulations. A variety of serious crimes that coincidingly crosses between state borders, or what is commonly referred to as a transnational organized crime, takes place in order to ease this operation. A number of case reports indicate a very close link between transnational organized crime and illegal fishing and therefore it brings about the idea for a change in the paradigm of illegal fishing from a fish management and conservation or administrative issue into a crime paradigm to be regarded as a transnational organized crime and to be regulated within the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime UNTOC itself. This thesis makes use of a juridical normative research method that will analyze various cases of large scale illegal fishing associated with transnational organized crime practices based on the criteria of a transnational organized crime as stipulated in the UNTOC. Based on a case analysis utilizing several data sources from literatures and interviews, it can be concluded that illegal fishing on a large scale evidently meets the criteria of a transnational organized crime. Therefore, illegal fishing cannot be regarded as merely an administrative issue, but has to also be viewed as a serious crime. The results of this study indicate that the concept of fisheries crime can become a bridge for illegal fishing to be categorized as a transnational organized fisheries crime. However, this conception is premature given the broad scope of fisheries crime itself and the absence of legal documents explicitly regulating a clear definition of illegal fishing aside from the IPOA IUU under the authority of the FAO. A multi door approach is needed to address this problem, because illegal fishing is a crime that can arise from multiple methods and forms, hence a multidisciplinary approach can help to overcome this problem no matter what form it comes in."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi dari mekanisme pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh BNN melalui program P4GN dalam menghadapi peredaran narkoba dalam modus baru. Dalam penelitian ini disini peneliti menggunakan teori kemitraan untuk menjelaskan bentuk dasar pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh BNN dengan instansi terkait dan elemen dari masyarakat. Kemudian, peneliti menggunakan teori dari community crime prevention untuk menjelaskan wujud dari bentuk kemitraan yang dilakukan oleh elemen masyarakat dengan BNN. Dalam penelitian ini, kemitraan yang dilaksanakan BNN dengan instansi pemerintahan adalah dengan Bea dan Cukai, dan kemitraan yang dilaksanakan BNN dengan elemen masyarakat adalah dengan LSM yaitu Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkotika FOKAN . Penelitian ini digunakan dengan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk dari P4GN telah menjadi sarana dalam halnya mencegah peredaran narkoba dalam modus baru. Dalam pelaksanaannya, BNN masih kurang berkomitmen dalam menjalankan bentuk dari P4GN dan hal ini terlihat dari peran serta masyarakat yang dilaksanakan oleh FOKAN masih belum di maksimalkan perannya oleh BNN.

---

ABSTRACTThis research aims to describe the implementation of preventive mechanisms crimes commited by BNN through P4GN program towards drug trafficking in the new mode. In this study, researchers used partnership theory to explain the basic form of prevention of crimes commited by BNN with relevant agencies and elements of society. Furthermore, the researchers used the theory of community crime prevention to describe a form of partnership that which carried out by elements society with BNN. In this study, BNN conducting partnership with government agencies are allies with Customs authority, while the partnership held by BNN toghether with community elements is with LSM such as Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkotika FOKAN . This research used qualitative method descriptive type. Results from this study showed that the form of P4GN has been one of useful tools in prevention drug trafficking case in the new mode. However, BNN was less committed in their implementation of running the form of P4GN. This aspect can be seen form the role of the community who s carried out by FOKAN was not yet maximized."