Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Akibat dari pandemi Covid-19 ini banyak UMKM yang mengalami kesulitan ekonomi. Salah satu yang terdampak pandemi Covid-19 adalah UMKM di daerah Cilandak, Jakarta Selatan yang menurut Kemenkop-UMKM berjumlah 210.022. Oleh karena itu pemerintah memberikan kebijakan berupa insentif pajak bagi UMKM, salah satunya bertujuan untuk mengurangi dampak dari pandemi Covid-19 yang melanda berbagai sektor di masyarakat. Skripsi ini membahas terkait implementasi kebijakan insentif pajak penghasilan final dan dampaknya bagi pelaku UMKM pada masa pandemi Covid-19 terhadap kepatuhan pajak di KPP Pratama Jakarta Cilandak. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif, sedangkan pendekatan menggunakan post positivisme. Hasil penelitian menunjukan, program insentif ini dimulai dengan penyebaran informasi seputar insentif yang diberikan kepada UMKM terdampak pandemic COVID-19 dan memberikan potongan pajak. Dampak kebijakan insentif pajak di KPP Pratama Cilandak dapat dilihat dari tingkat kepatuhan pajak, tingkat kepatuhan pajak dengan pemberian insentif di KPP Cilandak mencapai 82% walaupun masih di bawah target sebesar 92%. Penelitian menyarankan KPP Pratama Jakarta Cilandak, diharapkan program insentif pajak pada pelaku UMKM ini dapat diatasi kekurangan-kekurangannya, seperti CV atau badan usaha perseorangan yang terus dibuat baru saat sudah empat tahun berdiri guna menghindari pajak.

---

As a result of the Covid-19 pandemic, many MSMEs are experiencing economic difficulties. One of those affected by the Covid-19 pandemic is MSMEs in the Cilandak area, South Jakarta, which according to the Ministry of Cooperatives-UMKM totaled 210,022. Therefore the government provides policies in the form of tax incentives for MSMEs, one of which aims to reduce the impact of the Covid-19 pandemic which has hit various sectors in society. This thesis discusses the implementation of the final income tax incentive policy and its impact on MSME actors during the Covid-19 pandemic on tax compliance at KPP Pratama Jakarta Cilandak. This research method uses qualitative, while the approach uses post positivism. The results of the research show that this incentive program begins with the dissemination of information regarding incentives given to MSMEs affected by the COVID-19 pandemic and providing tax deductions. The impact of the tax incentive policy at KPP Pratama Cilandak can be seen from the level of tax compliance, the level of tax compliance by providing incentives at KPP Cilandak reached 82%, although it was still below the target of 92%. Research suggests KPP Pratama Jakarta Cilandak, it is hoped that the tax incentive program for MSME actors can overcome its shortcomings, such as CVs or individual business entities that are created only after four years of existence in order to avoid taxes."

"Insentif pajak merupakan keringanan yang diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak untuk mengembangkan perekonomian maupun untuk mengoptimalkan program pemerintah. Sejak awal kemunculan pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia telah memberikan dampak terhadap penurunan perekonomian negara terutama bagi sektor UMKM, menyelamatkan keberlangsungan para pelaku UMKM, pemerintah memberikan bantuan pendanaan dan insentif yang berupa insentif PPh Final UMKM DTP. Namun, pemanfaatan insentif tersebut masih belum optimal meskipun sudah dilakukan perpanjangan pemberian insentif PPh Final UMKM DTP. Hal tersebut mendorong peneliti untuk meninjau pelaksanaan insentif PPh Final UMKM DTP pada instansi KPP Pratama Mataram Barat dan faktor apa saja yang membuat insentif PPh Final UMKM DTP belum optimal dalam pemanfaatan insentif PPh Final UMKM DTP. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada beberapa faktor pendukung dalam pemanfaatan insentif ini ialah pemberian sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KPP agar dapat berjalan dengan lancar, tetapi pada kenyataannya ada faktor yang menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan insentif. Ada beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan insentif PPh Final UMKM DTP di KPP Pratama Mataram Barat antara lain kurangnya sosialisasi oleh pihak KPP, pengetahuan para pelaku UMKM yang masih rendah, dan proses administrasi yang menyulitkan para pelaku UMKM.

---

Tax incentives are waivers given by the government to taxpayers to develop the economy and to optimize government programs. Since the beginning of the emergence of the Covid-19 pandemic which occurred in Indonesia it has had an impact on the decline of the country's economy, especially for the MSME sector, saving the sustainability of MSME actors, the government provides funding assistance and incentives in the form of PPh Final MSME DTP incentives. However, the utilization of these incentives is still not optimal even though there has been an extension of the provision of Final Income tax MSME DTP incentives. This encourages the researcher to review the implementation of DTP MSME Final income tax incentives at KPP Pratama West Mataram and what factors make DTP FINAL MSME Income tax incentives have not been optimal in the utilization of DTP FINAL MSME Income tax incentives. This research used descriptive qualitative methods with data collection through in-depth interviews and literature studies. The results showed that there were several supporting factors in the utilization of this incentive was the provision of socialization carried out by the KPP in order to run smoothly, but in fact there were factors that caused the optimal utilization of incentives. There were several factors that caused the optimal utilization of DTP FINAL MSME Income tax incentives in KPP Pratama West Mataram, including lack of socialization by the KPP, low knowledge of MSME actors, and administrative processes which made it difficult for MSME actors."

"Rendahnya realisasi pemanfaatan atas kebijakan insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi Wajib Pajak UMKM pada masa pandemi Covid-19 membutuhkan suatu evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan tersebut berdasarkan asas pemungutan pajak The Four Maxims (Smith, 1776). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kombinasi (mixed methods) yang memadukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dengan melakukan studi kasus di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, kuesioner terhadap Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu, serta wawancara kepada petugas pajak di KPP tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak UMKM menyatakan bahwa kebijakan insentif PPh Final UMKM DTP telah memenuhi asas pemungutan pajak The Four Maxims (Smith, 1776) dengan tingkat persetujuan lebih dari 50% terhadap masing-masing asas. Tetapi, di sisi lain, tingkat pemanfaatan insentif tersebut di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu masih cukup rendah yaitu sebesar 27,95% pada tahun 2020 dan 10,63% pada tahun 2021. Alasan yang menjadi pertimbangan Wajib Pajak UMKM untuk memanfaatkan insentif adalah kemampuan dalam pemenuhan persyaratan administratif dan manfaat insentif bagi cashflow UMKM. Selain itu, tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM untuk memenuhi kewajiban penyampaian laporan realisasi belum optimal. Masih terdapat adanya kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dari sisi Wajib Pajak, pengetahuan dan kemampuan teknologi, serta fasilitas yang dimiliki belum memadai untuk memenuhi persyaratan administratif yang dibutuhkan. Sedangkan dari sisi petugas pajak masih mengalami kendala berupa penyampaian informasi dan tingkat kehadiran dalam kegiatan penyuluhan serta keterbatasan data dalam melakukan pengawasan atas insentif. Namun, KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu senantiasa melakukan upaya untuk optimalisasi pemanfaatan insentif tersebut, diantaranya penyebaran informasi melalui berbagai kanal, menyediakan layanan konsultasi kepada Wajib Pajak, dan pengawasan terhadap data insentif. Oleh karena itu, pemerintah perlu merumuskan kebijakan pemberian insentif pajak yang mempertimbangkan kondisi UMKM di Indonesia dengan mengutamakan unsur kemudahan dan kenyamanan. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak juga perlu menyebarluaskan informasi mengenai kegiatan penyuluhan kepada Wajib Pajak serta memaksimalkan data untuk pengawasan insentif tersebut.

---

The low realization of the utilization of the government-borne final income tax incentive policy for MSME taxpayers during the Covid-19 pandemic requires an evaluation of the implementation of this policy. This research aims to evaluate the policy based on the principle of tax collection, The Four Maxims (Smith, 1776). The method used in this research is a mixed method that combines quantitative and qualitative approaches by conducting a case study at Jakarta Tanah Abang Satu Tax Office. Data collection through documentation, questionnaires on MSME taxpayers registered at Jakarta Tanah Abang Satu Tax Office, and interviews with tax officers. The results showed that the perceptions of MSME taxpayers stated that the government-borne final income tax incentive policy complied with the principles of tax collection, The Four Maxims (Smith, 1776), with an approval level of more than 50% for each principle. However, on the other hand, the utilization rate of this incentive at Jakarta Tanah Abang Satu Tax Office is still relatively low, namely 27,95% in 2020 and 10,63% in 2021. The reason MSME taxpayers consider taking advantage of the incentives is the ability to fulfill administrative requirements and incentive benefits for MSME cash flow. In addition, the level of compliance of MSME taxpayers to fulfill the obligation to submit realization reports could be more optimal. There are still obstacles to the implementation of this policy. From the taxpayer's point of view, more than knowledge and skills regarding technology, as well as the facilities they have, is required to meet the administrative requirements. Meanwhile, tax officers still need help delivering information, attendance rates in counseling activities, and limited data in supervising incentives. However, Jakarta Tanah Abang Satu Tax Office always makes efforts to optimize the use of this incentive, including disseminating information through various channels, providing consulting services to taxpayers, and monitoring incentive data. Therefore, the government needs to formulate a tax incentive policy that considers the condition of MSMEs in Indonesia by prioritizing elements of convenience and comfort. In addition, the Directorate General of Taxes also needs to disseminate information regarding counseling activities to taxpayers and maximize data for monitoring this incentive."

"Situasi pandemi Covid-19 saat ini membuat banyak perusahaan harus melakukan berbagai penyesuaian seperti rasionalisasi yang banyak berdampak pada situasi kerja karyawan khususnya generasi milenial sebagai generasi produktif yang memiliki persentase paling besar dalam komposisi angkatan kerja di Indonesia saat ini. Oleh sebab itu, peneliti hendak melihat hubungan korelasi antara job insecurity dan grit dengan turnover intention pada karyawan milenial (berusia 20 – 38 tahun) di Indonesia di masa pandemi. Jumlah partisipan penelitian adalah 227 karyawan yang diperoleh secara daring dengan cara convenience sampling. Tipe penelitian yang dilakukan merupakan kuantitatif korelasional dengan alat ukur Turnover Intention Scale (2013), Job Insecurity Scale (2013), dan Grit Scale (2009). Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan uji statistik korelasi terhadap ketiga variabel penelitian. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah terdapat korelasi positif signifikan antara job insecurity dan turnover intention, serta terdapat korelasi negatif signifikan antara grit dan turnover intention. Dalam situasi pandemi, ternyata semakin tinggi job insecurity membuat turnover intention semakin tinggi pada karyawan milenial di Indonesia. Selain itu grit juga memiliki korelasi negatif dengan turnover intention, sehingga jika karyawan memiliki tingkat grit yang tinggi maka tingkat turnover intention yang dimilikinya rendah. Adapun, nilai korelasi antara job insecurity dengan turnover intention tampak lebih besar dibandingkan nilai korelasi grit dengan turnover intention. Oleh sebab itu, job insecurity memiliki peran yang cukup penting bagi karyawan milenial dalam menghadapi situasi pandemi ini.

---

The current covid-19 pandemic situation has made many companies have to make various adjustments such as rationalizations which have a lot of impacts on employee’s work situations especially millenial employees as the productive generation that has the largest percentage in the composition of Indonesia’s current workforce. Therefore, researchers want to see the correlation between job insecurity and grit with turnover intention for millennial employees (aged 20 - 38 years) in this pandemic. The number of study participants was 227 employees who were obtained online by means of convenience sampling. This type of research is correlational quantitative with the measurement tools of Turnover Intention Scale (2013), Job Insecurity Scale (2013), and Grit Scale (2009). The data obtained were processed using the correlation statistical test of the three research variables. The results found in this study are that there is a significant positive correlation between job insecurity and turnover intention, and there is a significant negative correlation between grit and turnover intention. In a pandemic situation, it turns out that higher job insecurity makes turnover intention higher for millennial employees in Indonesia. In addition, grit also has a negative correlation with turnover intention, so that if an employee has a high level of grit, the turnover intention will be low. Meanwhile, the correlation between job insecurity and turnover intention appears to be greater than the correlation between grit and turnover intention. Therefore, job insecurity has an important role for millennial employees in dealing with this pandemic situation."

"Kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan aktivitas pemeriksaan pajak sebagai salah satu akivitas kunci dalam menunjang penerimaan negara dari sektor perpajakan tidak dapat dilaksanakan seperti dalam kondisi normal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan pajak di masa pandemi Covid-19 dengan aturan perpajakan dan mengevaluasi capaian kebijakan terkait pelaksanaan pemeriksaan yang berlaku di masa pandemi Covid-19 dengan kriteria evaluasi kebijakan publik Dunn (2018) yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan kelayakan. Penelitian ini menggunakan data primer dengan metode kualitatif melalui wawancara dan reviu dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak di masa pandemi Covid-19 pada KPP Pratama Jakarta Cilandak telah dilaksanakan berdasarkan aturan perpajakan dan kebijakan pemeriksaan yang berlaku di masa pandemi Covid-19. Selain itu hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan terkait pelaksanaan pemeriksaan pajak di masa pandemi Covid-19 di KPP Pratama Jakarta Cilandak telah mengakomodir tercapainya tujuan pemeriksaan secara efektif, efisien, cukup, sama/merata, dan layak. Kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pajak di masa pandemi Covid-19 di KPP Pratama Jakarta Cilandak juga mendapatkan respon yang baik dari para pemangku kepentingan.

---

The condition of the Covid-19 pandemi has caused tax audit activities as one of the key activities in supporting government revenues from the taxation sector to be unable to be carried out as under normal conditions. This study evaluates the implementation of tax audits during the Covid-19 pandemi with tax regulations and evaluate policies related to the implementation of audits that were in effect during the Covid-19 pandemi with Dunn's (2018) public policy evaluation criteria, that is effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. This study uses primary data with qualitative methods through interviews and document reviews. The results showed that the implementation of tax audits during the Covid-19 pandemi at the Jakarta Cilandak Tax Office had been carried out based on the tax regulations and audit policies that were in effect during the Covid-19 pandemi. In addition, the results of the study show that policies related to the implementation of tax audits during the Covid-19 pandemi at the Jakarta Cilandak Tax Office have accommodated the achievement of audit objectives in an effective, efficient, sufficient, equal, and appropriate. The policy of implementing tax audits during the Covid-19 pandemi at the Jakarta Cilandak Tax Office also received a positive response from stakeholders."

"Pandemi COVID-19 telah menghadirkan berbagai masalah dan juga berdampak pada para pelaku usaha, khususnya yang bergerak di sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Adanya penurunan penjualan, pembelian, bahkan modal usaha yang mengakibatkan adanya penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) di daerah. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk menggambarkan penyesuaian program pemulihan UMKM Kabupaten Cianjur dengan menggunakan model contingency pada masa pandemi COVID-19, demi mengembangkan sumber daya manusia dan daya saing para pelaku usaha di Kabupaten Cianjur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian berasal dari a) Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur; b) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM Cianjur; c) Direktorat Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia; serta d) UMKM Kabupaten Cianjur, dengan total informan berjumlah 15 orang. Karya ini menyajikan gambaran rancangan pemulihan UMKM Kabupaten Cianjur melalui model contingency plan. Hasil menunjukan terdapat tiga kebijakan yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur pada masa pandemi COVID-19 yaitu: 1) Sumber daya manusia; 2) Pemasaran dan 3) Pembiayaan, hal tersebut terlihat dengan adanya peningkatan anggaran dalam pemulihan UMKM Cianjur pada tahun 2021. Akan tetapi, masih terdapat beberapa program yang belum mampu diwujudkan dalam pemulihan pengembangan UMKM Cianjur pada tahun anggaran 2021.

---

The COVID-19 pandemic has presented various problems and also has an impact on business actors, especially those engaged in the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) sector. There was a decrease in sales, purchases, and even business capital which resulted in a decrease in Gross Domestic Product (GDP) in the region. This study seeks to describe the recovery plan for SMEs in Cianjur Regency using the contingency model during the COVID-19 pandemic, to develop human resources and competitiveness for business actors in Cianjur Regency. This study uses a qualitative approach with data collection through in-depth interviews, observation, and documentation studies. Research informants came from a) the Department of Cooperatives, MSMEs, Trade and Industry of Cianjur Regency; b) Center for Integrated Services of SMEsCo in Cianjur Regency; c) Directorate of Domestic Trade, Ministry of Trade of the Republic of Indonesia; and d) SMEs in Cianjur Regency, with a total of 15 informants. This study describes the dimension of adjustment that covers an overview of the design for the recovery of MSMEs in Cianjur Regency through a contingency plan model. The results show that there are three policies developed by the Cianjur Regency Government during the COVID-19 pandemic, namely, human resource development, marketing, and financing, this can be seen by the increase in the budget for the restoration of the Cianjur MSMEs in 2021. However, there are still several programs that have not been able to be realized in the recovery of the Cianjur MSME development in the 2021 fiscal year."

"This study aims to determine the impact of the Covid-19 pandemic on labor productivity in the agricultural and the National Economic Recovery (PEN) Program to support labor productivity in the agricultural sector. This research method is descriptive qualitative using secondary data. The results showed that the Covid-19 pandemic had an impact on labor productivity in the agricultural sector. The pandemic increases health risks, disrupts agricultural production and marketing, increases the burden of health expenditures, and reduces access to education and training. The PEN program supports the productivity of the agricultural sector workforce by providing assistance and developing the capacity of the farm workforce using the distribution of social assistance (bansos) and additional pre-employment card allocations. The social assistance and capacity-building program for the agricultural workforce enabled the agricultural workforce to continue working and being productive, thus supporting the sustainable development of the farming sector."

"Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia di Indonesia dan dunia yaitu pada aspek kesehatan, perekonomian, pendidikan, sosial, dan psikologis. Pandemi COVID-19 juga mempengaruhi industri minyak dan gas (migas) dengan dampak kesehatan pada pekerja dan dampak pada kegiatan operasionalnya. Keberlangsungan industri migas memiliki peran penting sebagai penyedia energi untuk penggerak perekonomian. Luasnya dampak dari pandemi Covid-19 serta dengan diterapkannya adaptasi kebiasaan baru membutuhkan pencegahan dan pengendalian yang baik pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri migas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pencegahan dan pengendalian COVID-19 di perusahaan migas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk mengukur implementasi dari pencegahan dan pengendalian COVID-19 di perusahaan migas PT.X secara kuantitatif. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan daftar periksa yang dikembangkan dari ISO 45005:2020 mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan tindakan yang dijabarkan dalam 11 klausul persyaratan. Implementasi pencegahan dan pengendalian COVID-19 di PT. X sudah berjalan dengan baik dengan tingkat pemenuhan sebesar 82%. Nilai tertinggi didapatkan oleh klausul komunikasi dimana PT. X sudah memenuhi aspek komunikasi yang dipersyaratkan dalam daftar periksa. Terdapat hal-hal yang dapat dilakukan oleh PT. X guna meningkatkan kinerja pengendalian COVID-19 di tempat kerja antara lain melakukan identifikasi dan penilaian apakah tempat dan situasi di rumah pekerja memungkinkan untuk bekerja dengan efektif.

---

COVID-19 pandemic has affected all aspects of human life in Indonesia and the world, including health, economy, education, social and psychological aspects. COVID-19 pandemic has also affected the oil and gas industry with health impacts on workers and impacts on their operational activities. The sustainability of the oil and gas industry has an important role as a provider of energy to drive the economy. The extent of the impact of the COVID-19 pandemic and the implementation of adaptation to new habits require good prevention and control for companies operating in the oil and gas industry. This study aims to analyze the implementation of prevention and control of COVID-19 in an oil and gas company. This study uses a descriptive method to measure the implementation of the prevention and control of COVID-19 in the oil and gas company PT.X quantitatively. Data collection was carried out using a check list developed from ISO 45005:2020 covering aspects of planning, implementation, monitoring and action in 11 clauses of requirements. Implementation of prevention and control of COVID-19 at PT. X has been running well with a compliance rate of 82%. The highest value is obtained by the communication clause where PT. X has met the communication aspects required in the checklist. There are things that can be done by PT. X in order to improve the control of COVID-19 in the workplace, among others, knowing and assessing whether the place and situation in the workers' homes support them to work effectively."

"Penelitian ini menginvestigasi dampak pandemi COVID-19 terhadap UMKM dan bagaimana intervensi Pemerintah mempengaruhi kapasitas mereka untuk bertahan. Melalui survei terhadap 368 responden yakni debitur/penerima manfaat, penyalur bantuan, perumus kebijakan dan pengawas, studi kasus ini menemukan bahwa pandemi COVID-19 telah mengakibatkan terhambatnya usaha sehingga skema bantuan pemerintah menjadi kunci keberlangsungan usaha bagi UMKM di masa pandemi COVID-19. Dengan adanya bantuan Pemerintah, pelaku usaha dalam sampel penelitian ini mampu mempertahankan usahanya. Walaupun secara umum terdapat pengurangan tenaga kerja, masih terdapat UMKM yang karena bantuan Pemerintah dapat mempertahankan, bahkan meningkatkan jumlah tenaga kerja serta meningkatkan omzet usaha. Sementara faktor kesuksesan kunci program Pemerintah diidentifikasi dalam penelitian, terdapat pula beberapa tantangan dalam implementasinya. Penelitian ini merekomendasikan agar program bantuan bagi UMKM terus dilanjutkan dengan relaksasi persyaratan dan fokus pada penerima manfaat baru, basis data UMKM yang terintegrasi dibangun,dan di masa yang akan datang program bantuan perlu diintegrasikan dengan program literasi keuangan dan inovasi UMKM. Implikasi kebijakan dari penelitian ini adalah bahwa program pengentasan kemiskinan Pemerintah di masa yang akan datang perlu diarahkan pada UMKM."

"Usaha-Mikro-Kecil-Menengah (UMKM) di Indonesia berkembang secara signifikan setiap tahunnya. Namun perkembangan ini tidak diikuti dengan tingkat kepatuhan pajak dari pelaku UMKM. Pemerintah berusaha meningkatkan kepatuhan pajak dari pelaku UMKM salah satunya dengan memberikan kebijakan berupa pengenaan PPh Final sebesar 0,5% dari omzet yang diharapkan meningkatkan kepatuhan pajak pelaku UMKM. Penelitian ini mengambil site penelitian di Kepulauan Seribu. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran dengan teknik analisa data kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini meninjau bagaimana implementasi kebijakan PPh Final UMKM di Kepulauan Seribu serta dampaknya terhadap kepatuhan pajak, dan meninjau faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PPh Final di Kepulauan Seribu tergolong cukup. Implementasi kebijakan penurunan tarif PPh Final menunjukkan titik tarif yang optimal. Serta kebijakan penurunan tarif PPh Final UMKM memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada KPP Jakarta Pademangan dan KP2KP Kepulauan Seribu dalam mengimplementasikan kebijakan PPh Final UMKM di Kepulauan Seribu.

---

Micro-Small-Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia develops significantly each year. However, this development was not followed by the level of tax compliance of MSME actors. The government is trying to improve tax compliance from MSME actors, one of which is by providing a policy in the form of imposing Final tax income of 0.5% of turnover which is expected to increase tax compliance of MSME actors. This study took the research site in Kepulauan Seribu. This study uses a mixed approach with qualitative and quantitative data analysis techniques. This study examines how the implementation of the MSMEs Final tax income policy in the Thousand Islands and its impact on tax compliance, and looks at the factors that affect tax compliance. This study shows that the implementation of the Final Income Tax policy in the Thousand Islands is sufficient. The implementation of the Final Income Tax rate reduction policy shows the optimal tariff point. And the policy for reducing the MSMEs Final tax income tariff has a significant effect on tax compliance. This research is expected to provide input to office tax Jakarta Pademangan and Kepulauan Seribu in implementing the MSMEs Final tax income policy in Kepulauan Seribu.

"