Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Permasalahan iklim semakin memberikan dampak nyata pada kehidupan manusia dan manusia pula lah yang berkontribusi dalam memperparah permasalahan ini. Utang luar negeri sebagai salah satu instrumen pembiayaan berbagai negara-negara OKI memiliki dampak baik maupun buruk tergantung kepada penggunaan dananya. Perlu disadari juga bahwa utang dalam Islam merupakan tindakan yang sebaiknya dihindari jika tidak terdesak. Oleh karenanya, penggunakan instrumen utang di negara-negara OKI juga menimbulkan perdebatan tersendiri. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan utang luar negeri di kawasan negara OKI memiliki relasi kurva U terbalik dengan emisi CO2 maupun ecological footprint.

---

Climate issues are increasingly having a real impact on human life, and it is humans who are contributing to exacerbating this problem. External debt as a financing instrument for various OIC countries has both good and adverse effects depending on the use of the funds. It should also be realized that debt in Islam is an action that should be avoided if not pressed. Therefore, the use of debt instruments in OIC countries also raises its own debate. This study shows that the use of external debt in the OIC region has an inverted U-curve relationship with CO2 emissions and an ecological footprint.

"

"A loan or foreign debt is still important for indonesia due to the lack of the domestic funds, especially tax in order to finance the country. However, it management does not effective due to the bad governance that it based on the politic motive than economic, and the official's government tends to corrupt, collusion, and nepotism (KKN). This paper aims to describe the performance of the management foreign debt, and its prospect in the future."

"Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk membuktikan adanya pengaruh akumulasi utang luar negeri pemerintah terhadap tabungan nasional, investasi domestik dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode regresi. Dan model yang diterapkan adalah Foreign Debt Accumulation Model yang dikembangkan oleh Fry (1989). Model yang berupa persamaan simultan tersebut akan diuji deugan menggunakan metode regresi TSLS. Dari hasil pengujian model tersebut menunjukkan bahwa rasio stok utang luar negeri pemerintah mempunyai pengaruh yang nyata terhadap rasio tabungan nasional dan rasio investasi domestik, baik secara linear maupun nonlinear. Selama periode yang diteliti (1971-1992), secara linear, rasio stok utang luar negeri pemerintah terhadap GNP mempunyai pengaruh yang negatif terhadap rasio tabungan nasional (SNY) maupun rasio investasi domestik (IY). Sementara, secara nonlinear (dengan menggunakan rasio stok utang pemerintah terhadap GNP dalam bentuk kuadrat/pangkat dua), rasio stok utang luar negeri mempunyai pengaruh yang positif terhadap rasio tabungan nasional maupun rasio investasi domestik. Pengaruh positif rasio utang luar negeri pemerintah terhadap rasio tabungan nasional dan rasio investasi domestik melebihi (outweigh) pengaruhnya yang negatif pada rasio utang melebihi sekitar 0,4. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya ketidakefektifan dan inefisiensi dalam penggunaan utang luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga menurunkan pengaruh positif dari investasi terhadap pertumbuhan ekonomi."

"Krisis hutang luar negeri negara-negara yang sedang berkembang muncul sebagai akibat dari adanya boom minyak pada dasawarsa 1970, yang menyebabkan pendapatan negara-negara pengekspor minyak meningkat. Peningkatan pendapatan tersebut mendorong mereka untuk membangun negaranya masing-masing, dengan menarik pinjaman dari luar negeri, termasuk pinjaman dari sektor swasta. Dilain pihak dengan adanya kenaikan harga minyak tersebut menyebabkan beban yang harus ditanggung oleh negara-negara berkembang pengimpor minyak semakin meningkat. Sehingga mereka ikut mencari dana dari luar negeri. Memasuki dasawarsa 1980, harga-harga komoditi primer yang merupakan ekspor andalan negara-negara berkembang mengalami penurunan, sehingga pendapatan mereka berkurang. Di lain pihak negara-negara maju melakukan pengetatan anggaran untuk dapat menurunkan laju inflasi dan mengurangi pelarian modal ke luar negeri. Sehingga tingkat bunga riil dunia meningkat. Kenaikan tingkat bunga riil inilah yang menyebabkan timbulnya krisis hutang luar negeri, sebab beban yang harus ditanggung oleh negara-negara berkembang sebagai penerima pinjaman meningkat. Krisis tersebut diawali dengan tindakan Meksiko yang menyatakan bahwa negara tersebut tidak mampu lagi untuk melunasi pinjamannya pada tahun 1982. Sejak saat itu muncul berbagai upaya yang dilakukan baik oleh Bank Dunia maupun Dana Moneter Internasional untuk mengatasi krisis hutang luar negeri tersebut. Diantaranya melalui Baker Plan dan Brody Plan yang menghapuskan sebagian hutang luar negeri Meksiko. Dalam perkembangannya muncul bentuk-bentuk pengurangan hutang luar negeri yang lain, seperti pengurangan tingkat bunga pinjaman, perpanjangan waktu pembayaran, pengaitan pembayaran bunga hutang dengan ekspor, maupun pengurangan hutang melalui pasar sekunder. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk melihat pengaruh pengurangan beban hutang luar negeri (dalam hal ini beban bunganya) terhadap perekonomian Indonesia, terutama pada konsumsi swasta, investasi swasta, dan pendapatan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penelitian ini dibagi dalam dua tahap, yaitu : 1. menguji validitas teori yang dipakai melalui regresi dua tahap. 2. melakukan simulasi untuk melihat dampak dari adanya pengurangan beban hutang terhadap konsumsi swasta, investasi swasta, dan pendapatan nasional, baik berupa simulasi historis antara tahun 1969 sampai 1993 maupun berupa peramalan antara tahun 1994 sampai 2003. Hasil penelitian tahap pertama berhasil menunjukkan validitas teori yang dipakai. Hasil penelitian tahap kedua menunjukkan bahwa adanya pengurangan beban bunga hutang dapat meningkatkan kinerja konsumsi swasta, investasi swasta, dan pendapatan nasional. Di samping itu, hasil penelitian tahap kedua juga berhasil melihat dan meramalkan struktur hutang Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan struktur hutang yang sama dengan kondisinya lima tahun terakhir, maka Indonesia akan mengalami krisis hutang luar negeri pada tahun 1998. Karena krisis hutang akan terjadi dalam waktu yang sangat dekat, maka dibutuhkan kesungguhan upaya pemerintah dengan sisa waktu yang ada untuk dapat menggalang sumber dana dari dalam negeri berupa pajak dan tabungan nasional, sekaligus meningkatkan pendapatannya dari luar negeri yang berupa ekspor. Penulis menyarankan perluasan model yang digunakan dengan memasukkan variabel-variabel non-kuantitatif yang relevan dalam menerangkan pengaruh pengurangan beban hutang terhadap kinerja perekonomian Indonesia."

"The motivation behind this research is rather a glance of the true purpose behind the meaning of suspension of payment obligations and the clear solution it's commonly faced with. Ever since man conceived of commerce, all entities concerned with trading are faced with the threat of a downfall, of lack of capital and/or resources to further its own end, thus is term bankruptcy. Since also the time of when the first corporations were set up in ancient Rome, the idea of a mechanism of a share or an ownership in which these primal system of trading were initiated, entities divide the ownership of these companies by means of a share or a stock. Thereby, those possessing capital may become investors in which they partake an involvement in the trading activity of the company they invested in through capital contributions. While it is the most acknowledged and upstanding of concept in the business world, shares were specifically and are legally set up in order for it to perform in a much more refined and adoptable way throughout time. As the cornerstone of commercial activity and/or early forms of corporate finance, shares are regarded as a payment obligation that a corporation must fulfill to their holders. Hence, the concept of shares are closely linked with that of bankruptcy. This research proposes a clear solution to the challenges that many businesses today are faced with in terms of bankruptcy. Whether or not it is worth converting debts into shares, of course, lies in the decision that were made between the conflicting parties. However, the fact that such action truly present a solution to their problem remain specifically and objectively to the benefits that each party obtains. This research approaches the problem through the case study of suspension of payment obligation to prevent the bankruptcy of P.T. Bakrie Telecom Tbk. that was presented by P.T. Netwave Multi Media and were decided that the debts be converted into shares. In a long run, the decisions that were made seem solid, as if all debts were to be fulfilled on specified time. However, there are assumptions as well as the probability whereby such time extension may prove to be quite risky and are frivolous in nature. This research thus seeks to enlighten the fact that the court of law fully supports the legality and the solidity of the conversion of debts into shares and how suspension of payment obligation may well benefit both parties, the debtor as well as the creditor, in the long run."

"Obligasi sebagai surat berharga merupakan Efek sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan merupakan bentuk surat bukti utang Emiten kepada kreditur obligasi yang harus dibayar lunas pada saat jatuh tempo. Namun seringkali Emiten tidak membayar lunas obligasi tersebut, baik karena Emiten tidak mampu atau tidak mau membayar maupun karena Emiten sedang dalam proses Kepailitan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan Emiten untuk membayar obligasinya adalah dengan mengajukan rencana perdamaian melalui Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang PKPU . Rencana perdamaian tersebut dapat berupa Debt to Equity Swap. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai tata cara Debt to Equity Swap terhadap obligasi jenis Non-Convertible dalam rangka perdamaian di PKPU, dan bagaimana kedudukan serta peran Wali Amanat sebagai perwakilan dari Pemegang Obligasi dalam proses Debt to Equity Swap. Bentuk penelitian ini disajikan dalam bentuk kajian yuridis normatif, yang menggunakan metode penelitian berupa tinjauan kepustakaan. Obligasi jenis Non-Convertible yang akan melalui proses Debt to Equity Swap dalam rangka PKPU harus melalui upaya pembatalan atau percepatan waktu jatuh tempo sehingga sebelum obligasi batal atau jatuh tempo, peran Wali Amanat dalam proses Debt to Equity Swap masih akan terus ada untuk mewakili pemegang obligasi.

---

Bonds are categorized as Commercial Paper in Indonesian Capital Market Law. Bonds that also can be caterogiezed as letter of credit has their maturity date which is the time for the Issuer should pay the bonds to the creditos. But however, it rsquo s a common situation that the issuer doesn rsquo t pay the bonds to the creditors when the maturity day come. It can be happened because the issuer doesn rsquo t want to pay, in a condition of insolvency or in the process of bankruptcy. One of the common way to solve the problem for the creditors to get paid of their bonds is through the process of Suspension of Payment by doing Debt to Equity Swap. This Research will emphasize the Juridical Review of Debt to Equity Swap on Non Convertible Bonds that converted into shares in the Event of The Suspension of Payment. This research will be focused on the procedure Debt to Equity Swap of Non Convertible Bonds in the event of The Suspension of Payment, how Trustee as the representative of Bonds Creditors, participate in the event of Debt to Equity Swap. This research will use normative juridical study and literature review methods. Non Convertible Bonds can be converted for Debt to Equity Swap if the Bonds has already delisted in Capital Market Law or have reached their maturity date. The trustee still have to parcipate as the representative of bonds creditors as long as the bonds haven rsquo t been delisted or reached their maturity date."

"Laporan magang ini membahas prosedur atestasi laporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian KPPK yang didasarkan pada Agreed-Upon Procedure AUP yang telah dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik ATZ. Laporan ini juga membahas perbandingan AUP oleh ATZ dan AUP berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.16 / 21 / PBI / 2014. Secara keseluruhan prosedur yang dilakukan oleh ATZ sesuai dengan peraturan. Satu-satunya perbedaan yang ditemukan adalah pada prosedur sampling. ATZ melakukan sampling berdasarkan nilai terbesar dan bukan sampling secara acak sesuai peraturan yang dipersyaratkan. Metode ini dipilih oleh ATZ karena PT ABC tidak dapat memberikan semua rincian yang diperlukan untuk melakukan pengambilan sampel tersebut.

---

This internship report discusses about the attestation procedures of the report of implementation of prudential principles which is based on the Agreed Upon Procedure AUP performed by Public Accounting Firm ATZ. This report also discusses about the comparability of the AUP by ATZ and AUP based on the Bank Indonesia Regulation No.16 21 PBI 2014. Overall, the agreed procedures performed by ATZ are in accordance with the regulation except for the sample selection method. ATZ selected the sample based on the greatest recorded value instead of random sampling as required by the regulation. This method is selected by ATZ since PT ABC is unable to provide all the details needed to perform random sampling."

"Komponen pendapatan nasional netto (setelah dikurangi investasi) dan pengeluaran pemerintah tumbuh pada laju yang berbeda dengan kecenderungannya. Perubahan pada perbedaan tersebut mempengaruhi permintaan utang luar negeri. Tujuan skripsi ini melihat perkembangan utang luar negeri Indonesia antara tahun 1970-1991, serta menganalisis sebab-sebab atau determinan perkembangan utang tersebut. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif dan kuantitatif. Pada metode kuantitatif dijalankan prosedur ekonometri Seemingly Unrelated Regression karena antara satu persamaan dan persamaan lainnya (pertumbuhan pengeluaran pemerintah, pertumbuhan pendapatan nasional netto, dan pertumbuhan stok utang) memiliki korelasi melalui masing-masing error term-nya. Prosedur ini menghasilkan pendugaan yang tidak bias sekaligus efisien. Prosedur kuantitatif lainnya adalah akuntansi sederhana terhadap dekomposisi data neraca pembayaran. Gejolak perbedaan pengeluaran pemerintah aktual di atas nilai kecenderungannya akan meningkatkan pertambahan utang luar negeri. Gejolak pendapatan nasional netto mempengaruhi pertambahan utang dengan arah sebaliknya. Pertumbuhan variabel stok utang luar negeri diasumsikan sama dengan kedua variabel tersebut, maka tingkat pertumbuhan itu berada di bawah 5% per tahun. Diperoleh hasil bahwa gejolak pengeluaran pemerintah bisa meningkat dengan nilai berapa saja selama gejolak pendapatan nasional netto juga meningkat dengan nilai yang sama, dan stok utang akan tumbuh oleh dampak posisi stok utang periode sebelumnya saja. Penelitian memberi hasil lainnya bahwa sumber-sumber pertumbuhan arus utang luar negeri dari tahun 1989-1991 telah bergeser dari dominasi peran faktor intemal kepada faktor ekstemal. Kesimpulan akhir bahwa utang tidak bisa dikurangi. Utang diperlukan untuk melancarkan keperluan konsumsi. Hanya tingkat pertumbuhannya yang bisa berkurang. Selain disebabkan oleh kepentingan, masalah, dan kebijaksanaan domestik; dorongan dari perubahan-perubahan ekonomi dan non-ekonomi sangat signifikan pengaruhnya. Hasil penelitian ini tidak lengkap dan sempurna. Oleh karena itu disarankan agar memperhitungkan dengan cermat sumber data berikut ciri-ciri dan penggunaannya; memperpanjang periode penelitian dan memperbanyak kelompok komoditas untuk perhitungan data dekomposisi neraca pembayaran; dan terakhir, perhitungan yang melibatkan nilai kecenderungan sebaiknya melalui data series yang panjang. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari political connection firm, CEO gender, dan Family Ownership terhadap biaya utang perusahaan di Indonesia. Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019. Total keseluruhan sampel pada penelitian ini berjumlah 322 perusahaan dengan tidak memasukan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Penelitian ini mengukur tingkat keefektivitasan tata kelola perusahaan dengan menggunakan tiga variabel independen yaitu political connection firm, ceo gender, dan family ownership, dengan biaya utang, sebagai variabel dependen. Hasil penelitian menunjukan dua dari variabel independen memiliki hubungan signifikan kearah negatif terhadap biaya utang, sementara variabel political connection firm menunjukan hubungan positif namun tidak signifikan. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa CEO Gender dan Family Ownership memiliki hubungan terbalik terhadap biaya utang perusahaan.

---

This study aims to see the effect of political connection firm, ceo gender, and family ownership on cost of debt of companies in Indonesia. The sample used in this study includes companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2016 to 2019 with a total of 322 samples, excluding financial sector. This study measures the effectivity of corporate governance using three independent variables, namely political connection firm, ceo gender, and family ownership, with cost dependent variable. The results showed that two out of three independent variables had a significant and negative relationship to leverage, while the political connection firm variable showed a positive but insignificant relationship. These results indicate that ceo gender and family ownership have an inversely related relationship to cost of debt.

"

"Penelitian ini membahas keabsahan pengalihan sebagian piutang atas nama melalui cessie dalam perkara permohonan PKPU berdasarkan Putusan No. 279/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan bentuk metode penelitian normatif untuk menjawab permasalahan keabsahan perjanjian pengalihan piutang melalui cessie, legalitas pengalihan sebagian piutang melalui cessiE dan penerapan hukum Majelis Hakim atas legalitas cessie dalam permohonan PKPU pada Putusan No. 279/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengalihan piutang atas nama melalui cessie adalah sah manakala memenuhi ketentuan Pasal 613 KUHPerdata dan perjanjian dasar peralihan piutang tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 s.d. Pasal 1337 KUHPerdata. Legalitas partial assignment selain ditentukan kebsaahan cessie dan perjanjian dasarnya juga dilihat dalam iktikad baik pelaksanaan perjanjian tersebut sehingga tidak merugikan cessus sesuai Pasal 1340 KUHPerdata. Majelis Hakim, meskipun telah tepat dalam menolak permohonan PKPU namun kurang cermat dalam menilai keabsahan cessie atas sebagian piutang karena cedent tidak beriktikad baik. Penulis menyarankan untuk dilakukan amandemen terhadap peraturan-peraturan terkait cessie dengan mengoptimalkan peran notaris guna memastikan adanya penyuluhan hukum dan terwujudnya tujuan hukum dalam pemulihan ekonomi nasional.

---

his study discussed the legality of partial assignment in the case of a PKPU application based on Decision No. 279/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst. Therefore, this study used a form of normative research method to answer the problem of the validity of the transfer of all, legality of the partial assignment, and the consideration of the Judges on the legality of the cessie in the PKPU application in Decision No. 279/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst. Based on the results of the study, it is known that cessie is valid when it meets the provisions of Article 613 of the Civil Code and the basic agreement for cessie is in accordance with the provisions of Article 1320-1337 of the Civil Code. The legality of the partial assignment, apart from determined from the validty the cessie and the basic agreement itself, is also seen in good faith in the implementation of its basic agreement so that it does not harm cessus. The Judges, although it was correct in rejecting the PKPU application, was not careful in assessing the validity of the partial assignment because the cedent did not have good faith. The author suggests that amendments to regulations related to cessie by optimizing the role of notaries to ensure legal counseling and the realization of legal objectives in national economic recovery."