Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Herbert Paul Grice (1913 – 1988) adalah seorang filsuf bidang bahasa asal Inggris yang mengemukakan teori prinsip kerjasama (cooperative principle) yang bertujuan untuk mengatur jalannya percakapan. Dengan teorinya, Grice menetapkan 4 aturan yang disebut empat maksim Grice (The Four Gricean Maxims). Dengan menggunakan teori Grice sebagai landasan penelitian, penulis melakukan sebuah penelitian pada anime “Tekken: Bloodline” (??????????), sebuah karya adaptasi dari permainan video berjudul “Tekken 3” (??3). Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana pemenuhan dan pelanggaran terhadap prinsip kerjasama Grice diimplementasikan ke dalam plot anime tersebut. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dan dibantu dengan teknik simak catat untuk mengumpulkan data. Penulis menyimpulkan bahwa prinsip kerjasama terimplementasi dalam pengembangan alur cerita anime Tekken: Bloodline”, dengan ditemukannya pemenuhan maksim, pelanggaran yang menyesatkan (violating) dan pelanggaran yang tidak menyesatkan (flouting) yang terkandung pada tuturan tokoh-tokoh dalam anime dan berimplikasi pada keberlangsungan cerita. Maksim yang paling berkontribusi dalam jalannya plot adalah maksim kualitas, maksim kuantitas, dan maksim relasi. Di luar maksim, terdapat juga peran implikatur percakapan yang membantu menyampaikan pesan ke tokoh utama secara tersirat.

---

Herbert Paul Grice (1913 – 1988) is an english philosopher who excels in the area of linguistics. He proposed the theory widely known as “Cooperative Principle (CP)” with a purpose of making sure that conversation between individuals is done orderly. With the aforementioned theory, Grice established the “Four Gricean Maxims”. Using the Cooperative Principle as the base theory, this paper is a research conducted on the anime “Tekken: Bloodline” (??????????), a 6-episode Original Net Anime (ONA) adaptation of a fighting game “Tekken 3” (??3). This study aims to find out how Grice’s Cooperative Principle implemented in the aforementioned anime. Datas are gathered by taking notes of certain utterances from certain episodes. This paper summarizes that Grice’s Cooperative Principle (CP) is indeed implemented in the dialogues of the anime, and the flouts and violations of the maxims found in the utterances contributed in extending the storyline in some way. In addition to the maxims, speech implicatures also played quite significant role in exposing the mystery element of the story."

"Penelitian ini dimaksudkan untuk mendiskripsikan Upaya Kelompok Usaha Ikan Hias Telaga Biru dalam meningkatkan usaha ekonomi anggota dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Kelompok Usaha Ikan Has Telaga Biru Desa Parigimekar dalam menjalankan peranannya meningkatkan usaha ikan hias. Penilitian ini penting, karena organisasi kelompok usaha Ikan hias ini berdiri dengan inisiatif warga untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan Cara berbudidaya ikan hias secara mandiri dan menggunakan serta memanfaatkan media sumberdaya alam yang terbengkalai dengan melembagakan did membentuk organisasi lokal. Fenomena inilah yang menjadikan kelompok ini menarik untuk di teliti.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang di peroleh melalui wawancara mendalam dengan para informan dan observasi langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan organisasi lokal yang diteliti yaitu Kelompok Usaha Ikan Hias 'Telaga Biru? Desa Parigimekar Kabupaten Bogor.Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah Kelompok Usaha Ikan Hias Telaga Biru mempunyai upaya yang sangat signifikan dalam meningkatkan ekonomi anggota kelompok yang tinggal di Rukun Warga 01 dan Rukun Warga 02 dengan menggunakan Situ Ciseeng yang semula tidak termanfaatkan terbengkalai begitu saja kini menjadi media pembudidayaan ikan hias yang menjadi sumber pendapatan/penghasilan tetap mereka. Kelompok Usaha ikan Hias Telaga Biru merupakan organisasi lokal yang berbentuk membership (keanggotaan) namun dalam pelaksanaan kegiatannya cenderung berbentuk cooperafive (koperasi) karena di dalamnya mengutamakan kesejahteraan anggotanya.Faktor pendukung berkembangnya Kelompok Usaha Ikan Hias Telaga Biru adalah Kepercayaan dan adanya konsensus seluruh anggota. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kelompok Usaha Ikan Hias Telaga Biru adalah terjadinya ketidakefektifan dalam organisasi yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan para pengurus dan anggota, kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan sehigga mengancam keberlangsungan usaha ekonomi mereka, kesulitan pemasaran produk hasil ikan hias pada pihak konsumen lokal maupun luar negeri sehingga mempengaruhi penjualan produk ikan hias kelompok dan belum memaksimalkan pendapatan kelompok terutama untuk menangkap peluang permintaan konsumen luar negeri yang masih menggunakan pihak ketiga.Dengan adanya kendala yang dihadapi ini maka penulis menyarankan agar pihak organisasi melakukan beberapa hal yang sangat panting berkaitan dengan eksistensi organisasi di masa depan diantaranya adalah organisasi kelompok usaha ikan hias telaga biru harus melakukan usaha peningkatan kualitas sumberdaya manusianya dengan mengikutsertakan dalam pelatihan dan meningkatkan pendidikan para pengurus dan anggotanya, meningkatkan pengetahuan pemanfaatan sumberdaya aim yang berkelanjutan dengan cars bekerjasama dengan pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat yang kompeten, melakukan inovasi dalam memasarkan hasil praduksi ikan hias dengan Cara menggunakan teknologi (Internet) dan media massa serta elektronik sehingga mudah memperoleh konsumen lokal.dan intemasional."

"Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada tanggal 4 Mei 2004 telah menerbitkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 dan sekaligus membuat perubahan dalam prosedur pendirian koperasi yaitu proses pembuatan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan akta-akta lain berkaitan dengan koperasi sebagai badan hukum maka hal tersebut harus dilakukan dihadapan notaris. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan hukum kepada masyarakat. Dari latar belakang tersebut terdapat beberapa pokok permasalahan yaitu pelaksanaan dan eksistensi Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 kaitannya dengan peranan notaris dalam pembuatan akta pendirian koperasi pada masa yang akan datang dan hubungan antara Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini antara lain adalah Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 ini akan tetap menunjukkan eksistensinya pada masa yang akan datang apabila para pendiri koperasi, pengurus koperasi, anggota koperasi, notaris pembuat akta koperasi, dan pejabat dinas koperasi tetap mempertahankan konsistensi pelaksanaannya dan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/ IX/2004 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

---

Signing a memorandum of understanding (MoU) between the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia with the Indonesian Notaries Association (INI) on May 4, 2004 has issued a Decree of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia Number: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 and simultaneously make changes in the procedure of establishment of cooperatives is the process of making the deed of establishment, amendment and other deeds relating to the cooperative as a legal entity then it should be done before Notary. It is intended to improve the quality of legal services to the community.

From this background there are some fundamental problems of the implementation and the existence of Decree of the State Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 relation to the role of the notary in the deed of establishment of cooperatives in the future and Relationships between Decree of the State Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 with Law Number 30 Year 2004 on the Notary Position and Law Number 25 Year 1992 on Cooperative. This research is a normative juridical research that is descriptive qualitative analytical methods.

The results of this study among others are Decree of the State Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 will still show their existence in the future when the cooperative founder, cooperative management, cooperative member, notary of deed cooperative maker, and cooperative services officer still maintaining the consistency of its implementation and Decree of State Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 not contrary to Law Number 30 Year 2004 on the Notary Position and Law Number 25 Year 1992 on Cooperative."

"Keberadaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sebagai lembaga keuangan alternatif selain Bank banyak diminati masyarakat karena KSP dapat memberikan solusi bagi masyarakat yang ingin memperoleh pinjaman dengan cara yang mudah. Pengaturan tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam yang ada memperbolehkan KSP untuk menghimpun dana dan memberikan pinjaman kepada masyarakat yang berpotensi untuk menjadi anggota. Ketentuan tersebut ternyata banyak dimanfaatkan oleh KSP untuk menghimpun dana dari masyarakat tanpa menjadikan mereka sebagai anggota KSP tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang implementasi prinsip-prinsip koperasi dan tanggung jawab pengurus pada sebuah koperasi simpan pinjam bernama Prima Delta (KSP Prima Delta) yang berada di daerah Jember. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian didapat bahwa KSP Prima Delta telah melanggar 5 dari 7 prinsip koperasi yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan pengurus KSP Prima Delta dapat dikenakan tanggung jawab atas tindakannya yang tidak mengadakan rapat anggota serta tidak mengembalikan tabungan anggota pada saat jatuh tempo.

---

The existence of Savings and Loan Cooperative as an alternative financial institution other than Bank has attracted many people since it can give the solution for those who want to obtain loan in an easy way. The prevailing regulation concerning Savings and Loan activities allow Savings and Loan Cooperative to raise funds and give loan to people who has the potential to be the member. Such regulation is in fact used by so many Savings and Loan Cooperative to raise funds from society without making them as the member of the cooperative itself.

This thesis aims to analyze the implementation of cooperative’s principles and the responsibility of cooperative’s board in one Savings and Loan Cooperative named Prima Delta (KSP Prima Delta) located in Jember. The research method used in this thesis is a normative juridicial research. The result of the research is that KSP Prima Delta has violated 5 out of 7 cooperative’s principles regulated under Law Number 25 Year 1992 concerning The Cooperative and the Board of KSP Prima Delta can be held liable for not conducting the meeting of member and for not returning the savings of its member at maturity date."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah penguasaan kosakata bahasa Inggris siswa yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe turnamen game dalam tim (TGT) lebih banyak dibandingkan dengan siswa yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran konvensional (baik secara keseluruhan, kelompok tinggi maupun kelompok rendah). Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan Pretest-posttest Control Group Design. Data dikumpulkan melalui tes, kuesioner dan observasi. Tes dianalisis dengan menggunakan uji-T. Populasi dari penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Perguruan Buddhi kota Tangerang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif tipe turnamen game dalam tim (TGT) mampu meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Inggris siswa baik secara keseluruhan, kelompok tinggi maupun kelompok rendah. Hal ini terjadi karena dalam pembelajaran kooperatif tipe TGT, siswa dituntut untuk aktif dan kreatif serta terampil dalam berkomunikasi, tidak terlalu bergantung kepada guru, memiliki tanggungjawab individu, memiliki hubungan interpersonal, keterampilan mengelola waktu, dan sikap positif serta adanya proses evaluasi pada akhir proses pembelajaran.

---

ABSTRACTThis research is aimed at proving whether the mastery of English vocabulary who were taught by using Team Game Tournament (TGT) cooperative learning is higher than those who were taught by using conventional method (to all students; upper group; and lower group). In conducting the research, the researcher used quantitative and qualitative research method with a Pretest-posttest Control Group Design. The data was collected by administering a test, distributing questionnaire and doing observation. The test was analyzed by using a T-test. The population of this research was the seventh grade students (VII) of Perguruan Buddhi Junior High School in Tangerang. The result of the research shows that the mastery of English vocabulary of the students who were taught by using team games tournament cooperative learning (TGT) was higher than those who were taught by using the conventional method (to all students; upper group; and lower group). In applying the team games tournament cooperative learning (TGT), the students are required to be active and creative in communication, to be independent, to have interpersonal relationship, to have ability in time management, positive attitude and to have an evaluation at the end of the learning process."

"ABSTRACTSkripsi ini dilatarbelakangi fakta bahwa terdapat banyak koperasi yang tidak melaksanakan rapat anggota secara teratur sehingga manajemennya buruk. Kemajuan koperasi dapat terjadi jika diterapkan tata kelola yang baik, namun undang-undang koperasi yang berlaku di Indonesia saat ini seakan belum dapat mengakomodir hal ini. Hal ini dapat dikaitkan dengan kasus yang tercantum dalam Putusan Nomor 182/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. Pokok permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai bagaimana implementasi prinsip-prinsip korporasi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan bagaimana penerapan prinsip-prinsip korporasi dalam pelaksanaan rapat anggota koperasi yang dibahas dalam Putusan Nomor 182/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip korporasi dalam peraturan perundang-undangan koperasi yang berlaku di Indonesia dan penerapannya dalam Putusan Nomor 182/Pdt.G/2010/PN Jkt.Tim. Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, memberi pengetahuan bagi pembaca, serta dapat menjadi referensi bagi koperasi dan pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan penelitian deskriptif menggunakan data sekunder dengan analisis secara kualitatif. Simpulan dari penelitian ini adalah pengaturan mengenai penerapan prinsip korporasi bagi koperasi yang berlaku belum cukup memadai dan penerapannya dapat terlihat dalam kasus meski beberapa prinsip korporasi tidak diterapkan dengan baik. Saran ditujukan bagi pemerintah, organ koperasi, dan peneliti selanjutnya.

---

ABSTRACTThis thesis background is the fact that many cooperatives do not execute the members meeting regularly so it has bad management. Cooperation will improve if good cooperative governance was implemented, but the regulation in Indonesia did not support this. This is related to the case in Verdict of East Jakartas District Court Number 182/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. The primary problems are how are the implementation of corporate principles in Indonesias cooperative regulation and how were the implementation of corporate principles in the execution of cooperative members meeting in the Verdict of East Jakartas District Court Number 182/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. Purposes of this research are to analyze the regulation about corporate principles in Indonesias cooperative regulation and the implementation in the Verdict of East Jakartas District Court Number 182/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. Hopefully this thesis will be useful for knowledge development, for cooperative, government, and readers. The research method is juridical normative with secondary data and qualitative analysis. The conclusions of are the current regulation about the implementation of corporate principles in cooperation is not yet adequate and the implementation can be seen from the case even if there are some corporate principles that were not implemented. Suggestions are intended to the government, cooperative organs, and the next researcher."

"ABSTRAKUndang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian memperkenalkan konsep permodalan yang belum pernah ada dalam pengaturan hukum sebelumnya, yakni berupa sertifikat modal koperasi yang mirip dengan konsep saham tanpa hak suara pada perseroan terbatas. Undang-undang tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi salah-satunya karena sertifikat modal koperasi tidak sesuai dengan asas kebersamaan dan kesukarelaan. Untuk itu perlu diteliti bagaimanakah penerapan konsep saham dalam badan usaha koperasi di Indonesia.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yangbertumpu pada data sekunder dan disajikan secara preskriptif analitis. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan konsep saham dalam badan usaha koperasi dapat saja dilakukan pada koperasi yang jumlah anggotanya (dan ekuitasnya) besar. Sebaliknya konsep saham dalam badan usaha koperasi tidak sesuai diterapkan pada koperasi yang jumlah anggotanya kecil. Akan tetapi, penerapan konsep saham dalam badan usaha koperasi mencederai prinsip one person-one vote yang menjadi karakteristik koperasi sebagai perkumpulan orang. Selain itu, penerapan konsep saham dalam badan usaha koperasi juga bertentangan dengan konsep koperasi sebagai user-owned (dan user-controlled) businesses

---

ABSTRACTThe Law of the Republic of Indonesia Number 17 Year 2012 concerningCooperation introduced a new capital concept, that is sertifikat modal koperasithat has similar characteristics with the share without voting rights in a limitedliability company. Later on, Constitutional Court of Indonesia revoked the Actbecause among others sertifikat modal koperasi is in conflict with togetherness and voluntary cooperative principles. This thesis will examine whether the share concept can be applied in Indonesian cooperative. This research use juridicalnormative which is supported by the secondary data. This research will also be presented in the form of prescriptive-analytical. This research find out that the share concept can be applied in Indonesian cooperative that have the big members and equity. On the contrary, the concept can not be applied in the cooperative that have little member. But applying the share concept in Indonesian cooperative is in conflict with one person-one vote principle? that is characteristics of Indonesian cooperative as a association of persons. In addition to that, application the share concept in the Indonesian cooperative is in conflict with cooperative concept as user-owned (and user controlled) businesses."

"Tugas Karya Akhir (TKA) ini meneliti respon Indonesia, Vietnam, dan Filipina, terhadapaktivitas militer Tiongkok di Laut Cina Selatan antara tahun 2014-2020. Berdasarkankerangka analisis teori kerja sama, penelitian ini berpendapat bahwa ketiga negaramerespon aktivitas militer Tiongkok dengan cara yang kooperatif. Menurut beberapapenelitian sebelumnya, respon negara di wilayah Laut Tiongkok Selatan bergantungkepada jumlah dana bantuan Belt and Road Initiatives (BRI) yang diterima. Penelitian inimenyarankan untuk memasukkan konteks nasional negara-negara penerima BRI, denganmelibatkan motives dan power dalam menganalisis respon. Tulisan ini adalah penelitiankualitatif dan penulis menggunakan metode perbandingan. Penelitian ini dapatmeningkatkan pemahaman tentang persamaan pola respon antara Indonesia, Vietnam,dan Filipina terlepas dari perbedaan jumlah BRI yang diterima

---

This study examines the responses of Indonesia, Vietnam, and Philippine, toward China’s

military activities at the South China Sea between 2014-2020. Based on the logic of

cooperation theory analytical framework, this paper argues that those countries reacted to

China’s military activities in a cooperative way. As some scholars predicted if those

responses depend on the amount of the Belt and Road Initiatives (BRI) assistance fund.

This paper suggests to include the national context of BRI recipient countries, by

describing the different motives and power, in examining those responses. This paper

used qualitative framework and comparative methods. This paper may enhance the

understanding of the similar pattern of responses between Indonesia, Vietnam, and

Philippine despite the differences of the BRI amount received"

"Modal pada koperasi digolongkan menjadi dua jenis, yakni modal sendiri dan modal pinjaman. Selain itu, untuk memperkuat struktur modal, koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal melalui penyertaan modal. Modal penyertaan dapat diberikan oleh siapa saja, dari dalam maupun luar negeri, baik pemerintah, anggota koperasi, masyarakat, badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum, serta badan-badan hukum lainnya, melalui perjanjian penyertaan modal antara koperasi dengan pemodal. Atas modal yang disertakannya pada koperasi tersebut, Pemodal tentunya perlu diberikan perlindungan hukum, terutama apabila koperasi kelak mengalami kerugian yang dapat merugikan pemodal. Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada mengalami kerugian yang mengakibatkan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada wanprestasi terhadap pemodal. Untuk memperoleh kesimpulan atas perlindungan hukum yang diberikan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada, dilakukan penelitian dengan bentuk yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Pada akhirnya, tidak ada perlindungan hukum yang diberikan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada karena hal tersebut tidak diatur dalam perjanjian penyertaan modal. Selain itu, peraturan perundang- undangan tentang penyertaan modal pada koperasi juga tidak mengatur adanya perlindungan hukum. Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada selanjutnya menyelesaikan kewajibannya melalui perjanjian perdamaian antara pemodal dan Koperasi Cipaganti Karya Persada yang termuat dalam putusan homologasi antara Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada dengan pemodal yang mewajibkan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada untuk memenuhi kewajibannya terhadap pemodal.

---

Cooperative Capital is classified by two types, i.e. equity capital and debt capital. To maintain a solid structure of capital, Cooperative might have an equity participation. Equity participation may be given by anyone from national or international parties, whether government, members of cooperatives, community, legal entity and unincorporated business entities, and other legal entities, through a cooperative equity participation agreement between cooperative and investor. Therefore, investors would need to be given protection by the law, especially when the cooperative suffered an economic loss that could harm the investors. This condition happened to Cipaganti Karya Guna Persada Cooperative. To obtain the conclusion on legal protection which might be given by Cipaganti Karya Guna Persada Cooperatives, normative juridical approach with a descriptive typology research is used. In the end, there is no legal protection for investor provided by Cipaganti Karya Guna Persada Cooperative. Moreover, there is also no legal protection for investor provided by any regulation especially about equity participation in cooperative. Cipaganti Karya Guna Persada Cooperative only settle its obligations to investors after a peace agreement between the investors and Cipaganti Karya Guna Persada Cooperative, which requires Cipaganti Guna Karya Persada Cooperative to settle its obligations to investors. "