Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada bulan Juni 2019, Provinsi Jawa Timur memberlakukan Program Pendidikan Sekolah Menengah Gratis. Untuk mengevaluasi dampak program ini, tingkat pendaftaran sekolah menengah di kabupaten/kota di Jawa Timur dan Maluku Utara dianalisis sebelum dan setelah reformasi program. Perbedaan pertumbuhan pendaftaran sekolah menengah antara kabupaten/kota di Jawa Timur dan Maluku Utara, di mana tidak ada program sekolah menengah gratis, memberikan penilaian langsung terhadap dampak program tersebut. Selain itu, perubahan pendaftaran untuk perempuan juga dianalisis dan dibandingkan dengan perubahan untuk laki-laki untuk melihat apakah efek dari program ini berperan dalam menyempitkan kesenjangan pendidikan gender. Temuan penelitian tidak menunjukkan adanya bukti bahwa program pendidikan menengah gratis mengakibatkan peningkatan tingkat pendaftaran sekolah menengah atau berperan dalam menyempitkan kesenjangan pendidikan gender.

---

In June 2019, East Java enacted the Free High School Education Program. To evaluate the program's impact, high school enrollment rates of regencies in East Java and North Maluku are analyzed before and after the program reform. Differences in high school enrollment growth between East Java and North Maluku regencies, where there is no free high school program, offer straightforward assessments of the program's impact. Furthermore, the enrollment changes for women are also analyzed and compared to changes for men to see whether the effect plays a role in narrowing the gender education disparity. The findings do not suggest any evidence that the free high school education program resulted in an increased high school enrollment rate nor played a role in narrowing gender education disparity."

"Ketidaksetaraan gender merupakan masalah yang dihadapi dalam pembangunan manusia di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari masih rendahnya angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2000, Pemerintah menerbitkan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan Gender. Dengan strategi pengarusutamaan gender (PUG) diharapkan seluruh komponen pembangunan menjadi sensitif dan responsif terhadap persoalan gender, sehingga akhirnya akan melahirkan kebijakan dan program yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan gender perempuan dan laki-laki. Pemerintah sebagai pelayan publik tentu harus berperan besar dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sehingga tercapai masyarakat yang sejahtera. Seiring dengan otonomi daerah, PUG di daerah merupakan suatu langkah yang amat penting mengingat permasalahan gender justru berada dan dirasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Provinsi Jawa Timur sebagai daerah yang pada tahun 2004-2009 selalu mendapatkan anugerah Parahita Eka Praya yang menandakan bahwa Provinsi Jawa Timur sudah memperlihatkan kelengkapan ideal pelaksanaan IPG, ternyata IPG nya masih cenderung rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya. Untuk itu, tesis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengeluaran pendidikan dan kesehatan dari pemerintah dan rumah tangga, serta kredit mikro, kecil dan menengah terhadap pembangunan gender di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan data panel dengan estimasi parameter model menggunakan metode efek tetap (MET). Variabel dependen yang digunakan adalah IPG, sedangkan variabel independen adalah proporsi pengeluaran pemerintah untuk bidang pendidikan dan kesehatan terhadap total pengeluaran kabupaten/kota, proporsi rata-rata pengeluaran rumah tangga sebulan untuk pendidikan dan kesehatan terhadap total pengeluaran rumah tangga, dan jumlah kredit mikro, kecil, dan menengah. Dari analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa seluruh variabel independen berhubungan positif dan signifikan dengan IPG. Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan menunjukkan kontribusi yang terkecil, sedangkan kredit mikro, kecil, dan menengah menunjukkan kontribusi yang paling besar terhadap IPG.

---

Gender unequalities have been a problem for human development in Indonesia. Gender-related Development Index is relatively low than the Human Development Index (HDI). In 2000, government settled Inpres about Gender Mainstreaming (GM). With GM strategy, it is hoped that all component of development become sensitive and responsive gender, and will make public policy and programmes that values the diversity among both women and men needs. Government as public servant have to take a major role on fulfill the basic needs of the people thus achieve prosperous society.

As the regional autonomy, GM in regency/city is important considering gender problems are more perceived directly in peoples daily life. The East Java Province as the province that constantly received the endowment of Parahita Eka Praya on 2004- 2009 as an appreciation for the province that shown an ideal completeness of GM implementation evident a relatively low GDI than other province. This study aims to examines how much education and healthcare spending from government and household, and micro credit effects the GDI on east Java Regency/City.

This study exercise pooled data and estimate model parameters with fixed effect methods (FEM). The dependen variable is GDI, while the independent variables are the proportion of public spending on education and health care, the proportion of household expenditure on education and health care, and micro credit.

The analysis show that all independent variable are related positively and significant to GDI. Public spending on education and health care shows the smallest contribution to GDI, while the highest shown by micro credit."

"Penelitian ini menelaah implementasi/penerapan kebijakan pendidikan gratis pada sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Bekasi. Sebagai sebuah kebijakan publik, kebijakan pendidikan gratis yang diambil Pemerintah Kota Bekasi dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa dimensi/elemen tertentu. Menurut George C. Edwards III, terdapat empat dimensi yang mempengaruhi penerapan kebijakan publik. Keempat element tersebut adalah Komunikasi, Sumber Daya, Kecenderungan/Sikap dan Struktur Birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Penelitian menunjukkan bahwa secara umum empat dimensi Edwards III belum dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bekasi. Artinya, empat elemen Edwards III belum dapat dipenuhi oleh Pemerintah baik Pusat maupun Daerah. Dari sisi komunikasi masih harus ditingkatkan, sumber daya masih kurang memadai begitu pula disposisi masih harus dirubah untuk mendukung kebijakan, sedangkan dari sisi birokrasi juga harus ada perbaikan.

---

This research examines the implementation/application of free education in Junior High School (SMP) in Bekasi. As a public policy, the policy of free education taken by Bekasi City Government carried out with attention to some dimension/specific elements. According to George C. Edwards III, there are four dimensions that affect the implementation of public policy. That four elements is Communication, Resources, Dispositions and Bureaucratic Structure. Post positivis approach was used in this research and data was collected from in-depth interview.

Research shows that in general the four dimensions theory by Edwards III has not been implemented by Bekasi City Government. That is, the four elements theory by Edwards III have not been fully fulfilled by both central and regional governments. That in terms of the communication needs to be improved, resources are still inadequate, as well as the disposition remains to be revamped to support the policy, while from the bureaucracy is also needs to be improved."

"Tujuan dari makalah ini adalah untuk menyelidiki peran pendidikan dalam proses perubahan struktural Database yang berisi 10 sektor industri dari 37 negara digunakan untuk menguji perubahan pertumbuhan differensial antar sektor di seluruh negara pada tingkat pendidikan yang berbeda Analisis ekonomi dalam lingkup yang lebih luas dilakukan untuk melihat apakah kegiatan ekonomi bergeser jika tingkat pendidikan suatu negara meningkat terbukti pada sektor manufaktur Perubahan pertumbuhan antara dua sektor digunakan untuk mendeteksi gerakan di seluruh negara dan sektor Jika kesenjangan pada suatu negara tumbuh lebih besar kecepatan transformasi struktural lebih cepat dibandingkan dengan negara negara lain Human Capital Intensity yang ditunjukkan oleh jumlah jam kerja oleh tenaga kerja terampil tinggi digunakan untuk mengkarakterisasi modernitas masing masing sektor Menggunakan nilai tambah dan pertumbuhan lapangan kerja sebagai proxy dari pertumbuhan ekonomi saya menemukan bahwa negara negara dengan tingkat pendidikan tinggi tumbuh lebih cepat ketika mereka beralih ke industri yang skill intensive Namun sekolah yang tidak memadai akan menghasilkan pertumbuhan negatif ketika negara bergeser ke arah sektor yang skill intensive.

---

The objective of this paper was to investigate the role of education in the structural change process 10 sector databases of 37 countries were used to examine the growth differential between sectors across countries with different education levels An economic wide analysis was performed to see whether economic activities shift as education increased based on evidence from the manufacturing sector Differential growth among the two sectors was used to detect movement across countries and sectors As the gap grew larger the speed of structural transformation was faster relative to other countries Human capital intensity indicated by hours worked by high skilled labor was used to characterize the modernity of each sector Using value added and employment growth to proxy economic growth I found that countries with higher education level grow faster when they shift to more skill intensive industry Nonetheless when high exposure to international market takes place the education impaired growth differential which signal that inadequate education may drive to reduction of agregate productivity because of excessive reallocation toward skill intensive sectors may be accompanied by shrinking less skill intensive sectors."

"Upaya pemerintah meningkatkan derajat pendidikan dengan berbagai hal, termasuk peningkatan anggaran pendidikan 20% sebagai amanat Undang-Undang Dasar, adanya undang-undang Otonomi Daerah Nomar 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, secara eksplisit pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat tapi sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tentang kebijakan pendidikan gratis yang tertuang dalam Instruksi Bupati Nomor I tahun 2005 tentang Penghentian Pungutan Dana Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Orang tua/wali murid SD, SMP dan SMAISMK Negeri di Kabupaten Banyuwangi; manual pro dan kontra, termasuk sikap penolakan sebagian masyarakat dengan melakukan aksi protes. DPRD membentuk Panitia Khusus Interpelasi yang menilai kebijakan pendidikan gratis untuk SD, SMP dan SMA/SMK Negeri diskriminatif, hanya memenuhi ambisi politik pemerintah kabupaten semata, sehingga berujung pada usulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji lebih dalam tentang °Efektifitas kebijakan pendidikan gratis di kabupaten Banyuwangi meliputi : Penyelenggaraan kebijakan pendidikan gratis Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam tahapan formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan pendidikan gratis. Dunn memberikan 5 (lima) tahapan baku dalam keseluruhan proses pembuatan dan pelaksanaan sebuah kebijakan publik. Proses ini dimulai dari kegiatan (1) mengidentifikasi dan menemukan masalah publik (policy issues), (2) memformulasikan berbagai altematif kebijakan (Policy Formulation) yang rasional, (3) memutuskan kebijakan (Policy adoption) yang akan dilaksanakan, (4) melaksanakan kebijakan (Policy implementation) yang telah dipilih dan (5) mengukur dan menilai hasil kebijakan (PolicyAssesmenf) yang telah dilaksanakan. Efektifitas dalam kebijakan pendidikan, dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauhmana sasaran kebijakan telah dicapai. Kebijakan pendidikan dapat dikatakan efektif bila kebijakan tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan karakteristik tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif naturalistik, karena, peneliti menghendaki kejadian-kejadian yang berkaitan dengan fokus yang alamiah. Dengan menggunakan metode kualitatif, maka informasi yang didapat lebih lengkap, mendalam, dan dapat dipercaya. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan :Pertama, dilihat dad efektifitas kebijakan publik, maka pada tahapan formulasi kebijakan, pengambil keputusan berorientasi pada policy initiation dimana pemecahan masalah publik menekankan pada interest aktor pengambil kebijakan yang jangkauannya Iebih pendek. Sehingga memunculkan fragmentasi antar lembaga eksekutif dan legislatif. Kedua, Kemampuan aparatur pemerintah kabupaten dalam hal ini dinas pendidikan sebagai pelaksana kebijakan, belum efektif karena Iemahnya SDM dan struktur organisasi penyelenggara kebijakan yang sempit sehingga komunikasi antar pelaksana program terdistorsi. Pelaksana program mengalami problem koordinasi karena pengambilan kebijakan dilakukan secara simultan dengan persiapan yang sedikit. Ketiga, Kecenderungan pelaksana kebijakan lebih terfokus pada capaian program secara prosedural sehingga mengutamakan pencapaian program secara formal, menegasikan capaian tujuan substansial dalam tujuan kebijakannya. Keempat, Evaluasi kebijakan dan monitoring tidak dilakukan secara holistik oleh badan penyelenggara sehingga kebijakan yang dilakukan dievaluasi berdasarkan laporan stakeholder kebijakan. Sangat mungkin akurasi data menjadi tidak efektif dalam pengembangan program dan optimalisasi pengawasan program yang sedang berjalan. Kelima, Dampak kebijakan yang diharapkan belum mampu memperlihatkan senyatanya fakta akan keberhasilan program, dimana stakeholder tidak bersikap proaktif karena sosialisasi program belum berjalan secara maksimal. Hasil Penelitian juga memberikan beberapa saran sebagai berikut :1. Pengambilan kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam merumuskan kebijakan harus dilakukan secara tepat dengan melibatkan lembaga mitra dalam merumuskan kebijakan secara holistik.2. Kebijakan publik harus mampu mendorong terlibatnya stakeholder dalam maksimalisasi tujuan kebijakan dengan program sosialisasi yang memadahi.3. Kebijakan publik sedapat mungkin mampu diukur tingkat keberhasilannya oleh badan pelaksana dan lembaga lainnya dalam upaya keberlangsungan dan pengembangan kebijakan mendatang.4. Kebijakan publik sebagai program prioritas mampu dilaksanakan pelaksana dengan cermat dan meminimalisir fragmentasi dalam pelaksanaannya sehingga kebijakan mencapai sasaran kebijakan secara tepat.5. Dampak sebuah kebijakan publik dapat mendorong partisipasi aktif stakeholder kebijakan dalam rangka pengembangan kebijakan lanjutan.

---

Government made a effort to upgrade level of education with some policy, including escalation of education's budget to 20 % as instruction in Undang-Undang Dasar, the existence of Local autonomy canon number 32 year 2004 about local government, explicitly that education is not only centre government's responsibility but also local government.

Policy of Banyuwangi County Government about free of charge education policy is stated in regent's instruction number 1 year 2005 about cancellation of gleanings education implementation fee to parents of student SD, SMP, and SMAISMK public school in Banyuwangi County; get pro and contra, include refusal from some people with commit to protest action. Local Representative Council (DPRD) form interpellation exclusive committee that calculating free of charge education policy for SD, SMP and SMAISMK public school is discriminative, that only fulfil local government's political ambition so at the end, it make a idea to lay off of regent and co-regent of Banyuwangi county.

This research aim to assess more intensive about "Effectiveness of free of charge education policy in Banyuwangi County" embrace: implementation of effectiveness of free of charge education policy in Banyuwangi County in formulation stages, implementation and evaluation of free of charge education policy.

Dunn make 5 (five) standard of stages in process of making and implementation a public policy. This process is started from (1) identify and founding public problem 9 Policy issues); (2) formulate various policy alternative rationally (Policy Formulation), (3) decide to choose policy that will be implemented ( policy adoption), (4) implement the policy which has been chosen ( policy implementation) and (5) measure and assess result of policy that has been implemented ( Policy assessment).

Effectiveness of education policy can be defined as representative level of a target is achieved. Education policy can be said as success if that policy can accomplish a target that has been appointed.

Based on characteristic of this research's objective, approach of this research use qualitative /naturalistic research, cause researcher needs situations that related to focus as natural. Using qualitative method, gathered information is more complete, profound, and reliable.

This research produce some finding:

First, from side of effectiveness of education policy, in formulation policy stage, decision maker's orientation is to policy initiation which solving of public problem emphasize to interest of policy making actor who the reach of their hand is closer. So that causing fragmentation between executive and legislative.

Second, capability of county government employee, especially in Dinas Pendidikan as Policy implementer, has not been effective yet because there is weakness in human resource and organization structure of policy implementer that too narrow so communications between program implementers get distortion. Program implementer get coordination problem because policy making is undergone simultaneously with minimum preparation.

Third, policy implementer tend to more focus to accomplishment of program procedurally so that giving priority to program accomplishment formally, diminishing substantial objective in its objective (policy).

Fourth, evaluation of policy and monitoring aren't undergone holistic way by executants council so that implemented policy is evaluated based on policy stockholder's report. It's possible that accurate of data become ineffective in program development and maximize control of undergoing program.

Fifth, expected policy impact has not been able to show the real of fact of program success. Those stakeholders aren't proactive attitude because program socialization hasn't been maximal.

Results of Research also give some ideas. There are:

1. Policy making by county government in define policy must be right with involving partner institution for define program in holistic way.

2. Public policy must be able to push stakeholder involving for maximize policy objective with program socialization adequately.

3. Public policy must be able to be measured its success level by executants council and other institution regarding sustainable effort and policy development in the future,

4. Public policy as priority program can be able to executed by implementer acutely. And minimalist fragmentation in its implementation so that policy accomplishes policy's objective rightly.

5. Impact of a public policy can push active participation of policy stakeholders regarding the next policy development."

"ABSTRAKPenelitian ini fokus membahas peran Majelis Agama Islam dalam perkembangan pendidikan Islam di wilayah Pattani. Makalah ini didasarkan pada penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi lapangan, dan studi literatur. Kajian terdahulu Joseph C. Liow mengemukakan dua tokoh penting dari Pattani terhadap reformasi dan pendidikan Islam di Pattani, pada penelitian ini akan membahas peran lembaga Islamnya. Permasalahan penelitian adalah apa saja yang dilakukan oleh Majelis Agama Islam dalam pengembangan Pendidikan Islam di wilayah Pattani dan bagaimana hubungannya dengan pemerintah. Dengan menggunakan teori peranan, ditemukan bahwa majelis tidak membuat norma secara tertulis untuk dipatuhi lembaga pendidikan. Majelis melakukan beberapa kegiatan terkait Pendidikan Islam yaitu dengan menjaga dan menambah pustaka di Pattani, meningkatkan kualitas guru, dan menaungi langsung sekolah Mahad Darul Maarif. Majelis Agama Islam Pattani berusaha untuk bersikap netral dan berpikiran hubungan institusional dengan masyarakat sekitar dan pemerintah. Sehingga kedudukan Majelis Agama Islam saat ini adalah sebagai lembaga yang diberikan kewenangan penuh untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan Islam dengan pemerintah.

---

ABSTRACTThis study focuses on discussing the role of the Islamic Religious Council in the development of Islamic education in the Pattani region. This paper is based on descriptive qualitative research with interview data collection techniques, field observations, and literature studies. Previous studies Joseph C. Liow revealed two important figures from Pattani for reform and Islamic education in Pattani, in this study will discuss the role of Islamic institutions. The research problem is what is done by the Islamic Religious Council in the development of Islamic Education in the Pattani region and how it relates to the government. Using role theory, it was found that the assembly did not make written norms for educational institutions to adhere to. The Assembly carried out several activities related to Islamic Education, namely by maintaining and adding literature in Pattani, improving the quality of teachers, and directly overseeing the Mahad Darul Maarif school. The Pattani Islamic Council seeks to be neutral and think of institutional relations with the surrounding community and the government. So that the position of the Islamic Religious Council at this time is as an institution that is given full authority to take care of matters relating to Islam with the government."

"ABSTRAKArtikel ini membahas mengenai keterlibatan orangtua dalam pendidikan anak penyandang disabilitas. Pendidikan dianggap sebagai salah satu upaya inklusi bagi anak disabilitas, mengingat mereka rentan terhadap diskriminasi. Melalui pendidikan mereka diharapkan mampu berinteraksi dan berpartisipasi dalam masyarakat. Keberhasilan pendidikan anak disabilitas tidak serta merta hanya memasukkan anak pada lembaga pendidikan dan menyerahkan proses pembelajaran pada guru, namun perlu keterlibatan orangtua. Beberapa penelitian melihat bahwa keterlibatan orangtua dalam pendidikan anak disabilitas hanya pada hubungan anak-orang tua di rumah atau hubungan orang tua dengan sekolah. Namun penulis berargumen bahwa hubungan orangtua-anak di rumah, hubungan orangtua-pengajar, dan orangtua-komunitas merupakan hal yang penting sebagai upaya keterlibatan orangtua dalam pendidikan anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara kepada orangtua yang memiliki anak disabilitas. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara orangtua dengan pengajar terjalin melalui komunikasi bersifat dua arah, dan hubungan antara orangtua dengan anak terlihat dari pengawasan, sosialisasi, dan pembelajaran kepada anak. Namun, hubungan orangtua dengan lingkungan ketetanggaan dalam mendukung pendidikan anak disabilitas tidak banyak terjalin.

---

ABSTRACTThis article discusses about parent involvement in the education of children with disabilities. Education is regarded as one of the efforts disability inclusion of children, considering the child 39 s disabilities are vulnerable to discrimination in society. Through the education of children expected to be able to interact and participate in society. Successful of educational for children with disabilities are not necessarily just to put children at the institution and submit a learning process on the teacher, but need parental involvement. Some studies found that parental involvement in children 39 s education only on child parent relationships at home or parent educator relationship. This article attempts to look at the parent child relationship in the home, parent educator relationships, and parent community as an effort to parental involvement in children 39 s education. This study used a qualitative method with in depth interview to parents who have children with disabilities. From this research indicates that the relationship between parent and educator intertwined through two way communication, and the relationship between parent and child is seen from control, socialization, and learning at home. However, parental relationships with neighborhoods in supporting education for children with disability are not widely established."

"Tesis ini membahas bagaimana peranan Aisyiyah dalam bidang pendidikan Indonesia pada tahun 1952-1959. Pendidikan merupakan salah satu bidang yang menjadi bagian dari amal dan usaha Aisyiyah sejak awal berdirinya. Amal dan usaha Aisyiyah dalam bidang pendidikan tidak hanya sebatas pendidikan formal tetapi juga pendidikan non-formal. Tersebarnya cabang-cabang Aisyiyah di berbagai daerah mempermudah Aisyiyah untuk turut berperan dalam bidang pendidikan. Aisyiyah merupakan salah satu organisasi yang anggotanya turut terlibat menjadi pengajar pelajaran agama Islam di sekolah-sekolah. Metode yang digunakan dalam penulisan adalah metode sejarah yang terdiri atas heuristic, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Dalam tesis ini, penulis menggunakan majalah sejaman yang diterbitkan oleh organisasi Aisyiyah dilengkapi dengan berbagai sumber pendukung lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Aisyiyah memiliki peranan dalam bidang pendidikan pada periode 1952-1959. Tidak hanya dalam pendidikan formal melalui taman kanak-kanak dan jenjang pendidikan lainnya, Aisyiyah juga turut berpartisipasi dalam pemberantasan buta huruf serta pengajaran lainnya melalui muballighatnya.

---

This thesis discusses the role of Aisyiyah in Indonesian education from 1952 to 1959. Education is one area that has been part of Aisyiyah's activities since its birth. Aisyiyah's activities in education are not only limited to formal education but also non-formal education. The branches of Aisyiyah are spreading in various areas, which makes it easier for Aisyiyah to take part in the field of education. This thesis is being written using historical methods which consist heuristic, verification, interpretation and historiography. In this thesis, the author uses contemporary magazines published by the Aisyiyah organization, complemented by various other supporting sources. Based on the research results, it is perceptible that Aisyiyah had a role in the field of education from the period 1952-1959. In formal education through kindergarten and other levels of education, Aisyiyah also participates in eradicating illiteracy and teaching through her preacher. Aisyiyah is also one of the organizations whose members are involved in teaching Islamic religious lessons in schools."

"Konsumsi tembakau tetap menjadi tantangan kesehatan masyarakat yang signifikan secara global, yang berakar kuat pada konteks sosial ekonomi dan budaya. Skripsi ini mengkaji pengaruh status sosial ekonomi, khususnya tingkat pendapatan dan pendidikan, terhadap perilaku merokok di Indonesia. Dengan menggunakan data dari Indonesian Family Life Survey (IFLS) gelombang 4 dan 5, penelitian ini menyelidiki bagaimana variasi pendapatan keluarga dan pencapaian pendidikan berkorelasi dengan kemungkinan individu menjadi perokok tetap, memulai merokok, berhenti merokok, atau tidak pernah merokok. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tingkat pendapatan dan pendidikan yang lebih tinggi berkorelasi dengan prevalensi merokok yang lebih rendah dan tingkat penghentian merokok yang lebih tinggi. Individu dalam kelompok pendapatan tertinggi (di atas Rupiah 10 juta) lebih kecil kemungkinannya untuk menjadi perokok tetap dan lebih mungkin untuk tidak pernah merokok. Demikian pula, pencapaian pendidikan yang lebih tinggi secara signifikan berkorelasi dengan perilaku yang lebih sehat, menekankan peran pendidikan dalam meningkatkan literasi kesehatan dan mendorong pilihan gaya hidup yang lebih baik. Faktor sosial ekonomi berperan penting dalam membentuk perilaku merokok. Studi ini menganjurkan intervensi pemerintah yang terfokus untuk mempromosikan kampanye anti-merokok dan meningkatkan aksesibilitas penghentian merokok guna mengurangi tingkat merokok di Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih luas tentang determinan ekonomi dan sosial dari perilaku merokok dan menawarkan wawasan berharga untuk mengembangkan strategi pengendalian tembakau yang efektif di Indonesia dan konteks serupa.

---

Tobacco consumption remains a significant public health challenge globally, deeply rooted in socioeconomic and cultural contexts. This thesis examines the influence of socioeconomic status, specifically income and education levels, on smoking behaviours in Indonesia. Using data from the Indonesian Family Life Survey (IFLS) across waves 4 and 5, the study investigates how variations in family income and educational attainment correlate with smoking initiation, persistence, cessation, and abstinence. The findings reveal that higher income and education levels are strongly associated with lower smoking prevalence and higher rates of smoking cessation. Individuals in the highest income bracket (above IDR 10 million) are less likely to be constant smokers and more likely to never smoke. Similarly, higher educational attainment significantly correlates with healthier smoking behaviours, underscoring the role of education in enhancing health literacy and promoting better lifestyle choices. These results emphasise the critical role of socioeconomic factors in shaping smoking behaviours. The study advocates for targeted government interventions that promote anti-smoking campaigns and improve cessation accessibility to reduce smoking rates in Indonesia."

"Selama beberapa dekade terakhir, kewirausahaan telah dipelajari secara luas, dan telah dikaitkan dengan bidang studi lain, seperti psikologi sosial. Bidang-bidang tersebut telah digabungkan dengan kontribusi terobosan untuk mengeksplorasi bagaimana beberapa aspek dapat mengarah pada niat seseorang untuk menjadi pengusaha. Membangun dari penelitian sebelumnya, pendidikan tentang kewirausahaan telah dipertimbangkan sebagai aspek yang dapat memprediksi niat siswa untuk menjadi wirausaha karena hal ini membantu siswa untuk memperoleh beberapa keterampilan dan pengetahuan tentang menjadi seorang wirausaha. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menentukan apakah mahasiswa memiliki niat tulus tertentu yang dapat membantu mereka untuk memulai bisnis dan melihat diri mereka mampu melakukannya dengan belajar lebih banyak tentang kewirausahaan di universitas mereka sambil mencari tahu apakah ada mentalitas yang berbeda antara mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Penelitian ini mengacu pada teori perilaku terencana dari Ajzen, yang terdiri dari sikap pribadi, norma subjektif, kontrol perilaku yang dirasakan, niat, dan perilaku. Untuk menguji hipotesis, penelitian ini akan menggunakan Structural Equation Modeling. Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dengan memperluas model yang dijelaskan oleh teori perilaku yang direncanakan dengan menambahkan pendidikan wirausaha dan mengatasi kesenjangan dalam literatur tentang hubungan antara niat wirausaha dan tingkah laku menjadi wirausaha.

---

Over recent decades, entrepreneurship has been extensively studied, and has been related to otherfields of study, such as social psychology. Such fields have been combined with groundbreakingcontributions to explore how several aspects can lead to a person intention of becoming an entrepreneur. Building on the past research, an education about entrepreneurship has been consider as an aspect that can predict the intentions of students to become an entrepreneur because it helps the students to acquire some skills and knowledge about becoming one. Therefore, this research is aiming to determine if the university students have a certain sincere intentions that can help them to start a business and see themselves as capable of doing so by learning more about entrepreneurship at their university from their choice of learning while finding out whether if the students in the Faculty of Economics and Business and Faculty of Engineering of the University of Indonesia have different mindset about it. This research draws on the planned behavior theory of Ajzen; personal attitudes, subjective norms, perceived behavioral control, intention, and behavior. To test the hypotheses, this research will use Structural Equation Modelling .This research provides a significant contribution by expanding the model described by the theory of planned behavior by adding the entrepreneur education and addressing a gap in the literature on the relation between entrepreneurial intentions and entrepreneurial behavior."