Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada sektor pemerintahan mendorong penyediaan layanan TIK yang semakin berkualitas sehingga diharapkan kinerja semakin efektif dan efisien. Berdasarkan wawancara dan observasi kondisi saat ini diketahui bahwa Div TIK Polri belum mempunyai struktur service desk untuk menangani insiden, pelaporan gangguan serta permintaan layanan dari pengguna TIK. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dibuat rancangan desain service desk yang sesuai dengan kebutuhan organisasi Div TIK Polri. Penelitian ini diawali dengan kegiatan wawancara, observasi dan studi literatur dokumen organisasi dilakukan untuk mengetahui kondisi saat ini terkait implementasi manajemen layanan teknologi informasi sehingga diperoleh kebutuhan rancangan service desk yang sesuai. Langkah selanjutnya dengan melakukan pemetaan rancangan service desk, dengan menggunakan kerangka kerja ITIL 4, berpedoman pada kebijakan dan prosedur yakni MPTIK Polri dan dokumen Tata Kelola TIK Polri serta model dan komponen service desk yang akan menghasilkan draft rancangan service desk. Tahap selanjutnya menguji rancangan yang telah dibuat dengan triangulasi yakni meminta pendapat dari pakar/ahli ITSM, wawancara dengan stakeholder serta studi literatur. Melakukan validasi rancangan service desk untuk menghasilkan rancangan yang akan dijadikan rekomendasi rancangan desain service desk yang tepat untuk Div TIK Polri sehingga meningkatkan layanan TIK kepada pengguna.

---

The use of information and communication technology in the government sector encourages better quality ICT services so that performance is more effective and efficient. Based on interviews and observations of current conditions, it is known that the ICT Division of INP does not yet have a service desk structure for reporting, disturbance reporting and service requests from ICT users. Based on this, it is necessary to design a service desk design in accordance with the needs of the ICT Division of INP. This research begins with interviews, observations and document literature studies conducted for current conditions related to the implementation of information system management in order to obtain the need for an appropriate service desk design. The next step is to do a service design mapping, with the ITIL 4 framework, guided by policies and procedures (MPTIK Polri and ICT Governance documents) as well as service desk models and components that will produce a service desk design. The next stage of the design that has been made by triangulation is the opinion of the ITSM experts, interviews with stakeholders and literature studies. Validating the design of the service desk to produce a design that will be the design of the service desk that is the best for the ICT Division of INP so as to improve ICT for users."

"ABSTRAKBerdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 414/KMK.01/2011 tentang Kebijakan dan Standar Manajemen Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Area Service Support di Lingkungan Kementerian Keuangan, Bahwa setiap unit eselon satu di bawah Kementerian Keuangan harus memiliki satu fungsi Service Desk. Sehingga pada tahun 2012 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mulai mengimplementasikan KMK tersebut diatas dengan membuat sebuah fungsi Service Desk yang di kelola oleh Unit Eselon II Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai (DIKC). Diharapkan dengan adanya Service Desk insiden atau masalah terkait layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dihadapi oleh Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Utama dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di seluruh Indonesia dapat diselesaikan dengan cepat sehingga tidak mengganggu proses bisnis organisasi.Implementasi fungsi Service Desk yang telah dilakukan oleh DJBC saat ini memiliki beberapa masalah yaitu, pengetahuan TIK operator Service Desk masih kurang memadai, belum adanya Service Level Agreement (SLA) dan Knowledge Management di DIKC selaku pengelola Service Desk dan tidak diketahuinya apakah implementasi Service Desk saat ini sudah sesuai dengan best practice yang ada atau belum, hal ini menyebabkan manajemen tidak dapat mengetahui layanan Service Desk mana yang harus dilakukan perbaikan untuk meningkatkan layanan terhadap pengguna. Penelitian ini melakukan penilaian terhadap Service Desk DJBC dengan menggunakan ITIL Service Support Self Assessment Service Desk, Pertanyaan yang terdapat pada ITIL Service Support Self Assessment diajukan kepada pengelola Service Desk di DIKC yaitu Kepala Subdirektorat Pengendalian Keamanan dan Informasi, Manajemen Layanan, dan Evaluasi dan tiga orang kepala seksi dibawahnya, selanjutnya dilakukan observasi untuk mencari bukti pendukung jawaban tersebut. Setelah didapatkan bukti pendukung dilakukan konfirmasi kepada responden untuk memperoleh kesamaan jawaban. Hasil dari analisis penelitian ini adalah, dari 9 level penilaian yang terdapat pada ITIL Service Support Self Assessment Service Desk, 6 level dapat dilewati sedangkan 3 level yang lain belum dapat dilewati, untuk itu penulis memberikan rekomendasi yang dapat digunakan untuk perbaikan Service Desk DJBC.

---

ABSTRACTBased on the Ministry of Finance Decision No. 414/KMK.01/2011 about Policies and Standards Service Management Information and Communication Technology Service Support Area within the Ministry of Finance, That each unit echelon under the Ministry of Finance should have one function Service Desk. So in 2012 the Directorate General of Customs and Excise (DGCE) began implementing the above decisions by creating a Service Desk function which is managed by Echelon Unit II, the Directorate of Customs and Excise Information (DCEI). Hopefully, by the Service Desk incidents or problems related services Information and Communication Technology (ICT) faced by the Regional Office, Main Office and the Office of Oversight and Customs and Excise throughout Indonesia can be resolved quickly so it does not interfere with the organization's business processes.Implementation of Service Desk function that has been done by DGCE currently has some problems, knowledge ICT operator Service Desk still inadequate, yet their Service Level Agreement (SLA) and Knowledge Management in DCEI as the manager Service Desk, and organization did not know whether the implementation of Service Desk is now in accordance with best practice, this led management can not know where the Service Desk services should be improved to improve the service to users. This study assessing the Service Desk DGCE using the ITIL Service Support Self Assessment Service Desk, Questions contained in ITIL Service Support Self Assessment submitted to the Service Desk manager in DIKC ie Head of Sub Control and Information Security, Service Management, and Evaluation and the three head section below, further observations to find evidence supporting the response. Having obtained supporting evidence to confirm the respondent to obtain similarity of answers. The results of this analysis is, from 9 level assessment contained in the ITIL Service Support Self Assessment Service Desk, 6 levels can be bypassed while the other three levels can not be bypassed. The author provides recommendations that can be used for improvement of Service Desk DGCE."

"ABSTRAKPT Sinerco adalah perusahaan yang bergerak pada penyediaan barang/jasa gas kompresor untuk kegiatan minyak dan gas. Tingginya kebutuhan terhadap gas bumi menyebabkan perlu adanya optimalisasi pada kegiatan produksi minyak dan gas. Persaingan PT Sinerco dalam memenangkan pelelangan dari KKKS ataupun Perusahaan Daerah sangat tinggi sehingga perlu suatu strategi yang kompetitif dalam mengelola kebutuhan dan kepuasan dari KKKS ataupun Perusahaan Daerah. PT Sinerco telah memanfaatkan SI/TI, namun belum optimal dan belum terencana dengan baik. Pemanfaatan Sistem dan Teknologi Informasi dalam suatu organisasi dapat optimal, jika direncanakan dengan baik dalam suatu Perencanaan Strategis untuk Sistem dan Teknologi Informasi. Perencanaan Strategi Sistem Informasi dapat meningkatkan kinerja operasional dan kemampuan bersaing dari suatu perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Perencanaan Strategis Sistem dan Teknologi Informasi dari Ward dan Peppard. Metode ini melakukan analisis terhadap faktor eksternal dan internal dari bisnis dan SI/TI perusahaan. Teknik analisis yang dapat digunakan adalah analisis PEST, analisis five forces, analisis eksternal value chain, analisis sumber daya dan kompetensi, analisis SWOT, analisis CSF, analisis internal value chain, analisis tren teknologi, analisis pemanfaatan SI/TI, dan analisis portofolio aplikasi. Untuk menentukan aplikasi, infrastruktur TI, dan manajemen SI/TI yang akan ditambahkan, dihilangkan, ataupun dikembangkan, maka digunakan analisis gap. Selanjutnya menentukan prioritas pengembangan dilakukan berdasarkan portofolio aplikasi yang selanjutnya didukung infrastruktur TI dan manajemen SI/TI. Metode ini menghasilkan rumusan rancangan SI dengan prioritas implementasi CRM, SI Pengelolaan Tender, SI Pengelolaan Kompresor, Accurate, Website, SI Pengelolaan Karyawan, SI Pengelolaan Pembayaran, SI Administrasi, Dashboard Perusahaan, SI Pengelolaan Event, E-Learning, E-Library, SI Pengelolaan Kontrak Kerja, SI Monitoring Risiko, dan SI Pengelolaan Operation. Agar berjalan optimal dan berkesinambungan, maka dibutuhkan dukungan dari infrastruktur TI dan manajemen SI/TI.

---

ABSTRACTPT Sinerco is a company engaged in the provides of product/services gas compressors for oil and gas activities. The high demand for natural gas led to the need for optimization of the production activities of oil and gas. Competition PT Sinerco in winning the auction of the PSC or the Regional Company is very high so it needs a competitive strategy in managing the needs and satisfaction of the PSC or the Regional Company. PT Sinerco have made use of IS / IT, but not optimal and have not been well planned. Utilization of Information Systems and Technology in an organization can be optimal, if planned well in a Strategic Planning for Information Systems and Technology. Strategic Planning Information System can improve operational performance and competitive ability of a company. The method used in this research is the method of Strategic Planning of Information Systems and Technology from Ward and Peppard. This method of analyzing the internal and external factors of business and IS / IT companies. Analysis techniques that can be used is the PEST analysis, five forces analysis, external value chain analysis, resources and competencies analysis, SWOT analysis, CSF analysis, internal value chain analysis, technology trends analysis, the use of IS/IT analysis, and application portfolio analysis. To determine the application, IT infrastructure, and management / IT to be added, removed, or developed, then used a gap analysis. Next determine the priority of development carried out by the application portfolio is further supported IT infrastructure and management of IS / IT. This method resulted in the formulation design of IS with the priority of implementation of CRM, SI Pengelolaan Tender, SI Pengelolaan Kompresor, Accurate, Website, SI Pengelolaan Karyawan, SI Pengelolaan Pembayaran, SI Administrasi, Dashboard Perusahaan, SI Pengelolaan Event, E-Learning, E-Library, SI Pengelolaan Kontrak Kerja, SI Monitoring Risiko, dan SI Pengelolaan Operation. To be optimal, and sustainable, it needed the support of the IT infrastructure and management of IS / IT."

"Peran teknologi informasi dalam organisasi mulai berkembang. Pada awalnya teknologi informasi hanya dianggap sebagai pendukung kegiatan bisnis. Saat ini teknologi informasi dinilai sebagai fungsi yang strategis untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Ketergantungan pengguna meningkat karena teknologi memberi kemudahan dan keefektifan dalam membantu menyajikan data yang dibutuhkan. Alokasi dana untuk pembelian perangkat teknologi dan ketersediaan layanan juga semakin besar. Semakin meningkatnya ketergantungan pada layanan teknologi informasi maka semakin banyak dibutuhkan sumber daya untuk mendukung ketersediaannya. Pengguna yang mengalami gangguan layanan akan berharap keluhannya dapat segera diselesaikan. Pada kenyataannya, pengguna hanya bisa menunggu karena belum ada alat yang dapat menjamin bahwa keluhan tersebut akan segera diselesaikan. Agar peran dan kapasitas TI dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan bisnis dan memberi jaminan kepuasan pengguna, diperlukan suatu tata kelola yang baik yang mengatur hubungan antara pengelola layanan TI dengan pengguna. Service Level Agreement (SLA) adalah salah satu alat yang digunakan dalam tata kelola TI untuk menjamin bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan yang diharapkan pengguna. Penelitian ini menyimpulkan bahwa layanan jaringan dan pemeliharaan perangkat keras adalah layanan kritikal yang harus dibuatkan SLA. SLA dan pengelolaannya dirancang menggunakan kerangka kerja ITIL V3 2011 untuk memenuhi standar ISO 20000. SLA terdiri dari 12 bagian yang isinya disesuaikan dengan karakteristik layanan pada BPK RI.

---

The role of information technology in organizations has grown. At first, Information technology only considered as supporting business activities. Nowadays, Information Technology is considered as a strategic function to achieve the vision and mission of the organizations.

Dependence increased because information technology gives users the ease and effectiveness in helping to present necessary data. Fund allocated to acquire technological solutions and ensuring services availability is raised accordingly.

As reliance on information technology services increased, more resources are needed to support availability. Normally, users who experience service interruption will expect their complaint can be resolved immediately. Unfortunately, there is no absolute way that can ensure availability of immediate solution to their problem. IT governance should be employed to guarantee user satisfaction and IT alignment with business requirement. Service Level Agreement (SLA) is one of the IT governance tools that can be used to ensure that IT services meet users expectations.

The study concluded that the network services and hardware maintenance are critical services that SLA must be made. SLA and its management designed by using ITIL V3 2011 framework to meet the standards of ISO 20000. SLA consists of 12 sections which content is customized based on characteristics of the services in BPK RI."

"ABSTRAKLayanan sistem penangangan keluhan pelanggan atau help desk untuk suatu produk di PT. X, yakni perusahaan konsultan teknologi informasi, seringkali mengalami keterhambatan. Hal ini diidentifikasi dengan ketidaktepatan waktu dalam penanganan isu dalam jumlah yang besar dari pihak pelanggan, sehingga status keterlambatan dapat terjadi pada penanganan isu. Perancangan ulang proses bisnis layanan sistem penanganan keluhan pelanggan atau helpdesk tersebut dilakukan guna mempercepat waktu layanan dengan tidak berstatus terlambat. Metode Business Process Re-Engineering BPR digunakan untuk mendukung perancangan proses bisnis tersebut. Waktu layanan sistem help desk dapat dipercepat dengan menggunakan beberapa skenario perbaikan yang telah dirancang dan penanganan isu dapat diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

---

ABSTRACTService of customer complaint handling system or help desk for a product in information technology consultant company often experiences delays. This is identified by the inaccuracy of time in handling large amounts of issues from the customer, so the status of delays can occur in the handling of the issue. This research aims to reduce service time by redesigning business process. Business Process Re Engineering BPR method is used to resolve several customer complaint that are handled by help desk system. Help desk system service times can be accelerated by using some designed improvements scenarios and addressing issues to be resolved within specified time limits."

"Permenlu Nomor 04 tahun 2016 tentang Kebijakan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia menyatakan bahawa Permenlu tersebut sebagai landasan hukum dan pedoman bagi Kementerian dan Perwakilan dalam penyusunan, penetapan petunjuk pelaksanaan dan prosedur TIK. Pustik KP merupakan satuan kerja yang bertanggung jawab dengan layanan teknologi informasi di Kementerian Luar Negeri. Berdasarkan laporan kinerja Pustik KP, salah satu kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja utama Indeks PeGI adalah belum lengkapnya instrument kebijakan tata kelola yang mengatur aspek pengelolaan governance dan aspek penatalaksanaan manajemen teknologi informasi dan komunikasi di Kemenlu. Salah satu instrument kebijakan yang belum tersedia pada domain tata kelola adalah dokumen Service Level Agreeement SLA layanan TI. Perancangan SLA pada penelitian ini mengacu pada kerangka kerja ITIL v3 2011. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan kategori studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan FGD terhadap pejabat dan pengelola layanan TI di Pustik KP sebagai penyedia layanan di Kemenlu, serta perwakilan pengguna layanan TI. Untuk proses negosiasi dari sisi pengguna, dilakukan wawancara dengan perwakilan dari setiap satuan kerja di Kemenlu yang terdiri dari 14 responden. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan dengan observasi dan studi dokumen. Hasil kesepatan pada dokumen SLA, di validasi ulang kepada penyedia layanan, pengguna layanan dan pakar untuk mendapatkan dokumen perjanjian tingkat layanan untuk layanan teknologi informasi. Dari penelitian ini, diperoleh SLA layanan TI yang dapat membantu pencapaian indikator kinerja utama Pustik KP dan berpengaruh pada pencapaian rencana strategi Kemenlu.

---

Ministry of Foreign Affairs Regulation Number. 04 of 2016 on the Information and Communication Governance Policy of the Ministry of Foreign Affairs and the Representative of the Republic of Indonesia declares that the regulations is a legal basis and guideline for Ministries and Representatives in the preparation, stipulation of implementation guidelines and ICT procedures. Pustik KP is a responsible work unit with information technology services in the Ministry of Foreign Affairs. Based on the performance report of Pustik KP, one of the obstacles faced in achieving the key performance indicators of the PeGI Index is the incomplete governance policy instrument governing governance and management aspects of information and communication technology in the Ministry of Foreign Affairs. One of the policy instruments not yet available on the governance domain is the Service Level Agreeement SLA document of the IT service. The design of SLA in this research refers to the framework of ITIL v3 2011.

This research is a qualitative research with case study category. Data collection is done through interviews and FGDs to officials and managers of IT services in Pustik KP as service providers in Kemenlu, as well as IT service user representatives. For user side negotiation process, interviews with representatives of each work unit in Kemenlu consist of 14 respondents. In addition, data collection is also done by observation and document studies. The results of accuracy on SLA documents, re validated to service providers, service users and experts to obtain service level agreement documents for information technology services. From this research, obtained SLA IT service that can help the achievement of KP Pustik main performance indicator and influence on achievement of strategic plan of Kemenlu."

"PT. Datacomm Diangraha yang sudah mengimplementasikan manajemen layanan teknologi informasi selama kurang lebih satu tahun dan ternyata ditemukan masih terdapat beberapa realitas yang belum memenuhi harapan atau target dari manajemen dan membuat layanan TI yang diberikan kepada pelanggan/customer menjadi tidak optimal. Hal ini dibuktikan dengan tidak tercapainya beberapa target SLA yang diharapkan, belum terpenuhinya SDM di divisi service management, dan tidak up-to-date nya data configuration item. Untuk mengetahui pencapaian manajemen layanan TI dan rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan maka diperlukan evaluasi manajemen layanan TI secara menyeluruh terhadap proses terkait dengan cara mengukur tingkat kapabilitas saat ini. Kerangka kerja COBIT 5 digunakan sebagai pedoman dalam mengukur tingkat kapabilitas proses-proses manajemen layanan TI saat ini dan dikombinasikan dengan kerangka kerja ITIL V3 2011 dalam memilih proses-proses yang akan diukur tersebut. Pada penelitian ini tahap-tahap yang dilalui dimulai dengan pemetaan permasalahan ke dalam daur hidup kerangka kerja ITIL V3 2011. Setelah itu dilakukan pemetaan kembali dengan proses-proses dalam COBIT 5 sehingga diperoleh proses-proses yang akan diukur dan dianalisis tingkat kapabilitasnya. Kemudian target yang diharapkan ditentukan dan dilakukan analisis kesenjangan dan prioritas perbaikan proses. Tahap akhir yang dilakukan yaitu membuat KPI dan rekomendasi aktivitas berdasarkan setiap process practice yang terpilih. Berdasarkan penilaian tingkat kapabilitas proses dengan cara PAM (Process Assesment Model) diperoleh bahwa tingkat kapabilitas proses-proses yang ada di PT. Datacomm Diangraha berada pada level 2 (managed), level 3 (established), dan sebagian kecil pada level 4 (predictable). Rekomendasi aktivitas untuk masing-masing proses kemudian ditentukan melalui panduan dari COBIT 5.

---

PT. Datacomm Diangraha have already implemented IT service management for approximately one year and there are some realities that have not met the expectations or targets of management and it makes the IT services provided to customer are not optimal. This is evidenced by some SLA target which not achieved, unmet human resources management service division, and the configuration item which is not up to date to the latest change.

To determine the achievement of IT service management and improvement recommendations, it is necessary to evaluate the management of the overall IT service rekated process by measuring the level of current capability. COBIT 5 framework used as a guideline in assessing the capability of the current process of IT service management and combined with the ITIL V3 2011 framework in selecting the processes that will be measured.

In this study the stages starts with mapping the problem in the life cycle of ITIL V3 2011 framework then mapping again to the processes in COBIT 5 in order to obtain the processes that will be measured and analyzed. Then the expected targets are determined and carried out a gap analysis and process improvement priorities. The final stage is done by create KPI and recommendations based on each process activity practice which has selected.

Based on the assesment of process capability using PAM (Process Assesment Model), it showed that the level of capability of the processes that exist on PT. Datacomm Diangraha are at level 2 (managed), level 3 (established), and a small portion at level 4 (Predictable). Recommended activities for each process then determined by the guidelines of COBIT 5 framework."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang pengelolaan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara komprehensif. Layanan Informasi Publik PPID merupakan satu pintu akses informasi publik yang dihasilkan dan dikuasai oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI secara terseleksi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi partisipan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Komunikasi dan Informatika RI telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mengelola layanan informasi publik, meliputi akusisi, klasifikasi, pengujian konsekuensi, penyimpanan dan pendokumentasian, penyelesaian sengketa, dan diseminasi informasi publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Strategi peningkatan kualitas adalah pengembangan sumber daya manusia di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi dan penyediaan aplikasi teknologi touchscreen dalam proses transaksi informasi publik yang sedang menjadi perhatian saat ini.

---

ABSTRACTThe focus of this undergraduate thesis is management of public information service of information and documentation management officer (PPID) in the Ministry of Communication and Informatics of the Republic of Indonesia in a comprehensive. Public Information Service is one door access to public information is generated and controlled by the Ministry of Communication and Informatics which is selective. This research uses a qualitative approach with case study method. The method of data collection is done by participant observation and in-depth interviews. The result shows management officer of information and documentation (PPID) of the Ministry of Communication and Informatics has implemented duties and responsibilities in managing public information service, consist of acquisition, classification, consequences test, storage and documentation, dispute adjudication, and dissemination of public information which based on the provisions of the legislation. Strategies of quality improvement are human resources development in the field of management of information and documentation and providing touchscreen technology applications in transaction process which is becoming concern at this time."

"Pemerintah saat ini sedang mengimplementasikan program pembangunan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau disebut dengan istilah sistem e-government berdasarkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai auditor internal pemerintah, merupakan salah satu instansi pemerintah yang saat ini sedang menerapkan SPBE dimana dalam melaksanakan proses bisnis manajemennya mulai beralih dari pendekatan konvensional menuju pendekatan berbasis teknologi informasi. BPKP memiliki unit TI yaitu Pusat Informasi Pengawasan (Pusinfowas) yang bertanggungjawab dalam pengelolaan teknologi informasi dalam menunjang dan mewujudkan fungsinya di bidang pengawasan. Saat ini Pusinfowas mempunyai layanan TI untuk mendukung dan melayani unit kerja BPKP. Tetapi, kondisi layanan TI di BPKP belum berjalan optimal dengan adanya keluhan yang dirasakan pegawai-pegawai terkait layanan TI tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan melakukan evaluasi tingkat kapabilitas layanan TI di BPKP dengan menggunakan kerangka kerja gabungan ITIL V3 2011 dan COBIT 5. Kerangka kerja COBIT 5 digunakan untuk mengukur tingkat kapabilitas proses-proses manajemen layanan TI dan dilakukan pemetaan dengan kerangka kerja ITIL V3 2011 dalam memilih proses-proses yang akan diukur. Pengukuran tingkat kapabilitas menggunakan Process Assessment Model (PAM) yang dilakukan terhadap 12 proses relevan. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa 8 proses yang berada pada kapabilitas tingkat 1 (performed) dan 4 proses lainya masih berada pada kapabilitas tingkat 0 (incomplete). Setelah dilakukan pengukuran 12 proses domain, dilakukan pengukuran gap antara kapabilitas saat ini (as-is) dengan kapabalitas harapan dari manajemen TI (to-be) sebagai referensi rekomendasi perbaikan layanan TI berdasarkan ITIL V3 dan COBIT 5.

---

The government is currently implementing an Information and Communication development program called the e-government system based on Presidential Regulation No. 95 of 2018 concerning Electronic-Based Government Systems (SPBE). The Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) as the government's internal auditor, is one of the government agencies that is currently implementing SPBE, which is in the process of implementing its business management. BPKP has an IT unit that is the Supervision Information Center (Pusinfowas) which is responsible for managing information technology in supporting and realizing its functions in the field of supervision. Currently Pusinfowas has IT services to support and serve BPKP work units. However, the condition of IT services at BPKP has not been optimal due to complaints received by employees related to IT services.

Based on this, this study discusses the capabilities of IT services at BPKP using the combined work of ITIL V3 2011 and COBIT 5. The COBIT 5 framework is used to measure the capability level of IT service management processes and is carried out with the help of ITIL V3 2011 framework in selecting selected processes. Capability level measurements using the Process Assessment Model (PAM) conducted on 12 relevant processes. The measurement results show that 8 processes that correspond to capability level 1 (carried out) and 4 other processes still depend on capability level 0 (incomplete). After measuring 12 domain processes, measuring the gap between current capabilities (as is) with the expected capability of IT management (to come) as a reference for improving IT services based on ITIL V3 and COBIT 5."

"PT XYZ adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang Fast Moving Consumer Goods (FMCG) di Indonesia. Saat ini departemen manajemen Sistem Informasi PT XYZ memiliki lebih dari 80 jenis layanan Teknologi Informasi (TI) yang beroperasi. Jumlah layanan yang cukup banyak memerlukan pengelolaan manajemen layanan TI yang baik. Permasalahan ditandai dengan tidak tercapainya SLA penyelesaian incident sejak tahun 2020 hingga 2021. Dari 24 bulan data yang didapatkan, hanya tujuh bulan saja yang persentase SLA bulanannya dapat tercapai. Penelitian ini memetakan permasalahan ke dalam tiga proses dalam kerangka kerja ITIL v3 2011 yaitu incident management, change management, dan problem management. Analisis data menggunakan metode mixed method yaitu kuantitif dengan melakukan evaluasi menggunakan OGC self-assessment tools dan kualitatif dengan melakukan studi pustaka, wawancara, dan observasi untuk memperdalam pengetahuan dari jawaban evaluasi yang didapatkan. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, kondisi manajemen layanan TI di PT XYZ saat ini yaitu Incident Management berada pada level 2-Process Capability, Change Management pada level 2.5-Internal Integration, dan Problem Management pada level 1.5-Management Intent. Hal ini menunjukan evaluasi manajemen layanan TI saat ini kurang memuaskan dan mempengaruhi kualitas layanan TI yang diberikan. Oleh karena itu penelitian ini juga merancang analisis rekomendasi sebagai saran dalam meningkatkan kualitas manajemen layanan TI.

---

XYZ is one of the companies engaged in the Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) in Indonesia. Currently, XYZ’s Information System Management Department has more than 80 types of Information Technology (IT) services in their business operation. Many services require good IT service management. The problem was marked with the failed achievement of incident resolution SLAs from 2020 to 2021. Within 24 months, the monthly SLA percentage was only achieved seven times. This study maps the problems into three processes based on ITIL v3 2011 framework: Incident Management, Change Management, and Problem Management. The Data analysis used a mixed-method method, a quantitative method by using OGC self-assessment tools and qualitative methods by conducting literature studies, interviews, and observations to deepen knowledge from the evaluation answers obtained. Based on the results of this study, the current condition of IT service management at XYZ are Incident Management at level 2-Process Capability, Change Management at level 2.5-Internal Integration, and Problem Management at level 1.5-Management Intent. The result shows that the current IT service management is unsatisfactory and affects the quality of the IT services provided. Therefore, this study also designed an analysis of recommendations to be used as a reference in improving the quality of IT service management.

"