Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Transformasi digital yang terjadi sejak Revolusi Industri 4.0 menjadi salah satu faktor pendorong munculnya “gig economy” pada pasar tenaga kerja di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Istilah gig economy mengacu pada pengaturan kerja jangka pendek, berbasis proyek dan hasil (output). Pekerjaan pada gig economy memberikan peluang bagi perempuan untuk memilih pekerjaan, otonomi, dan fleksibilitas dalam mengatur jadwal mereka sehingga perempuan dapat menyeimbangkan antara kehidupan rumah tangga dan pekerjaannya. Dengan demikian, kesenjangan penghasilan antar gender dan berbagai bentuk diskriminasi pada perempuan yang telah lama terjadi pada pasar tenaga kerja tradisional diharapkan dapat berkurang pada gig economy. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan penghasilan antar gender pada gig workers, baik secara rata- rata maupun dalam distribusi penghasilan secara keseluruhan. Sumber data penelitian ini adalah Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2021. Metode dekomposisi Oaxaca-Blinder dan regresi kuantil digunakan untuk menganalisis kesenjangan penghasilan secara rata-rata maupun dalam distribusi penghasilan secara keseluruhan. Pada penelitian ini ditemukan bahwa kesenjangan penghasilan antar gender pada gig workers sebesar 45,95 persen poin. Hasil dekomposisi menunjukkan bahwa kontribusi komponen unexplained/faktor diskriminasi jauh lebih besar dalam menjelaskan kesenjangan penghasilan antar gender pada gig workers. Kesenjangan dalam distribusi penghasilan secara keseluruhan menunjukkan pola sticky floor effect, yaitu kesenjangan penghasilan yang melebar di bagian bawah distribusi penghasilan.

---

The digital transformation that has occurred since the Industrial Revolution 4.0 has become one of the driving factors for the rise of a "gig economy" in the labor market around the world, including Indonesia. The term gig economy refers to short-term, project-based and output-based work arrangements. Jobs in the gig economy provide opportunities for women to choose jobs, autonomy, and flexibility in managing their schedules so that women can balance between paid and unpaid work. Thus, it is expected that the gender earnings gap and various forms of discrimination against women that have long occurred in the traditional labor market will be narrowed in the gig economy. This study aims to analyze the gender earnings gap in gig workers, both on average and in the overall earnings distribution. This study uses data form National Labor Force Survey (Sakernas) August 2021. Oaxaca-Blinder decomposition and quantile regression are used to analyze gender earnings gap, both on average and in the overall earnings distribution. In this study it was found that the gender earnings gap in gig workers was 45.95 percentage points. The results of the decomposition show that the contribution of unexplained component/discrimination factor is higher in explaining gender earnings gap in gig workers. The gap in the overall earnings distribution shows a sticky floor effect, gender earnings gap is wider at the bottom of the earnings distribution."

"Kesenjangan upah antar gender telah menjadi polemik di seluruh negara di dunia, terutama negara berkembang. Upah minimum hadir sebagai kebijakan tentang sistem pengupahan yang bertujuan untuk menjadi safety net bagi para pekerja. Meskipun kebijakan ini bukannlah kebijakan yang berorientasi pada gender, namun jika jumlah wanita dan jarak upah aktual terhadap upah minimum yang diterima oleh wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka upah minimum dapat memperbaki gender wage gap. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak dari kenaikan upah minimum terhadap kesenjangan upah antar gender di seluruh provinsi di Indonesia dengan menggunakan metode kontrafaktual pada distribusi upah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak upah minimum di Indonesia justru memperlebar gap upah antar gender terutama pada pekerja di distribusi upah rendah. Dampak upah minium di level regional bervariasi antar provinsi.

---

Wage gap disparities have become polemic in almost all countries in the world, especially in developing countries. Minimum wage is present as a policy on wage system that aims to be a safety net for workers. Although this policy is not a gender oriented policy, if the number of women and the actual wage distance of women 39 s minimum wage is lower than that of men, then the minimum wage may raise the wage gap.

This study aims to examine the impact of minimum wage increases on wage gap across all provinces in Indonesia by using counterfactual methods on wage distribution. The results of this study indicate that the impact of minimum wages in Indonesia actually widen the wage gap between the gender especially on workers in the distribution of low wages. The impact of regional minium wages varies across provinces."

"Beberapa tahun belakang ini, fenomena gig economy sedang berkembang di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan perubahan dunia kerja yang didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih. Gig economy sendiri memberikan lapangan pekerjaan yang cukup besar dan menyerap banyak tenaga kerja, tetapi hal ini juga memiliki kekurangan. Para pekerja tersebut atau yang dikenal dengan sebutan gig workers bukanlah pekerja tetap, melainkan berstatus sebagai kontraktor independen. Penelitian kali ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi kerja pada gig economy di Indonesia yang dikaitkan dengan agenda ILO yaitu Decent Work. Penelitian ini melibatkan langsung partisipasi dari pengemudi transportasi online yang mana dapat dikategorikan sebagai gig workers dengan status “mitra” yang melekat pada mereka. Data dikumpulkan dari focus group discussion (FGD) yang melibatkan 40 responden yang berasal dari empat kota besar di Indonesia yaitu Jakarta, Bogor, Depok, dan Yogyakarta. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui proses coding secara manual. Dari hasil analisis, ditemukan bahwa pengemudi transportasi online memilih pekerjaan ini karena adanya kesempatan kerja yang menawarkan fleksibilitas, yang mana fleksibilitas tersebut merupakan suatu keuntungan yang tidak dapat ditemukan pada pekerjaan lain. Akan tetapi, pada kenyataannya pekerjaan tersebut justru belum sepenuhnya mampu menerapkan agenda Decent Work. Dengan kata lain, standar kerja yang berlaku pada umumnya tidak dapat ditemukan jika bekerja sebagai pengemudi transportasi online.

---

In recent years, gig economy phenomenon has been growing in Indonesia. The growth is marked by the alteration of work supported by information and communication technology that gets more sophisticated. Gig economy provides large jobs opportunity and absorbs relatively abundant labor. However, it has its weaknesses. The workers, called gig workers, are not permanent workers; they are independent contractors. This research aims to evaluate working condition of gig economy in Indonesia that is linked to ILO's agenda, namely Decent Work. This research involves online transportation's drivers' direct participation as gig workers. The data are collected from Focus Group Discussion (FGD) involving 40 respondents coming from four big cities in Indonesia: Jakarta, Bogor, Depok, and Yogyakarta. The analysis is performed using qualitative method by manual coding process. According to the analysis, online transportation's drivers chose this job as it offers flexibility, one of the benefits that may not be found in other jobs. However, in reality, that job has not been able to fully implement Decent Work agenda. In other words, work standard that is applied in general cannot be implemented if someone works as online transportation's driver."

"Pertumbuhan dan kemajuan internet di Indonesia menyebabkan munculnya berbagai layanan physical gig economy (PGE) seperti Go-Jek, Grab, Go-Clean, Seekmi, Sejasa, Tukang.com, dan lain sebagainya. Pertumbuhan mitra yang tidak diikuti oleh pertumbuhan pengguna pada sektor jasa transportasi menyebabkan mitra kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Pada sektor jasa kebersihan dan pertukangan, penggunaan layanan masih rendah. Permasalahan ini mendorong penelitian yang bertujuan untuk mencari faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan layanan PGE. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan PLS-SEM sebagai metode olah datanya. Responden kuesioner berjumlah 318 orang, yang berasal dari masyarakat Indonesia yang telah menggunakan layanan PGE maupun belum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti, perceived platform quality, trust, economic benefit, dan hedonic motivation, merupakan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap behavioral intention. Faktor social influence hanya berpengaruh pada saat awal menggunakan layanan. Faktor perceived risk tidak memiliki pengaruh terhadap behavioral intention, karena keuntungan yang diberikan oleh layanan PGE lebih besar daripada risiko.

---

.The growth of the internet in Indonesia has led to the emergence of physical gig economy (PGE) services, such as Gojek, Grab, Go-Clean, Seekmi, and so on. The growth of gig workers that arent followed by the growth of users in transportation service, is causing lack of orders. In addition, usage in cleaning and repair service sectors is still considerably low. The problems encourage researcher to find the influencing factors on the usage of PGE services. This research uses quantitative method and PLS-SEM as analytical tool. Questionnaires were given to respondents who have been using and who have not use PGE services. From this survey, 318 valid data were collected from respondents. Result from data processing shown that perceived platform quality, trust, economic benefit, and hedonic motivation had significant effect to behavioral intention. Social influence is affecting user on the early usage of PGE services. Perceived risk does not have negative effect on behavioral intention, because the benefits provided by PGE services outweigh the risks."

"ABSTRAKPertumbuhan Online Gig Economy (OGE) yang pesat di dunia berpotensi menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia karena sistem kerja dan rekrutmen yang bebas serta lapangan kerja yang melimpah tanpa memperhatikan batas negara. Dengan jam kerja dan sistem yang fleksibel, OGE juga dapat menjadi alternatif bagi pekerja dengan tempat kerja yang jauh dan aturan yang mengekang. Namun disamping itu, pertumbuhan ini juga menyebabkan beberapa dampak negatif baik pada pelaku OGE sendiri maupun masyarakat secara luas. Dengan ini eksistensi OGE perlu diukur keberadaannya agar para pengambil keputusan dapat lebih cepat dalam mengambil kebijakan untuk mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan. Sayangnya, sistem pengukuran ekonomi dan ketenagakerjaan saat ini masih belum memadai untuk mendeteksi sebaran OGE di Indonesia, khususnya pekerja digital. Penelitian ini menghasilkan sebuah sistem yang dapat mengumpulkan data pekerja digital dari situs-situs yang merupakan platform OGE dan melakukan klasifikasi berdasarkan bidang pekerjaannya. Teknik web crawling and scraping digunakan untuk mengumpulkan data serta teknik cosine similarity digunakan untuk klasifikasi data. Dengan sistem ini, data tentang pekerja dapat direkam dengan cepat tanpa melakukan survei lapangan. Kebutuhan data pekerja digital disesuaikan berdasarkan atribut pada Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Secara rata-rata, rancangan sistem dapat mengumpulkan data pekerja sebanyak dua crawl per detik dan melakukan klasifikasi dengan akurasi 83,8%. Data menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja digital Indonesia bekerja di bidang creative and multimedia, terkonsentrasi di Pulau Jawa, dan memiliki latar belakang pendidikan S1. Selain itu juga dapat ditaksir bahwa pekerja digital Indonesia memiliki penghasilan rata-rata Rp 3,43 juta per bulan. Kontribusi OGE dalam perekonomian nasional juga ditaksir bahwa nilainya masih belum signifikan.

---

ABSTRACTHaving a rapid growth accross the world, Online Gig Economy (OGE) has the potential to reduce unemployment in Indonesia, due to flexible working arragement, flexible recruitment and lots of job types offered without considering national boundaries. Having flexible working time dan rules, OGE could be an alternative for workers who have a long way to office and tight job regulations. On the other hand, OGE growth has negative impacts on workers themselves and society at large. Therefore, the size of OGE needs to be measured so that easy for decision makers to create policies faster. Unfortunately, current existing economic and labour measurement systems are still not suitable to measure OGE distribution in Indonesia, especially for digital workers. This study produces a system to collect data automatically from sites that were known as OGE platforms and making classification based on occupation class. The methods used for collecting data are web crawling and scraping, and cosine similarity is for data classification. By this way, distribution of workers data could be recorded without any survey on the field. The needs of workers data are adjusted based on Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). On average, the prototype can collect worker data two crawls per second and has 83,8% accuracy in classification. The research founds that the trends of Indonesian digital workers are taking creative and multimedia jobs, concentrated at Java island, and having a bachelor degree. From data collection, result can be estimated that Indonesian digital workers paid about IDR 3,43 million in a month. It can also be estimated that the existence of OGE in the national economy is still less significant."

"Apa yang dewasa ini dikenal luas sebagai perekonomian gig adalah hasil perkembangan perkembangan teknologi digital, khususnya penggunaan aplikasi yang mudah digunakan masyarakat secara massal. Ekonomi gig yang mampu membuat murah transaksi antara konsumen, produsen, dan pedagang mengandalkan teknologi digital dan juga hubungan kerja sistem kontrak independen/kemitraan, yang biasa disebut sebagai pekerja gig. Kondisi pekerja gig umumnya bersifat rentan karena jam kerja yang panjang dan bayaran berbasis proyek tanpa adanya gaji pokok. Penting untuk diperhatikan bahwa sejak tahun 2015, di beberapa negara muncul fenomena para pekerja gig, khususnya yang berada di sektor pengantaran online, dalam membentuk organisasi-organisasi kolektif dan melakukan resistensi untuk sebagai respon terhadap kondisi kerentanan yang mereka alami. Penelitian ini membandingkan resistensi yang dilakukan oleh pekerja gig pengantaran daring di dua negara, yaitu pekerja gig yang bekerja untuk di perusahaan platform Gojek (Indonesia) dan Deliveroo (Inggris). Penelitian ini menggunakan kerangka teori aspek ekonomi politik dalam perekonomian gig (Woodcock 2019) guna menjelaskan tentang mengapa regulasi negara dan kekuatan pekerja dapat mempengaruhi bentuk resistensi pekerja gig daring di kedua negara. Penelitian ini menemukan regulasi ketenagakerjaan yang tidak memposisikan pekerja gig dan kekuatan pekerja dalam membentuk organisasi-organisasi kolektif turut mempengaruhi bentuk dan cara resistensi yang dilakukan dalam merespon kondisi kerentanan kerja yang dihadapi oleh pekerja gig.

---

The gig economy, which is able to make cheap transactions between consumers, producers, and traders, relies on digital technology as well as the working relationship of an independent contracting system/partnership, commonly referred to as gig workers. The condition of gig workers is generally vulnerable due to long working hours and project-based pay without a base salary. It is important to note that since 2015, in several countries the phenomenon of gig workers, especially those in the online delivery sector, has emerged in forming collective organizations and carrying out resistance to respond to the precarity they experience. This study compares the resistance of online delivery gig workers in two countries, namely gig workers who work for the platform companies Gojek (Indonesia) and Deliveroo (England). This study uses a theoretical framework of political economy aspects in the gig economy (Woodcock 2019) to explain why state regulations and labor power can influence the form of online gig worker resistance in both countries. This research finds that employment regulations that positions gig workers as non-workers influence, as well as the power of workers in forming collective organizations, influence the forms and methods of resistance carried out in response to the conditions of work precarity faced by gig workers."

"Penelitian ini bertujuan untuk menghitung kontribusi pertumbuhan tenaga kerja dan kapital UMKM dari sektor Pertanian, Pertambangan dan sektor Industri Pengolahan terhadap pertumbuhan PDB non migas menggunakan Solow Growth Accounting. Data yang digunakan bersumber dari Kementrian Koperasi dan UMKM yang bekerja sama dengan BPS. Dengan menggunakan model pertumbuhan Solow dan regresi model efek tetap, diperoleh hasil bahwa dampak pertumbuhan tenaga kerja dan kapital UMKM berbeda antar sektor. Dampak positif signifikan pertumbuhan tenaga kerja UMKM terjadi pada sektor Industri Pengolahan, sedangkan untuk kapital terjadi pada sektor Pertanian. Sumber pertumbuhan ekonomi masih didominasi oleh pertumbuhan kapital usaha besar.

---

The objectives of this study are to count the contribution of labor growth and capital growth of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) from Agriculture, Mining and Manufacture sector to GNP growth using Solow Growth Accounting. Data in this study are from Cooperative and Micro, Small and Medium Enterprises Department and Central Bureau of Statistic (BPS). Using the Solow growth model and fixed effect model regression, was found that impact of labor growth and capital growth of MSMEs are different on each sector. The significant positif impact of labor growth was found on Manufacture sector, while for capital growth was found on Agriculture sector. The source of economic growth was dominated by capital growth of big firm."

"Partisipasi tenaga kerja perempuan atau buruh perempuan dalam perkembangannya terus meningkat setiap tahunnya seiring meningkatnya kebutuhan tenaga kerja. Masuknya tenaga kerja perempuan ke dalam ranah ketenagakerjaan yang bersifat formal nyatanya memiliki banyak permasalahan yang harus dihadapi oleh tenaga kerja perempuan. Diskriminasi di tempat kerja terhadap pekerja perempuan hingga saat ini masih kerap terjadi dan dialami oleh tenaga kerja perempuan. Salah satu bentuk diskriminasi yang dialami oleh pekerja perempuan adalah permasalahan perbedaan upah berdasarkan gender. Di mana terdapat perbedaan dari penghasilan yang dibawa pulang oleh pekerja (take home pay) laki-laki dengan pekerja perempuan. Adapun penyebab dari perbedaan tersebut dikarenakan komponen tunjangan yang sering merugikan bagi pekerja perempuan, yakni tunjangan keluarga. Hal ini tentu merugikan bagi pekerja perempuan yang berkeluarga namun karena status lajang yang melekat pada pekerja perempuan maka mereka tidak dapat mendapatkan tunjangan keluarga. Status tersebut muncul karena Undang-Undang No.1/Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan bahwa laki-laki adalah kepala keluarga dan perempuan adalah ibu rumah tangga. Hal tersebut tentu bertentangan dengan larangan diskriminasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13/Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai payung hukum utama ranah ketenagakerjaan di Indonesia. Tesis ini akan meneliti peraturan perburuhan di Indonesia terkait aturan perbedaan upah berdasarkan gender untuk melihat apakah peraturan perburuhan di Indonesia memiliki semangat keadilan dan kesetaraan gender, mengingat angka perempuan yang bekerja di Indonesia terus meningkat tiap tahunnya. Maka pemerintah perlu menjamin perlindungan melalui peraturan perburuhan bagi pekerja perempuan dari segala bentuk diskriminasi terutama perbedaan upah berdasarkan gender.

---

In the last few years, the labor force participation of women in Indonesia keeps increasing due to the increased demand for labor itself. In the other hand, as women get into the workplace, they are facing many unequal treaties. Discriminations towards women at the workplace are still happening issues nowadays. One example of the discrimination treaties that experienced by women at the workplace is the gender pay gap, which women get less paid than men. It often happens because women usually get different components of allowance rather than men, which inevitably inflict a financial loss to women, especially those whose marital status is married. There is allowance components that can only received by men. For example, the family allowance is only given to men according to Law No. 1/1974 because it is stated there that men are the head of the family. The implication of the regulation has made women cannot get the family allowance although they have same situation just like men, which is married and have a family to support as well. This is indeed adverse to the prohibition of discrimination that is stipulated in Law No.13/2003, as the main legal regulation of labor security in Indonesia. This thesis will examine labor regulations in Indonesia related to the arrangement of gender pay gap, to see whether the labor regulations in Indonesia still has a spirit of justice and gender equality. As the numbers of working women in Indonesia continue to increase every year, so the government should guarantee the working women to be secured from any discrimination treaties especially in terms of wage difference by gender."

"This paper explain descriptively the relevance and the progress of the creative economy in Indonesia. This concept develops flourishingly in the recent years.The creative economy entails industries such as film,entertainment,art,craft,tourism etc...."