Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hubungan antara Rusia dan Hongaria yang sedari dulu didominasi oleh perseteruan berubah semenjak Viktor Orbán menjadi Perdana Menteri Hongaria (2010-2022). Kedua negara ini mulai berhubungan dekat setelah Orbán menerapkan Kebijakan Eastern Opening. Salah satu negara prioritas dari kebijakan tersebut adalah Rusia. Rusia menjadi prioritas karena Hongaria sangat bergantung pada energi Rusia. Ketergantungan yang tinggi itu kemudian memicu timbulnya hegemoni Rusia di Hongaria. Artikel ini ditulis untuk menganalisis bagaimana hegemoni Rusia di Hongaria dapat terwujud selama masa kepemimpinan Viktor Orbán. Dalam menganalisis fenomena tersebut, penulis menerapkan metode studi kasus serta konsep hegemoni John Ikenberry dan Charles Kupchan. Data yang digunakan pada proses analisis diambil dari teks wawancara Orbán dengan portal berita Mandiner (2022), teks pidato Orbán di acara Bálványos Free Summer University and Student Camp ke-31 (2022), teks wawancara Orbán pada program radio Good Morning Hungary (2022), teks konferensi pers setelah pertemuan Rusia-Hongaria (2022), serta teks pidato Presiden Vladimir Putin pada hari diluncurkannya operasi militer spesial di Ukraina (2022). Hasil analisis menunjukkan bahwa hegemoni Rusia di Hongaria diwujudkan dengan dua cara yang dijelaskan oleh Ikenberry dan Kupchan, yakni dengan memanipulasi insentif materiil dan dengan merubah keyakinan substantif para pemimpin negara sekunder.

---

Relations between Russia and Hungary, which had always been dominated by feuds, have changed since Viktor Orbán served as the Prime Minister of Hungary (2010-2022). The two countries began to have close relations after Orbán adopted the Eastern Opening Policy. Russia is one of the priority countries of the policy. Russia was set to be a priority due to the fact that Hungary is highly dependent on their energy. Hungary's high dependency subsequently caused the emergence of Russian hegemony in Hungary. This article aims to analyze how Russian hegemony in Hungary could be manifested during Viktor Orbán's administration. In analyzing the phenomenon, the case study method and John Ikenberry and Charles Kupchan's concept of hegemony are applied. The data used during the analysis process were obtained from Orbán's interview text with Mandiner news agency (2022), Orbán's speech text at the 31st Bálványos Free Summer University and Student Camp (2022), Orbán's interview text on Good Morning Hungary radio program (2022), news conference text following the Russian-Hungarian talks (2022), as well as the message from President Vladimir Putin on the day the special military operation in Ukraine was launched (2022). The results of the analysis show that Russian hegemony in Hungary is manifested in two ways described by Ikenberry and Kupchan; by manipulating material incentives and by changing the substantive beliefs of secondary state leaders."

"Konflik yang terjadi antara pemerintah Moldova dan separatis Transnistria pada tahun 1992 berakhir dengan perjanjian damai yang melibatkan Rusia. Perjanjian tersebut menyepakati masuknya tentara Rusia ke-14 untuk mencegah terjadinya konflik di wilayah Transnistria. Saat ini, kehadiran tentara Rusia yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dianggap sejumlah pihak sebagai usaha Rusia untuk mengendalikan wilayah Transnistria. Selain militer, Rusia juga turut memengaruhi perekonomian Transnistria. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pengaruh hegemoni Rusia di Transnistria dapat memengaruhi sikap dan kebijakan pemerintah Moldova kepada Rusia. Penulis menggunakan metode studi kasus yang dipaparkan oleh Robert Yin dengan mengaplikasikan konsep hegemoni milik Robert Cox pada teks pidato Presiden Transnistria, Vadim Krasnoselsky pada tahun 2018. Hasilnya adalah hegemoni Rusia yang dibangun di Transnistria memengaruhi sikap dan kebijakan pemerintah Moldova kepada Rusia.

---

Conflict between Moldovan government and Transnistrian separatist in 1992 ended in a peace agreement between Moldova, Transnistria and Russia. The agreement states that the Russian military is expected to prevent conflict between Moldova and Transnistria. Today, Russian military presence after cease of fire then considered to influence the region of Transnistria. Besides of military influence, Russia maintain their economic influence on the region. The purpose of this research is to analyze Russian hegemony in Transnistria and how it affects Moldovan government behavior and policy towards Russia. This research uses the case study method of Robert Yin and applies Robert Coxs concept of hegemony. The data used in this research is Transnistrian presidential speech, Vadim Krasnoselsky in 2018. This research concludes that Russian hegemony in Transnistria affects Moldovan government behavior and policy towards Russi"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai hegemoni bahasa slang Rusia di dalam filmБабло /Bablo/ 'Uang' (2011). Hegemoni dianalisis menggunakan teori hegemoniAntonio Gramsci yang melihat bahasa memiliki kekuatan untuk menguasaipenuturnya. Analisis dibantu dengan teori parole oleh Ferdinand de Saussure danteori perspektif kalimat fungsional (PKF) oleh Vilém Mathesius. Hasil penelitianskripsi ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa slang Rusia di dalam filmБабло /Bablo/ 'Uang' (2011) merupakan sebuah hegemoni dengan menempatkanbahasa slang pada rema di dalam tuturan percakapan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about hegemony of Russian slang in the movie Бабло/Bablo/ 'Money' (2011). Hegemony analyzed using Antonio Gramsci’s theory ofhegemony which saw language has the power to control the speakers. Analysisassisted with the theory of parole by Ferdinand de Saussure and the theory offunctional sentence perspective (FSP) by Vilém Mathesius. The results shows thatthe use of Russian slang in the movie Бабло /Bablo/ 'Money' (2011) is ahegemony by placing slang as rheme in speech conversation."

"Perbaikan sarana dan prasarana logistik telah meningkatkan volume transportasi perdagangan dunia. Di sisi lain, peningkatan aktivitas transportasi perdagangan berpotensi mengurangi kualitas lingkungan melalui emisi yang ditimbulkannya. Oleh sebab itu penelitian ini menganalisis hubungan kinerja logistik dengan kualitas lingkungan yang didekati dengan menggunakan ecological footprint. Studi ini menggunakan ecological footprint sebagai variabel dependen mewakili keberlanjutan lingkungan yang mengukur eksploitasi manusia terhadap sumber daya alam secara komprehensif. Penelitian ini menggunakan data dari 17 negara anggota APEC selama periode 2010-2022. Hasil regresi data panel dengan fixed effect model menunjukkan bahwa Logistic Performance Index (LPI) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ecological footprint. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi kebijakan pembangunan berkelanjutan. Upaya untuk mengurangi dampak lingkungan seharusnya difokuskan pada peningkatan kinerja logistik secara berkelanjutan yang memitigasi dampaknya pada pertumbuhan ekonomi yang tidak ramah lingkungan.

---

Improvements in logistics facilities and infrastructure have increased the volume of world trade transportation. On the other hand, increased trade transportation activities may have the potential to reduce environmental quality through emissions. Therefore, this study analyzes the relationship between logistics performance and environmental quality, which is approached by using the ecological footprint. This study proposes the use of ecological footprint as a dependent variable of environmental sustainability which, comprehensively measures human exploitation on natural resources. This study analyzes data from 17 APEC member economies over the period 2010-2022. The results of panel data regression with fixed effect model show that Logistic Performance Index (LPI) has a positive and significant effect on ecological footprint. These findings have important implications for sustainable development policy. Efforts to reduce environmental impact should focus on improving logistics performance in a sustainable manner that mitigates its impact to environmentally unfriendly economic growth."

"Tesis ini membahas nilai strategis Ukraina bagi Rusia dalam menjaga supremasinya di kawasan Eropa Timur. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rusia menggunakan strategi yang sangat aktif dan ofensif dalam menyikapi krisis di Ukraina, khususnya mengenai Krimea, berbeda ketika Rusia menghadapi ekspansi NATO di negara-negara Eropa Timur lainnya. Ukraina merupakan negara dengan wilayah yang strategis di Eropa Timur yang mendorong aktor-aktor internasional bersaing untuk menguasai Ukraina. Ukraina menjadi arena perebutan pengaruh antara NATO dan Uni Eropa dengan Rusia. Militer dikerahkan untuk mengamankan kepentingan Rusia di Ukraina. Bagi Rusia, Ukraina merupakan benteng terakhir dalam membendung ekspansi NATO di Eropa Timur.

---

The aim of this thesis is to describe about strategic value of Ukraine for Russia to maintain its supremacy in the Eastern European region. This research is a qualitative study with analytical design. The results showed that Russia are using very active and aggressive strategy in responding the crisis in Ukraine, especially in Crimean Peninsula, unlike when Russia faced NATO expansion in another Eastern Europe countries. Ukraine is a country with a strategic area in Eastern Europe which encourages international actors compete for controlling Ukraine. Ukraine became the arena of the struggle for influence between NATO and the European Union with Russia. Military deployed to secure Russia?s interests in Ukraine. For Russia, Ukraine is the last base to stem NATO expansion in Eastern Europe."

"ABSTRAKTahun 2010 ketika Viktor Orban terpilih sebagai Perdana Menteri Hungaria, populisme semakin kuat hingga berujung dengan kemunculan iliberalisme demokrasi di Hungaria. Bentuk pemerintahan di era Viktor Orban cukup bertentangan dengan nilai dan prinsip Uni Eropa yang termaktub dalam Artikel 2 Treaty on European Union (TEU), yaitu berdasarkan kebijakannya, Hungaria dianggap telah membahayakan nilai demokrasi, hak asasi manusia, nilai kebebasan, dan supremasi hukum. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut dengan menggunakan konsep populisme. Sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa, Hungaria mendapat berbagai teguran dan peringatan dari Uni Eropa. Viktor Orbán pun seringkali tidak mempedulikan peringatan Uni Eropa, sehingga berujung pada keputusan Uni Eropa yang pada akhirnya sepakat untuk melakukan aktivasi mekanisme Artikel 7 TEU pada September 2018. Berdasarkan Artikel 7 TEU, Uni Eropa melalui hasil pemungutan suara Parlemen Eropa telah menyepakati bahwa terdapat clear risk of a serious breach di Hungaria. Sampai dengan saat ini, proses kelanjutan reaksi Uni Eropa terhadap Hungaria measih menunggu keputusan dari Komisi, yaitu menunggu hasil apakah Hungaria akan diberikan sanksi atau tidak. Kesepakatan untuk melakukan aktivasi mekanisme Artikel 7 TEU juga merupakan hal yang pertama kali dilakukan oleh Uni Eropa sejak institusi tersebut dibentuk, sehingga penelitian ini menggunakan teori liberal intergovernmentalisme untuk melihat lebih dalam terkait proses terbentuknya keputusan Uni Eropa tersebut.

---

ABSTRACTIn 2010 when Viktor Orban was elected Prime Minister of Hungary, populism grow stronger until it ended with the emergence of the illiberalism democracy in Hungary. The form of government in the Viktor Orban era is quite contrary to the values and principles of the European Union as contained in Article 2 of the Treaty on European Union (TEU), which is based on its policy, Hungary is considered to endanger the values of democracy, human rights, values of freedom, and the rule of law. Therefore, this study aims to research further using the concept of populism. As one of the European Union member states, Hungary has received various warnings from the European Union. Viktor Orban often ignored the EUs warnings, which led to the European Unions decision finally agreed to activate the mechanism of Article 7 TEU in September 2018. Based on Article 7 TEU, the European Union passed the results of the European Parliaments agreement that there was clear risk of a serious breach in Hungary. Until now, the process of continuing the European Unions reaction to Hungary has awaited a decision from the Commission, which is awaiting the results of whether or not Hungary will be sanctioned. The agreement to activate the Article 7 TEU mechanism is also the first thing that has been done by the European Union since the institution was formed, so that this study uses the liberal intergovernmentalism theory to look deeper into the process of the European Unions decision"

"Kebijakan luar negeri pada dasarnya merupakan interaksi antara sistem internasional dengan faktor domestik. Berbeda dari teori kebijakan luar negeri konvensional lainnya, seperti neorealisme dan liberalisme, neorealisme klasik neoclassical realism menawarkan pendekatan integratif yang melihat bahwa sistem internasional tidak langsung menghasilkan kebijakan luar negeri melainkan difilter oleh faktor domestik. Sebagai negara dengan letak geopolitik yang strategis, Ukraina melihat Rusia dan Uni Eropa dapat memberikan ancaman atau peluang dalam waktu bersamaan. Berbeda dari presiden sebelumnya yang cenderung mendekatkan diri dengan Rusia, Viktor Yushchenko justru menjalankan kebijakan luar negeri yang pro-Barat, yaitu terintegrasi dengan Uni Eropa dan NATO. Tulisan ini lebih lanjut berargumen bahwa terdapat tiga 3 faktor domestik yang membentuk kebijakan pro-Barat Ukraina tersebut, yaitu: 1 persepsi Yushchenko sebagai elite liberal dan reformis, 2 kebangkitan masyarakat pada Revolusi Oranye dan peran LSM negara Barat, dan 3 dukungan oligarki serta elite politik pro-Barat terhadap Yushchenko. Penemuan dari tulisan ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri perlu mengindahkan analisis pada tingkat domestik.

---

Foreign policy is the result of interaction between international system and domestic factors. Unlike other conventional foreign policy theories, such as neorealism and liberalism, neoclassical realism offers an integrative approach in which international system does not directly produce foreign policy but is filtered through domestic factors. As a country with strategic geopolitical position, Ukraine sees both Russia and European Union as actors who can provide threats or opportunities at the same time. When the previous presidents tended to get closer to Russia, Yushchenko decided to pursue a Western foreign policy which aim to integrate Ukraine in European Union and NATO. This paper further argues that there are three 3 domestic factors that contribute to Ukraine rsquo s Western foreign policy 1 Yushchenko 39 s perception as a liberal and reformist elite, 2 the rise of civil society in Orange Revolution and the role of Western NGOs, and 3 the support of pro Western oligarchs and political elite during Yushchenko. The finding of this paper indicates that foreign policy needs to incriminate the analysis of domestic level."

"Wilayah Arktik merupakan salah satu medan terpencil dan paling tidak bersahabat di bumi, namun memiliki posisi unik dalam menciptakan status quo di antara negara-negara Arktik lainnya. Hal ini berpengaruh terhadap kebijakan politik Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin dalam berbagai aspek. Makalah ini tentang strategi geopolitik Putin di wilyah Arktik. Teori yang digunakan dalam kajian ini adalah geopolitik. Kajian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan studi pustaka, dengan menggunakan data berupa teks-teks pidato Putin dan laporan berita mengenai hal yang terkait Arktik. Kajian ini memperlihatkan strategi geopolitik Putin untuk mempertahan kekuasaan Rusia di wilayah Arktik melalui pembangunan di bidang militer seperti merperbaharui armada laut dan udaranya, dan membangun jaringan anti-balistik. Pembangunan militer tersebut dibantu dengan aktifitas ekonomi melalui cadangan sumberdaya alam dan jalur pelayaran, yang dapat membantu mengecap kedaultan Rusia di wilayah tersebut.

---

The Arctic region is one of the most remote and most unfriendly territory on earth, although possesses a unique position in creating the status quo among other arctic nations. This affects the political policies of Russian Federation President Vladimir Putin in various aspects. This paper is about Putin 39;s geopolitical strategy in the Arctic region. The theory used in this study is geopolitical. This study was conducted using qualitative methods and literature study, using data in the form of Putin 39;s speech texts and news reports on arctic related matters. This review demonstrates Putin 39;s geopolitical strategy for maintaining Russian power in the Arctic region through military development such as renewing its fleet and air, and building an anti-ballistic network. The military development is aided by economic activity through natural resource reserves and shipping lanes, which can help brand Russian sovereigns in the region."