Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penuntut Umum memiliki peran penting dalam penegakan hukum, khususnya peradilan pidana. Salah satu peran penting tersebut adalah kewenangan untuk menuntut atau tidak menuntut suatu perkara ke pengadilan, yang dikenal dengan dominus litis atau pengendali perkara. dominus litis, peran aktif penuntut umum dimulai semenjak awal penyidikan, mengawasi penyidikan, mengawasi eksekusi putusan pengadilan, serta fungsi lainnya yang menyangkut kepentingan publik. Namun demikian, sistem peradilan pidana Indonesia cenderung mereduksi konsep dominus litis jaksa karena menganut sistem diferensiasi fungsional. Hal ini terlihat dari definisi penuntutan yang hanya dimaknai sebagai tindakan pelimpahan perkara ke pengadilan. Penelitian ini akan membahas tentang pengajuan tuntutan bebas oleh jaksa penuntut umum sebagai cerminan dari dominus litis. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif yang akan dikaitkan dengan peraturan hukum di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa jaksa penuntut umum di Indonesia dapat mengajukan tuntutan bebas sesuai dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Tuntutan bebas dilakukan dalam hal kesalahan terdakwa tidak terbukti, unsur tindak pidana tidak terpenuhi, dan/atau pembuktian yang dihadirkan di persidangan tidak memiliki kekuatan pembuktian atau perolehan dua alat bukti dilakukan secara tidak sah. Salah satu faktor jaksa penuntut umum dalam mengajukan tuntutan bebas adalah karena adanya perubahan fakta persidangan dan fakta penyidikan. Selain itu, tuntutan bebas dilakukan dalam rangka supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

---

Prosecutor has an important role in law enforcement, especially criminal justice. One of these important roles is the authority to prosecute or not prosecute a case to court, which is known as dominus litis or case controller. As a dominus litis, the prosecutor's active role starts from the beginning of an investigation, overseeing investigations, supervising the execution of court decisions, as well as other functions related to the public interest. However, the Indonesian criminal justice system tends to reduce the concept of prosecutor dominus litis because it adheres to a system of functional differentiation. This can be seen from the definition of prosecution which is only interpreted as an act of delegating cases to court. This research will discuss the subsmission of acquittal charges by the prosecutor as a reflection of dominus litis. This research is in the form of normative juridical which will be linked to legal regulations in Indonesia. Based on the research results, it was found that prosecutors in Indonesia can submit acquittal charges in accordance with the Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. An acquittal charge is made if the defendant's guilt is not proven, the elements of the crime are not fulfilled, and/or the evidence presented at trial does not have the strength of evidence or the acquisition of two pieces of evidence was carried out illegally. One of the factors of the prosecutor in submitting acquittal charges was due to changes in the facts of the trial and the facts of the investigation. In addition, acquittal charge are carried out in the framework of the rule of law and the protection of human rights."

"Dalam perjalannya, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia kerap kali menghasilkan suatu hasil yang menimbulkan respon beragaram di kalangan masyarakat. seperti contohnya kasus nenek minah dan kasus kakek samirin yang dilimpahkan ke tahapan persidangan dan menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat. Kejadian tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah Sistem Peradilan Pidana di Indonesia sangat bersifat punitif atau mengedepankan pembalasan. Apabila kita melihat ke dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) diketahui bahwa Kejaksaan selaku dominus litis memiliki suatu wewenang untuk melakukan penyaringan atau menentukan apakah suatu perkara layak atau tidak untuk dilimpahkan ke tahapan persidangan. Proses ini kemudian dilakukan melalui suatu mekanisme penghentian penuntutan yang diatur di dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP. Meskipun begitu, belum terdapat standar dari layak atau tidaknya suatu perkara untuk dilimpahkan ke tahapan persidangan. Saat ini, telah diterbitkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 (“PERJA 15 Tahun 2020”) yang mengatur mengenai pelaksanaan kewenangan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Penelitian ini akan membahas dua permasalahan. Pertama, membahas bagaimana pengaturan Peran dari Penuntut Umum dalam pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif selaku dominus litis dan kedua membahas mengenai bagaimana penerapan keadilan restoratif dalam PERJA 15 Tahun 2020 dan kepastian hukum yang diberikannya terhadap aparat penegak hukum dan para pihak terkait. Bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif dengan melakukan Analisa terhadap peraturan yang ada dan juga wawancara terhadap beberapa narasumber. Hasil penelitian yang didapatkan adalah bahwa Kejaksaan selaku dominus litis belum diatur lebih jelas mengenai pelaksanaan kewenangan penghentian penuntutan berdasarkan KUHAP, namun melalui PERJA 15 Tahun 2020 pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif telah diatur secara rinci bagaimana pelaksanaan dan persyaratan dalam melakukan kewenangan tersebut. Selain itu juga, diketahui bahwa terhadap aparat penegak hukum PERJA 15 Tahun 2020 telah memberikan kepastian hukum terhadap pelaksaan dari kewenangan tersebut dan terhadap para pihak yang menginginkan perdamaian PERJA 15 Tahun 2020 telah memberikan kepastian hukum tersebut. Meskipun begitu, didapatkan hasil bahwa penerapan konsep dari Keadilan Restoratif dalam PERJA 15 Tahun 2020 masih belum sempurna karena seakan-akan masih mengesampingkan pemulihan terhadap Pelaku dan Pihak lainnya yang terkait dan hanya memfokuskan pemulihan terhadap Korban saja.

---

In its journey, the criminal justice system in Indonesia often produces a result that raises mixed responses among the public. Such as the case of Minah and the case of Samirin which were transferred to the trial stage and caused negative reactions from the community. This incident raises the question of whether the criminal justice system in Indonesia is very punitive or prioritizes retaliation. If we look into the Indonesian criminal procedure code (KUHAP), it is known that the State Prosecutors as the dominus litis have the authority to filter or determine whether a case is appropriate or not to be transferred to the trial stage. This process is then carried out through a mechanism for stopping prosecution by the state prosecutors as regulated in article 140 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code. Even so, there is no standard yet on whether or not a case is appropriate to be transferred to the trial stage. Currently, the Prosecutors Regulation Number 15 of 2020 (PERJA 15 of 2020) has been issued which regulates the implementation of the authority to terminate prosecution based on restorative justice. This research will discuss two problems. First, it discusses how the regulation on the role of the public prosecutor in implementing the termination of prosecution based on restorative justice as dominus litis and secondly discusses how the implementation of the restorative justice concept in PERJA 15 2020 and the legal certainty it provides to law enforcement officers and related parties. The form of research used is normative juridical with descriptive research by analyzing existing regulations and also interviewing several sources. The results of the research obtained are that the State Prosecutors as dominus litis has not been regulated more clearly regarding the implementation of the authority to terminate prosecution under the criminal procedure code, but through the implementation of PERJA 15 2020, the execution of termination of prosecution based on restorative justice has been regulated in details on how the implementation and requirements in exercising this authority. In addition, it is known that PERJA 15 2020 has provided legal certainty for the implementation of this authority by state prosecutors and for those who want to solve their problems with a restorative approach. Even so, It was found that the application of the restorative justice concept was still not perfect because it seemed as if it still ruled out the recovery or the restorative of the perpetrators and other parties involved and only focused on the restorative for the victim."

"Jaksa adalah yang oleh undang-undang diberikan wewenang untuk melaksanakan putusan pengadilan pidana. Putusan pengadilan yang dimaksud di dalamnya juga termasuk pidana mati yang merupakan salah satu bentuk pidana yang masih diatur dalam perundang-undangan di negara Indonesia. Pada praktiknya, pidana mati yang dijatuhkan kepada seseorang baru dapat dilaksanakan bertahun-tahun setelah putusan pidana mati tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri karena dengan adanya penundaan pelaksanaan pidana mati yang berlarut-larut sehingga muncul anggapan bahwa adanya ketidakpastian hukum. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mana akan dikaitkan dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Setelah melakukan penelitian didapatkan kesimpulan bahwa jika ditinjau dari kedudukannya sebagai dominus litis atau pengendali perkara maka seorang Jaksa yang melaksanakan putusan pengadilan dapat atas kebijakannya sendiri dapat menunda suatu pelaksanaan putusan pengadilan dalam hal ini pidana mati. Kebijakan untuk menunda pelaksanaan pidana mati sangat lekat juga dengan posisi Jaksa sebagai penegak hukum sehingga sebagai penegak hukum harus memerhatikan tidak hanya pada kepastian hukum namun juga kemanfaatan hukum dalam pelaksanaan pidana mati itu sendiri.

---

The prosecutor is the one who by law is authorized to execute a criminal court decision. The said court decision includes death penalty as it is one of the forms of punishment which is still used in the Indonesian law. In practice, death penalty when charged to a person the execuiton can carry out for many years after the death verdict is legally binding. It has become a problem because of the prolonged punishment the assumption of legal uncertainty also arises.

In this study the author use normative juridical research methods which will be attributed to the applicable law in Indonesia. After conducting the research it is concluded that if viewed from his position as dominus litis or the case controller then a prosecutor who executes a court decision may in its sole discretion postpone an execution of a court decision in this case capital punishment. The policy to postpone the death penalty is also closely attached to the position of the Prosecutor as a law enforcer as a law enforcemer must pay attention not only to legal certainty but also the legal benefit in the execution of the death penalty itself. "

"ABSTRAKPenelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang pengumpulandatanya dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan beberapanarasumber yang berkompetensi. Mengingat bahwa rumusan Pasal 244 KUHAP,terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi, artinya Upayahukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas adalah sebagaiterobosan hukum dalam upaya memperoleh keadilan dan kebenaran. Demikeadilan dan kepastian hukum, putusan hakim harus dapat dikoreksi untukdiperbaiki atau dibatalkan apabila dalam putusannya terdapat kekeliruan ataukekhilafan hakim. Hukum menyediakan sarana untuk mengoreksi suatu putusanhakim apabila ada kekhilafan atau kekeliruan melalui upaya hukumnya. KUHAPtelah menetapkan larangan berkaitan dengan kewenangan untuk mengajukanupaya hukum kasasi terhadap putusan bebas. Jaksa Penuntut Umum mengajukanupaya hukum terhadap putusan bebas, berdasarkan Surat Keputusan MenteriKehakiman RI Nomor: M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP (TPP KUHAP), dalam butirke-19 lampiran keputusan tersebut pada pokoknya dinyatakan bahwa “terhadapputusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dankondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapatdimintakan kasasi”. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi. Dalam praktekperadilan pidana, dikenal adanya Putusan Bebas Murni dan Putusan Bebas TidakMurni. Dalam hal kasasi terhadap putusan bebas, dalam memori kasasinya,Penuntut Umum harus dapat membuktikan bahwa putusan yang dijatuhkan olehPengadilan Negeri merupakan putusan bebas tidak murni dengan menjelaskanalasan-alasan yang dijadikan dasar pertimbangan dimana letak sifat tidak murnidari suatu putusan bebas tersebut yang mengacu pada ketentuan Pasal 253 ayat (1)KUHAP yaitu apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atauditerapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidakdilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang dan apakah benar pengadilantelah melampaui batas wewenangnya. Terdapat korelasi antara pembuktian bebastidak murni Penuntut Umum terhadap putusan bebas dengan pertimbangan hukumHakim kasasi yang menerima kasasi Penuntut Umum, karena yang berwenangmenilai putusan bebas murni atau bebas tidak murni adalah Mahkamah Agungsebagai pengadilan tertinggi (judex juris).

---

ABSTRACTThis Study uses normative legal research, which collecting of data is by libraryresearch and interview with several competent resource persons. Considering thatdraft Article 244 of Criminal Code Procedures (KUHAP), the Acquittal is unableto be filed for legal effort of cassation, this means Legal Effort of Cassation ByPublic Prosecutor Towards Acquittal is as legal penetration in the effort to have ajustice and truth. In the name of justice and legal certainty, the decision of judgeshall be able to correct for improvement or cancellation in case in its decisioncontains error or mistake of the judge. The law provides facility to correct adecision of the judge in case it has error or mistake through its legal effort.KUHAP has stipulated a prohibition related to the authority to submit the LegalEffort of Cassation By Public Prosecutor Towards Free Verdict. Public Prosecutorsubmits the legal effort towards free verdict, based on the Decree of the Ministerof Justice of RI Number: M.14-PW.07.03 Tahun 1983 dated the 10th of December1983 regarding Supplement to Implementing Guidance of KUHAP (TPPKUHAP), in point 19 of the attachment of its decree that principally states that“toward Acquittal is unable to request an appeal, but based on the situation andcondition, in the name of law, justice and truth, the acquittal can be requested forcassation”. This matter will be based on the jurisprudence. In the criminaljudicature practices, it is known Absolute Acquittal and Non-absolute FreeVerdict. N the case of cassation towards free verdict, in memory of its cassation,the Public Prosecutor shall be able to prove that the decision punished by theDistrict Court is non-absolute acquittal by mentioning the reasons as theconsideration basis, in which the nature of non-absolute of a acquittal referring tothe provision in Article 253 paragraph (1) KUHAP namely is it correct the lawand regulation is not applied or improperly applied, is it correct the way to trial isnot carried out in accordance with the provision of the Law and is it correct thecourt has over authority limit. There is correlation between proof of non-absolutefree by Public Prosecutor towards acquittal by legal consideration of CassationJudge who receive the cassation of Public Prosecutor, because the competentauthority to decide the absolute acquittal or non-absolute acquittal in the SupremeCourt as the highest court (judex juris)."

"ABSTRAKPemilihan Umum sebagai sarana pelaksana kedaulatan rakyat telah diatur sedemikian rupa oleh pembuat undang-undang. Disamping mengatur tentang bagaimana Pemilihan Umum itu diselenggarakan, pembuat undang-undang juga membuat peraturan khusus yang melarang sejumlah perbuatan curang dengan ancaman pidana beserta proses penyelesaianya yang disebut sebagai tindak Pidana Pemilu. Penelitian ini dibuat untuk mengkaji salah satu proses penyelesaian tindak pidana Pemilihan Umum yaitu terkait upaya hukum banding sebagai upaya hukum terakhir dalam tindak pidana Pemilihan Umum yang dihubungkan dengan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui studi lapangan, yakni melalui wawancara langsung dengan Hakim Tinggi dan Jaksa Penuntut Umum khusus perkara tindak pidana Pemilihan Umum, serta studi kepustakaan dengan membaca dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa walaupun tidak diatur jelas oleh Undang-Undang Pemilihan Umum, terkait putusan bebas yang dikecualikan untuk dapat dimintakan banding tetap berlaku sebagai salah satu syarat suatu permintaan banding dapat diterima, dengan pertimbangan bahwa pengecualian tersebut merupakan bentuk perlindungan hak terdakwa yang dijamin oleh undang-undang.

---

ABSTRAKGeneral Election as the implementation of citizen rsquo s sovereignty has been regulated by the legislators. Besides regulating the mechanism of General Election, the legislator also established a peculiar regulation which prohibit corrupt act with penal punishment as Electoral Offences along with its settlement procedures. This research was made to examine one of the Electoral Offences settlement procedures about appeal against the District Court Decision as the last legal action, by analyzing its association with the appeal mechanism by Public Prosecutor on acquittal. This research conducted by collecting data through field data studies by interviewing the Public Prosecutor and High Court Judges for Electoral Offences, and also by observing and reading literary to find the concept, theories, or opinions about the subject matter. The result of this research indicated that acquittal on Electoral Offences still excluded from the decision that could be appeal, by considering Criminal Code Procedures regulation about the right of the defendant."

"Tesis ini membahas tentang kemandirian Jaksa Penuntut Umum berkaitan dengan adanya kebijakan rencana tuntutan (rentut) yang berlaku secara internal di Kejaksaan. Sebelum Jaksa Penuntut Umum membacakan surat tuntutannya, ia harus mengajukan rencana tuntutan kepada atasannya secara berjenjang. Rentut diberlakukan oleh Kejaksaan dengan berdasarkan SEJA No 009/A/J.A/12/1985 tentang Pedoman Tuntutan Pidana dan diperbaharui dengan SEJA No : 001/JA/4/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Pidana Umum dan Pidana Khusus. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menerangkan dengan adanya kebijakan rentut, maka kemandirian Jaksa secara fungsional menjadi tidak bebas dan mandiri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Penuntut Umum, sebaiknya dimasa yang akan datang Jaksa bisa mandiri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, sehingga perlu dilakukan perubahan tentang prosedur dan mekanisme kebijakan rentut serta meningkatkan kualitas maupun integritas dari Jaksa sehingga akan terbentuk pribadi Jaksa yang profesional dan bertanggungjawab.

---

This thesis discusses the independence of the Public Prosecutor relating to the policy charges of the plan (rentut) applicable internally in the Attorney General. Before the Public Prosecutor charges to read the letter, he must submit a claim to his superiors a plan in stages. Rentut imposed by the Prosecutor based SEJA No : 009/A/J.A/12/1985 Guidelines for Criminal Charges and updated by SEJA No : 001/JA/4/1995 Guidelines for General Crime Criminal Charges and Special Crimes. This study using a normative juridical approach.

The results explain the presence of rentut policy, it is functionally independent Prosecutor is not free and independent in performing its duties and functions as a prosecutor, so it is necessary to change procedures and policy mechanism rentut and to improve the quality and integrity of the prosecution so that it will form personal and profesional attorney who is responsible."

"Tesis ini membahas penetapan korporasi sebagai subyek tindak pidana dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, model dan teori pertanggungjawaban yang dapat digunakan untuk menjerat korporasi, proses konstruksi dakwaan dan konstruksi penuntutan pidana terhadap korporasi, dan kendala-kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup dan upaya mengatasi kendala-kendala tersebut. Disertakan juga tinjauan terhadap posisi korporasi dalam RKUHP Tahun 2008 dan analisa terhadap dimuat ulangnya kriminalisasi terhadap tindak pidana lingkungan dalam RKUHP Tahun 2008. Penelitian ini merupakan penelitian nonnatif-empiris dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Permasalahan tesis ini adalah penuntutan terhadap korporasi selama ini belum seragam menggunakan dan mendasarkan diri pada model-model dan doktrin- doktrin pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang ada dan masih ada kesulitan Penuntut Umum merumuskan surat dakwaan maupun surat tuntutannya. Termasuk kendala belum ada aturan yang memuat secara tegas khususnya dalam hal mengenai perwakilan korporasi, untuk menentukan siapa sebenarnya yang mewakili korporasi di depan persidangan. Hasil tesis ini menyarankan perlu adanya peningkatan pemahaman dan persamaan persepsi aparat penegak hukum khususnya penuntut umum tentang trend merebaknya corporate erime di bidang lingkungan hidup dalam wadah triangle environmental criminal justice system serta perlunya segera memberikan kurikulum mengenai kejahatan korporasi dalam penegakan hukum lingkungan pada pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa sejak awal.

---

This thesis discusses the determination of the Corporation as the subject of criminal action in the Law. 23, 1997 on Environmental Management, questioned the theory and models that can be used to trap the Corporation, the process of construction claims and construction of criminal prosecution against the Corporation, and the obstacles in the criminal law enforcement against corporate crime in the environment and efforts to overcome obstacles - these constraints. Also included a review of the corporation's position in RKUHP Year 2008 and analysis of re-criminalization of the criminal environment in RKUHP Year 2008. This research is a normative-empirical research using secondary data as the primary data and primary data as supporting data. The problem of this thesis is that the prosecution against the Corporation for this use has not been uniform and base themselves on the models and the doctrines of criminal responsibility to the Corporation and who have still have difficulty formulating public prosecutor and the indictment of scale down one's demands. There are no obstacles, including rules that explicitly especially in the case of the representatives of the Corporation, to determine who is actually representing the Corporation in front of the trial. Results suggest that this thesis will need to increase the understanding and perception of law enforcement, especially on the prosecutor general about expansion of the symptoms corporate crime in the area of the environment in the forum of triangle environmental criminal justice system and the need to immediately provide the curriculum on corporate crime in the law enforcement environment in the education and training establishment prosecutors since the beginning."

"Penjatuhan sanksi rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika adalah suatu tindakan yang penting karena disatu sisi penyalahguna narkotika merupakan korban dari tindak pidana narkotika. Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, kerangka yuridis yang telah ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika seharusnya digunakan dalam penerapannya pada masing-masing sub sistem peradilan pidana agar upaya pengobatan dan juga perawatan bagi penyalahguna, guna menyelaraskan penerapan rehabilitasi tersebut Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.04 Tahun 2010, begitu juga dengan Badan Narkotika Nasional mengeluarkan Peraturan Kepala BNN Nomor 2 Tahun 2011, Kejaksaan Agung pada tanggal 12 Januari 2012 telah menerbitkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : B-136/E/EJP/01/2012 perihal tuntutan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Polri masih menyiapkan Rancangan Peraturan Kapolri tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di lingkungan Polri untuk di jadikan pedoman Penyidik dalam melakukan rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkotika yang menjadi Pecandu atau korban Penyalahgunaan Narkotika. Berkaitan dengan hal tersebut penulis nantinya akan membahas mengenai harmonisasi antara ukuran-ukuran yang digunakan oleh Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kejaksaan dan Pengadilan dalam merehabilitasi dilanjutkan dengan peranan Jaksa sebagai penyaring perkara dalam penanganan kasus-kasus Narkotika dan kewenangan penuntut umum dalam penanganan perkara Narkotika.

---

Rehabilitation sanctions against drug abusers is an important measure because on one hand, drug abusers are victims of crime narcotics. In Article 54 of Law No. 35 Year 2009 on Narcotics explain that addicts Narcotics and Narcotic abuse victims to undergo compulsory medical rehabilitation and social rehabilitation, the existing legal framework in the Act No. 35 Year 2009 on Narcotics and Government Regulation No. 25 of 2011 on the implementation of compulsory reporting of drug addicts should be used in the application on each - each sub-system of criminal justice in order to attempt treatment and also care for abusers, in order to harmonize the implementation of the rehabilitation of the Supreme Court has issued a Circular Letter of the Supreme Court (SEMA) No.04 of 2010, as well as with the National Narcotics Agency chief BNN issued Regulation No. 2 of 2011, the Attorney General on January 12, 2012 has issued Circular Attorney General for General Crimes Number: B-136/E/EJP/01/2012 demands concerning medical rehabilitation and social rehabilitation, while the police are still preparing the Draft Police Regulation on Narcotics Abuse Reduction in the police to make the guidelines at Investigators in rehabilitating narcotics abusers who become addicts or victims of Narcotics Abuse. In this regard the authors will discuss the harmonization between size - the size used by the Police, the National Narcotics Agency (BNN), and courts in rehabilitating followed by a role as a filter Attorney handling the case in the case - Narcotics and authority of the public prosecutor in handling Narcotics cases. "