Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengeboran minyak dan gas bumi secara ilegal kerap terjadi di Indonesia, lantaran sudah menjadi budaya dan mata pencaharian tetap bagi masyarakat. Pengeboran yang dilakukan secara tanpa izin ini menimbulkan permasalahan, salah satunya adalah dampak lingkungan hidup berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan. Permasalahan tersebut yang akan dibahas di dalam skripsi ini, yang meliputi dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh pengeboran minyak dan gas ilegal, pengaturan di Indonesia yang mengatur mengenai minyak dan gas serta lingkungan hidup, dan kebijakan yang dapatmengoptimalkan ketentuan mengenai minyak dan gas yang telah ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan bahan pustaka berupa bahan hukum. Regulasi mengenai minyak dan gas bumi di Indonesia tercakup dalam tingkat konstitusi, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan dan petunjuk teknis. Terlepas dari regulasi yang ada, ternyata belum cukup untuk menjangkau lebih dalam mengenai aspek minyak dan gas dikaitkan dengan perlindungan dari lingkungan hidup. Oleh karenanya sebagai usaha dalam mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah dapat mengupayakan legalisasi dari pengeboran ilegal dengan pengeborandengan skala kecil yang dilakukan oleh masyarakat yang dilengkapi dengan pembinaan mengenai persyaratan lingkungan yang harus dipenuhi. Adapun pemerintah dapat menginterpretasi dan menafsirkan peraturan yang sudah ada terkait permasalahan ini,seperti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua. Selain itu, diperlukan pembaharuan pada tataran peraturan baik di tingkat undang-undang maupunperaturan pelaksana untuk beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat di bidang pertambangan minyak dan gas bumi saat ini.

---

Illegal drilling in the oil and gas industry often occurs in Indonesia because it has become

a culture and permanent livelihood for the people living near the oil landmine. This illegal oil drilling being held without a permit raises problems, including environmental impact in the form of pollution and environmental damage to the region. Such issues will be discussed in this writing, such as the environmental impacts caused by oil and gas drilling, Indonesia's regulations about oil and gas and environmental protection and management, and policies that can optimize existing provisions regarding oil and gas. The method used in this study is normative juridical with legal materials in the form of literature. Regulations regarding oil and natural gas in Indonesia are covered at the constitutional level, statutory regulations, implementing regulations, and technical guidelines. Apart from the existing regulations, it is more is needed to go deeper into the aspects of oil and gas associated with environmental protection. Therefore, to overcome these problems, the government can seek the legalization of illegal drilling with small-scale drilling carried out by the community equipped with environmental guidance requirements that must be met. The government can interpret existing regulations related to this issue, such as Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 1 of 2008 concerning Guidelines for the Oil Mining Business in Old Wells. In addition, reforms are needed at the regulatory level, both at the level of laws and implementing regulations to

adapt to the community's current needs in the oil and gas mining field."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pengelolaan asuransi dalam kegiatan usaha hulu minyakdan gas bumi. Pengelolaan asuransi ditinjau dari bentuk perjanjianya sertakesesuaiannya dengan prinsip kebebasan memilih penanggung dan prinsip penutupanobjek asuransi oleh perusahaan asuransi dalam negeri. Dalam penyusunannya skripsi inimenggunakan metode yuridis empiris, dimana dalam pengumpulan datanya selainmelalui literatur, juga melalui Focused Group Discussion (FGD). Dari sana ditemukanbahwa perlunya sosialisasi lebih lanjut mengenai pengelolaan asuransi dalam kegiatanusaha hulu migas ini oleh regulator kepada pihak-pihak yang berkepentingan, serta perlupembahasan lebih lanjut mengenai komponen dalam negeri berkaitan dengan prinsippenutupan asuransi oleh perusahaan asuransi dalam negeri.

---

AbstractThis undergraduate thesis examines about juridical observation of insurancemanagement in the upstream oil and gas business. The observation examines theinsurance?s policy format, and its relevance with the insurance principles such asfreedom to choose the insurer, and the principle of insurance covering object withnational insurance company. The method that been used to arrange this thesis isjuridical-empiric method, which was in data colleting, aside from the literature study; weheld a focused group discussion (FGD). As the result, it had been found that thereshould be more of socialization about insurance management system in this kind ofbusiness from the regulator to the parties who needed it. And also, more explanationneeded about domestic component in the terms of insurance covering from nationalinsurer principle."

"Sektor energi pada khususnya industri minyak dan gas merupakan indutriyang menjadi pendapatan utama di Negara Indonesia sebelum tahun 2015, namunpada tahun yang sama terjadi perubahan terhadap harga minyak dan gas yangmenurun secara significant. Maka dibutuhkan pola proyek manajemen yang lebihcepat dan sistematis dengan menggunakan Agile, Agile merupakan sebuah polaproyek manajemen yang akan diimplementasikan pada decade saat ini, denganmenggunakan agile segala bentuk aktivitas menjadi lebih mudah untuk difikirkan,dimengerti dan diimplementasikan prioritisasi setiap tahapan. Pada penelitian iniakan dilakukan pemetaan prioritas dan resiko berdasarkan expert pada penentuanrisk matriks, prioritas pekerjaan dan pemetaan resiko. Hasil penelitian inimenunjukan bahwa kegiatan subsurface merupakan subproyek yang utama yang memiliki prioritas tertinggi.

---

Energy sector in particular the oil and gas industry is the industry thatbecame the main income in the State of Indonesia before 2015, but in the sameyear there was a significant change in oil and gas prices. A more rapid andsystematic project management pattern is required using Agile, Agile is amanagement project pattern that will be implemented in the current decade, usingagile activities to make it easier to think, understand and implement prioritizationat each stage. In this research will be mapping priority and risk based on expert ondetermining risk matrix, job priority and risk mapping. The results of this studyindicate that subsurface activity is the main sub project that must be prioritized."

"Tekanan surge dan swab merupakan fenomena yang selalu terjadi pada operasi pengeboran baik di darat maupun di laut. Fenomena ini muncul pada saat pipa pengeboran diturunkan dan diangkat ke dalam dan ke luar sumur pengeboran. Besar tekanan surge dan swab yang berlebihan dapat menyebabkan permasalahan serius, seperti loss circulation, kerusakan formasi, kick, dan blowout. Sehingga diperlukan manajemen tekanan pengeboran yang baik untuk mencegah permasalahan ini terjadi.Studi teoritis dan lapangan telah menunjukkan baik tekanan surge dan swab dipengaruhi oleh kecepatan angkat/turun pipa, geometri lubang sumur, jenis aliran fluida, dan konsentris atau tidaknya pipa. Tulisan ini menunjukkan hasil studi eksperimen skala laboratorium yang mengarah kepada pengaruh karakteristik fluida dan geometri dari pipa dengan sumur terhadap tekanan surge dan swab.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pipa akrilik dengan diameter dalam 56 mm dan pipa besi dengan diameter 34 mm yang dapat bergerak vertikal dengan menggunakan sistem angkat dengan kecepatan yang dapat diatur. Ekperimen dilakukan dengan menggunakan air dan fluida polimer. Prediksi model dilakukan dengan membandingkan model pengukuran eksperimen dan matematis. Hasil penelitian menunujukkan peningkatan konsentrasi fluida pengeboran mempengaruhi tekanan surge/swab.

---

Surge and swab pressure is a phenomenon that always occurs in drilling operations both onshore and offshore. This phenomenon emerges when the drill string is being lowered and lifted into and out of the well bore. Significant surge and swab pressures can lead to a number of costly drilling problems such as loss circulations, formation fractures, fluid influx, kicks and blowouts. Drilling operations require a good drilling pressure management to prevent these problems occur.

Theoretical and field studies indicate that pressure surges and swabs strongly depends on drill pipe tripping speeds, wellbore geometry, flow regime, fluid regime, and drill string concentricity or eccentricity. This paper presents results of an experimental study aimed at fluid properties and borehole geometry on surge and swab pressures under laboratory conditions.

The experiment setup consist of 56 ID (inside diameter) fully transparent polycarbonate tubing and 34 OD (outside diameter) inner steel pipe, which moves axially using speed-controlled hoisting systems. Experiment were conducted using water and polymeric fluid. Model predictions were obtained by comparing experimental measurements and mathematical model. Experimental results and model predictions confirm that fluid rheology affect the surge and swab pressures."

"ABSTRAKBerdasarkan Permen ESDM No. 3 Tahun 2011, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak Bumimengelola Kilang Minyak Bumi dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan dan pelatihanminyak dan gas bumi. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak Bumi diberikan kewenanganuntuk memberikan pelayanan jasa pengolahan dengan ketentuan Kontraktor atau BadanUsaha menyediakan minyak bumi dan menerima hasil pengolahan sedangkan PusatPendidikan dan Pelatihan Minyak Bumi hanya mengolah minyak bumi dan mendapatkanimbalan jasa pengolahan yang wajib disetor ke negara sebagai penerimaan negara bukanpajak. Hal ini menunjukkan pengelolaan Kilang Minyak Bumi oleh Pusat Pendidikan danPelatihan Minyak Bumi tidak berorientasi bisnis dan mencari keuntungan. Denganberoperasinya Kilang Minyak Bumi, maka pptimalisasi Kilang Minyak Bumi sebagai saranapraktek peserta pendidikan dan pelatihan serta mahasiswa Perguruan Tinggi, memberikanwawasan dan pengetahuan tentang kegiatan pengolahan minyak bumi, tata cara dan prosedurpenggunaan peralatan dan sarana pengolahan, perlindungan lingkungan, serta kesehatan dankeselamatan kerja. Dengan adanya Kilang Minyak Bumi, menjadi daya tarik tersendiri ataskelengkapan sarana dan prasarana Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak Bumi untukmenciptakan tenaga kerja nasional di bidang minyak dan gas bumi yang handal, kompeten,profesional dan siap bekerja. Oleh karena itu butuh dukungan Pemerintah atas jaminanketersediaan minyak bumi yang berkelanjutan. Peningkatan kualitas sumber daya di bidangminyak dan gas bumi berbasis kompetensi akan mengurangi ketergantungan dengan negaralain dan terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

---

ABSTRACTBased on Regulation of Energy and Mineral Resources Ministerial No. 3 of 2011, Educationand Training Center on Oil and Gas manages oil refinery in order to support education andtraining activities of oil and gas. Education and Training Center on Oil and Gas is authorizedto provide processing services with the terms the Contractor or Business Entity providespetroleum and processing results, while Education and Training Center on Oil and Gasprocessing only get the processing fee that must be paid to the state as revenues non-tax state.This shows that the petroleum refinery management by Education and Training Center on Oiland Gas is not for business oriented and profit purpose. By the operation of the PetroleumRefinery, the optimization of Oil Refinery as a practical means of education and trainingparticipants and university students provides insight and knowledge of the petroleumprocessing activities, processes and the procedures in the use of equipment and processingtool, environmental protection, and health and safety employment.With the Oil Refinery, thecomprehensiveness infrastructure Education and Training Center on Oil and Gas is the mainattraction to create a national workforce in the field of oil and gas that are reliable, competent,professional, and ready to work. Therefore, it needs the support of government to guaranteecontinuous availability of petroleum. Improving the quality of human resources in the field ofoil and gas-based competencies will reduce dependence on other countries and the realizationof prosperity and welfare of the people."

"ABSTRAKMemprediksi besar tekanan surge dan swab sangat penting dalam proses pengeboran minyak dan gas bumi. Perhitungan tekanan surge dan swab yang akurat dapat memudahkan kita dalam merencanakan operasi pengeboran, khususnya pengeboran pada sumur yang membutuhkan safety yang tinggi, celah antara pipa pengeboran dan wellbore yang sempit dan pada sumur dengan kedalaman yang tinggi. Tekanan surge yang berlebihan dapat menyebabkan lost circulation dan retak formasi, sedangkan tekanan swab yang berlebihan dapat menyebabkan kick dan blowout, dimana untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Mengingat ribuan sumur dieksplorasi di tiap tahunnya, fenomena ini adalah hal penting bagi industri minyak dan gas bumi untuk meminimalisir biaya eksplorasi. Hasil studi teoritis dan lapangan telah menunjukan bahwa tekanan surge dan swab dipengaruhi oleh parameter-parameter seperti kecepatan pipa, geometri wellbore, faktor eksentrisitas, reologi fluida dan apakah pipa yang digunakan terbuka atau tertutup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis besar karakteristik tekanan surge dan swab dalam skala laboratorium dengan variasi kecepatan pipa 0.08 m/s, 0.10 m/s, dan 0.12 m/s. Set-up alat terdiri dari ID 56 mm pipa akrilik dan OD 34 mm pipa besi yang dapat bergerak vertikal dengan menggunakan sistem angkat sederhana. Tekanan pada dinding sumur diukur menggunakan dua pressure transmitter dengan fluida pengeboran yang digunakan adalah air dan campuran 3500 ml air dan 150 gr bentonite. Dari hasil penelitian ini, kecepatan pipa pengeboran mempengaruhi besar tekanan surge dan swab. Kecepatan pipa terbesar 0.12 m/s menghasilkan gradien tekanan surge dan swab terbesar yaitu 0.0229 psi/ft dan 0.0256 psi/ft.

---

ABSTRACTSurge and swab pressure prediction is very important in drilling process during well construction operations. Accurately predicting surge and swab pressure model can ease on planning drilling operation, mainly in wells with high safety environment, low-clearance casings and deep water wells. Excessive surge pressure can lead to a number of costly drilling problems such as lost circulation and formation fracture, while excessive swab pressure can result in kicks, and blowouts. As thousands of wells are drilled every year, this phenomenon is of economic importance for the oil industry. Recent theoretical and field studies have indicated that surge and swab pressure depends on many parameters such as drill pipe movement speed, wellbore geometry, eccentricity factor, fluid rheology, and whether the pipe is open-ended or closed-ended. The study aimed at analyzing the effects of pipe movement speed on surge and swab pressures under laboratory conditions. Experimental study was performed in a test setup that can varying the drill pipe movement speed and measuring the surge and swab pressures. The setup consists of ID 56 mm fully transparent polycarbonate tubing and OD 34 mm inner steel pipe, which moves vertically using a simple hoisting system. Pressure on the wall of the well was measured using two pressure transmitters at various drill pipe movement speed and drilling fluid in this experiments were conducted using water and water based mud which is 3500 ml water mixed with 150 gr bentonite. The experimental results showed that the speed of the drill string downward and upward affects surge and swab pressure. From the study, it was concluded that at the highest downward and upward speed of drill pipe, the surge and swab pressure increases respectively. Maximum speed of downward and upward drill pipe at 0.12 m/s results the highest surge pressure and swab pressure at 0.0229 psi/ft and 0.0256 psi/ft."

"Proyek pengeboran eksplorasi minyak dan gas bumi merupakan proyek berisiko yang sebagian besar pekerjaannya dilaksanakan oleh kontraktor vendor . Risiko atas proyek yang dikerjakan oleh kontraktor umumnya dikelola dengan suatu kontrak. Penelitian ini dilakukan karena terdapat potensi membengkaknya biaya proyek yang dikarenakan lemahnya pengelolaan kontrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kerangka kerja manajemen kontrak untuk mengendalikan biaya proyek pengeboran eksplorasi. Pengembangan kerangka kerja tersebut dilakukan dengan menerapkan proses manajemen risiko. Dari pengumpulan data dan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dihasilkan 276 items checklist untuk meminimalkan probabilitas terjadinya 67 risiko yang berkaitan dengan 172 aktivitas manajemen kontrak. Di samping itu, untuk memitigasi dampak dari suatu risiko dalam penelitian ini juga disusun 8 klausula kontrak yang berkaitan dengan risiko yaitu hak dan kewajiban, tata cara pembayaran, sanksi dan denda, mediasi/pra litigasi, penyelesaian sengketa, ganti kerugian, asuransi, dan pembagian tugas.

---

Oil and gas exploration drilling project is a risky project which most of its works is executed by a contractor vendor . Risks of a project carried out by vendors should be managed by a contract. This research was initiated because there is possibility for increased project costs due to a weak contract management. This study aims to develop a contract management framework to control cost of drilling project. Such framework is developed by conducting risk management process. From data collection and analysis conducted in this research, 276 checklist items were produced to minimize the probability of 67 risks that related to 172 contract management activities. In addition, to mitigate the impact of the risks, this research proposed 8 risk related contract clauses, including rights and obligations, payment procedures, sanctions and penalties, mediation pre litigation, dispute resolution, compensation, insurance, and matrix of duties. "

"ABSTRAKIndustri hulu minyak dan gas bumi diharapkan memberikan kontribusi untuk meningkatkan perekonomian nasional, melalui peran serta perbankan nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/25/PBI/2012 mengenai penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE), kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/17/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust) yang digantikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2015 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust). Permasalahan dalam Tesis ini mengenai implementasi peraturan Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust) di industri hulu minyak dan gas bumi, menganalisis Trustee and Paying Agent Agreement dan meninjau pertanggungjawaban Bank sebagai trustee atas pengelolaan aset pada kegiatan trust. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menekankan pada data-data yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif yang mana semua data yang diperoleh dikelompokkan dan disusun secara logis sistematis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kegiatan trust ini bermanfaat bagi industri hulu minyak dan gas bumi dan disarankan agar kegiatan trust ini dapat dipergunakan terus baik di industri hulu minyak dan gas bumi serta di sektor industri lainnya.

---

ABSTRACTOil and gas upstream industry is expected to contribute national economy enhancement, through the participation of national banks. To achieve the national economy enhancement, Bank of Indonesia issued Bank of Indonesia Regulation Number 14/25/PBI/2012 regarding Revenue of Export Foreign Exchange Outcome, then followed by Bank Indonesia Regulation Number 14/17/PBI/2012 regarding Bank?s Trust Activity which replaced by Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 27/POJK.03/2015 regarding Bank?s Trust Activity. The research on this thesis emphasizes on the implementation of prevailing trust activity?s regulation in oil and gas upstream industry, analyze the Trustee and Paying Agent Agreement and review the liability of the bank as the Trustee relating to asset management in trust activity. The research is normative research, with normative juridicial approach which emphasizes on the data consists of primary and secondary legal materials. The gathered data were analyzed by using qualitative data analysis, where all data are derrived and arranged logically and sistematically followed by making conclusion by using an inductive method. The result of the research showed that the trust activity has beneficial impact for oil and gas upstream industry and it is suggested that this trust activity can be used continuously in both the upstream oil and gas industry as well as in other industrial sectors."

"Pengaturan pengelolaan sumber daya migas yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur bahwa dalam melakukan pengelolaan sumber daya migas saat ini dilakukan berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Adapun Kontrak Kerja Sama saat ini dilakukan dalam bentuk Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) yang dilakukan antara SKK Migas dan Kontraktor yang berasal dari perusahaan minyak nasional maupun asing. Namun rupanya sistem pengelolaan sumber daya migas saat ini dianggap tidak sesuai dengan amanah yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagai cita-cita Indonesia dalam melakukan penguasaan atas sumber daya migasnya. Diantaranya adalah karena terdapatnya pengusahaan asing yang melakukan pengelolaan sumber daya migas, sistem pengelolaan yang dilakukan berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract), dan sumber daya migas yang tidak dikelola langsung oleh Perusahaan Negara. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah pemahaman atas perkembangan sistem pengelolaan sumber daya migas, bentuk kerja sama pengelolaan sumber daya migas berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, serta analisis pengelolaan sumber daya migas saat ini yang sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Metode yang digunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu pemahaman terhadap sistem pengelolaan migas dengan berbasis Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) saat ini tidaklah bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Namun, penguasaan negara yang terkandung dalam cita-cita Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagaimana yang ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi saat ini tidak memenuhi unsur pengelolaan langsung yang dilakukan oleh Negara.

---

Oil and gas operation Natural Oil and Gas Act No. 22 year 2001 regulate that in managing oil and gas is performed based on Contract. The contract is currently performed in the form of Production Sharing Contracts that made between SKK Migas and Contractors that come from both national and foreign oil companies. But apparently the oil and gas operation system is currently considered not in accordance with the mandate contained in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution, as the ideals of Indonesia in controlling the oil and gas resources. The reason told among them are due to the presence of foreign that conduct oil and gas resource operation, operation system that been done under Production Sharing Contracts, and oil and gas resources that has been not managed directly by the State Company. The issue in this thesis are the understanding of the history of oil and gas resource operation system, forms of cooperation operation of oil and gas resources under Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution, as well as the analysis of the operation of today's oil and gas resources in accordance with Article 33 paragraph (3) 1945 Constitution. The method used in analyze this thesis is a normative juridical. The result of this study is the understanding of the oil and gas operation system based on production sharing contracts today is not contrary to Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution. However, the control of the state contained in the ideals of Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution as interpreted by the Constitutional Court does not currently meet the elements of direct operation by the State."

"Tesis ini membahas implementasi pengembalian (reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai pada industri hulu minyak dan gas bumi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.218/PMK.02/2014 (PMK 218/2014) yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 64/PMK.02/2005. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PMK 218/2014 yang ditujukan untuk lebih memberikan kepastian hukum ternyata dalam implementasinya menambah beban administratif baru dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu diperlukan usulan-usulan dalam rangka melakukan amandemen terhadap PMK 218/2014 sehingga ke depan proses pengembalian (reimbursement) PPN ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan semua pihak baik dari sisi Pemerintah maupun dari sisi Kontraktor.

---

This thesis analyzes the implementation of Value Added Tax reimbursement on the upstream oil and gas industry which regulated in Minister of Finance Regulation Number 218/PMK.02/2014 (MoF 218/2014) that was previously regulated in Minister of Finance Regulation Number 64/PMK.02/2005. This research is a qualitative research with descriptive design. The research concludes that the MoF 218/2014 intended to give greater legal certainty, however in its implementation turned out to add new administrative burdens and legal uncertainty. Therefore it is necessary to amend the MoF 218/2014 so that the Value Added Tax reimbursement process can run properly in accordance with the expectations of all parties both from the Government and from the Contractor."