Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peran serikat pekerja/serikat buruh “Serikat Merdeka Sejahtera (Semesta)” di luar perusahaan bagi pekerja/buruh yang menjadi Anggota merupakan tanda pentingnya berserikat bagi pekerja/buruh. Demi menyejahterakan pekerja/buruh, Indonesia membuat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Payung hukum ini perlu mengikuti perkembangan serikat pekerja/serikat buruh, baik serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan maupun serikat pekerja/serikat buruh di luar perusahaan. Terlebih di dalam praktiknya, serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh di luar perusahaan memiliki hak dan kewajiban yangberbeda. Serikat Merdeka Sejahtera (Semesta) yang tercatat di Kota Yogyakarta menjadi serikat pekerja/serikat buruh di luar perusahaan yang berupaya menyesuikan serikatnya dengan perkembangan di bidang perburuhan. Oleh karena itu, tulisan ini menganalisis bagaimana pengaturan tentang serikat pekerja/serikat buruh yang ada di dalam peraturanperundang-undangan beserta peran serikat pekerja/serikat buruh “Serikat Merdeka Sejahtera (Semesta)” di luar perusahaan bagi pekerja/buruh yang menjadi Anggota. Dengan menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dan tipologi penelitiandeskriptif analitis, hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan belum mengatur secara rinci tentang perbedaan hak dan kewajiban antara serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh di luar perusahaan, padahal keduanya memiliki hak dan kewajiban yang berbeda di dalam praktiknya.Ketiadaan dasar hukum menyebabkan tidak semua serikat pekerja/serikat buruh diakomodasi oleh instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Selain itu, peran Serikat Merdeka Sejahtera (Semesta) sudah terealisasi dan dirasakan oleh pekerja/buruh yang menjadi Anggota. Di tengah peraturan perundangundangan dan instansi pemerintah yang belum sepenuhnya mengakomodasi serikat pekerja/serikat buruh di luar perusahaan, Serikat Merdeka Sejahtera (Semesta) menjadi serikat pekerja/serikat buruh yang lebih terbuka dan mandiri.

---

The role of “Serikat Merdeka Sejahtera (Semesta)” trade union outside of the enterprise

for workers/employees who are part of it is a sign of the importance of unions for workers/employees. In order to achieve the welfare of workers/employees, Indonesia enacted Law of the Republic Indonesia Number 21 of 2000 on Trade Union. This legal protection needs to follow the growth and evolvement of trade union, both trade union inside of the enterprise and trade union outside of the enterprise. Moreover, in practice,

trade union inside of the enterprise and trade union outside of the enterprise have different

rights and obligations. Serikat Merdeka Sejahtera (Semesta), registered in Yogyakarta, is a trade union outside of the enterprise that seeks to adapt its trade union to the growth and evolvement of the labor sector. Therefore, this paper analyzes how trade union are regulated by law along with the role of "Serikat Merdeka Sejahtera (Semesta)" trade union outside of the enterprise for workers/employees who are part of it. By using a normative juridical research and a descriptive analytical research typology, the result of the research shows that the rights and obligations of trade union inside of the enterprise and trade union outside of the enterprise have not been regulated in details, even though the fact that both have different rights and obligations in practice. The absence of this legal basis means that not all trade unions are served by the government agency that responsible for manpower affairs. Furthermore, the gain of Serikat Merdeka Sejahtera (Semesta) has been real and perceived by workers/employees who are part of it. While there are no regulations and government agencies that fully served the trade union outside of the enterprise, Serikat Merdeka Sejahtera (Semesta) has become more open and independent."

"ABSTRAKStudi ini bertujuan untuk mempelajari perbedaan upah anggota dan bukan anggota serikat pekerja di Indonesia dengan data 17.650 sampel. Rincian dari sampel yang digunakan ialah 1.855 sampel adalah anggota serikat pekerja dan 15.795 sampel bukan anggota serikat pekerja berumur 15-64 tahun dari IFLS5 2014. Hasil Dekomposisi Blinder-Oaxaca terhadap selisih upah anggota dan bukan anggota serikat pekerja menunjukkan bahwa anggota serikat pekerja mendapatkan upah 0,40 log poin lebih tinggi dibandingkan pekerja yang bukan anggota serikat pekerja, sementara pada sektor formal perbedaan upah lebih tinggi yakni mencapai 0,50 log poin. Kesenjangan yang terjadi dijelaskan oleh dua faktor utama, yakni faktor explained atau faktor karakteristik pekerja serta faktor unexplained. Faktor unexplained merupakan faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian, seperti jabatan pekerja dan karakteristik perusahaan. Kontribusi faktor explained pada keseluruhan pekerja berkontribusi paling besar terhadap kesenjangan upah. Secara umum, pekerja anggota serikat pekerja terkonsentrasi pada jenis kelamin laki-laki, berpendidikan lebih tinggi, serta bertempat tinggal di perkotaan.

---

ABSTRACTThis study aims to study the difference in wages of members and non-union members in Indonesia with 17,650 data. The details of the sample used are 1,855 samples are members of unions and 15,795 samples are non-union members aged 15-64 years from IFLS5 2014. The results of the Blinder-Oaxaca Decomposition on the difference in wages of members and non-union members show that union members get 0,40 log points higher than workers who are not union members, while in the formal sector the wage differential is higher, reaching 0.50 log points. The gap that occurs is explained by two main factors, namely the explained factor or the worker characteristics factor and the unexplained factor. Unexplained factors are other factors that are not included in the research model, such as job title and company characteristics. The factor contribution explained to the whole of workers contributes the most to the wage gap. In general, workers who are members of trade unions are concentrated on the male gender, have higher education, and live in urban areas."

"Kemunculan industri retail yang pesat di Indonesia memberikan lapangan pekerjaan yang banyak bagi masyarakat. Akan tetapi, perkembangan tersebut tidak berbanding lurus dengan apa yang didapatkan oleh pekerjanya. Banyak ditemukan bahwa para pekerja dibebankan dengan kebijakan pengurangan upah. Pengurangan upah tersebut ditemukan di salah satu perusahan retail terbesar di Indonesia, yaitu Alfamart. Pengurangan upah tersebut dilalui sistem Nota Selisih Barang (NSB) dengan mengkalkulasi jumlah barang fisik dan sistem yang tertera. Namun, permasalahan sistem tersebut terlalu membebankan pekerja retail di Alfamart dengan mengurangi upah terus menerus tiap bulannya. Pada tahun 2020, kebijakan NSB tersebut berubah dengan memotong 10% dari upah per bulannya. Hal tersebut menimbulkan respon pekerja retail dalam melakukan penolakan kebijakan NSB melalui Federasi Serikat Buruh Karya Utama Retail Pergudangan dan Pertokoan (FSBKU RPP) di dalam perusahaan Alfamart. Tulisan ini akan melihat bagaimana respon  pekerja retail di Alfamart dan Strategi yang dilakukan oleh FSBKU RPP dalam melakukan penolakan kebijakan NSB tahun 2020 di gudang Cikokol. Penulisan ini menggunakan pendekatan sumber daya kekuatan, yaitu struktural, asosiasi, dan institusional dan menggunakan paradigma contingent control (Ikeler, 2018) melalui teori sistem kontrol dan tiga pasar tenaga kerja sebagai kerangka analisis. Sementara itu, tulisan ini menggunakan  metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Penelitian ini menemukan pekerja Alfamart terbagi  menjadi dua, gudang dan toko. Perbedaaan tersebut memberikan kondisi kerja yang berbeda. Hadirnya serikat di Gudang memberikan perlindungan kepada pekerjanya. FSBKU RPP dengan menggunakan 3 sumber dayanya berhasil melakukan negosiasi kepada perusahaan Alfamart dengan mengembalikan kembali kebijakan NSB seperti semula. Akan tetapi, keberhasilan yang diraih hanya sementara karena Alfamart mengeluarkan program cross functional development yang berdampak kepada berubahnya kekuatan yang dimiliki oleh FSBKU RPP.

---

The rapid emergence of the retail industry in Indonesia provides many job opportunities for the community. However, this development is not directly proportional to what the workers get. Many found that workers were burdened with wage reduction policies. This wage reduction was found in one of the largest retail companies in Indonesia, namely Alfamart. The wage reduction is carried out through the Goods Difference Note (NSB) system by calculating the number of physical and system goods listed. However, the problem with this system is that it burdens retail workers at Alfamart too much by continuously reducing wages every month. In 2020, NSB's policy changed by cutting 10% of monthly wages. This gave rise to a response from retail workers in rejecting the NSB policy through the Federation of Main Work Retail Warehouse and Shop Labor Unions (FSBKU RPP) within the Alfamart company. This article will look at the response of retail workers at Alfamart and the strategy carried out by the FSBKU RPP in rejecting the 2020 NSB policy at the Cikokol warehouse. This research uses a power resource approach, namely structural, associational and institutional and uses the contingent control paradigm (Ikeler, 2018) through control system theory and three labor markets as an analytical framework. Meanwhile, this paper uses qualitative methods with data collection techniques through interviews and literature studies. This research found that Alfamart workers were divided into two, warehouse and shop. These differences provide different working conditions. The presence of a union in the warehouse provides protection for its workers. FSBKU RPP, using its 3 resources, succeeded in negotiating with the Alfamart company by returning the NSB policy to its original state. However, the success achieved was only temporary because Alfamart launched a cross functional development program which had an impact on changing the power resources of the FSBKU RPP."

"ABSTRAKArtikel ini membahas mengenai dampak konflik hubungan industrial terhadap penguatan fungsi serikat pekerja, dengan mengambil kasus konflik antara Serikat Pekerja JICT SP JICT dengan PT. Pelabuhan Indonesia II PT. Pelindo II mengenai perpanjangan kontrak konsesi PT. Jakarta International Container Terminal PT. JICT secara sepihak yang dilakukan oleh PT. Pelindo II terhadap Hutchison Port Holding Group. Studi-studi sebelumnya melihat bahwa walaupun konflik seringkali membawa dampak negatif bagi satu atau kedua belah pihak namun konflik juga dapat memberikan dampak positif khususnya keutuhan di dalam kelompok. Pandangan tersebut mengandung kelemahan dimana studi terdahulu hanya melihat dampak positif konflik melalui sudut pandang di tingkat meso saja. Penelitian ini dapat mengisi kekosongan tersebut dengan melihat bagaimana konflik dapat membangun identitas individu-individu yang selanjutnya dapat menguatkan solidaritas di dalam kelompok tersebut. Penulis berargumen bahwa konflik dapat membangun identitas individu-individu di dalam serikat pekerja dan mempererat ikatan solidaritas di antara individu-individu tersebut yang selanjutnya dapat memelihara keutuhan dan kelekatan di dalam serikat pekerja tersebut, bahkan konflik hubungan industrial dapat membantu mereka untuk terus mempertahankan eksistensi dan memperkuat fungsi serikat pekerja didalam struktur sosial.

---

ABSTRACTThis article discusses the impacts of industrial relations conflict on strengthening the functions of labour unions, by taking cases of conflicts between the labour union, Serikat Pekerja JICT SP JICT with PT. Pelabuhan Indonesia II PT. Pelindo II regarding the extension of PT. Jakarta International Container Terminal PT JICT unilaterally conducted by PT. Pelindo II to Hutchison Port Holding Group. Previous studies shows that although conflict often has negative impacts on one or both sides of the conflicting parties, but conflict can also have a positive impact, especially for the group rsquo s unity. That view contains a weakness which previous studies only see the positive impact of the conflict through the meso level perspective only. This research can fill the shortage by looking at how conflict can build the identity of individuals who can further strengthen solidarity within the group. The author argues that conflict can build the identity of the individuals within the labour union and strengthen the bonds of solidarity among those individuals who, further can maintain the unity and attachment within the union, even industrial relations conflicts can help them to continue to maintain their existence and strengthen their function within the social structure."

"ABSTRAKArtikel ini membahas mengenai dampak konflik hubungan industrial terhadap penguatan fungsi serikat pekerja, dengan mengambil kasus konflik antara Serikat Pekerja JICT SP JICT dengan PT. Pelabuhan Indonesia II PT. Pelindo II mengenai perpanjangan kontrak konsesi PT. Jakarta International Container Terminal PT. JICT secara sepihak yang dilakukan oleh PT. Pelindo II terhadap Hutchison Port Holding Group. Studi-studi sebelumnya melihat bahwa walaupun konflik seringkali membawa dampak negatif bagi satu atau kedua belah pihak namun konflik juga dapat memberikan dampak positif khususnya keutuhan di dalam kelompok. Pandangan tersebut mengandung kelemahan dimana studi terdahulu hanya melihat dampak positif konflik melalui sudut pandang di tingkat meso saja. Penelitian ini dapat mengisi kekosongan tersebut dengan melihat bagaimana konflik dapat membangun identitas individu-individu yang selanjutnya dapat menguatkan solidaritas di dalam kelompok tersebut. Penulis berargumen bahwa konflik dapat membangun identitas individu-individu di dalam serikat pekerja dan mempererat ikatan solidaritas di antara individu-individu tersebut yang selanjutnya dapat memelihara keutuhan dan kelekatan di dalam serikat pekerja tersebut, bahkan konflik hubungan industrial dapat membantu mereka untuk terus mempertahankan eksistensi dan memperkuat fungsi serikat pekerja didalam struktur sosial.

---

ABSTRACTThis article discusses the impacts of industrial relations conflict on strengthening the functions of labour unions, by taking cases of conflicts between the labour union, Serikat Pekerja JICT SP JICT with PT. Pelabuhan Indonesia II PT. Pelindo II regarding the extension of PT. Jakarta International Container Terminal PT JICT unilaterally conducted by PT. Pelindo II to Hutchison Port Holding Group. Previous studies shows that although conflict often has negative impacts on one or both sides of the conflicting parties, but conflict can also have a positive impact, especially for the group rsquo s unity. That view contains a weakness which previous studies only see the positive impact of the conflict through the meso level perspective only. This research can fill the shortage by looking at how conflict can build the identity of individuals who can further strengthen solidarity within the group. The author argues that conflict can build the identity of the individuals within the labour union and strengthen the bonds of solidarity among those individuals who, further can maintain the unity and attachment within the union, even industrial relations conflicts can help them to continue to maintain their existence and strengthen their function within the social structure."

"Penelitian ini membahas tentang dinamika Pusat Organisasi Buruh (POB) dari awal berdirinya hingga organisasi ini melakukan fusi organisasi (1950-1952). Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, dengan mengumpulkan sumber-sumber primer seperti surat kabar sezaman, dan arsip-arsip pemerintah, serta sumber sekunder seperti buku dan jurnal. Hasil perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) yang banyak merugikan Indonesia salah satunya pada bidang perekonomian dengan masih menguasainya perusahaan Belanda di Indonesia yang sering tidak memedulikan nasib buruh yang berada didalamnya dan diperburuk dengan tidak adanya peraturan perburuhan yang mengikat saat itu. Hal itu membuat banyak buruh yang biasanya dikoordinir oleh serikat buruh melakukan aksi pemogokan kepada pihak perusahaan untuk menuntut haknya. POB yang sebelumnya merupakan serikat buruh etnis Tionghoa yang bernama Sin Ming Lao Kung Hui yang berganti nama pada tahun 1949 karena bertambahnya anggota non-tionghoa dalam organisasi. POB sebagai vakcentral buruh Jakarta banyak menghadapi tantangan dalam memperjuangkan hak-hak buruh di bawah naungannya. Dari perselisihan dengan serikat buruh lain, pihak perusahaan yang tidak mau melakukan perundingan, dan peraturan larangan mogok yang sangat melanggar hak buruh. POB melihat dominasi Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) dalam politik perburuhan Indonesia mendorong organisasi ini melakukan fusi organisasi dengan Badan Pusat Serikat Sekerja (BPSS) menjadi Pusat Serikat-Serikat Buruh Indonesia (PSBI). Kemudian PSBI dengan Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) membentuk dewan pimpinan dengan nama Dewan Serikat-Serikat Buruh Indonesia yang independent dan tidak berafiliasi dengan partai politik manapun.

---

This study discusses the dynamics of the Central Labor Organization (POB) from its inception until this organization underwent organizational fusion (1950-1952). This study uses historical research methods, by collecting primary sources such as contemporary newspapers and government archives, as well as secondary sources such as books and journals. The results of the Round Table Conference (KMB) agreements caused a lot of harm to Indonesia, one of which was in the economic sector, with Dutch companies still in control in Indonesia, who often did not care about the fate of the workers who were in it and was exacerbated by the absence of binding labor regulations at that time. This causes many workers, who are usually coordinated by the union, to strike against the company to demand their rights. POB which was previously a Chinese ethnic labor union named Sin Ming Lao Kung Hui which changed its name in 1949 due to the increase in non-Chinese members in the organization. POB as a workers' vaccentral in Jakarta faces many challenges in fighting for labor rights under its auspices. From disputes with other labor unions, companies that do not want to negotiate, and regulations prohibiting strikes that seriously violate workers' rights. POB sees the dominance of the Central Indonesian Labor Organization (SOBSI) in Indonesian labor politics, pushing this organization to merge with the Central Union of Worker Unions (BPSS) to become the Center for Indonesian Trade Unions (PSBI). Then PSBI and the Association of Indonesian Trade Unions (GSBI) formed a leadership council under the name of the Council of Indonesian Trade Unions which was independent and not affiliated with any political party."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan mogok kerja dalam perundang-undangan serta pengaplikasiannya dalam praktik berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 388K/Pdt.Sus-PHI/2018. Mogok kerja merupakan hak yang dimiliki pekerja/buruh dengan cara menghentikan pekerjaan atau memperlambat pekerjaan, dengan maksud agar keinginan atau tuntutan para pekerja/buruh dapat dipenuhi oleh pihak pengusaha. Mogok kerja juga merupakan alat penyeimbang (equilibrium) pekerja/buruh yang berada pada posisi lemah. Sebagai bentuk untuk memperjuangkan hak-hak yang dimiliki oleh pekerja/buruh, mogok kerja tidak dapat dilakukan secara bebas karena terdapat batasan dan ketentuan yang mengaturnya. Pada pratiknya, pelaksanaan mogok kerja tidak selalu sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga hal ini berakibat hukum berupa pemutusan hubungan kerja yang tentunya akan merugikan pihak buruh/pekerja. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan teknik analisa data yang digunakan adalah kualitatif dan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah mogok kerja yang dilakukan oleh Serikat Pekerja PUK SPL-FSPMI PT. Smelting dikategorikan sebagai mogok kerja yang tidak sah, dan berakibat hukum pada pemutusan hubungan kerja kepada 308 orang anggota Serikat Pekerja PUK-SPL-FSPMI.

---

This thesis discusses the regulation of strike in Indonesian Labor Regulations and its application in practice by analyzing the Cassation Court Decision Number 388K/Pdt.Sus-PHI/2018. A strike is a right that belongs to any worker/laborer by stopping or slowing down work, with the intention that the demands or the wishes of the workers/laborers can be fulfilled by the company. Strikes are also means a balancing (equilibrium) workers'/laborers' position who are in a weak position. As a form of fighting for their rights, strikes cannot be carried out freely because there are restrictions and provisions that govern them. In practice, the implementation of strikes does not always comply with the existing regulations, so this would bring legal consequences such as work termination, which will certainly harm the workers/laborers. This thesis is written based on the juridical-normative method with data analysis techniques used are qualitative and data collection through library research. The result of this research found that the strike conducted by PUK SPL-FSPMI, is categorized as an illegal strike and has legal consequences of termination towards 308 members of the PUK-SPL-FSPMI.

"

"Topik dan pembahasan tentang kesetaraan gender dan apa yang harus dilakukan untuk menegakkannya merupakan isu yang masih hadir di zaman sekarang ini. Makalah ini berfokus pada serikat pekerja yang telah mengambil banyak langkah untuk meningkatkan kesetaraan gender dengan menargetkan ketidaksetaraan gender secara keseluruhan, mendorong pengaturan upah yang adil, dan meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan. Meskipun serikat pekerja telah melakukan upaya yang signifikan dan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja telah meningkat, masih banyak perempuan yang mempunyai pekerjaan dengan kategori pekerjaan yang rentan. Dengan demikian, pengaruh serikat pekerja dalam meningkatkan kesetaraan gender dalam bentuk perlindungan perempuan dari pekerjaan yang rentan dan mempromosikan posisi kerja yang setara harus diuji. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh keberadaan serikat pekerja yang dihitung dari tingkat partisipasi serikat pekerja di suatu negara terhadap kesetaraan gender yang diukur dengan porsi perempuan pada posisi manajerial. Untuk menguji hipotesis bahwa negara-negara dengan tingkat partisipasi serikat pekerja yang lebih tinggi memiliki presentase perempuan yang lebih tinggi pada posisi manajerial, dilakukan analisis regresi linier pada tingkat lintas negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif serikat pekerja terhadap presentase perempuan pada posisi manajerial. Oleh karena itu, alasan hasil ini akan dibahas lebih lanjut dalam makalah.

---

The topic and discussion about gender equality and what must be done to enforce them are issues that are still present in today’s time. This paper focuses on labor unions that have taken many steps to improve gender equality by targeting overall gender inequality, encouraging equitable wage setting, and improving the role of women in decision-making. Although labor unions have made significant efforts and women’s participation in the workforce has increased, women are still segregated into working vulnerable jobs. Thus, the influence of labor unions in increasing gender equality in the form of protecting women against vulnerable work and promoting equal job positions should be tested. This research aims to explain the influence of the presence of labor union, calculated by the labor union participation rate of countries to gender equality, measured by the women shares in managerial positions. To test the hypothesis that countries with a higher labor union participation rate have a higher share of women in managerial positions, a linear regression analysis on a cross-country level was conducted. The results show that there is a negative influence of labor unions on the shares of women in managerial positions. Therefore, the reason for these results will be further discussed in the paper.

"