Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian dimana Apoteker melaksanakan praktik kefarmasian. Seiring perkembangan di bidang kefarmasian, orientasi pelayanan kefarmasian mengalami perubahan. Pelayanan kefarmasian yang semula berorientasi pada pengelolaan obat sebagai komoditi kini telah bergeser menjadi pharmaceutical care. Agar pelayanan kesehatan terjamin sebagai kebutuhan masyarakat, jumlah penyelenggaraan sarana dan praktek kesehatan mengalami peningkatan. Peningkatan yang pesat ini akhirnya menimbulkan kompetisi antara apotek dalam suatu wilayah. Tujuan mengetahui tata cara dan persyaratan pengurusan perpindahan Apotek agar jika tingkat kompetisi di suatu daerah sudah terlalu tinggi maka perpindahan lokasi Apotek dapat dijadikan pertimbangan untuk menghindarkan diri dari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan fungsi utama Apotek sebagai unit layanan kesehatan karena mengutamakan fungsi sebagai unit bisnis, kedua fungsi ini harus dijalankan dengan seimbang.. Tata cara pengurusan perpindahan Apotek dari suatu daerah ke daerah lain adalah sama, yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017. Persayaratan yang perlu dilengkapi untuk mengurus perpindahan Apotek dari suatu daerah ke daerah lain adalah berbeda untuk tiap-tiap daerah sesuai dengan ketentuan daerah masing-masing.

---

Pharmacy is a pharmaceutical service facility where pharmacists carry out pharmaceutical practices. Along with developments in the field of pharmacy, the orientation of pharmaceutical services has changed. The pharmaceutical service that was originally oriented to the management of medicine as a commodity has now shifted to pharmaceutical care. In order for health services to be guaranteed as a public need, the number of administering health facilities and practices has increased. This rapid increase has finally led to competition between pharmacies in a region. The purpose of knowing the procedures and requirements for the transfer of pharmacies so that if the level of competition in an area is too high then the location of the pharmacy can be taken into consideration to avoid practices that are not in accordance with the main function of the Pharmacy as a health service unit because it prioritizes its function as a business unit. , these two functions must be carried out in a balanced manner. The procedures for managing the transfer of pharmacies from one area to another are the same, namely in accordance with the Minister of Health Regulation Number 9 of 2017. The requirements that need to be completed to manage the movement of pharmacies from one area to another are different for each region in accordance with the provisions of each region."

"Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dilakukan di daerah kerap kali  menimbulkan polemik. Permasalahan yang terkait dengan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) ini bisa merugikan negara hingga mencapai angka triliun rupiah. Terlebih, hal ini berkaitan dengan tindakan Badan/Pejabat Negara dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini menjadi penting untuk meninjau kembali penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam menjalankan pemerintahan guna mewujudkan good governance untuk Indonesia yang lebih maju. Dalam menyusun tulisan ini, Penulis mencari dan mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan yang terjadi dalam penerbitan izin tersebut. Dimana dari kasus-kasus yang diambil ditemukan adanya pelanggaran terhadap kelima Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yakni asas kepentingan umum, asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas pelayanan yang baik, asas keterbukaan, dan asas non-diskriminasi. Sehingga dapat mengatasi kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran lain dalam praktik pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP).

---

The granting of mining business permits (IUP) is often creates polemics. Problems associated with the granting of mining business permits (IUP) can cause losses to the state up to trillions of rupiah. Moreover, this is related to the actions of State Agencies/Officials in running the government. This is important to review the implementation of the General Principles of Good Governance (AUPB) in running the government in order to realize good governance for a more advanced Indonesia. In compiling this paper, the author looks for and collects secondary data to re-examine the granting of Mining Business Permits (IUP) in the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 7 of 2020 against the five General Principles of Good Governance (AUPB), namely the principle of public interest, the principle of not abusing authority, the principle of good service, the principle of openness, and the principle of non-discrimination. So that it can overcome the possibility of other violations in the practice of granting Mining Business Permits (IUP)."

"Penerapan Otonomi Daerah secara penuh pada 1 Januari 2001 membawa perubahan mendasar dalam ketata negaraan Republik Indonesia. Adanya pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah yang salah satunya di bidang farmasi yaitu pelimpahan kewenangan pemberian izin apotek, toko obat, sertifikat penyuluhan bagi industri rumah tangga pangan dan sub penyalur alat kesehatan.Suku Dinas Pelayanan Kesehatan Jakarta Barat telah melaksanakan pemberian izin jenis sarana usaha farmakmin sejak tahun 2002, informasi yang didapatkan dari salah satu harian ibu kota untuk memperoleh izin sarana farmakmin memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang bervariasi disamping itu sampai sekarang belum pernah dilakukan survey terhadap kepuasan pelanggan, untuk mengetahui sampai sejauhmana tingkat kepuasan dare kebutuhan pelanggan yang harus dipenuhi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanannya.Janis penelitian yang dilakukan adalah survey dengan menggunakan penelitian kualitatif sebagai pendahuluan untuk menggali harapan dan dapat dipergunakan sebagai Iandasan atau pertnnbangan dalarn memperjelas atau mempertajam isu-isu utama yang akan diteliti dalam survei kepuasan pelanggan dari 11 informan yang kemudian dikelompokkan dan dibuat kuesioner berdasarkan 5 dimensi mutu dari metoda Servqual. Dilanjutkan dengan penelitian kuantitatif menggunakan kuesioner yang didapat dari penelitian kualitatif terhadap 39 pelanggan.Penelitian ini bertujuan melihat tingkat kepuasan pelanggan dari masingmasing dimensi mutu (tangible, reliability, responsiveness, assurance dan empathy), tingkat kepuasan total pelanggan, hubungan antara tingkat kepuasan masing-masing dimensi mutu dengan karakteristik pelanggan dan hubungan antara tingkat kepuasan total pelanggan dengan karakteristik pelanggan yang melakukan permohonan perizinan bard jenis sarana usaha apotek, toko obat, industri rumah tangga pangan, industri kecil obat tradisional dan sub penyalur alat kesehatan di seksi Pelayanan Farmakmin pada Suku Dinas Pelayanan Kesehatan Jakarta Barat.Dari data kualitatif dan kuantitatif yang terkumpul dianalisis, diperoleh basil tingkat kepuasan total pelanggan yang menyatakan puas sebesar 61,5% dan berhubungan bermakna dengan dimensi assurance. Dari analisis importance performance yang menjadi prioritas utama untuk perbaikan meningkatkan mutu pelayanan adalah dimensi tangible. Pemyataan yang menjadi prioritas utama untuk meningkatkan mutu pelayanan adalah tarif perizinan yang jelas, tersedianya media inforrnasi tentang perizinan yang lengkap, pengurusan izin tepat waktu, petugas transparan dalam melayani dan petugas melayani dengan lulus.

---

The implementation of local autonomy on the firs of January 2001, has brought significant changes in the governance system of Republic of Indonesia. The authority is distributed from central to local government including pharmacy area i.e. the authority to give permit for dispensary, drugs store, and training certification for food home industry and medical devices dealer.

The Health Care Sub Office West Jakarta has been implementing the registration and permit service since 2002. Information was obtained from local newspaper regarding lengthy service and varied cost, besides survey on customer satisfaction had never been conducted.

Design of the study was survey following a qualitative research as initial study to obtain information on expectation and could be use as consideration to shape main issues to be investigated in the customer satisfaction survey. The qualitative study included 11 informants asked based on Servqual Method on five quality dimensions. The quantitative study was conducted using questionnaire based on the qualitative study. Number of informants was 39 customers. This study aimed at observing customer satisfaction rate on each quality dimension (tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy), total satisfaction rate, relationship between satisfaction rate on each quality dimension with customer characteristics and relationship between total satisfaction rate with customer characteristics.

The qualitative and quantitative data were then analyzed; the results showed that regarding total satisfaction rate, 61.5% customers were satisfied. There were significant relationships between customer characteristics with assurance quality dimension with tangible dimensions as the most dominant influential factor. Based on important performance analysis the main priority to be improved was tangible dimension in term of clarity of tariff, the availability of information media on complete requirement of getting permit, on time service, transparency and sincerity of the personnel."