Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Conditional cash transfer (CCT) yang dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu instrumen bantuan sosial untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini menguji hubungan PKH dalam penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia serta perbedaan pengaruhnya pada daerah tertinggal dan non tertinggal. Penelitian ini menggunakan data panel dari 512 kabupaten/kota tahun 2015-2019 dengan metode estimasi fixed effect model(FEM). Hasil estimasi menunjukkan bahwa PKH memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, baik di daerah tertinggal maupun non tertinggal, dimana pengaruhnya dalam penurunan tingkat kemiskinan lebih kecil di daerah tertinggal dibanding daerah non tertinggal. Hal tersebut dapat terjadi karena kondisi di daerah tertinggal pada umumnya memiliki kedalaman kemiskinan yang lebih tinggi, aksesibilitas wilayah yang sulit, faktor exclusion dan inclusion erroryang cukup tinggi, serta fasilitas pendidikan dasar yang masih relatif terbatas dibanding daerahnon tertinggal."

"Conditional cash transfer (CCT) yang dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu instrumen bantuan sosial untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini menguji hubungan PKH dalam penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia serta perbedaan pengaruhnya pada daerah tertinggal dan non tertinggal. Penelitian ini menggunakan data panel dari 512 kabupaten/kota tahun 2015-2019 dengan metode estimasi fixed effect model (FEM). Hasil estimasi menunjukkan bahwa PKH memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, baik di daerah tertinggal maupun non tertinggal, dimana pengaruhnya dalam penurunan tingkat kemiskinan lebih kecil di daerah tertinggal dibanding daerah non tertinggal. Hal tersebut dapat terjadi karena kondisi di daerah tertinggal pada umumnya memiliki kedalaman kemiskinan yang lebih tinggi, aksesibilitas wilayah yang sulit, faktor exclusion dan inclusion error yang cukup tinggi, serta fasilitas pendidikan dasar yang masih relatif terbatas dibanding daerah non tertinggal.

---

Conditional cash transfer (CCT), known as the Program Keluarga Harapan (PKH), is a social assistance instrument to reduce poverty in Indonesia. Therefore, this study examines the relationship of PKH in reducing the poverty rate in Indonesia and the differences in its effects on less-developed and developed regions. This study uses panel data from 512 districts/cities in 2015-2019 with the fixed-effect model (FEM) estimation. The results show that PKH has a negative and significant relationship to the poverty rate in Indonesia, both in less-developed and developed regions, where its effect in reducing poverty rates is smaller in less-developed regions than in developed regions. It can happen because conditions in less-developed regions generally have a higher poverty gap, difficult regional accessibility, fairly high exclusion and inclusion error factors, and relatively limited basic education facilities compared to developed regions."

"Untuk memenuhi amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur kewajiban 20 % untuk belanja pendidikan dari APBN dan APBD serta menyikapi keterbatasan kapasitas fiscal yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat, maka dibutuhkan peran pemerintah daerah untuk turut berpartisipasi menyediakan anggaran Dana Daerah untuk pendidikan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini menganalisis dampak Tata Kelola pada anggaran pendidikan yang bersumber dari Dana Daerah pemerintah kabupaten/kota terhadap akses pendidikan dasar di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, belanja pendidikan pemerintah tidak dipisahkan menurut sumber anggaran. Sehingga penelitian ini juga mengoperasikan satu persamaan lagi yang menggabungkan sumber anggaran pendidikan pemerintah pusat dan daerah. Dengan menggunakan data panel di 455 kabupaten/kota di Indonesia sepanjang pengamatan tahun 2017-2019, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dana Daerah terhadap akses pendidikan dasar mengikuti peran anggaran pendidikan pemerintah yang menggabungkan sumber anggaran pemerintah pusat dan daerah. Dimana semakin baik tata kelola pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola anggaran pendidikan pada tahap perencanaan dan penganggarannya, maka semakin tinggi akses ke pendidikan dasar. Dampak positif dan signifikan ini hanya berpengaruh terhadap APM SMP, sedangkan pada APM SD tidak demikian.

---

Due to the 20% of education mandatory spending from the APBN and APBD as stipulated in the law of National Education System No. 20 of 2003 and the limited fiscal capacity sourced from the central government budget, the role of local governments is required to participate in providing the local government budget for education sourced from their Local Own Revenue. This study analyzes how governance on the local education government budget affects access to basic education in Indonesia. In practice, government education spending is not separated according to budget sources. Hence, this study also analyzes regressions combining the central and local government education budgets. Using panel data from 455 districts in Indonesia between 2017-2019, the study shows that the local government budget has the same effect as the total government budget to access basic education. The better the local government manages their education budget in the planning and budgeting process, the higher access to basic education. This positive and significant impact occurred only in NER of junior secondary school, while the same impact had not been virtually seen in NER primary school."

"Kesenjangan ekonomi diwariskan dari orang tua kepada anak-anak mereka, maka pengetahuan akan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mobilitas sosial vertikal adalah hal yang sangat penting. Dalam studi ini, saya mengevaluasi dampak program bantuan tunai bersyarat di Indonesia, pada dimensi kemiskinan antargenerasi yaitu partisipasi anak di sekolah dan pekerjaan, serta alokasi waktu di antara keduanya. Data yang digunakan berasal dari randomized controlled trial pada baseline dan enam tahun setelah pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Melalui analisis variabel instrumental, saya menemukan bahwa partisipasi dan kehadiran di sekolah meningkat pesat, sementara insiden pekerja anak berkurang seiring dengan alokasi waktu masing-masing yang searah. Selanjutnya, ada heterogenitas pada dampak program di mana anak-anak dari rumah tangga sektor agrikultur terbukti memperoleh manfaat yang signifikan dari program dibandingkan dengan kawan-kawan mereka dari rumah tangga non-agrikultur.

---

As inequality is inherited from parents to their children, knowing what can be done to improve vertical social mobility is salient. In this study, I evaluate the impacts of a conditional cash transfer program in Indonesia, on the dimensions of intergenerational poverty namely the participation of children in school and work, as well as the time allocation between the two. Randomized controlled trials data at baseline and six years after the Program Keluarga Harapan implementation is utilized. Through instrumental variable analysis, I found that the enrolment and attendance in school are vastly improved, while child labor incidence is reduced along with their respective allocations of time. Furthermore, the results show heterogeneity for children in agricultural households who were proven to reap significant benefits from the program compared to their counterparts from non-agricultural households."

"Pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia masih hanya sebatas administratif berdasarkan legal formal. 'Kualitas inklusi' dalam pendidikan inklusif belum terlihat sebagaimana seharusnya dijalankan sehingga praktik eksklusi rentan terjadi. Di sisi lain, pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas masih menjadi perhatian utama bagi pemerintah maupun akademisi. Pada kenyataannya permasalahan legal formal dan pemenuhan hak pendidikan inklusif hanya sebagian dari keseluruhan persoalan dalam pendidikan inklusif. Pelaksanaan pendidikan inklusif tidak hanya menghadapi persoalan administratif tetapi juga persoalan dalam proses pembelajaran serta proses interaksi siswa penyandang disabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa siswa penyandang disabilitas dapat mengalami eksklusi dalam proses pembelajaran meskipun sekolah sudah berstatus inklusif. Eksklusi siswa penyandang disabilitas dalam proses interaksi sosial tidak terlihat dalam kasus penelitian ini, tetapi dapat terjadi di kasus lain dalam institusi pendidikan lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan proses eksklusi yang terjadi dalam pendidikan inklusif melalui proses pembelajaran dan proses interaksi sosial siswa penyandang disabilitas dalam pendidikan inklusif di Jakarta.

---

The implementation of inclusive education in Indonesia is restricted only on administrative based on formal legal. 'Inclusion quality' inclusiveness in inclusive education has not been shown as it should be thus exclusion prone to happen. On the other side, fulfillment of inclusive education rights for disabled children still becomes the prima donna for government and academician. The problems on formal legal and fulfillment of inclusive education rights only parts of the whole issue on inclusive education. The implementation of inclusive education not only deal with administrative problem but also problems in the learning process and social interaction process of students with disabilities.

The result of this research shows that disabled student might experience exclusion in the learning process even though it is in inclusive school. Exclusion of disabled student in the social interaction process does not appear in this case, but it can happen in other cases from other education institution. This study uses qualitative approach to describe exclusion process in inclusive education through learning process and social interaction process of disabled students in inclusive education in Jakarta."

"Penelitian ini mengkaji fenomena mobilitas sosial intragenerasi yang dialami oleh penerima manfaat program bantuan sosial pemerintah di salah satu kecamatan termiskin di Jakarta Timur (Kecamatan Cakung). Studi-studi terdahulu telah menempatkan kebijakan sosial (seperti program bansos, rumah layak huni, dan kredit mikro) sebagai salah satu faktor pendorong mobilitas sosial dan pengentasan kemiskinan. Penelitian ini berargumen bahwa Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) yang berhasil mengalami mobilitas sosial intragenerasi naik adalah mereka yang mampu memanfaatkan dengan baik bantuan sosial tersebut untuk meningkatkan status sosial-ekonomi mereka serta mampu terhindar dari berbagai efek negatif dari bantuan sosial tersebut. Kemampuan mereka ini pun tak bisa lepas dari faktor seperti sifat individu serta karakteristik sosial-ekonomi mereka yang dapat mendorong maupun menghambat proses mobilitas sosial. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya memperhatikan pemahaman subjektif dari para penerima manfaat kebijakan terkait perpindahan status-ekonomi yang mereka alami. Untuk itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus; dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi dokumen. Informan kunci dalam penelitian ini adalah 8 orang perempuan anggota KPM Transisi (telah menerima bantuan lebih dari 5 tahun) yang merupakan penerima langsung dari PKH. Perempuan (khususnya ibu) dalam masyarakat kita umumnya juga memiliki peran sosial lebih dalam mengurus keluarga, sehingga bisa jadi memiliki pemahaman lebih terkait kondisi sosial-ekonomi keluarganya.Hasil Penelitian menemukan adanya KPM PKH yang mengalami proses mobilitas intragenerasi naik (movers), mobilitas turun (fallers), dan tetap (always poor/never poor). KPM yang berhasil mengalami mobilitas intragenerasi naik adalah mereka yang secara objektif mampu memanfaatkan dengan baik bantuan sosial tersebut untuk meningkatkan status sosial-ekonomi (peningkatan pendapatan, pengembangan usaha) serta secara subjektif telah menilai bahwa dirinya telah mengalami peningkatan (misal: tidak lagi membutuhkan bantuan sosial). Keberhasilan tersebut pun tak lepas dari faktor-faktor di luar pelaksanaan kebijakan sosial (PKH) seperti sifat individu serta karakteristik sosial-ekonomi dari KPM.

---

This study examines the phenomenon of intragenerational social mobility experienced by beneficiaries of a governmental social assistance program in one of the poorest sub-districts in East Jakarta (Cakung District). Previous studies have placed social policies (such as social assistance programs, livable housing, and microcredit) as one of the factors driving social mobility and poverty alleviation. This research argues that Beneficiary Families of the Family Hope Program (KPM PKH) who are successful in experiencing upward intragenerational social mobility are those who can make good use of this social assistance to improve their socioeconomic status and can avoid its various negative effects. Their abilities cannot be separated from factors such as their individual characteristics and socio-economic characteristics which can encourage or hinder the process of social mobility. This research also highlights the importance of noticing the subjective understanding of policy beneficiaries regarding the shift in economic status that they experience. For this reason, this research uses a qualitative approach with a case study type of research; with data collection methods in the form of in-depth interviews and document studies. The key informants in this research were 9 female members of Transition KPMs (who had received assistance for more than 5 years) who are direct recipients of PKH. Women (especially mothers) in our society generally also have more social roles in taking care of the family so that they may have a better understanding of their family’s socio-economic conditions. Research results found that there are KPM PKH who experience a process of intragenerational upward mobility (movers), downward mobility (fallers), and immobility (always poor/never poor). KPMs who are successful in experiencing intragenerational upward mobility are those who are objectively able to make good use of social assistance to improve their socio-economic status (e.g. increased income or business development) and subjectively assess that they have experienced improvement (e.g. no longer need social assistance). This success cannot be separated from factors outside the implementation of social policy (PKH), such as KPM's individual and socio-economic characteristics."

"UUD NRI Tahun 1945 memberikan amanat kepada pemerintahan untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak muliandalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang (Ayat 3). Amanat membuat undang-undang itu telah terwujud dengan terbentuknya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disingkat UU-Sisdiknas. Undang-undang tersebut merupakan usul inisiatif DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) yang awalnya digagas oleh Komisis VI yang membidangi agama, Pendidikan, kebudayaan dan Parawisata (2001-2003). Komisi VI DPR sering disebut komisis peradaban yang bertanggung jawab mendesain masa depan bangsa Indonesia (cetak biru), sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. pada hakikatnya agama, pendidikan, kebudayaan adalah penjabaran dari sila ketuhanan YME dan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yan juga diwujudkan dan dikembangkan dalam level sistem untuk tiba pada level sikap dan prilaku"

"Tesis ini berupaya melihat persepsi masyarakat sebagai penerima manfaat dari kebijakan publik terutama berkaitan dengan program-program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Karangasem, Bali. Program-program penanggulangan kemiskinan yang dinilai adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Subsidi Raskin. Dalam melihat persepsi masyarakat ini, metode yang digunakan yakni survei menggunakan kartu penilaian warga atau sering dikenal dengan citizen report card (CRC). Selain berguna untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat, CRC juga berguna sebagai alat evaluasi partisipatif yang memungkinkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam evaluasi program dan/atau kebijakan.Hasil Penelitian ini berguna untuk pengambilan kebijakan terkait dengan program-program penanggulangan kemiskinan yang dinilai terutama untuk melakukan peningkatan layanan kepada masyarakat sebagaimana hasil survei.

---

This thesis attempts to see the beneficiaries? perception of public policies, especially related to poverty reduction programs in Karangasem Regency, Bali. Poverty reduction programs assessed were the Conditional Cash Transfer Program (CCT) or better known as the Program Keluarga Harapan (PKH) and rice subsidy for the poor families program (Raskin Program).

In looking at the people's perception, the survei method used in this survei was Citizen Report Card (CRC). Besides useful to assess the level of community satisfaction, CRC is also useful as a participatory evaluation tool that allows direct publik involvement in the evaluation of programs and / or policies.

The results of this study are useful for policy making related to poverty reduction programs to make improvements to the community services."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis pengaruh sikap dan tingkat pendidikan pada Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga di Kelurahan Beji. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain studi Cross Sectional. Jumlah responden penelitian ini adalah 51 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh sikap pada PIS-PK terhadap kesehatan keluarga dengan nilai t hitung = 9,631 > nilai t tabel = 2,011. Secara parsial tidak terdapat pengaruh tingkat pendidikan terhadap kesehatan keluarga dengan nilai t hitung = 0,068 < nilai t tabel = 2,011.Sikap pada PIS-PK dan tingkat pendidikan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kesehatan keluarga di Kelurahan Beji dengan nilai F hitung =47,290 > nilai F tabel = 3,191.

---

This thesis discusses the analysis of attitude and education level effects on Healthy Indonesia Program with Family Approach (PIS-PK) in Beji Urban Village. This is a quantitative research with Cross Sectional research design. The number of respondents in this research were 51 respondents. The results showed that partially there was an effect of attitude on PIS-PK on family health with the value of t count = 9.631> t table = 2.011. Partially, there was no effect of education level on family health with the value of t count = 0.068 F table = 3.191."

"Pembangunan yang terbaik adalah yang berwajah manusia mencakup peningkatan kualitas manusia sehingga dapat lebih meningkatkan taraf hidupnya, mengelola sumber-sumber alamnya secara optimal dan bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Kebijakan nasional tentang pendidikan telah diatur dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.2/1989. Dalam kaitan ini, Pemerintah Indonesia telah mengatur mekanisme dan prosedur pelaksanaan desentralisasi pengelolaan pendidikan dasar pada skala nasional, lokal khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dasar yang salah satu programnya adalah wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Beberapa penelitian tentang penyelenggaraan pendidikan dasar tersebut telah merekomendasikan beberapa pola manajemen dan strategi-strategi sejak diperkenalkannya konsep desentralisasi dan otonomi daerah. Fokus penelitian ini adalah mengenai (1 ) pemantauan dan evaluasi proses pengambilan keputusan di tingkat taktis yang dilakukan dalam hal ini oleh staf Bappeda dan/atau dinas pendidikan di tingkat kabupaten dalam menterjemahkan kebijakan nasional ke dalam kebijakan dan/atau progam lokal yang sifatnya lebih spesifik dan operasional; (2) Penataan kelembagaan pendidikan di daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive dengan mengambil salah satu kabupaten yang termasuk ke dalam Proyek Percontohan Otonomi Daerah untuk Daerah Tingkat II, yaitu Kabupaten Bandung dan satu kabupaten yang tidak termasuk proyek percontohan yaitu Kabupaten Bogor. Dari proses pengumpulan data dan informasi melalui wawancara dengan para narasumber di dua kabupaten sampel, terungkap sejumlah temuan bahwa ke dua sampel tidak jauh berbeda dalam menanggapi/merespon isu desentralisasi tersebut. Setelah adanya desentralisasi dan otonomi daerah, kebijakan kedua daerah agak berbeda; di mana Kabupaten Bogor (yang tidak termasuk proyek percontohan otda) merasa bahwa bidang pendidikan merupakan bidang sangat prioritas dalam menyongsong era globalisasi. Perbedaan tersebut disebabkan karena (1) adanya ketidaksamaan persepsi tentang pendidikan dasar; (2) Kapasitas Bappeda dan kantor dinas; serta (3) kebutuhan atau tuntutan masyarakat. "