Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 30422 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Harjo Susmoro
Bogor: UNHAN RI PRESS, 2022
355.03 HAR d
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Rakha Candra Permana
"Penelitian ini membahas bagaimana pentingnya mitigasi potensi ancaman terhadap implementasi golden visa di Indonesia terhadap keamanan nasional. Kebijakan golden visa sudah banyak dilakukan oleh banyak negara guna menghadapi persaingan global yang disebabkan oleh derasnya arus globalisasi. Namun, dalam perkembangannya banyak negara yang kemudian menghentikan atau memberikan evaluasi pada kebijakan tersebut menyusul kekhawatiran atas potensi ancaman yang menganggu keamanan nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan intelijen serta collaborative governance sebagai kerangka analisis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap key informan serta studi literatur terhadap sumber terbuka. Hasil penelitian menunjukan golden visa dapat memberikan dampak terhadap perekonomian nasional, akan tetapi untuk menghadapi potensi ancaman yang dapat muncul seperti tindak pidana pencucian uang, konflik sosial, pendanaan terorisme, serta pelanggaran keimigrasian maka kolaborasi dalam melakukan analisis intelijen melalui wadah Timpora memiliki suatu peran yang strategis. Memaksimalkan Timpora dalam melakukan analisis intelijen diantara akan dapat memberikan optimalisasi terhadap upaya mitigasi potensi ancaman golden visa di Indonesia serta memberikan implikasi pada ketahanan nasional yang dimiliki.

This research discusses the importance of mitigating potential threats to the implementation of the golden visa in Indonesia on national security. The golden visa policy has been implemented by many countries to face global competition caused by the rapid flow of globalization. However, in the course of its development, many countries then stopped or evaluated this policy following concerns over potential threats that could disrupt national security. This research uses an intelligence and collaborative governance approach as an analytical framework. This research uses qualitative methods and research data collection is carried out by conducting interviews with key informants and studying literature on open sources. The research results show that the golden visa can have an impact on the national economy, however, to deal with potential threats that could arise such as money laundering crimes, social conflicts, terrorism financing, and immigration violations, collaboration in conducting intelligence analysis through Timpora has a strategic role. . Optimizing Timpora in conducting intelligence analysis will be able to provide optimization of efforts to mitigate the potential threat of the golden visa in Indonesia as well as have implications for national resilience."
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sukoco
"Tesis ini menjelaskan bagaimana kondisi Selat Malaka yang sangat kompleks. Secara faktual telah menjadi wilayah yang memiliki kerawanan dari berbagai ancaman non tradisional seperti pelanggaran hukum oleh kapal-kapal asing, masalah perbatasan laut antara negara pantai, pencemaran lingkungan laut, pembajakan, perompakan bersenjata, penangkapan ikan secara ilegal maupun kejahatan transnasional terorganisasi lainnya seperti perdagangan senjata dan narkoba, penyelundupan serta isu terorisme. Kegagalan dalam menjaga keamanan dan keselamatan pelayaran dari berbagai masalah keamanan yang terjadi di wilayah ini, akan berimplikasi pada terjalinnya silang hubungan antara kepentingan negara-negara besar pengguna utama dengan kepentingan negara pantai terutama Indonesia. Bentuk-bentuk ancaman non-tradisional tersebut dapat saja bertranformasi menjadi ancaman tradisional, atau paling tidak dalam bentuk intervensi negara-negara besar untuk memaksakan kehendaknya.
Penelitian ini bertujuan untuk : (i) mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap munculnya masalah keamanan di Selat Malaka belakangan ini, terutama pembajakan dan perompakan, (2) mengetahui dampak akibat meningkatnya permasalahan keamanan di Selat Malaka terhadap kepentingan Indonesia, (3) mengetahui pandangan strategis negara-negara besar yang paling berkepentingan terhadap Selat Malaka, (4) merumuskan kebijakan dan strategi yang dapat diambil untuk menanggulangi masalah keamanan dan mengantisipasi kemungkinan ancaman yang akan muncul.
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang diperkuat dengan studi kepustakaan dan analisis situasi yang diperoleh dari gambaran dan informasi kejadian dengan memperhatikan kemampuan, intensitas dan kecenderungannya.
Ketidakmampuan negara dalam mengontrol wilayah jurisdiksinya akibat dari keterbatasan sumberdaya yang dimiliki oleh negara merupakan faktor penyebab yang paling berpengaruh terhadap peningkatan masalah keamanan di Selat Malaka, sedangkan kondisi geografis fisik dan keberadaan objek-objeknya serta kedekatannya dengan negara-¬negara yang memiliki situasi politik dalam negerinya kurang stabil merupakan faktor yang turut mempengaruhi munculnya masalah keamanan dan merupakan faktor alamiah sebagai tantangan yang harus dikelola dan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam rangka melakukan upaya-upaya yang relevan dalam mengelola lingkungan keamanan laut di Selat Malaka.
Penelitian ini merekomendasikan bahwa dalam mengendalikan atau mengontrol wilayah perbatasan di Selat Malaka masih perlu ditingkatkan dengan melakukan kerjasama, koordinasi, regulasi, publikasi, sosialisasi, baik dengan melibatkan peran segenap instansi yang berkepentingan dan memiliki kewenangan di dalam negeri maupun dengan negara-negara pantai. Selain itu dapat dipertimbangkan kerjasama multilateral secara efektif dan optimal yang di fokuskan dalam membantu meningkatkan dukungan kemampuan.

This thesis describes about the various complicated condition of The Malacca Strait. This area factually becomes a dangerous place with various threat of non-traditional danger such as violations of territorial regulation done by foreign ships, the problem of water territorial border among coastal countries, the sea pollutions, pirating, armed robbery, illegal fishing as well as other trans-organized crime such as weapons and drugs trading. Smuggling including terrorism issue. The failure in keeping the security and safety of sailing from many threats on this area has implications on the conflict of interest among the inter-relationships of the influenced big countries as the user and the coastal countries especially-Indonesia. Those non-traditional threats may be transformed into traditional threat or at least in the form of intervention of the big countries to force their purposes on us.
This research has objectives as follows: (1) it identify factors that can influence on the recent creation of security problem in Malacca Straits, especially in pirating and robbery cases, (2) it know the impact of the increasing security problem in Malacca Straits on Indonesia's interest, (3) to know the big countries strategic views-that have main interest-on The Malacca Straits, (4) to formulate the strategy and policy that can be applied to overcome security problem and to anticipate the likely threats that may appear.
The research uses descriptive analysis type with qualitative approach method using book research and situational analysis taken from description and information of the events with consideration on ability, intensity and the tendencies.
The inability of government to control its jurisdiction area as the result of the limited availability of human resources become the main factor that can influence in enhancing the security matter in The Malacca Straits, while the physical geographical condition and the existence of its objects and the closeness to the countries with political instability can be an additional factor to create security problem and also as a base on making policies for the purpose of having relevant efforts to manage the security of the environment sea in The Malacca Straits.
This research also recommends the need to enhance the controlling and managing the border area along The Malacca Straits through cooperation, coordination, regulation, publication, socialization for both the relevance institutions which hold authorities internally and the coastal countries. Apart from this, it is possible to have effective and optimum cooperation which is focused to help in enhancing the ability o f support."
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T20237
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, 2010
355.03 KEA
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Daryono
"Penelitian ini bertujuan untuk memetakan masalah-masalah yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan nasional melalui laut, khususnya di wilayah perairan laut Indonesia yang berbatasan dengan negara tetangga. Penelitian ini juga berupaya menemukan strategipenanganan masalah-masalah tersebut melalui optimalisasi kegiatan penegakan hukum di laut yang dilaksanakan oleh enam instansi, yaitu TNIAL, Polair, KKP, KPLP, Bea dan Cukai, dan Bakamla. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif Data primer diperoleh melalui kegiatan diskusi dan wawancara mendalam dengan para penentu kebijakan di instansi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa enam instansi yang diteliti masih melaksanakan kegiatannya secara sendiri-sendiri. T ugas dan fungsi Bakamla sebagai implementasi konsep single multi tasks sampai saat ini belum optimal."
Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kementrian Pertahanan RI , 2017
355 JIPHAN 3:2 (2017)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Denik Iswardani Witarti
"This thesis focuses on national regulations on Small Arms and Light Weapons (SALW) and their consequences to the national security of Indonesia. It is a qualitative research with descriptive analysis using one variable, SALW affairs in Indonesia.
The illicit spread of SALW in Indonesia especially in the conflict areas, such as Mollucas, Poso, Aceh and Papua causes insecurity. The proliferation of illicit SALW in Indonesia has derives from two resources; first, the internal sources, the ones stolen from TNI/Polri storage, sold by active members of TNI/Polri as well as deserters, and local producer of homemade firearms. Second, the external sources, the ones smuggled from Afghanistan, Thailand, Cambodia, Vietnam, and Philippines, through black market.
As a matter of fact, state should address this issue as one of their national security agenda. Even all of element have responsibilities to creation of national security, state is the major actor in curbing the SALW illicit trafficking. In addition, SALW can not solved by individual country because it relates to transnational actors. UN has an Action Program to curbing the illicit trade of SALW, however, it will be effective if supported by national legislation. Indonesia has some laws to regulate SALW, but it is too general. The weaknesses, especially in term of operational measures, should be adjusted to the recent situation.
I-low to deal with spread of SALW should be prioritized considering geopolitical aspects because Indonesia has four choke point (Malaka, Sunda, lombok and Wetar straits), and most of illicit transaction occurs in the sea territories. As conclusion, the lack of control on SALW proliferation has been exacerbating internal conflicts in Indonesia and decreasing the national security. To solve the problems, the government should work with all stakeholders (include non governmental organization) and create better domestic regulations.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12270
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Marliana K. Ishak Devi
"Penduduk merupakan pelaku penting dalam upaya Hankam Negara untuk meningkatkan Ketahanan Nasionalnya karena ciri-ciri dan perilakunya dapat mempengaruhi upaya Hankam, dilihat dari :
A. Kependudukannya.
1. Jumlah dan pertumbuhannya terus meningkat Kenaikannya tidak diikuti dengan pertambahan jumlah kebutuhan penduduk secara seimbang sehingga sering menimbulkan berbagai masalah yang mengganggu Ketahanan Nasional.
2. Berdasarkan komposisi umur, jenis kelamin dan usia reproduksi, jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki. Hal ini menunjukkan tingkat fertilitas masih cukup tinggi.
3. Kelompok usia muda lebih banyak dibanding kelompok usia tua, berarti masih,menunjukkan lagu pertumbuhan penduduk Indonesia masih cukup tinggi.
4. Persebaran penduduk, kepadatannya dan persebaran angkatan kerjanya tidah merata untuk setiap wilayahnya, sehingga sering menimbulkan kerawanan kerawanan di berbagai bidang.
5. 78% angkatan kerjanya berpendidikan SD ke bawah, sehingga sumber daya manusianya kurang bisa diproduktifkan dalam pembangunan.
B. Pertahanan Keamanan Negaranya.
Penduduk yang ditempatkan ke dalam unsur-unsur Hankam masih belum memenuhi persyaratan seperti pada:
1. Masih sulit diperoleh dari penduduk yang mampu menggunakan segala jenis perlengkapan militer untuk AL, AU, Artileri dan Havaleri (ADJ,
2. Penduduk yang mampu menggunakan senjata dengan kondisi yang ada dan dapat menghancurkan musuh di garis dapan yang dipersiapkan untuk Infantri (AD) masih langka/sulit diperoleh.
3. POLRI, berasal dari penduduk berkualitas yang mampu melayani logistik, personil dan lain-lain.
4. Rakyat terlatih, cadangan dan Perlindungan Masyarakat, semua berasal dari penduduk yang berkualitas.
5. Hasil seleksi langsung dari penduduk, banyak calon yang gagal pada tes Kesamaptaan dan Kesehatan.
C. Ketahanan Nasionalnya.
Dari delapan Gatra (Asta Gatra) sebagai unsur-unsur Ketahanan Nasional masih terdapat kendala-kendala yang dapat mengancam kelangsungan Hidup Bangsa dan Negara Indonesia. Oleh sebab itu, ciri-ciri dan perilaku penduduk serta sosialisasinya dalam kecintaan terhadap tanah air (Bela Negara) harus ditata kembali agar mampu mendukung upaya Hankam Negara dalam rangka meningkatkan Ketahanan Nasional."
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1992
T3005
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Eko Tri Nugroho
"Meningkatnya kompleksitas dan interkonektivitas dalam globalisasi membuat pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat berkembang
pesat. Perkembangan teknologi ini menimbulkan berbagai macam aspek, diantaranya memberikan suatu kemudahan bagi penggunanya. Dan menimbulkan
budaya baru dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi TIK tidak hanya membuat TIK menjadi bernilai sangat strategis.
Seiring dengan kemajuan teknologi tersebut, dalam pemanfaatan teknologi untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan melawan hukum dan
perlindungan terhadap keamanan nasional terus ditingkatkan. Pemanfaatan teknologi ini dapat bersifat langsung (interception) dan tidak langsung (the use of data). Yang dimaksud dengan pemanfaatan teknologi yang bersifat langsungyaitu
dengan melakukan intersepsi atau saat ini lebih dikenal dengan istilah Lawful Intercept (LI). Yang dapat diartikan sebagai suatu proses intersepsi yang dibenarkan dalam kaca mata hukum.
Lawful Interception (LI) mempresentasikan regulasi berpayung hukum atas otorisasi penyelidikan jalur komunikasi pada operator penyelenggara
layanan telekomunikasi untuk tujuan penegakan hukum, menjaga kepentingan keamanan negara serta untuk menangkal upaya terorisme global. Hal ini berarti, intersepsi pada kanal komunikasi baik berupa penyadapan jalur komunikasi
layanan suara, sms, ataupun dalam bentuk komunikasi data seperti browsing, chating, email bisa dilakukan secara legal bila jalur-jalur tersebut terindikasi menjadi sarana untuk melakukan suatu tindakan pelanggaran hukum, mengancam keamanan negara serta menjadi media untuk aksi teroris. LI telah menjadi isu penting bagi negara-negara maju seperti Uni Eropa, USA, Australia, dan sejumlah negara Asia untuk diimplementasikan sesuai kebutuhan dari negara-negara bersangkutan
The increase in the complexity and interconnectivity in the globalization made the development of Information and Communication Technology (ICT) developing
very fast. The development of this technology caused various aspect sorts, among them to give an ease for his user. And caused the new culture in the everyday life.
The ICT implementation didn't only make ICT become valuable very strategic.Together with the progress of this technology, in the utilization of technology to prevent and deal with the action against the law and the protection towards the
national security continued to be increased. The utilization of this technology could be direct (interception) and indirectly (the use of the data). That was meant with the utilization of technology that was direct that is with interception or at this time more was known with the Lawful Intercept (LI) term. That could be interpreted as a process interception that was justified in the legal aspect.Lawful Interception (LI) presented the law of regulation on authorization of lines of communication investigation to the organizing operator of the
telecommunications service for the aim of law enforcement, maintained the interests of the security of the country as well as to ward off global terrorism efforts. This was significant, interception on communication canal took the form
of the tapping of lines of communication of the voice service, sms, or in the form of data communication like browsing, chatting, the email could be carried out in a legal manner when the lines is indicated became means of carrying out aviolation action of the law, threatened the security of the country as well as to the media for the terrorist's action. LI became important rumors for advanced country like the European Union, the USA, Australia, and several Asian countries to implement in accordance with the requirement from relevant countries.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009
T-pdf
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Roby Burrahman
"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peta kerawanan konflik Sunni- Syi'i di Indonesia yang mengalami tren ketegangan yang semakin meningkat. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif ini diupayakan mampu menggambarkan secara menyeluruh tentang sumber kerawanan, titik-titik kerawanan, dan dampak-dampak yang ditimbulkan dari hubungan Sunni-Syi'i di Indonesia sehingga diperoleh peringatan dini melalui proses warning intelligence yang dijadikan sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan dalam menyikapi perkembangan hubungan kedua kubu ini serta faktor-faktor yang mempengaruhi keduanya.
Temuan penelitian ini menghasilkan adanya indikasi-indikasi kuat mengenai peran aktor negara dan non negara yang mengeksploitasi hubungan Sunni-Syi'i di Indonesia. Konflik antar keduanya dapat ditelusuri lebih jauh penyebabnya sebagai akibat dari adanya proyek gerakan Syi'ahisasi yang dipelopori oleh Iran sebagai pusat Syi'ah internasional. Benturan keduanya dipicu oleh penetrasi gerakan Syi'ahisasi dengan penolakan masyarakat yang sudah sadar akan ketidakcocokan Syiisme bila dikembangkan di tempat mereka secara khusus dan di Indonesia secara umum. Gerakan Syi'ahisasi sudah terindikasi kuat pula dapat berdampak negatif bagi keamanan nasional dengan berbagai informasi yang relevan terkait adanya indikasi gerakan ideologi transnasional Syi'ah yang juga menjangkiti negara-negara muslim lainnya.

This study aims to determine the vulnerability map of Sunnis-Shiites conflict in Indonesia, which experienced a trend of increasing tensions. The research uses qualitative methods which is able to describe the source of vulnerability, the points of vulnerability , and impacts on the whole arising from the Sunnis-Shiites relations in Indonesia in order to obtain early warning through the process of warning intelligence that serve as material for making policy in addressing the development of relations between two sides and factors affecting them.
The findings of this study resulted in the strong indications of the role of state and non-state actors are exploiting Sunnis-Shiites relations in Indonesia. Cause of escalating conflict can be traced even further as a result of the Shia movement project spearheaded by Iran as Shia international center. The conflicts are triggered by the penetration of Shia movement toward rejection from people who are already aware of incompatibility of Shiism when it is developed in a special place and in Indonesia in general. The Shia movement project has been strongly indicated it can also negatively affect national security with a variety of relevant information related to indications of a transnational movement of Imamah ideology that also plagued other muslims countries.
"
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Idham Aditya Utama
"Konsep komunitas keamanan berusaha untuk menentang dominasi pemikiran realis dalam kajian keamanan, dengan pandangan bahwa hubungan damai antarnegara dapat tercipta, dengan adanya lsquo;dependable expectation of peaceful change rsquo; di dalam komunitas keamanan. Meski demikian, bagaimana konsep ini mewujudkan hal tersebut masih diperdebatkan dalam berbagai literatur yang menggunakan berbagai pandangan berbeda dalam penjelasannya, seperti democratic peace theory, international community, liberal peace, atau neo-liberal institusionalism. Hal tersebut disebabkan oleh minimnya penjelasan yang disampaikan oleh Karl Deutsch, sebagai pelopor dari konsep ini. Oleh karenanya, tulisan ini akan mencoba untuk menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembentukan komunitas keamanan serta memaparkan indikator-indikator apa yang dapat menunjukkan telah terbentuknya suatu komunitas keamanan pada suatu kawasan. Pendapat tersebut didatangkan dari pemetaan dan pembahasan berbagai literatur yang menjelaskan faktor-faktor pembentuk komunitas keamanan. Penulis berargumen bahwa komunitas keamanan dibentuk oleh tiga faktor, yakni identitas kolektif dan kompatibilitas nilai; power; dan institusi, yang saling berkaitan. Selain itu, penulis melihat bahwa keberhasilan terbentuknya komunitas keamanan dapat dilihat melalui adanya diskursus mengenai identitas kolektif dan norma komunitas, yang memperlihatkan adanya mutual trust dan dibedakannya insiders dan outsiders; definisi bersama mengenai ancaman, yang menunjukkan bahwa kekuatan militer dan capacity building diarahkan pada ancaman bersama; stabilitas domestik, yang memperlihatkan internalisasi sifat pasifis; keberadaan core states atau terdapatnya supranational institution untuk menentukan tindakan kolektif, memastikan tidak digunakannya kekerasan, dan memastikan keamanan anggota komunitas; multilateralisme, yang menunjukkan koordinasi dan korvergensi kepentingan; cooperative dan comprehensive security, yang memperlihatkan keterkaitan dan kesamaan persepsi akan ancaman; dan mekanisme penggunaan kekuatan militer. Melihat hal tersebut, penulis juga melihat bahwa konsep komunitas keamanan merupakan lsquo;via media rsquo; bagi berbagai teori dan perspektif ilmu komunitas keamanan, yang menginkorporasikan baik aspek rasionalis maupun sosiologis dalam hubungan antarnegara, atau yang dinyatakan sebagai konstruktivisme moderat.

The concept of security community tries to contest the domination of realism in security studies with its argument that states could maintain a peaceful relationship among them, through the dependable expectation of peaceful change rsquo; in a security community. However, how the concept manifests that condition is still debatable in various literatures that use different perspectives in their explanations, such as democratic peace theory, international community, liberal peace, or neo-liberal institutionalism. The debate is caused by the lack of explanation in Karl Deutsch work, as a pioneer of the concept. Therefore, this literature review seeks to define factors that influence the formation of security community and to suggest some points that indicate the successful and working constitution of security community in a region. The outcomes derive from the mapping and the observation of various literatures that elaborate the factors that constitute the security community. I argue that security community is constituted by three factors, namely collective identity and the compatibily of values; power; and institutions, which are interrelated. Furthermore, the successful formation of security community then can be indicated by the presence of discourses on collective identity and the norms of the community, which show the presence of mutual trust and identification of insiders and outsiders; shared definition of threats, as it ensures any use of force is directed to them; domestic stability, that shows internalized pacifism; the existence of core states or the establishment of supranational institution to determine collective action, to ensure the non-use of violent, and to ensure the security of the members of community; cooperative and comprehensive security, which show interrelated and common perception of security; and the mechanism of use of military force. Departing from those points, I also consider that the concept of security community is a via media of various theory and perspective in International Relations that incorporates both rational and sosiological aspects in interstate relations, or what is considered as moderate constructivism."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>