Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDari hasil pengujian hipotesis pertama tentang pengaruh diklat SPAMAterhadap peningkatan pengetahuan menunjukkan, bahwa terdapat korelasi yang positifantara diklat SPAMA dengan peningkatan pengetahuan aparatur terbukti dari terhitung7,82 lebih besar dari t tabel 2,064 untuk df 24 dan taraf kesalahan 5 %.Pengujian hipotesis kedua tentang pengaruh diklat SPAMA terhadappeningkatan ketrampilan juga menunjukkan, bahwa terdapat korelasi yang positif antara diklat SPAMA dengan peningkatan ketrampilan aparatur terbukti dari t hitung 6,93 lebih besar dari t tabel 2,064 untuk df 24 dan taraf kesalahan 5 %.Sedangkan untuk Pengujian hipotesis ketiga tentang pengaruh diklat SPAMAterhadap peningkatan sikap tidak menunjukkan, bahwa terdapat korelasi yang positifantara diklat SPAMA dengan peningkatan sikap aparatur terbukti dari t hitung 1,69lebih kecil dari t tabel 2,064 untuk df 24 dan taraf kesalahan 5 %.Dari hasil penelitian tersebut, maka program diklat SPAMA perlu terusdikembangkan lebih lanjut, baik seleksi peserta, kurikulum, metode, widyaiswara danlainnya agar program diklat tersebut menjadi lebih baik, sehingga benar-benar mampumenyiapkan kader-kader pimpinan PNS yang profesional.

---

"

"Tanah kita yang hanya sepertiga dari luas wilayah indonesia yang dua pertiganya air laut akan di huni oleh penduduk yang cukup cepat pertumbuhannya. Sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diatur dalam Bab XIV UUD NRI Tahun 1945, tanah harus dikelola untuk tercapainya kesejahteraan sosial, Warga Indonesia tetap harus menjadi tujuan utama dari setiap upaya di bidang ekonomi baik sebagai pelaku maupun objek dari pembangunan nasional. Salah satunya adalah menyelesaikan masalah pertanahan bagi tertib kehidupan di masa depan. Sesuai Pasal I Aturan Tambahan UUD NRI Tahun 1945, pengaturan kembali berbagai peraturan perundang undangan di bidang pertanahan dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang telah diarahkan dalam ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 dan Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003. "

"ABSTRAKSebagai Pejabat Umum yang bertugas melaksanakan sebagian kegiatanPendaftaran Tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatanhukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah susun,PPAT dan PPAT-Sementara dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara profesional,mandiri serta bertanggungjawab dengan mengedepankan pelayanan kepada Masyarakat.Namun, pada kenyataannya masih ada kondisi-kondisi dimana kineija PPAT dan PPATSementaradalam satu daerah kedudukan tidak seperti yang diharapkan yaitumelaksanakan tugasnya secara profesional, mandiri serta bertanggung jawab. Beberapafaktor telah mempengaruhi kondisi tersebut, antara lain adanya jabatan PPAT-Sementarapada daerah-daerah yang sudah terdapat PPAT sehingga terdapat tumpang tindihpelaksanaan tugas sebagai Pejabat Umum. Hal ini mengakibatkan terciptanya keadaancatur tertib Pertanahan menjadi terhambat, terutama tertib di Bidang administrasipertanahan yang dicita-citakan. Dengan metode penelitian Yuridis-Normatif, penelitianini menganalisa pelaksanaan tugas PPAT dan PPAT-Sementara dalam satu wilayahkedudukan, yaitu di wilayah Kabupaten Blitar. Hingga saat ini dengan adanya PPATyang bertugas dalam wilayah Kabupaten Blitar kedudukan PPAT-Sementara tetap dapatdipertahankan mengingat peran PPAT-Sementara masih banyak dibutuhkan."