Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk mewujudkan kedaulatan pangan terlebih dahulu harus terdapat ketersediaan pangan yang cukup dan menjamin hak atas pangan bagi rakyat yang berasal dari sumber daya lokal. Karena kebutuhan akan lahan untuk pembangunan semakin besar akibat laju pertumbuhan penduduk dan industrialisasi, maka alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian menjadi sesuatu yang sulit dihindari. Jika alih fungsi lahan ini tidak diantisipasi dan tidak dilakukan upaya perlindungan terhadap lahan pertanian maka akan mengancam ketersediaan pangan yang cukup dan tidak tercapainya kedaulatan pangan. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mewujudkan kedaulatan pangan diperlukan ketersediaan lahan pertanian yang dapat ,menghasilkan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Dengan adanya pengaturan mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 beserta peraturan pelaksanaanya memberikan jaminan atas keberadaan lahan pertanian untuk ketersediaan pangan yang cukup agar dapat tercipta kedaulatan pangan. Dalam mewujudkan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini pemerintah mengupayakan ekstensifikasi lahan dengan pengadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan mengendalikan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Diperlukan pula pelaksanaan kewajiban dari Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat melalui perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan merumuskannya dalam bentuk instrumen hukum serta perencanaan lahan pertanian yang baik di daerah yang menjadi lokasi pengadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

---

To realize food sovereignty, there must be sufficient food availability and guarantee the right to food for the people who come from local resources. Because the need for land for development is greater due to the rate of population growth and industrialization, then the conversion of agricultural land to non-agriculture becomes something that is difficult to avoid. If the conversion of land is not anticipated and no safeguards against agricultural land are carried out, it will threaten adequate food availability and not achieve food sovereignty. This research was conducted by normative juridical method.The results of this study indicate that to realize food sovereignty, the availability of agricultural land is needed, producing enough food to meet the food needs of the community. With the regulation regarding the Protection of Sustainable Food Agriculture in Law No. 41 of 2009 along with its implementing regulations, it guarantees the existence of agricultural land for sufficient food availability so that food sovereignty can be created. In realizing this sustainable food agriculture land, the government seeks to expand the land by procuring sustainable food agricultural land and controlling the conversion of agricultural land into non-agricultural land. Also required is the implementation of obligations from the Regional Government to ensure food availability for the community through sustainable food agriculture land protection by formulating it in the form of legal instruments as well as good agricultural land planning in the area where sustainable food agriculture is procured."

"Sebagai sistem pertanian kearifan lokal Bali, kedaulatan pangan Subak terancam dalam menjaga keberlanjutan pangan di wilayah Bali. Hal ini disebabkan karena para petani tidak lagi sepenuhnya menjalankan prinsip Tri Hita Karana dalam kegiatan usaha taninya dan beralih pada sistem pertanian Revolusi Hijau. Kabupaten Tabanan yang memiliki prestasi ketahanan pangan terbaik di Indonesia juga ikut terancam, karena Subak sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan pangannya sudah tidak seberdaya dulu. Maka dari itu, penilitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh apa Revolusi Hijau telah mendegradasi kedaulatan pangan Subak yang menerapkan nilai-nilai Tri Hita Karana sehingga, dapat mengetahui akar permasalahan dan solusi yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kedaulatan pangan. Tesis ini menggunakan desain penelitian kualitatif dan metode Life History untuk memahami berbagai perubahan yang terjadi di Subak secara mendalam. Pengumpulan data menggunakan observasi, literatur dan melakukan wawancara secara langsung kepada tiga Subak di kabupaten Tabanan. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari sistem pertanian berbasis manusia menjadi modal dan teknologi. Hasil dari pergeseran tersebut merubah beberapa aspek dalam Subak antara lain; sarana produksi yang mengandalkan input eksternal, sistem gotong royong yang tergantikan dengan upah, kesejahteraan petani yang memburuk, konsep pertanian yang menjadi tidak berkelanjutan, tradisi ritual yang mulai ditinggalkan dan perilaku petani yang individual membuat lemahnya posisi dan keberdayaan organisasi Subak. Tesis ini membuahkan temuan, bahwa Revolusi Hijau tidak secara langsung mempengaruhi kedaulatan pangan Subak, melainkan para petani yang terpengaruh oleh perubahan yang dibawa Revolusi Hijau menjadikan Subak menjadi tidak berdaulat. Kedaulatan pangan dapat tercapai dengan penerapan budaya yang kuat, salah satunya adalah menjalankan nilai-nilai Tri Hita Karana sebagai instrumen kedaulatan pangan berbasis budaya.

---

As a Balinese local wisdom agricultural system, Subak's food sovereignty is threatened in maintaining food sustainability in the Bali region. This is because the farmers no longer fully implement the principle Tri Hita Karana in farming activities and switch to the Green Revolution agricultural system. Tabanan Regency, which has the best food security achievements in Indonesia, is also under threat, because Subak, as the front line guard for food sovereignty, is no longer as empowered as before. Therefore, this research aims to find out to what extent the Green Revolution has degraded the food sovereignty of Subak which applies the values of Tri Hita Karana hence, can find out the root of the problem and solutions that can be done to maintain food sovereignty. This thesis uses a qualitative research design and methods Life History to understand the various changes that occurred in Subak in depth. Data collection used observation, literature and direct interviews with three subaks in Tabanan district. The results showed that there was a shift in orientation from human-based agricultural systems to capital and technology. The results of this shift changed several aspects of Subak, including; production facilities that rely on external inputs, mutual assistance systems that are replaced by wages, deteriorating farmer welfare, agricultural concepts that are becoming unsustainable, ritual traditions that are starting to be abandoned and individual farmer behavior weaken the position and organizational empowerment of Subak. This thesis led to the finding that the Green Revolution did not directly affect Subak's food sovereignty, but farmers who were affected by the changes brought about by the Green Revolution made Subak non-sovereign. Food sovereignty can be achieved through the implementation of a strong culture, one of which is by upholding the values of Tri Hita Karana as a culturally-based instrument for food sovereignty."

"This study aims to build a proper concept of Indonesia National food sovereignty, to analyze food security by focusing on import dependency in order to achieve food sovereignty, and to prove that farmers rsquo welfare could be achieved by giving back their basic right of land, education, and health care.Food sovereignty focuses on the freedom of individuals, communities, people, and nation to choose what food they want to consume, how they produce it, and how they distribute it. Food security analysis shows that Indonesia has potential to be self sufficient on rice, but institutional problem such as distribution and cost of production makes it still importing rice. In household level and community level by taking sample from district Cigalontang, Tasikmalaya, West Java, food sovereignty is achieved by giving back their right of land. Through OLS Ordinary Least Square method with IFLS 2014 data, the result obtained had proved that farmers rsquo welfare in West Java, in this case per capita expenditure, did increase as land ownership per meter increase. Year of schooling as well as health care are also has positive relationship with percapita expenditure. In addition, probit model method results also in line with the OLS result. land ownership could eradicate rural household from poverty. The same result for year of schooling and health care condition. The more educated the household head, the more possible a rural household to escape from poverty. The more satisfied health care condition, the more likely for being not poor.

---

Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan konsep kedaulatan pangan, menganalisis ketahanan pangan dengan memfokuskan ketergantungan impor untuk mencapai kedaulatan pangan serta membuktikan bahwa kesejahteraan petani bisa tercapai dengan memberikan hak dasar mereka yaitu lahan, pendidikan dan status health care.Kedaulatan pangan fokus terhadap kebebasan individual, komunitas, penduduk dan Negara untuk memilih pangan yang mereka inginkan, bagaimana mereka memproduksinya dan bagaimana pendistribusiannya. Analisis ketahanan pangan menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai potensi untuk swasembada beras tetapi bermasalah pada distribusi dan biaya produksi sehingga masih harus mengimpor beras. Di level keluarga tani dan komunitas dengan mengambil sampel di Cigalontang, kedaulatan pangan ditempuh dengan mengembalikan hak lahan bagi petani. Dengan metode OLS Ordinary Least Square terhadap data IFLS 2014 ditemukan bahwa kesejahteraan keluarga tani di Jawa Barat dalam hal ini per capita expenditure secara signifikan mengalami peningkatan dengan meningkatnya kepemilikan lahan, pendidikan, dan status health care. Selain itu, hasil metode model Probit juga sejalan dengan hasil OLS. Kepemilikan tanah, pendidikan dan status health care bisa mengurangi kemiskinan pada rumah tangga pedesaan."

"Politik pangan Indonesia tertuang dalam UU No.7 tahun 1996 tentang pangan. Pencapaian politik pangan diukur lewat konsep ketahanan pangan. Konsep ini diadopsi ternyata tidak mampu mengatasi masalah kelaparan. Konsep ketahanan pangan yang tidak mempersoalkan siapa yang memproduksi, dari mana produksi pangan, dan bagaimana pangan diproduksi kemudian jadi "kuda troya" kapitalisasi sisitem pembangunan pangan dunia yang didesain oleh negara-negara utara.Hasilnya, sistem pertanian negara-negara selatan hancur.Kondisi ini melahirkan konsep tandingan: kedaulatan pangan. Berbeda dengan ketahanan pangan yang teknis, kedaulatan pangan adalah konsep politik. Ada perbedaan mendasar antara ketahanan pangan dengan kedaulatan pangan: model produksi pertanian industri VS agroekologis dan multikultur; pasar bebas VS proteksionis dan lokal; memakai instrumen WTO vs International Planning committee for food sovereignty; memuja paten vs anti paten dan komunal; dan wacana economic rationalism vs green rationalism. Jadi, diverfikasi pangan hanya bagian kecil untuk menggapai kedaulatan pangan. Diversifikasi pangan dirintis sejak 1960-an, tetapi hasilnya belum memuaskan. Hal pola konsumsi dan produksi/ketersediaan pangan tidak seimbang, inefisiensi sisitem distribusi dan liberalisasi pasar pangan. Dibandingkan negara-negara Asia, Indonesia memiliki daya dukung lahan cukup baik. Untuk memperkuat diversifikasi pangan harus dipastikan SD ada di bawah kontrol petani/komunitas untuk memproduksi aneka pangan sesuai kondisi lokal, mendahulukan pangan yang bisa diproduksi sendiri daripada impor, mengolah pangan lokal menjadi tepung, mengubah kebijakan diversifikasi pangan yang tidak konsisten, merancang ulang pasar pangan, dan menjaga konsisitensi kebijakan."

"buku ini membahas tentangadaptasi dan bertahan hidup dari jaminan sosial sumberdaya."

"Salah satu kebutuhan dasar manusia yang paling strategis baik bagi seorang individu, keluarga, kelompok sosial ataupun dalam tataran bangsa atau negara adalah pangan. Dalam perkembangan peradaban manusia nilai strategis pangan dalam bentuk politik ekonomi pangan mengalami pasang surut. ...."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh peran dan kompetensi penyuluh pendamping terhadap keberhasilan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP). Selanjutnya penelitian ini mencoba menganalisis kontribusi keberhasilan Gerakan P2KP dalam mendukung Ketahanan Pangan di Kabupaten Klaten. Jenis penelitian ini menggunakan mix methode dengan menggunakan metode embbeded konkuren. Teknik pengumpulan data kuantitatif melalui kuesioner tertutup dengan skala likert dan kuesioner terbuka, sedangkan penelitian kualitatif menggunakan wawancara mendalam dan terstruktur. Selain itu, peneliti juga melakukan studi pustaka, observasi dan dokumentasi. Untuk penelitian kuantitatif, peneliti menggunakan dua variabel independen yaitu peran (X1) dan kompetensi (X2), sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah keberhasilan Gerakan P2KP (Y1). Unit analisis dalam penelitian ini adalah penyuluh pendamping P2KP di Kabupaten Klaten pada tahun 2010-2013 dengan jumlah 36 orang. Teknik analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif untuk mendeskripsikan data tentang responden, analisis regresi linier berganda untuk memprediksi pengaruh variabel independen terhadap variabel depernden serta teknik analisis gabungan untuk menggabungkan hasil kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penyuluh pendamping mempunyai pengaruh signifikan terhadap keberhasilan Gerakan P2KP yaitu sebesar 26,2%, sedangkan kompetensi penyuluh pendamping mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan Gerakan P2KP sebesar 10,1 %. Secara keseluruhan peran dan kompetensi penyuluh pendamping di Kabupaten Klaten terhadap keberhasilan Gerakan P2KP dapat dikatakan berhasil. Gerakan P2KP di Kabupaten Klaten berkontribusi dalam mendukung ketahanan pangan di Klaten dilihat dari kenaikan skor PPH yaitu pada tahun 2010 sebesar 81,6.

---

This research is conducted to know the effect and the role of extension assistant competency on the success of the Acceleration Movement of Food Consumption Diversity. Another purpose of this research is to analyze the contribution of the Food Consumption Diversity Acceleration Movement to support food resilience in Klaten Municipal.

This research is conducted by using mix method of embbeded konkuren. The technique in collecting quantitative data was using open and closed questionnaire and measured with likert scale. The qualitative research was conducted by using in-depth and structured interview. Moreover, the researcher conducted putala study, observation and documentation. As for quantitative research, the researcher used two independent variables, the role (X1) and the competency (X2) and the success of P2KP movement as dependent variables (Y).

The unit analysis in this research is 36 P2KP extension assistants in Klaten Municipal on 2010-2013. The technique of data analysis is using descriptive statistics to describe the data about respondents, double linear regression analysis to predict the effect of independent variable on to dependent variable and combined analysis technique to combine the qualitative and quantitative result in this research.

The result of the research showed that the role of extension assistant showed significant effect on the success of P2KP movement, that is about 26,2%, and competency showed significant effect on the success of P2KP movement about 10,1%. Totally, the role and competency of extension assistant in Klaten municipal toward P2KP movement categorized as success. P2KP movement in Klaten contributed to support food resilience in Klaten which can be seen from the increase of PPH score at 2010 is 81,6; at 2011 is 83,1; at 2012 is 89,9 and at 2013 is 91,5."

"Masyarakat adat adalah kelompok yang paling rentan terhadap kerawanan pangan. Strategi bertahan mereka unik karena berkaitan dengan budaya dan kepercayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi bertahan pada keluarga tahan pangan dan keluarga rawan aman pada Masyarakat Adat Kaluppini di Sulawesi Selatan. Informan adalah ibu balita. Enam puluh satu ibu terlibat dalam penelitian ini. Semua informasi dicatat, ditranskripsi verbatim dan dianalisis menggunakan Dedoose. Strategi yang sama diterapkan seperti meminjam makanan/uang serta melakukan strategi tradisional. Keluarga rawan pangan mencari penghasilan tambahan dengan cara mencari pekerjaan tambahan di kota sedangkan keluarga tahan pangan bekerja di luar pulau atau ke negeri.

---

Indigenous peoples are the most vulnerable to food insecurity. Their coping strategies were unique because related to culture and belief. This study aimed to explore coping strategies among food secure and food insecure households of Kaluppini Indigenous People in South Sulawesi. Informants were mothers of under five. Sixty one mothers involved in this study. All information was recorded, transcribed verbatim and analyzed by using Dedoose. The same strategies were applied such as borrowing food money and doing traditional coping. Food insecure households generated additional money by seeking additional job in town while food secure households migrated to the other islands or working overseas."