Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam rangka mewujudkan Sistem Pertahanan dan Keamanan Laut dalam Pencapaian Visi Poros Maritim Dunia dalam rangka Percepatan dan Penguatan Implementasi Indonesia Sebagai Negara Maritim dan Poros Maritim Dunia diperlukan adanya perencanaan strategis, agar konsepsi visi negara menjadi jelas sehingga akan memudahkan dalam memformulasikan sasaran serta rencana-rencana lain dan dapat mengarahkan sumber-sumber organisasi secara efektif. Sehingga dapat dikatakan bahwa perencanaan strategi dapat menentukan keberhasilan suatu negara. Maka dari itu, tantangan maritim lagi-lagi tidak terlepas dari ketersediaan infrastruktur pertahanan dan keamanan yang disiapkan oleh pemerintah. Selainitu, aspek pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkaitan dengan pengembangan kesadaran domain maritim dan pembangunan kapasitas lembaga maritim merupakan tuntutan yang mendasar untuk dapat mewujudkan tata kelola maritim yang baik(good maritime governance)."

"Potensi maritim dan kelautan yang begitu besar di satu sisi merupakan berkah atas kondisi geografis Indonesia, namun disisi lainnya dapat menimbulkan konflik. Eksploitasi dan kegiatan ilegal terhadap sumber daya laut tanpa memperhatikan keberlanjutan akan memperburuk tingkat kesejahteraan masyarakat dan kerap memperkeruh hubungan internasional. Sebagai negara yang menjadi perlintasan kapal asing dimana 4 selat dari tujuh selat penting dunia ada di perairan Indonesia, maka Indonesia termasuk negara yang rawan dari sisi keamanan maritim. Kejahatan diperairan Indonesia masih sering terjadi, baik dilakukan oleh warga negara Indonesia sendiri maupun warga negara asing. Pemerintah Indonesia dengan program nawa cita memiliki visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sementara itu sebagai sebuah kebijakan, maka keberhasilan implementasi kebijakan poros maritim sangat ditentukan oleh content of policy (isi kebijakan) dan context of implementation (lingkungan kebijakan). Keberhasilan implementasi kebijakan poros maritim akan berdampak pada terwujudnya kesejahteraan dan keamanan masyarakat Indonesia. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data dan literatur yang berkaitan dengan poros maritim. Keabsahan dan keterandalan data dilakukan dengan trianggulasi referensi. Hasil studi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan poros maritim masih memerlukan kesiapan implementator sebagai garda terdepan dari kebijakan poros maritim disertai dengan pembangunan infrastruktur kemaritiman yang bertaraf international."

"Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD) tidak terlepas dari perkembangan lingkungan strategis yang sangat dinamis. Isu-isu yang berkembang di dalam negeri dan luar negeri yang berkaitan dengan keamanan di laut sangat berpotensi memengaruhi kepentingan Indonesia. Perlu upaya-upaya konkret dalam pemenuhan alat utama sistem terpadu yang ditunjang implementasi dari kebijakan gelar kekuatan laut yang tepat guna menciptakan jaminankeamanan maritim. Dalam Keamanan Maritim Indonesia perlu mengoptimalkan peran dan tugas Bakamla serta penyediaan anggaran yang memadai."

"ABSTRAKThis writing discusses how Indonesia achieving its interests to become a world maritime axis. Where in this context the Indian Ocean Rim Association (IORA) is used as an instrument to actualize these interests. Indonesia is one of the members as well as havingserved as chairman of the IORA in the period 2015 until 2017. The main focus in the IORA is about the economy, where regional stability in particular maritime security play crucial roles in achieving it. Considering that there are many crimes occur in the IORAterritorial waters especially piracy cases, the security of the IORA waters is an important issue. Seeing this condition can be an opportunity for Indonesia to show its position in the international world as an active country in handling security maritime matters.The results of this writing will also be expected to become recommendations for the Indonesian government regarding strategies that can be taken so that Indonesias goals as a world maritime axis can be achieved."

"World maritime axis has been launched by President Joko Widodo, and its implementation is being overseen by the Indonesian parliament (DPR RI). Countries from inside and outside of the southeast Asia region show their own different responses, particularly connected with infrastructure development policy and law enforcement on the field. This essay is part of a comprehensive research report on the Indonesian new government's policy under Joko Widodo and the responses of other countries toward them, which discloses different reactions, arguments, reason and responses. The research was conducted in 2015 in provinces of Sumatera, Mollucas and Papua, whose data gathering is carried out by using library studies, focus group discussions, and in-depth interview with decision makers and experts on maritime sector development. Data analysis applied a qualitative method. Its findings reveal inconsistent responses of foreign countries in giving foreign investments for infrastructure development, and their critical views, and moreover, assertive towards law enforcement in the Indonesia water. "

"As the largest archipelago and the widest territorial sea in the world, Indonesian waters has many potential resources for the nation, either for biological and non-biological. Indonesian waters can be used also as a mean of shipping, marine tourism, energy exploration alternatives, as well as shipwreck treasures. When it is used, it will be able to provide a better life for Indonesian people. In the framework of National Defence, Indonesian development paradigm needs to be changed from land oriented to sea oriented development. In compliance with the nations defence paradigm, it needs to prioritise maritime development and also to build a reliable and respected Navy that will synergy with Army and Air Force in order to build a prosperous Indonesia."

"Maritime security is one of important aspects in the state defence system. Because of the wide range of responsibility by the elements of government, therefore abundant of resources is deployed to handle the task in order to contribute a maximum support to the effort in strengthening the state defence. This paper analysed the position of maritime security in the state defence system, so it can produce a significant contribution and also can work cooperatively with other government elements involved in the maritime environment. After a comprehensive analysis in the framework of defence system, it is found that maritime security has a unique position because it is a part of military component as well as non-military component of the state defence system. It also plays a strategic role in improving the people's prosperity as well as in guarding the state sovereignty."

"Kawasan Asia Timur yang meliputi Asia Tenggara dan Asia Timur Laut mempunyai wilayah perairan yang sangat kaya dan strategis. Ada beberapa permasalahan yang terjadi di wilayah tersebut, terutama sengketa batas laut dan tindakan saling klaim. Berdasarkan Analisis Regional Security Complexes (RSC), kepentingan bersama negara-negara di kawasan Asia Timur, khususnya negara-negara yang berkonflik, adalah terorisme, perompakan, penyelundupan, dan stabilitas ekonomi. Negara-negara tersebut tidak dapat disatukan pemikiran dan kebijakannya pada tataran politis karena adanya sengketa wilayah yang berpotensi peperangan. Indonesia mempunyai kepentingan ekonomi dan politik yang tinggi di bidang keamanan maritim. Kepentingan tersebut dapat dicapai dengan berfokus pada kepentingan bersama negara-negara di kawasan, khususnya di bidang perekonomian. Walaupun berada pada tingkatan yang berbeda, hampir semua negara di kawasan mempunyai kepentingan ekonomi yang tinggi di dalam pengamanan maritim. Indonesia dapat mendorong peningkatan kerja sama penanganan keamanan maritim dengan dalih menjaga stabilitas ekonomi kawasan."