Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasarkan proyeksi dari Badan Pusat Statistik total jumlah penduduk Indonesia mencapai 271 juta jiwa pada tahun 2020. Menurut perkiraan tersebut, jumlah penduduk Indonesia bisa mencapai 300 juta pada tahun 2045. Kondisi ini, ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang datang ke kota, serta konsekuensi lingkungan dan sosial. Konsekuensi lingkungan yang dapat terjadi yaitu meningkatnya pencemaran, degradasi ekosistem, dan kurangnya ruang untuk melakukan proses pengelolaan sampah. Salah satu masalah yang ditimbulkan dengan adanya sampah yang tidak dikelola yaitu bencana banjir. Dari masalah sampah yang menyebabkan bencana banjir, salah satu solusi yang ditawarkan yaitu penerapan kota cerdas, mengacu pada kota yang berbasis teknologi, perkembangan teknologi pada setiap bidang seperti pendidikan, energi, dan transportasi. Salah satu dimensi yang terdapat pada kota cerdas (smart city) yaitu smart environment. Smart environment memiliki area kerja diantaranya smart waste management. Hal tersebut didukung dari hasil wawancara dengan Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN. Tujuan dari penelitian ini memberikan perencanaan terkait smart waste management bagi Ibu Kota Nusantara (IKN) dari hulu ke hilir. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kualitatif dengan melakukan wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian berupa perencanaan smart waste management yang terdiri dari pemilahan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Penelitian ini didukung dengan riset yang dilakukan dari berbagai negara. Dalam perencanaan smart waste management dapat dilakukan penelitian lebih lanjut terkait pengolahan air limbah (lindi) secara terpusat. Penerapan prediksi terkait prediksi perubahan volume TPA yang diperoleh dari 3D model wilayah TPA. Selain itu, perlu adanya spesifikasi jenis kendaraan pengangkut sampah untuk setiap kategori sampah dan belum dilakukan pengumpulan data dari pakar sesuai bidang keilmuan.

---

Based on projections from the Central Statistics Agency, the total population of Indonesia will reach 271 million people in 2020. According to these estimates, the total population of Indonesia could reach 300 million in 2045. This condition is marked by the growth of people coming to cities, as well as environmental and social consequences. Environmental consequences that can occur are increasing levels of pollution, ecosystem degradation, and lack of space to carry out waste management processes. One of the problems caused by unmanaged waste is flooding. From the waste problem that causes the flood disaster, one of the solutions offered is the application of smart cities, referring to technology-based cities, technological developments in every field such as education, energy, and transportation. One of the dimensions in a smart city is the smart environment. Smart environment has a work area including smart waste management. This is supported by the results of interviews with the Deputy for Green Transformation and the Digital Authority of IKN. The purpose of this study is to provide planning related to smart waste management for The New National Capital City (IKN) from upstream to downstream. This study uses a qualitative data collection method by conducting interviews and document studies. The results of the research are smart waste management planning which consists of sorting, transporting, processing and landfill for waste. This research is supported by research conducted in various countries. In addition, to improve smart waste management planning, further analysis can be carried out related to centralized wastewater (leachate) treatment. Application of predictions related to predictions of changes in landfill volume obtained from 3D models of landfill areas. In addition, it is necessary to have specifications for the types of waste transport vehicles for each category of waste and data collection has not been carried out from experts according to scientific fields."

"Sampah merupakan masalah umum yang dihadapi di perkotaan. Tren urbanisasi menyebabkan semakin pesatnya timbulan sampah di perkotaan sehingga diperlukan adanya solusi yang terintegrasi. Metode pengumpulan dan pengangkutan sampah di Indonesia saat ini masih dilakukan secara manual dan belum teintegrasi. Implementasi smart waste management system dengan meninjau pengelolaan sampah mulai dari pengumpulan dengan smart garbage bin, pengangkutan dengan truk yang terhubung IoT dan ICT ke fasilitas pengolahan sampah yang dapat dipantau dalam satu command center diharapkan dapat menjadi solusi untuk mencapai target KPI di IKN, yakni 60% daur ulang sampah di tahun 2045. Sampah yang sudah dipilah sejak awal kemudian akan dikelola dengan fasilitas recycle dan pengomposan di area TPST. Perhitungan biaya siklus hidup kemudian dilakukan untuk menilai kelayakan ekonomi penerapan smart waste management system di IKN.

---

Waste is a common problem faced in urban areas. The trend of urbanization has led to the rapid waste generation in cities, so an integrated solution is needed. Currently, the method of collecting and transporting waste in Indonesia is still done manually and not integrated. Implementation of a smart waste management system by reviewing the waste management procedure starting from collecting phase with smart garbage bins, transporting using vehicle truck connected with IoT and ICT to waste processing facilities that can be monitored in one command center is expected to be a solution to achieve the KPI target at IKN, that is 60% waste recycled in 2045. Waste that has been sorted from the start will be processed with recycling and composting facilities at the temporary waste collection area. Calculation of life cycle costs is then carried out to assess the economic feasibility of implementing a smart waste management system in IKN."

"Bengkel motor skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Jakarta Timur berpotensi menghasilkan Limbah B3 yang harus dikelola. Permasalahan dalam penelitian adalah pengelola bengkel belum melakukan pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak mendukung keberlanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyusun strategi keberlanjutan pengelolaan Limbah B3 dari bengkel UMKM. Metode yang digunakan adalah metode campuran (kuantitatif dan kualitatif). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 8 jenis Limbah B3 yang dihasilkan dengan jumlah rata-rata per bengkel antara 128,91 kg hingga 392,35 kg dalam satu bulan, tingkat penerapan (pemenuhan persyaratan) pengelolaan Limbah B3 berkisar antara 37% hingga 63% dan Limbah B3 belum banyak dimanfaatkan oleh industri daur ulang karena mayoritas Limbah B3 dikelola oleh pengepul tidak berizin. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa diperlukan penguatan terhadap pengelola bengkel dengan meningkatkan pengetahuan dan sikap terkait pengelolaan Limbah B3 melalui pembinaan dan pengawasan yang dapat dilakukan bersama-sama, baik oleh pemerintah maupun industri.

---

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) scale motorcycle repair shops in East Jakarta City have the potential to generate hazardous waste that must be properly managed. The problem identified in this study is that repair shop managers have not implemented hazardous waste management in accordance with existing regulations and do not promote sustainable practices. The objective of this research is to develop a strategy for the sustainable management of hazardous waste in MSME repair shops. The method used was a mixed methods (quantitative and qualitative). The results showed that there are 8 types of hazardous waste generated with an average amount per repair shop ranging between 128.91 kg to 392.35 kg per month, the level of implementation (compliance with requirements) of hazardous waste management ranged from 37% to 63% and hazardous waste has not been widely utilized by the recycling industry because the majority of hazardous waste is managed by unlicensed collectors. The conclusion of the study show that it is necessary to strengthen repair shop managers by increasing knowledge and attitudes related to hazardous waste management through guidance and supervision that can be performed collaboratively by both the government and the industry."

"Disertasi ini membahas relasi-relasi kekuasaan di antara pelaku-pelaku di dalam kancah sosial pengelolaan sampah. Kancah sosial pengelolaan sampah dalam penelitian ini dijadikan jendala untuk melihat kekuasaan bekerja dan memberi dampak pada kehidupan sehari-hari, khususnya di bidang kebersihan. Pertanyaannya adalah: bagaimana pelaku-pelaku di kancah sosial pengelolaan sampah melaksanakan dan mengalami kekuasaan sehingga hal itu berdampak pada jalannya penanganan sampah? Disertasi ini dibangun dari penelitian di Kota Depok, mulai dari sumbersumber penghasil sampah di hulu hingga ke tempat-tempat pembuangan sampah di hilir. Keragaman dan variasi jalur pembuangan sampah, serta pelaku pelaku yang menggerakkan system yang beragam itu, menjadi pusat perhatian utama penelitian ini karena hal itulah yang mencerminkan bekerjanya kekuasaan dalam relasi-relasi antar pelaku, di bidang persampahan. Kekuasaan dalam kajian ini difahami sebagai sesuatu yang beredar, cair dan dapat dimanfaatkan oleh semua pelaku dalam relasi-relasinya dengan pelaku yang lain. Oleh sebab itu sangat sulit membayangkan adanya hubungan kekuasaan yang langgeng dan terpola mantap di antara pelaku-pelaku mengingat semua pelaku pada dasarnya tidak pernah diam. Berbagai sumber dapat diakses dan dimanfaatkan oleh setiap pelaku untuk merubah konstruksi hubungan-hubungan yang dirasa kurang seimbang. Namun demikian, perlu digarisbawahi, bahwa kemampuan masing-masing pelaku dengan konteks sosialnya masing-masing, adalah tidak sama sehingga ditemukanlah ada pelakupelaku yang tersingkir, kalah, walaupun mungkin kekalahannya itu hanya sementara. Bukti-bukti dari kancah social pengelolaan sampah menunjukkan bahwa berkuasanya pelaku atas pelaku yang lain tidaklah mencakup keseluruhan hal, melainkan hanya parsial dan temporal. Sifat sementara dari relasi-relasi kekuasan ini tampak semakin nyata karena diperkuat oleh proses globalisasi yang membawa bersamanya diskursus-disrkursus tentang demokrasi, Hak Azasi Manusia, multikulturalisme, otonomi dan lain-lain. Relasi-relasi kekuasaan yang tumbuh dalam lingkungan yang kian terbuka itu, pada akhirnya membawa dampak pada penanganan/pembuangan sampah yang sebagian dapat mengotori wajah perkotaan. Berbagai kepentingan yang diusung oleh para pelaku, menyebabkan penanganan sampah disubordinasikan di bawah kepentingannya yang utama, misalnya ekonomi, harga diri, dan politik. Tetapi boleh jadi juga, kontestasi dan persaingan, yang menyelimuti banyak sekali hubungan di antara pelaku-pelaku, membuat penanganan sampah terwujud dalam performa terbaiknya. Namun harus digarisbawahi, performa ini pun tidak langgeng; bisa bertambah baik tetapi bisa juga bertambah buruk. Relasi-relasi kekuasaan yang cair inilah yang menyebabkan kesementaraan itu terjadi.

---

This disertation discusses power relations among agencies in the social field/arena of waste management. In this case, the waste management is held as a window to see the power works and affects the cleanliness of daily social life. So, the question is: how those agencies do and exercise power that affects process of handling the waste? This writing is constructed from the research which was done in Depok City, from places that produce rubbish to ones in which the waste finally embark. Various ways of throwing away the waste and different agencies who manage its system are the main focus of the research, because their relations, I think, reflect the work of power. Power here is understood as something that is pervasive, fluid and is able to be used by all agencies in relation to each other. Therefore, it is hardly to imagine that power relations among them are forever and stably patterned due to in principle agencies are always moving.Many sources can be gained and differently used by each agencies that construction of their relations are always changing. In addition, it should be underscored that because of different abilities of these agencies and their social contexts that it is understandable if some are found to have been discarded or defeated, but their lost may only be for a while. From investigation of waste management in Depok it has been found the facts that power relations among agencies do not include all aspects of social lives but only occur in certain aspect and time. These partial and temporal relations of power become more and more actual due to and is encouraged by globalisation brought with it discourses of democracy, Human Rights, multiculturalism, otonomy, and so on. Power relations that occur and develop within more open society have lead ultimately to affect treatment of rubbish that cause dirty in certain parts of the city. Various interests held by each agencies make the rubbish treatment subordinated to their self-interests such as economic benefits, self-respect, and politic agenda.It could be stated that contestation and competition among agencies may make the rubbish treatment work properly and at the best. Nevertheless, it should be underscored that this performance is not permanent: it will be getting better or worse. The fluidity of these power relations that causes temporality of this situation to occur."

"Peningkatan timbulan sampah di Kota Depok yang disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk menimbulkan masalah baru yaitu TPA Cipayung yang sudah mengalami kondisi overload sehingga tidak dapat menerima sampah lagi. Salah satu cara yang dilakukan agar dapat mengurangi jumlah sampah ke TPA Cipayung yaitu dengan dibangun UPS (Unit Pengolahan Sampah) di Kota Depok. UPS di Kota Depok sudah beroperasi sejak tahun 2007 hingga sekarang dengan berbagai penambahan jumlah UPS setiap tahunnya. UPS berfokus kepada pengolahan sampah organik. Saat ini, jumlah UPS yang terbangun sebanyak 45 UPS. Namun, belum diketahui bagaimana kondisi dan kinerja UPS di Kota Depok eksisting saat ini. Maka, dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kapasitas dan pengelolaan sampah pada UPS-UPS di Kota Depok saat ini. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah survei, wawancara, dan observasi untuk mengambil data primer dan sekunder. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa jumlah UPS yang terbangun sampai saat ini adalah 45 UPS yang tersebar di 11 Kecamatan Kota Depok dengan Kecamatan Cipayung memiliki UPS terbangun paling banyak dan Kecamatan Cinere dan Cilodong memiliki UPS terbangun paling sedikit. Dari 45 UPS terbangun, sebanyak 31 UPS beroperasi dan 14 tidak beroperasi. Pada UPS yang beroperasi, jumlah sampah yang diolah oleh 30 UPS (1 UPS tidak terhitung) pada kurun waktu 2016-2019 sebanyak 11.831,02 ton. Persentase kapasitas UPS di Kota Depok yang terpakai rata-rata sebesar 27,58% dari kapasitas desain per tahun. Pada proses penanganan sampah di UPS Kota Depok meliputi unloading, pemilahan, pencacahan, pengomposan, pengayakan, pengemasan, dan penyimpanan, serta penanganan residu dengan kemampuan rata-rata UPS dalam mengurangi sampah pada tahun 2016-2019 yaitu 96,15% per tahun. Lalu, untuk kesesuaian pelaksaan UPS digunakan Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 dimana sebagian besar UPS di Kota Depok sudah memenuhi rencana/kriteria pada semua aspek, kecuali aspek bangunan. Dengan mengetahui kapasitas dan proses pengelolaan pada UPS-UPS di Kota Depok, maka tingkat operasi pada UPS di Kota Depok dapat ditingkatkan.

---

The increasing of waste generation in Depok City that caused by the increase in the population raises a new problem when TPA Cipayung has undergone an overload condition so that it cannot receive wastes anymore. One way to reduce the amount of wastes that goes into TPA Cipayung is with the built of UPS in Depok. UPS in Depok has been operating since 2007 until now with additional amount of it for every year. UPS operating is focused on organic waste processing. Currently, the number of UPS that has built is 45. However, it is not yet known how the UPS conditions and performances for now. Therefore, this research is being done with the aim to know how the capacity and waste management at UPS in Depok. The methods used in the study were surveys, interviews, and observations to retrieve primary and secondary data. From the results of the research, it is known that the number of UPS that are reached until now is 45 UPS which spread in 11 sub districts of Depok, Cipayung have the most number of built UPS and sub districts of Cinere and Cilodong have the least number of built UPS. From 45 UPS that has built, as many as 31 UPS are operating and 14 UPS are not operating. At the operating UPS, the amount of waste processed by 30 MRFs (1 MRFs is not included) in the period 2016-2019 is as much as 11,831.02 tons. The average percentage of used UPS capacity in Depok City is 27.58% of the design capacity per year. The process of organic wastes handling in UPS Kota Depok are including unloading, screening, shredding, composting, sieving, packaging and storage, and also handling residue with the ability of the average UPS in reducing wastes for 2016-2019 is 96.15% per year. For the suitability of the implementation of UPS, the PERMEN PU No. 3/2013 is being used for the standard which most UPS in Depok already fulfill the plans/criteria on all aspects, except the building aspects. By knowing the capacity and management process on UPS in Depok City, the level of operation on UPS in Depok City can be increased."

"ABSTRAK

Penelitian ini didasari kebijakan pengelolaan sampah di Kota Cirebon yang belum

membahas tentang pengurangan sampah di tingkat sumber sampah. Penelitian ini

dilakukan dengan pendekatan post positivist serta analisis data yang bersifat

kualitatif. Penelitian ini mendeskripsikan implementasi kebijakan Peraturan

Daerah Kota Cirebon Nomor 2 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan

di Kota Cirebon dalam upaya pembangunan berkelanjutan di Kota Cirebon dilihat

dari karakteristik masalah, karakteristik kebijakan dan lingkungan kebijakan.

Pembahasan selanjutnya yaitu pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan

sampah di Kota Cirebon (Studi Kasus Kecamatan Harjamukti) yang dilihat dari

perspektif ekonomi, sosial dan lingkungan. Ketiga perspektif tersebut masih

terdapat kekurangan karena hanya sebagian kecil masyarakat yang telah

mengelola sampah dengan konsep 3R. Kelompok masyarakat yang dianggap

berhasil yang mengelola sampah dengan konsep 3R adalah masyarakat Rw 08

Merbabu Asih Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti. Hal ini dikarenakan

adanya hambatan seperti kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya SDM

pelaksana kebijakan, kurangnya lahan, kurangnya peran swasta, terbatasnya

anggaran dan kebijakan pengelolaan sampah yang masih terdapat beberapa hal

yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Sampah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2010

tentang Pedoman Pengelolaan sampah.

---

ABSTRACT

This research is based on waste management in Cirebon City which have not

contain about waste reduction in the waste source stage. This research used post

positivist approach and analyzing qualitative data. The result of this research

describes the implementation of the policy from Regional Regulation of Cirebon

Number 2 of 2002 about the Realization of City?s Cleanliness Program in Cirebon

for sustainable development in Cirebon, which is assessed by tractability of the

problem, ability of statute to structure implementation, and nonstatutory variables

affecting implementation. The next part deals with sustainable development of

waste management in Cirebon (Case study: The district of Harjamukti) which

used economic, social, and environment perspective. All those three perspectives

could still be improved since there is only small number of people who could

apply the concept of 3R in dealing with waste. Groups of people that are

considered successful in using the concept of 3R in dealing with waste are Rw 08

Merbabu Asih, Larangan Subdistrict, The district of Harjamukti. This is caused by

some limitations like the lack of people?s awareness, the lack of human resources

for implementing the policy, the lack of space, the lack of private sector?s role, the

lack of financial support, and the policy regarding to waste management that is

not in accordance with Act Number 18 of 2008 about waste management and The

Regulation Number 33 of 2010 from Ministry of Internal Affairs about the

instruction of waste management."

"Unit Pengolahan Sampah (UPS) adalah tempat dilaksanakan kegiatan pengumpulan, pemilahan, pengolahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan. Salah satu Unit Pengelolaan Sampah di Depok berada di Balai Kota Kota Depok. Namun, kini kondisinya sudah tidak lagi berjalan optimal, menyisakan pemilahan sampah anorganik layak jual. Padahal Pemerintah Kota Depok melalui dokumen RPJMD menargetkan adanya peningkatan persentase sampah yang tereduksi melalui 3R, yakni dari 18% di tahun 2022 menjadi 19,5% di tahun 2024. Untuk itu, diperlukan penelitian yang dapat membantu pemerintah dalam mencapai target tersebut, yakni dengan memberikan rekomendasi terhadap hasil evaluasi sistem pengelolaan sampah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah SNI 19-3964-1994 dengan pengukuran selama 8 hari, SNI 19-2452-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan, dan Petunjuk Teknis TPS 3R Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata timbulan sampah yang berasal dari kantor sebesar 90,355 kg/hari dan 998 L/hari, dari taman dan jalan sebesar 79,975 kg/hari dan 185,094 L/hari , dari gedung parkir 5,9 kg/hari dan 9,03 L/hari. Komposisi sampah yang dihasilkan dari kantor terdiri dari sampah organik (31,21%), sampah kertas 24,24%, sampah plastik (23,97%), residu (19,19%), logam (0,08%), gelas kaca (1,09%) dan B3 (0,2%). Komposisi sampah taman terdiri dari organik (91,9%), plastik (7,42%), kertas (0,43%), dan residu (0,25%). Komposisi sampah gedung parkir terdiri dari organik (6,72%), plastik (14,01%), kertas (49,9%), residu (23,61%), gelas kaca (5,76%). Melalui rekomendasi terhadap aspek teknis operasional, limbah padat yang dihasilkan dapat secara teoritikal dikurangi sebesar 38% sampah kantor, 51% sampah taman dan 40% sampah gedung parkir. Meningkat dari sebelumnya yang hanya 7% sampah kantor, 3% sampah taman dan 21% sampah gedung parkir. Namun begitu, perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui seberapa efektif rekomendasi yang ada di dalam penelitian ini.

---

The Waste Processing Unit (UPS) is a place where activities such as waste collection, sorting, processing, reuse, and recycling on a regional scale are carried out. One of the Waste Management Units in Depok is located at the Depok City Hall. However, its condition has now deteriorated, leaving only the sorting of recyclable inorganic waste. Meanwhile, the Depok City Government, through the RPJMD document, aims to increase the percentage of waste reduced through the 3R approach (Reduce, Reuse, Recycle) from 18% in 2022 to 19.5% in 2024. Therefore, research is needed to help the government achieve this target by providing recommendations based on an evaluation of the waste management system.The methods used in this study include SNI 19-3964-1994 with measurements taken over 8 days, SNI 19-2452-2002 on Technical Operational Procedures for Urban Waste Management, and the 3R TPS Technical Guidelines from the Ministry of Public Works and Public Housing. The results of the study indicate that the average waste generated from offices is 90.355 kg/day and 998 L/day, from parks and roads is 79.975 kg/day and 185.094 L/day, and from parking buildings is 5.9 kg/day and 9.03 L/day. The composition of waste generated from offices consists of organic waste (31.21%), paper waste (24.24%), plastic waste (23.97%), residual waste (19.19%), metal (0.08%), glass (1.09%), and hazardous waste (0.2%). The composition of waste from parks consists of organic waste (91.9%), plastic (7.42%), paper (0.43%), and residual waste (0.25%). The composition of waste from parking buildings consists of organic waste (6.72%), plastic (14.01%), paper (49.9%), residual waste (23.61%), and glass (5.76%). Through recommendations on technical operational aspects, the solid waste generated can theoretically be reduced by 38% from offices, 51% from parks, and 40% from parking buildings, an increase from the previous 7% for office waste, 3% for park waste, and 21% for parking building waste. However, further research is needed to determine the effectiveness of the recommendations provided in this study."

"Adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor akan mengakibatkan timbulan limbah B3 dari bengkel juga akan meningkat. Hal ini membahayakan apabila pihak pengelola bengkel tidak melakukan pengelolaan dengan baik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi komposisi dan jumlah, mengobservasi pengelolaan, serta memberikan rekomendasi pengelolaan limbah B3 untuk bengkel diler mobil yang berada di Jakarta Selatan. Penelitian dilakukan dengan pengambilan sampel, observasi, dan wawancara di tiga bengkel diler mobil yang ada di Jakarta Selatan. Hasil yang ditemukan adalah jenis dan komposisi limbah B3 yang ditimbulkan PT. X adalah 53,64% oli bekas, 29,37% onderdil bekas, 13,79% botol oli bekas, 2,84% kain majun bekas, dan 0,37% serbuk gergaji; Bengkel PT. Y adalah 71,22% oli bekas, 20,94% kain majun bekas, dan 7,84% botol oli bekas; Bengkel PT. Z adalah 90,67% oli bekas, 4,55% botol oli bekas, 3,17% kain majun bekas, 1,14% onderdil bekas, 0,25% serbuk gergaji, dan 0,22% botol pelarut bekas. Pengelolaan yang dilakukan oleh ketiga bengkel belum sepenuhnya memenuhi syarat dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6 Tahun 2021. Beberapa rekomendasi pengelolaan yang diberikan adalah penggantian wadah, penambahan simbol dan label B3, memperbaiki tempat penyimpanan, dan membuat laporan pengelolaan limbah B3.

---

The increase of car units is directly proportional to the hazardous and toxic wastes generated from car repair shops. This will endanger the environment and health if the wastes are not effectively managed. This research aims to identify the types and compositions, observe existing management, and recommend the proper management of hazardous wastes generated from the repair shops. The methods used are sampling, observing, and interviewing three car dealership repair shops located in Jakarta Selatan. The result shows that in Bengkel PT. X, the composition consists of 53,64%  used oil, 29,37% used spare parts, 13,79% used oil bottles, 2,84% used rags, and 0,37% sawdust; PT. Y consists of 71,22% used oil, 20,94% used rags, and 7,84% used oil bottles; PT. Z consists of 90,67% used oil, 4,55% used oil bottles, 3,17% used rags, 1,14% used spare parts, 0,25% sawdust, and 0,22% used solvent bottles. The hazardous waste management done by each repair shop is still not fully in accordance with Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 6 Tahun 2021. Some recommendations for these repair shops are to change the waste containers, add hazardous waste symbol and label, fix the storage room according to existing regulation, and write biannual waste management report."