Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Badan Usaha Milik Desa sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat desa mendapatkan amanat baru dari Undang-Undang tentang Cipta Kerja mengenai bentuk hukum dari badan usahanya. BUMDes diharuskan untuk menjadi badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan amanat Pasal 117 Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Pengaturan status BUMDes melalui Undang-Undang tentang Cipta Kerja dianggap menjadi sebuah solusi atas ambiguitas status dan bentuk hukum BUMDes selama ini, namun nyatanya masih terdapat beberapa pertanyaan lain yang membutuhkan jawaban seperti kedudukan BUMDes dalam struktur pemerintahan desa dan pembentukan BUMDes yang sesuai dengan karakter desa dan potensinya. Penelitian ini disandarkan pada metode penelitian yuridis normatif dengan tipologi preskriptif analitis. Melalui pengaturan tentang BUMDes, didapati bahwa kedudukan organ BUMDes sudah terpisah dari pemerintahan desa, namun masih terdapat beberapa permasalahan seperti kurang mampunya desa dalam menemukan potensinya untuk dijadikan jenis usaha dari BUMDes yang dimilikinya.

---

Village-Owned Enterprises as the driving force for the economy of rural communities have received a new mandate from the stipulation of a Government Regulation in lieu of the Law on Job Creation regarding the legal form of business entities. Village-Owned Enterprises are required to become legal entities in accordance with the mandate of Article 117 of the Law on Job Creation. Regulating the status of Village-Owned Enterprises through Law on Job Creation is considered to be a solution to the ambiguity of their status and legal form. Whereas, there are still several other questions that require answers such as the position of Village-Owned Enterprises in the village government structure and the formation of Village-Owned Enterprises. Belongs to the Village in accordance with the character of the village and its potential. This research is based on normative juridical research method with analytical prescriptive typology. Through the regulation regarding Village-Owned Enterprises, it was found that the position of Village-Owned Enterprises organs was already separated from the village government, but there were still some problems such as the inability of the village to find its potential to become a type of business from the Village-Owned Enterprises."

"Skripsi ini membahas mengenai kedudukan Musyawarah Desa sebagai organ Badan Usaha Milik Desa dengan menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan terkait terutama dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Skripsi ini menjabarkan mengenai perbedaan susunan perangkat organisasi Badan Usaha Milik Desa sebelum dan setelah terbitnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengubah status hukum Badan Usaha Milik Desa dari yang sebelumnya merupakan badan usaha menjadi berstatus badan hukum. Skripsi ini juga mengkaji apakah kedudukan Musyawarah Desa sebagai organ Badan Usaha Milik Desa akan menimbulkan potensi risiko terjadinya konflik kepentingan dengan peran yang juga dimiliki oleh Kedudukan Desa dalam konstruksi pemerintahan Desa. Dari hasil kajian yuridis yang telah dilakukan diketahui bahwa terdapat adanya kedudukan ganda dalam perangkat organisasi Badan Usaha Milik Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 yang terletak pada kedudukan Kepala Desa sebagai Penasihat Badan Usaha Milik Desa dan juga kedudukannya sebagai fasilitator Musyawarah Desa. Selain itu terdapat pula ketidakjelasan mengenai pertanggungjawaban Musyawarah Desa sebagai organ dengan kekuasaan tertinggi dalam Badan Usaha Milik Desa. Adanya ketidakjelasan dalam pembatasan wewenang Musyawarah Desa ini mengakibatkan munculnya potensi risiko dalam pelaksanaan kegiatan Badan Usaha Milik Desa. Maka dari itu, skripsi ini mendorong disusunnya peraturan yang mengatur lebih lanjut mengenai batasan wewenang dari Musyawarah Desa sebagai organ Badan Usaha Milik Desa.

---

This thesis discusses the position of the Village Meeting as an organ of Village-Owned Enterprises by analyzing the provisions of the relevant laws and regulations, specifically the regulation of Government Regulation Num. 11 of 2021 concerning Village-Owned Enterprises. This thesis describes the differences in the structure of the organs of Village-Owned Enterprises before and after the issuance of Law Num. 11 of 2020 concerning Job Creation, which changes the legal status of Village-Owned Enterprises from a business entity to being a legal entity. This thesis also examines whether the position of the Village Meeting as an organ of the Village-Owned Enterprises will pose a potential conflict of interest with the role that the Head of Village also has in the village administration. Based on the juridical studies that have been carried out, there is a dual position in the management organ of Village-Owned Enterprises as regulated in Government Regulation Num. 11 of 2021 which lies in the position of the Head of Village as an Advisor to Village-Owned Enterprises and also his position as a Village Meeting facilitator. In addition, there is also uncertainty regarding the accountability of the Village Deliberation as the organ of management with the highest power in Village-Owned Enterprises. The existence of ambiguity in limiting the authority of the Village Meeting has resulted in the emergence of potential risks in the implementation of Village-Owned Enterprises activities. Therefore, this thesis encourages the formulation of regulations that further regulate the limits of authority of the Village Meeting as an organ of the Village-Owned Enterprise. "

"Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.  Keberadaan BUM Desa tersebut memiliki kekurangan atau kekosongan hukum dalam pengaturannya yakni terkait dengan konstruksi yuridis dari BUM Desa sebagai suatu subjek hukum di Indonesia. Padahal konstruksi yuridis badan usaha sebagai suatu subjek hukum sangatlah penting karena berpengaruh dalam kewenangan, hak dan kewajibannya, bertindaknya serta menentukan siapa yang berwenang untuk dapat menjadi pemohon atau mengajukan permohonan kepailitan Badan Usaha Milik Desa saat terjadi kepailitan.Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua masalah pokok, yaitu bagaimana konstruksi yuridis Badan Usaha Milik Desa sebagai subjek hukum di Indonesia dalam hal ini dapat diketahui bentuk badan usaha dari BUM Desa ataukah badan usaha berbadan hukum atau badan usaha tidak berbadan hukum. Kemudian hasil tersebut menentukan kewenangan pengajuan permohonan kepailitan oleh BUM Desa.Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diperoleh kesimpulan bahwa Badan Usaha Milik Desa tidak memenuhi kedua unsur badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum. Demi kepastian hukum, Penulis berkesimpulan bahwa BUM Desa seharusnya berbadan hukum sehingga kewenangan pengajuan permohonan kepailitan dapat dilakukan oleh Kepala Desa mewakilkan BUM Desa sebagai subjek hukum atau Debitor Pailit. Saran Penulis diperlukan Peraturan Menteri Desa yang mengatur terkait dengan perolehan status badan hukum dari BUM Desa.Kata Kunci: BUM Desa, Badan Usaha, Permohonan KepailitanArticle 87 of the Regulation Number 6 Year 2014 concerning Villages states that Villages can establish Village Owned-company called BUM Desa. Village-owned company is a legal entity in which either parts of whole of its capital, is owned by village stated in direct inclusion. The existence of the BUM Desa has a lack in its regulation which is related to the juridical construction of BUM Desa as a legal subject in Indonesia. Whereas the legal construction of a business entity as a legal subject is very important because it influences its authority, rights and obligations, acts as well as determines who is authorized to be the petitioner or submits a request for bankruptcy in a village owned-company during a bankruptcy.This research used normative juridical research methods and was conducted to answer two main problems, how the juridical construction of Village owned-company as legal subjects in Indonesia, in this case, it can be seen the form of business entity from BUM Desa or whether it is a legal entity or a non-legal entity. Then these results determine the authority to submit bankruptcy requests by BUM Desa.The results of the research that have been concluded that the Village-Owned Company do not fit for both elements of a legal entity and a non-legal entity. The author concludes that BUM Desa should be a legal entity so that the authority to submit bankruptcy applications can be carried out by the Village Head representing the Village Owned-Company as the Bankrupt Debtor. Authors' recommendation is needed a Village Minister Regulation that regulates the acquisition of legal entity status for BUM Desa.Keywords: Village owned-company, Business Entity, Bankruptcy Petition"

"Setiap tahun, Desa mendapatkan transfer Dana Desa dari Pemerintah Pusat. Dana Desa tersebut dapat digunakan untuk pembentukan dan pemupukan modal Badan Usaha Milik Desa BUMDes. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban BUMDes terhadap penggunaan Dana Desa. Dengan bentuk metode penelitian yuridis-normatif, penelitian ini mencari data dengan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban BUMDes terhadap penggunaan Dana Desa dilakukan dengan menyampaikan laporan keuangan kepada Kepala Desa secara berkala. Setiap Desa dapat membuat aturan tambahan terkait hal tersebut. Terkait penyertaan modal kepada BUMDes menggunaan Dana Desa, Kepala Desa juga memberikan laporan realisasi di setiap semester dan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa kepada Bupati/Walikota di akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban tersebut kemudian dituangkan ke dalam Peraturan Desa dan diumumkan kepada masyarakat Desa.

---

Every year, a Village get Village Funds transfer from the central government. Village fund can be used to form and capitalized a Village Owned Enterprises BUMDes. This research aims to understand the accountability of BUMDes to the use of Village Fund. Research method used in this study is normative juridical and look for secondary data by library research and interview. The results of this study show that the accountability of BUMDes to the use of Village Fund is by submit a finance report to the village head periodically. Every village can make its own regulation. Regarding the equity capitalization to BUMDes by using Village Fund, the village head also submit a realization report each semester and submit a Village Fund implementation report to the regent mayor each fiscal year end. Then, those report is created in a village regulation and announced to the village community."

"Kemiskinan masih menjadi perhatian utama dalam pembangunan di Indonesia. Saat ini jumlah penduduk miskin di Indonesia masih tinggi terutama di wilayah perdesaan. Pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal  sebagai strategi menekan angka kemiskinan di perdesaan. Desa Serang, Purbalingga merupakan salah satu contoh desa yang melakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Des). Oleh karena itu menarik untuk dilihat bagaimana proses pemberdayaan tersebut dilakukan melalui pengembangan BUM Des Serang Makmur Sejahtera. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Berdasarkan penelitian bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan BUM Des di Desa Serang dilakukan melalui beberapa tahapan serta dijadikan sebagai suatu proses yang terus dilakukan sepanjang masa atau tanpa batasan waktu tertentu. Terdapat hambatan dalam proses pemberdayaan tersebut, namun juga ada faktor pendukung yang mendorong proses pemberdayaan dapat dilakukan hingga saat ini. Berdasarkan pemberdayaan yang dilakukan telah mendorong perbaikan pada pelayanan publik, meningkatkan aktivitas perekoniman masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan.

---

Poverty is still a main concern in the  development in Indonesia. At present the number of poor people in Indonesia is still high, especially in rural areas. Community empowerment by utilizing local potential as a strategy to reduce poverty in rural areas. Serang Village, Purbalingga is an example of a village that undertakes community empowerment efforts through the Village Owned Enterprises (BUM Des). It is therefore interesting to see how the empowerment process is carried out through the development of BUM Des Serang Makmur Sejahtera. The method used in this research is qualitative. Based on research that community empowerment through the development of BUM Des in Serang Village is carried out through several stages and is made as a process that continues to be carried out throughout time or without a certain time limit. There are obstacles in the empowerment process, but there are also supporting factors that encourage the empowerment process to be carried out"

"Sejak tahun 2015 Pemerintah Indonesia berusaha mengembangkan Badan Usaha Milik Desa/BUMDesa (township and village enterprises/TVEs), sebagai bagian dari kebijakan Dana Desa untuk mempercepat pembangunan desa-desa di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana keberadaan BUMDesa memengaruhi perkembangan usaha kecil di 245 desa di 3 kabupaten di  Indonesia yaitu Bekasi, Wonogiri dan Bantul dalam jangka pendek berdasarkan laporan Kementerian Desa. Dengan pendekatan mix method, penelitian ini berusaha menganalisis efek dari keberadaan BUMDesa terhadap perkembangan usaha kecil di desa melalui pendekatan Difference-in-differences (DID) dan faktor-faktor yang memengaruhi pengaruh tersebut melalui in-depth interview dengan stakeholder terkait. Efek dari keberadaan BUMDesa terhadap usaha kecil diukur dengan membandingkan kelompok treatment, yaitu 75 desa yang memiliki BUMDesa yang berhasil  terhadap kelompok kontrolnya, yaitu desa-desa yang tidak memiliki BUMDesa, sebelum dan setelah adanya kebijakan BUMDesa. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan BUMDesa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan jumlah usaha kecil pada kelompok treatment. Hasil dari in-depth interview menunjukkan beberapa faktor yang menyebabkan BUMDesa sulit berkembang, yaitu BUMDesa tidak memiliki status badan hukum usaha (corporate legal entity) sehingga sulit melakukan kerja sama dengan pihak lain, pengelola BUMDesa yang umumnya adalah masyarakat atau tokoh desa kurang memiliki entrepreneurship, dan insentif yang tidak memadai bagi pengelola BUMDesa.

---

Since 2015 the Government of Indonesia has been trying to develop township and village enterprises, the so-calledBUMDesa, as a part of the Village Fund policy (Dana Desa) to accelerate the development of villages in Indonesia. This study aims to evaluate the existence of BUMDesa to influence the development of small businesses in 245 villages in 3 district in Indonesia namely Bekasi, Wonogiri and Bantul in the short term, which have successful BUMDesa cases based on the Village Ministry report. Using mix method approach, this study seeks to analyze the effect of the existence of BUMDesa on the development of small businesses in the village through the difference-in-differences (DID) approach and the factors that influence these effects through in-depth interviews with relevant stakeholders. The effect of BUMDesa on small businesses is measured by comparing the treatment group, which is 75 villages that have BUMDesa  to their control group, namely villages that do not have BUMDesa, before and after BUMDesa policy. The findings of this study indicate that the existence of BUMDesa does not significantly influence the development of the number of small business in the treatment group. The results of in-depth interview show several factors hamper the development of BUMDesa , the lack of business legal entity that limit BUMDesa to do business with, lack of entrepreneurships that limit the managers to develop the business , and inadequate incentives for the managers. "

"Skripsi ini membahas mengenai kedudukan hukum Badan Usaha Milik Desa bila dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan, mulai dari peraturan tertinggi hingga peraturan terendah. Skripsi ini mengkaji Badan Usaha Milik Desa apakah lebih tepat bila dikategorikan sebagai badan usaha berbadan hukum atau badan usaha non badan hukum. Skripsi ini juga menjabarkan implikasi atas ketidakjelasan kedudukan hukum Badan Usaha Milik Desa dalam prakteknya dengan menampilkan permasalahan yang timbul pada Badan Usaha Milik Desa Panggung Lestari, kabupaten Bantul, provinsi Yogyakarta. Berdasarkan kajian yuridis yang telah dilakukan, pengakuan Badan Usaha Milik Desa sebagai badan usaha berbadan hukum atau badan usaha non badan hukum tidak ada, sedangkan sangat penting adanya pengakuan yang jelas dan tegas mengenai kedudukan hukum Badan Usaha Milik Desa mengingat badan usaha ini akan melakukan berbagai macam kegiatan usaha demi kepentingan dan kemajuan desa itu sendiri. Ketidakjelasan kedudukan hukum Badan Usaha Milik Desa juga mengakibatkan badan usaha ini kesulitan dalam menjalin kerjasama usaha dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, skripsi ini mendorong perlunya ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas mengenai kedudukan hukum Badan Usaha Milik Desa.

---

The focus of this study is analyze about legal status of village owned enterprises based on the law. This study also analyze that village owned enterprises is business entity or legal entity. This study also details the implication of obscurity of legal status of village owned enterprises practically by indicating the problems that happens in Panggung Lestari Village Owned Enterprises in Bantul, Yogyakarta. Based on the juridical studies that has been done, recognition of village owned enterprises as business entity or legal entity is nothing, while too important to have the clear recognition about legal status of village owned enterprises because this entity would make every kind of business activities for the sake of that village. The obscurity of village owned enterprises caused this entity have difficulties in established business cooperation with third parties. Therefore, this study encouraged to have the clear regulation that would provide about legal status of village owned enterprises."

"Salah satu potensi dampak positif dari penerapan Dana Desa di Indonesia adalah menciptakan kelembagaan ekonomi lokal yang diharapakan mampu mengembangkan kompetisi antar desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kompetisi tersebut tercermin dari peningkatan jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setiap tahunnya sejak menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti secara empiris apakah BUMDes yang disebut sebagai salah satu program penggerak perekonomian desa dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat desa dengan melihat perbedaan peningkatan perekonomian desa. Penelitian ini menggunakan data BUMDes dan Potensi Desa (Podes) tahun 2014 dan 2018, serta Alokasi Dana Desa sebagai proksi untuk kegiatan ekonomi di tingkat desa dengan menggunakan pendekatan model ekonometrika Propensity Score Matching dan Difference in Difference dengan model fixed effect. Hasilnya menunjukkan bahwa desa yang memiliki BUMDes memiliki dampak lebih besar daripada desa yang tidak memiliki BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

---

One of the potential positive impacts of implementing the Village Fund in Indonesia is creating local economic institutions that are expected to be able to develop competition between villages in an effort to improve the welfare of their communities. The competition is reflected in the increasing number of Village-Owned Enterprises (BUMDes) every year since becoming one of the government's priority programs in village development. This study aims to find empirical evidence whether BUMDes, which is referred to as one of the village economic drive programs, can affect the welfare of rural communities by looking at differences in the improvement of the village economy. This study uses BUMDes and Village Potential data (Podes) in 2014 and 2018, and the Village Fund Allocation as a proxy for economic activities at the village level using the econometric model approach of Propensity Score Matching and Difference in Difference with the fixed effect model. The results show that villages that have BUMDes have a greater impact than villages that do not have BUMDes in improving the economy of village communities."

"Undang-Undang tentang Desa menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Kelembagaan ekonomi pedesaan hingga saat ini tetap menjadi bagian penting, sekaligus menjadi tantangan dalam upaya mencapai kemandirian ekonomi desa. Adanya kebijakan dana desa menjadi stimulus bagi desa untuk membentuk kelembagaan lokal berbentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dapat menopang perekonomian masyarakat desa. Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan cerminan dari perekonomian masyarakat desa yang berbasis kebutuhan dan keinginan serta potensi desa. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris peran keberadaan BUMDes terhadap tingkat pembangunan desa yang dihitung melalui dari nilai Indeks Desa Membangun (IDM). Pengukuran pembangunan desa melalui IDM bersifat multidimensi mencakup dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan. Penelitian menggunakan data level seluruh desa di Indonesia dengan rentang tahun 2018 hingga tahun 2020. Pendekatan analisis ekonometrika yang digunakan adalah regresi data panel dengan fixed effect model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap tingkat pembangunan desa dimana rata-rata nilai IDM desa-desa yang memiliki BUMDes lebih tinggi dibandingkan desa-desa yang tidak memiliki BUMDes. Keberadaan BUMDes juga memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap nilai Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan. Keberadaan BUMDes yang memiliki bidang usaha ekonomi dan lingkungan berkorelasi positif dan signifikan terhadap nilai IDM. Hasil estimasi setiap pulau menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes memiliki korelasi yang positif terhadap nilai IDM. Meskipun terdapat korelasi yang positif dan signifikan secara statistik, besaran koefisien regresi keberadaan BUMDes masih memiliki keterbatasan dampak secara ekonomi.

---

The Village Law emphasizes the empowerment of the village community to develop the community's independence and well-being. Rural economic institutions are still an essential part of and a challenge to achieving village economic independence. The existence of a village fund policy is a stimulus for villages to form local institutions in the form of village-owned enterprises (BUMDes) that can support the economies of rural communities. Village-owned enterprises (BUMDes) reflect the village community's economy based on the village’s needs, desires, and potential. This study aims to find empirical evidence of the role of BUMDes in village development, calculated through the Village Building Index (IDM) value. The measurement of village development through IDM is multidimensional, including social, economic, and environmental dimensions. The research uses data at the level of all villages in Indonesia from 2018 to 2020. The econometric analysis approach is panel data regression with a fixed effect model. The results showed that the existence of BUMDes has a positive and significant relationship to the level of village development, with the average IDM value of villages with BUMDes being higher than villages without BUMDes. The existence of BUMDes also has a positive and significant relationship with the value of the Social Resilience Index, Economic Resilience Index, and Environmental Resilience Index. The existence of BUMDes, which has an economic business and an environmental sector, contributes more to the increase in IDM value. The estimation results for each island show that the existence of BUMDes has a positive correlation to the IDM value. Although there is a positive and statistically significant correlation, the magnitude of the regression coefficient indicates that the existence of BUMDes still has limited impact economically."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan investasi atas proyek pendirian unit usaha percetakan serta memberikan usulan metode penilaian kelayakan usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus kualitatif. Studi kasus dilakukan di BUMDesMA DAPM Kecamatan Widodaren yang merupakan badan usaha gabungan 12 desa. Kelayakan investasi diukur dengan metode-metode capital budgeting, yaitu Net Present Value (NPV), Payback Period (PBP), Discounted Payback Period (DPP), Internal Rate of Return (IRR), terminal value, Analisis Sensitivitas, Break-Even Analysis, dan simulasi Monte Carlo. Dalam perhitungan metode-metode ini, perubahan asumsi laju pertumbuhan PDB industri, inflasi, dan upah minimum provinsi menjadi pertimbangan. Dengan tingkat diskonto yang dihitung menggunakan metode Capital Asset Pricing Model (CAPM) dan opportunity cost, diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa proyek pendirian unit usaha percetakan layak dilakukan pada kondisi best dan optimis. Namun pada kondisi pesimis, proyek investasi tidak layak dilakukan. Metode penilaian yang sesuai diterapkan di BUMDes adalah payback period.

---

This study aims to analyze the investment feasibility of establishing a printing business unit and to propose a business feasibility assessment method. The research method used is a qualitative case study. The case study was conducted in BUMDesMA DAPM, Widodaren District, which is a joint business entity of 12 villages. Investment feasibility is measured by capital budgeting methods, namely Net Present Value (NPV), Payback Period (PBP), Discounted Payback Period (DPP), Internal Rate of Return (IRR), terminal value, Sensitivity Analysis, Break-Even Analysis, and Monte Carlo simulation. In calculating these methods, changes in the assumptions of industrial GDP growth, inflation, and provincial minimum wages are considered. With the discount rate calculated using the Capital Asset Pricing Model (CAPM) and opportunity cost, the results show that the project to establish a printing business unit is feasible in the best and optimistic conditions. However, under pessimistic conditions, investment projects are not feasible. The appropriate valuation method applied in BUMDes is the payback period."