Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pilkada langsung secara serentak berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 baru akan diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020. Mengingat Vaksin Covid-19 belum ditemukan, maka diperkirakan Pilkada Serentak sebagai sarana rakyat berdemokrasi secara Luber, efisien dan disentralisasi berlangsung masih dalam gelombang Pandemi Covid-19. Mempertimbangkan Pandemi Covid-19 ini berdampak multidimensional dan mendorongmasyarakat untuk hidup dengan “New Normal Life” dengan rambu-rambu Protokol Kesehatan disertai masing-masing daerah memiliki karakteristik yang beragam budaya, agama, adat istiadatnya dan masih terdapat konflik-konflik sosial, maka hasil Pilkada Serentak tahun 2020 diharapkan dapat menghasilkan Pemimpin dan kepemimpinan berbasis Multikultur yang mampu menangkal dan menyelesaikan konflik-konflik sosial dimaksud. Namun demikian,masih dirasakan bahwa demokrasi melalui Pilkada, kendati sudah bersifat langsung bahkan serentak, bukan hanya belum menjadi faktor signifikan perubahan budaya politik elite lokal, tetapi juga cenderung menghasilkan pemimpin yang kurang berintegritas karena hutang budi disaat proses pencalonannya serta memfasilitasi menguatnya kembali politik identitas berbasis sentimen primordial, baik atas nama suku, agama, ras, maupun antargolongan (SARA). Kedepan diharapkan setiap penyelenggara Pilkada Serentak dapat membangun sistem Pilkada yang memperhatikan keberagaman dan menghasilkan Pemimpin yang memiliki integritas diri berbasis multikultur."

"Penelitian ini membahas tantangan pemilihan inklusif bagi pemilih difabel pada Pemilihan Serentak tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19, studi kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini mengunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara mendalam kepada organisasi penyandang difabel dan Penyelenggara Pemilihan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Temuan dari penelitian ini yaitu: 1) potensi tidak terdaftarnya pemilih difabel dalam daftar pemilih terjadi apabila KPU tidak inovatif dalam mendata pemilih difabel, maka perlu adanya komunikasi yang intens antara Penyelenggara Pemilihan dan kelompok difabel; 2) tantangan pelaksanaan Pemilihan Serentak tahun 2020 terhadap pemilih difabel adalah belum maksimalnya pendidikan pemilih yang berpotensi pada rendahnya partisipasi dan pemahaman difabel terhadap informasi Pemilihan; 3) tantangan pemenuhan akses bagi pemilih difabel untuk menjangkau TPS yang memenuhi persyaratan protokol kesehatan. Pemilih difabel berpotensi besar terpapar COVID-19 sehingga memerlukan perhatian khusus dari penyelenggara khususnya Badan Ad hoc untuk memperhatikan TPS yang memadai bagi pemilih difabel."

"Pandemi Covid-19 yang melanda dunia berdampak pada seluruh aktivitas kehidupan, tidak terkecuali aktivitas politik. Pada masa pandemi Covid-19, Indonesia memiliki agenda politik yaitu pelaksanaan Pilkada 2020 yang awalnya ditetapkan dalam Undang-Undang akan dilaksanakan pada September 2020. Situasi pandemi berdampak pada penyelenggaraan pemilu yang harus disesuaikan agar keselamatan manusia tetap terjaga. Salah satunya berdampak pada regulasi yang mengatur pilkada tahun 2020. Penelitian ini fokus membahas proses politik dalam penetapan jadwal Pilkada 2020 masa Pandemi Covid-19 yang melibatkan berbagai stakeholder, yaitu KPU, Pemerintah, DPR, Satgas Covid-19, dan pegiat masyarakat sipil. Dengan menggunakan metode kualitatif, pengambilan data dikumpulkan secara primer melalui wawancara mendalam, dan data sekunder berupa dokumen yang relevan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kebijakan publik yang digagas oleh William Dunn. Aplikasi teori kebijakan publik fokus pada dua tahap yaitu agenda setting dan formulasi kebijakan. Penelitian ini menemukan pada tahap agenda setting terdapat isu kesehatan, keberlanjutan kepemimpinan, anggaran, politisasi bantuan sosial dan partisipasi politik yang dimunculkan oleh stakeholders formal dan informal. Pada tahap formulasi kebijakan, Pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri merupakan aktor dominan dalam proses penetapan jadwal pelaksanaan Pilkada yang dimundurkan dari 22 September menjadi 9 Desember 2020. Hasil tersebut berimplikasi pada teori Dunn bahwa penetapan jadwal pilkada serentak 2020 pada tahap formulasi kebijakan tidak dilibatkannya stakeholders informal, karena kebijakan penetapan jadwal Pilkada Serentak 2020 hanya melibatkan stakeholder formal.

---

The COVID-19 pandemic has hit the world and has had an impact on all activities of life, including political activities. During the COVID-19 pandemic, Indonesia has a political agenda, namely the implementation of Local Elections in 2020 which has been stipulated in the rule of law. However, the COVID-19 pandemic has an impact on political activities that must be adapted to the Covid-19 pandemic situation so that political activities can be carried out properly and human safety is maintained. This study aims to examine the political process of determining the schedule for the Local Election in 2020. This study uses a qualitative approach with a case study method, data collection uses primary data and secondary data, then is analyzed using data reduction, data presentation and conclusion drawing. The theory used in this research is the public policy theory initiated by William Dunn. The application of public policy theory focuses on two stages, namely agenda setting and policy formulation. The results showed that at the agenda setting stage, there were issues of health, leadership sustainability, budget, politicization of social assistance and political participation raised by formal and informal stakeholders. At the policy formulation stage, the Ministry of Home Affairs is the dominant actor who sets the schedule for the implementation of the Local Election on December 9, 2020. These results have implications for Dunn's theory that the determination of the Local Election schedule in 2020 at the policy formulation stage does not involve informal stakeholders, because the policy for setting the Local Election schedule in 2020 only involves formal stakeholders.

"

"Pandemi Covid-19 mengakibatkan tingginya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang berimplikasi pada tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia. Pekerja yang terkena PHK mengalami penurunan kemampuan finansial, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka pekerja harus kembali bekerja. Pada era pandemi Covid-19, pekerja formal masih diminati masyarakat karena upahnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan pekerja informal. Investasi modal manusia berupa pelatihan dinilai menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan peluang seseorang mendapatkan pekerjaan kembali sebagai pekerja formal di era pandemi Covid-19, baik pelatihan Prakerja maupun pelatihan Non Prakerja. Terbatasnya penelitian di Indonesia terkait pengaruh pelatihan terhadap peluang bekerja kembali sebagai pekerja formal, sehingga penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh pelatihan terhadap peluang bekerja kembali sebagai pekerja formal pada pekerja yang terkena PHK akibat pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil analisis regresi binomial dan multinomial dengan menggunakan data Sakernas Agustus 2020 dan Februari 2021 diperoleh hasil bahwa pada Agustus 2020 pelatihan memiliki pengaruh dalam meningkatkan peluang bekerja kembali sebagai pekerja formal. Namun, hanya pelatihan Non Prakerja yang memiliki pengaruh dalam meningkatkan peluang bekerja kembali sebagai pekerja formal. Sedangkan pelatihan Prakerja tidak memiliki pengaruh terhadap peluang bekerja sebagai pekerja formal, tetapi memiliki pengaruh terhadap peluang bekerja sebagai pekerja informal. Sementara itu, pelatihan tidak memiliki pengaruh terhadap peluang bekerja kembali sebagai pekerja formal, baik pelatihan Prakerja maupun pelatihan Non Prakerja pada Februari 2021.

---

The Covid-19 pandemic has impacted the high number of layoffs which has implications for the high unemployment rate in Indonesia. Laid-off workers have declined financial capacities, so workers must re-employment to fulfill their daily needs. In the era of the Covid-19 pandemic, many people still interested in being formal workers because their wages are higher than informal workers. Training is the one of human capital investment which is considered to be one solution to increase re- employment probabilities as formal workers in the Covid-19 pandemic, both Prakerja training and Non Prakerja training. The limited research in Indonesia related to the effect of training on opportunities to re-employment as formal workers, so this study aims to examine the effect of training on re-employment probabilities as formal workers in laid-off workers due to the Covid-19 pandemic. Based on the results of binomial and multinomial regression analysis using Sakernas data in August 2020 and February 2021, it was found that in August 2020 training has an influence in increasing the re- employment probabilities as formal workers. However, only Non Prakerja training has an effect in increasing the re-employment probabilities as formal workers. While Prakerja training has no effect on the employment probabilities as formal workers, but has an influence on the employment probabilities as informal workers. Meanwhile, training has no effect on the re-employment probabilities as formal workers, both Prakerja training and Non Prakerja training in February 2021."

"Kelemahan regulasi yang mengatur tentang pengelolaan anggaran daerah membuka peluang terjadinya praktik politisasi anggaran untuk kepentingan elektoral di masa pandemi. Praktik politisasi anggaran oleh calon petahana tumbuh subur seiring hadirnya kebijakan re-focusing anggaran melalui skema pemberian bantuan sosial kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Artikel ini berusaha mendalami temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia atas dugaan politisasi bantuan sosial yang dilakukan oleh kepala daerah di 23 kabupaten/kota. Artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif-eksploratif. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur dari berbagai bahan bacaan yang relevan berupa buku, jurnal, dan sumber berita di media online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pemilihan di tengah pandemi menciptakan peluang yang lebih besar terhadap praktik politisasi anggaran oleh calon petahana. Argumen tersebut diperkuat oleh praktik politisasi bantuan sosial menggunakan anggaran daerah. Bantuan sosial penanganan COVID-19 dimanfaatkan oleh calon kepala daerah petahana sebagai bentuk kampanye terselubung."

"Pilkada merupakan salah satu agenda nasional yang harus dilaksanakan setiap lima tahun sekali agar mendapatkan pemimpin yang baik dan berkualitas untuk kesejahteraan rakyat. Tesis ini menyoroti tentang permasalahan dalam pendanaan pilkada. Penelitian dilakukan di 18 daerah, dengan rincian 8 daerah yang mengalami pengurangan anggaran dan 10 daerah yang mengalami penambahan anggaran. Menggunakan teori politik anggaran dari Aaron Wildavsky dan Model ROCCIPI dari Ann Seidman untuk melihat bagaimana proses perubahan anggaran pilkada. Proses penyusunan anggaran terbagi dalam beberapa tahap. Riset difokuskan pada tahap perencanaan dan ratifikasi anggaran. Dengan menggunakan model ROCCIPI (Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, Ideology) dapat disimpulkan bahwa dalam pengambilan keputusan penambahan/pengurangan dana hibah tidak hanya melibatkan satu faktor. Semua faktor berperan penting dalam pengambilan keputusan. Pada daerah yang mengalami pengurangan anggaran terdapat faktor opportunity dan interest, tetapi petahana memilih untuk tidak menggunakannya. Peran petahana tidak terlalu berpengaruh justru pemda lah, dalam hal ini TAPD, yang lebih berpengaruh dalam pengurangan tersebut. Hal tersebut dikarenakan kondisi pandemi yang membuat daerah membutuhkan banyak dana untuk mengantisipasi wabah tersebut. Sedangkan dalam penambahan anggaran semua faktor dapat ditemukan dan dipergunakan. Faktor interest petahana dapat ditemukan di enam daerah yang mengalami penambahan anggaran.

---

Pilkada is one of the national agendas that must be organized every five years in order to get good and quality leaders for the public welfare. This thesis focuses on the pilkada funding. The research was conducted on 18 regions, 8 of which experienced budget reductions and the other 10 regions got additional budget additions. This thesis using budgeting politics theory from Aaron Wildavsky and ROCCIPI model from Ann Seidman. Budgeting process is divided into several stages and this research focused on the planning and budget ratification. By using the ROCCIPI model (Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, Ideology) can be conclude that the decision to increase/deduct funds does not influence by one factor. All factor in ROCCIPI become important in decision making. In the decision to reduce the budget, there are opportunity and interest factor, but the incumbent decide not to use these factors. The research, shows that in the regions that got budget reduction the incumbent’s role was not too involved, but the local government in this case TAPD was more influential in the reduction. This is due to the pandemic conditions that make the region need a lot of funds to cope with the outbreak and thus cutting the election costs. Meanwhile, in areas that experienced additional budgets, all the factor can be found and used. The role of the incumbent and interest factor was quite visible in 6 regions that get additional budgets."

"Adanya pembatasan interaksi fisik dan pembelajaran tatap muka akibat pandemi COVID-19 menyebabkan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran melakukan transisi pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran daring. Pihak fakultas menilai bahwa pembelajaran daring dapat menimbulkan tantangan dan memberikan peluang, khususnya apabila dilihat dari sudut pandang dosen. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan serta peluang dalam penyelenggaraan pendidikan secara daring berdasarkan sudut pandang dosen. Proses identifikasi dilakukan dengan melakukan survei dengan kuesioner yang bersifat open-ended questions dengan panduan pertanyaan merujuk pada identifikasi tantangan dan peluang hasil systematic literature review (SLR). Hasil survei kemudian dilakukan analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema tantangan dan peluang. Analisis tematik menghasilkan empat tema tantangan dan tiga tema peluang. Tema tantangan meliputi: Tantangan Pelaksanaan Perkuliahan, Tantangan Institusi, Tantangan Individu, dan Tantangan Teknologi. Tema peluang meliputi: Peluang Individu, Peluang Perkembangan Metode Pembelajaran, dan Peluang Akses Eksternal......Face-to-face interaction was prohibited by the government caused by COVID-19 pandemic. Due to prohibition of face-to-face interaction, online learning was used as alternative for conducting learning activities at Faculty of Social and Political Sciences Padjadjaran University. During transition period, faculty member identified several challenges and opportunities on online learning that came from lecturers' perspective. This study aim to identified challenges and opportunities that came from online learning based on lecturers' perspective. Systematic literature review (SLR) was used to identified challenges and opportunities of online learning from previous studies. Then, survey was conducted with lecturers that teach in higher educational institution as respondents. Open-ended questions was formed based on literatures and used to collect lecturers' opinion about challenges and opportunities of online learning. Thematic analysis was used to analyzed and identified pattern and theme of challenges and opportunities that emerged from lecturers' opinion. Four themes found regarding challenges including: courses delivery and evaluation, institutionals, individuals, and technological challenges. Three themes regarding opportunities including: individuals, development of teaching method, and external accessibility."

"Adanya pembatasan interaksi fisik dan pembelajaran tatap muka akibat pandemi COVID-19 menyebabkan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran melakukan transisi pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran daring. Pihak fakultas menilai bahwa pembelajaran daring dapat menimbulkan tantangan dan memberikan peluang, khususnya apabila dilihat dari sudut pandang dosen. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan serta peluang dalam penyelenggaraan pendidikan secara daring berdasarkan sudut pandang dosen. Proses identifikasi dilakukan dengan melakukan survei dengan kuesioner yang bersifat open-ended questions dengan panduan pertanyaan merujuk pada identifikasi tantangan dan peluang hasil systematic literature review (SLR). Hasil survei kemudian dilakukan analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema tantangan dan peluang. Analisis tematik menghasilkan empat tema tantangan dan tiga tema peluang. Tema tantangan meliputi: Tantangan Pelaksanaan Perkuliahan, Tantangan Institusi, Tantangan Individu, dan Tantangan Teknologi. Tema peluang meliputi: Peluang Individu, Peluang Perkembangan Metode Pembelajaran, dan Peluang Akses Eksterna.

---

Face-to-face interaction was prohibited by the government caused by COVID-19 pandemic. Due to prohibition of face-to-face interaction, online learning was used as alternative for conducting learning activities at Faculty of Social and Political Sciences Padjadjaran University. During transition period, faculty member identified several challenges and opportunities on online learning that came from lecturers' perspective. This study aim to identified challenges and opportunities that came from online learning based on lecturers' perspective. Systematic literature review (SLR) was used to identified challenges and opportunities of online learning from previous studies. Then, survey was conducted with lecturers that teach in higher educational institution as respondents. Open-ended questions was formed based on literatures and used to collect lecturers' opinion about challenges and opportunities of online learning. Thematic analysis was used to analyzed and identified pattern and theme of challenges and opportunities that emerged from lecturers' opinion. Four themes found regarding challenges including: courses delivery and evaluation, institutionals, individuals, and technological challenges. Three themes regarding opportunities including: individuals, development of teaching method, and external accessibility."