Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Disertasi ini berisi kajian terhadap tiga novel Indonesia pasca-Reformasi untuk menyingkap cara negara bekerja dengan konsep the art of modern government yang meliputi pengaturan penduduk, ekonomi politik, dan perangkat pengamanan (security apparatuses). Penelitian ini mengurai (1) kontribusi teoretik karya sastra (novel) dalam memberi warna baru bagi wacana governmentality; (2) bentuk kepengaturan dominan yang muncul dalam anatomi tiga novel dan membentuk kekhasan novel pasca-Reformasi; (3) keterlibatan tiga novel dalam merespons atau menjadi agensi yang ikut serta menyebarluaskan rezim kepengaturan. Analisis terhadap novel Lampuki, Puya ke Puya, dan Dawuk menunjukkan bahwa governmentality pasca-Reformasi di Indonesia berbeda dengan yang diteorikan oleh Michel Foucault. Corak kepengaturan Reformasi tidak terpusat pada satu sumber kekuasaan, melainkan tersebar ke berbagai kelompok dan kepentingan yang tidak selalu menampakkan dirinya. Walaupun ideologi kepengaturannya cenderung sama-sama bagian dari resonansi kapitalisme global, wujud dari rezim kepengaturan tersebut senantiasa berubah, dan menyesuaikan diri dengan habitat dan ekosistemnya. Novel berfungsi sebagai heteroglossia, hadir beriringan (coexist) dengan teks lainnya, menciptakan ruang baru dalam konstruksi governmentality yang semula bercorak positivistik menjadi rezim kepengaturan yang bercorak humanistik. Heteroglossia sastra Reformasi didominasi oleh kepengaturan ekonomi politik. Walaupun kepengaturan tubuh dan ruang kerap muncul beriringan dengan mekanisme penormaan dan pendisiplinan, keempatnya hadir mengintensifikasi kepentingan ekonomi yang menjadi leitmotif bagi elemen-elemen cerita. Analisis terhadap ketiga novel Indonesia pasca-Reformasi menegaskan bahwa pola kekuasaan yang menjalankan fungsi-fungsi governmentality telah menciptakan hierarki tinggi-rendah, kuat-lemah, kaya-miskin, bahkan memungkinkan sistem kekuasaan dapat mengatur siapa yang berhak hidup dan siapa yang layak mati. Masing-masing teks memperlihatkan wilayah yang abu-abu di hadapan cermin governmentality, bahwa dalam situasi yang berakibat pada keterpinggiran, keniscayaan nasib buruk bagi kelas menengah ke bawah, bahkan korban-korban yang terus berjatuhan, dimunculkan pula pihak-pihak yang tampak merasa nyaman hidup dalam rezim kepengaturan, dan berupaya terus mempertahankannya. Perspektif govermentality atas tiga teks novel pemenang sayembara, ternyata tidak hanya menyingkap akibat laten dari rezim kepengaturan di Indonesia, tapi pada saat yang bersamaan, juga memperlihatkan keberpihakan teks-teks tersebut pada rezim kepengaturan, mengafirmasinya secara diam-diam, dan berusaha mempertahankannya.

---

The dissertation discusses three post-Reform Indonesian novels to reveal how the state works with the concept of the art of modern government which includes governmentality of population, political economy, and security apparatuses. This research analyzes (1) the theoretical contribution of literary works (novels) in assigning a new color to the discourse of governmentality; (2) the dominant form of governmentality appearing in the anatomy of the three novels that builds the unique characteristics of post-Reform novels; (3) the involvement of the three novels in responding or else becoming an agency that contributes to the dissemination of the regime of governmentality. Analyses on the novels Lampuki, Puya ke Puya, and Dawuk shows that post-Reform governmentality in Indonesia is different from that theorized by Michel Foucault. The style of the Reform governmentality is not centered on one power but spread over various groups and interests, which are mostly concealed. Even though the governmental ideology tends to be equally part of the resonance of global capitalism, the form of the governmentality is constantly changing and adapting itself to its habitat and ecosystem. The novel functions as a heteroglossia, coexisting with other texts, creating a new space in the construction of governmentality which was originally positivistic in nature, coloring it with a humanistic touch. Literary heteroglossia of Reform era is dominated by the governmentality of political economy. Even though the biopolitics and spatial governmentality often coexists with normalizing and disciplinary mechanisms, these four emerge to intensify economic interests that become the leitmotif for the story’s literary elements. The finding confirms that the pattern of power bearing the functions of governmentality has created hierarchies of high-low, strong-weak, rich-poor, even allowing the system of power to govern who deserves to live and let die. Each text shows a gray heterotopia in the mirror of governmentality, resulting in a distorted reflection of lower middle class marginalization, among which parties with comfortable living are inevitable in the regulatory regime, and seeks to continue to maintain it. The governmental perspective of the three award-winning novels, in fact, not only reveals the latent effects of the governmentality in Indonesia, but at the same time also shows the alignment of these texts to the governmental regime, affirming it, and secretly attempting to maintain it."

"Tesis ini membahas subjektivitas perempuan dalam tiga novel Wattpad Indonesia, yaitu She is The Boss (2017), Invalidite (2017), dan Sin (2016) dengan menggunakan kerangka konseptual Simone de Beauvoir. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan struktural berupa analisis narator dan telaah karakteristik tokoh. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penggunaan narator eksternal membantu pengungkapan karakter tokoh perempuan yang ditampilkan seakan tampak berdaya untuk membentuk subjektivitas perempuan. Namun, relasi kuasa yang dipengaruhi oleh tokoh laki-laki dan peran gender tokoh perempuan serta laki-laki melahirkan ambiguitas subjektivitas perempuan. Dengan kata lain, subjektivitas perempuan tiga novel Wattpad Indonesia hanyalah sebuah kesemuan. Dapat dikatakan bahwa ketiga novel ini mendukung sistem patriarkal yang ada di masyrakat. Popularitas dan kisahan novel pun menjadikan novel ini disebut sebagai sastra populer yang bertujuan untuk menghibur dengan tema yang ringan berkaitan dengan hubungan cinta laki-laki dan perempuan yang mendapatkan masalah dan berhasil menyelesaikannya. Hal ini pun menunjukkan sastra populer di Indonesia masih menunjukkan kepatuhan terhadap patriarkal. Begitu pula total pembacaan yang banyak menunjukkan bahwa selera masyarakat terhadap novel seperti ini bermakna bahwa sistem patriarkal terus-menerus dilanggengkan.

---

This thesis discusses the subjectivity of women in three Wattpad Indonesia's novels, namely She is The Boss (2017), Invalidite (2017), and Sin (2016) using the conceptual framework of Simone de Beauvoir. The method used is a qualitative research method with a structural approach in the form of a narrator analysis and an analysis of character characteristics. The results revealed that the use of an external narrator helps reveal the character of the female character who is displayed as if it seems empowered to shape the subjectivity of women. However, the power relations influenced by male figures and the gender roles of female and male characters give birth to the ambiguity of female subjectivity. In other words, the female subjectivity of three Wattpad Indonesia's novels is just an art. It can be said that these three novels support the patriarchal system that exists in society. The popularity and narratives of novels also make this novel known as popular literature which aims to entertain with light themes related to the love relationship between men and women who get into problems and succeed in solving them. This also shows that popular literature in Indonesia still shows adherence to patriarchy. Likewise, the total number of readings shows that people's appetite for novels like this means that the patriarchal system is constantly being perpetuated."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berdirinya yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (Dewan Dakwah) yang fokus bergerak dibidang dakwah. Yayasan ini terus berkembang dan melakukan dakwah di daerah perkotaan maupun pedalaman di seluruh Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan kajian pustaka, teknik wawancara secara langsung dan observasi. Tujuan penelitian ini adalah membahas keberlangsungan (continuity) yang masih dilakukan oleh Dewan Dakwah dan latar belakangnya. Penelitian ini juga bertujuan untuk membahas perubahan (change) yang dilakukan oleh Dewan Dakwah dan latar belakang perubahan itu terjadi. Teori yang digunakan adalah teori Continuity And Change yaitu keberlangsungan dan perubahan yang dikemukakan oleh John Obert Voll. Hasil penelitian ini menjelaskan keberlangsungan Dewan Dakwah tetap menjadi yayasan yang berfokus di bidang dakwah. Dewan Dakwah sejak berdiri sampai saat ini berbentuk yayasan dan mengikuti aturan sesuai undang-undang yayasan. Dewan Dakwah memiliki visi yang sama dan aktif dalam menjalin kerjasama internasional dengan banyak organisasi. Metode dakwah bil hal dan peran para da'i menjadi sasaran inti dari pergerakan dakwah yang dilakukan oleh Dewan Dakwah. Perubahan yang dilakukan oleh Dewan Dakwah adalah memperluas jangkauan dakwah sehingga telah memiliki banyak cabang. Dewan Dakwah juga mendirikan STID M. Natsir untuk mengkader calon-calon dai. Pasca reformasi Dewan Dakwah juga melaksanakan aktivitas perekonomian melalui unit pelaksana kegiatan dengan mendirikan Laznas Dewan Dakwah, biro perjalanan haji Hudaya Safari, dan badan wakaf untuk menunjang dakwah yayasan ini.

---

The background of this research is the establishment of the Indonesian Islamic Da'wah Council (Dakwah Council) which focuses on da'wah. This foundation continues to grow and conduct da'wah in both urban and rural areas throughout Indonesia. This study uses qualitative methods with literature review, direct interviews and observation techniques. The purpose of this study is to discuss the continuity that is still being carried out by the Dakwah Council and its background. This study also aims to discuss the changes (changes) made by the Da'wah Council and the background of these changes. The theory used is the theory of Continuity and Change, namely the theory of continuity and change put forward by John Obert Voll. The results of this study explain the sustainability of the Da'wah Council to remain a foundation that focuses on the field of da'wah. The Da'wah Council since its establishment until now has been in the form of a foundation and follows the rules according to the law regarding foundations. The Dakwah Council has the same vision and actively cooperates internationally with many organizations. The bil hal da'wah method and the role of the da'i are the core objectives of the da'wah movement carried out by the Dakwah Council. The changes made by the Da'wah Council are to expand the reach of da'wah so that it has many branches. The Dakwah Council also established STID M. Natsir to cadre prospective preachers. After the reform, the Da'wah Council also carried out economic activities through the activity implementing unit by forming the Laznas Da'wah Council, the Hudaya Hajj Safari Travel Bureau, and the Waqf Agency to support the da'wah of this foundation."

"Disertasi ini membahas kehadiran post-Islamisme sebagai strategi dialog dalam novelpopuler Indonesia pascareformasi. Melalui teori dan pendekatan Dialogisme Mikhail Bakhtin dan berlandaskan gagasan Post-Islamisme Asef Bayat penelitian ini berfokus pada pembuktian adanya strategi dialogis dakwah Islam melalui novel populer dalam ruang publik demokrasi. Objek penelitian yang dipilih adalah tiga novel populer yang terbit setelah reformasi, yaitu Ayat-Ayat Cinta karya Habiburrahman el Shirazy, Jilbab Travelers: Love Spark in Korea karya Asma Nadia, dan 99 Cahaya di Langit Eropa karya Hanum SalsabielaRais- Rangga Almahendra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam ketiga novel tersebutterdapat narasi-narasi dialogis sebagai upaya perwujudan ideologi post-Islamisme. Haltersebut membuktikan bahwa keterbukaan identitas bagi masyarakat Islam terjadi pada masa pascareformasi.

---

This dissertation discusses the presence of post-Islamism as a dialogue strategy in Indonesia's popular post-reform novels. Embracing Mikhail Bakhtin's Dialogism theory and approach as well as Asef Bayat’s idea of Post-Islamism, this research focuses on evidencing the existence of a dialogical strategy of Islamic dawah through popular novels in a democratic public space.

The selected research objects were three popular novels published after the reform, namely Ayat-Ayat Cinta by Habiburrahman el Shirazy, Jilbab Travelers: Love Sparks in Korea by Asma Nadia, and 99 Cahaya di Langit Eropa by Hanum Salsabiela Rais-Rangga

Almahendra. The results revealed that the three novels employed dialogical narratives as a manifestation effort of post-Islamism ideology. This finding proves that the identity openness for Muslim society occurred in the post-reform era."

"ABSTRAKTesis ini membahas pandangan dunia orang Sunda yang terdapat tiga novelIndonesia tentang Perang Bubat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatifdan pendekatan struktural. Melalui analisis terhadap alur dan pengaluran,penokohan, latar, serta sudut pandang, penulis menggali pandangan dunia orangSunda yang hadir dalam ketiga novel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalamketiga novel ini, para tokohnya memperlihatkan pola tindak, pola tutur, maupunpola pikir yang mengarah kepada pandangan dunianya tentang kepemimpinan danharga diri, perempuan, dan arti cinta, pasrah, dan kebahagiaan. Hal tersebutditunjukkan para tokoh setelah melalui berbagai peristiwa yang kemudianmengubah jalan hidup mereka karena terjadi konflik dalam Perang Bubat

---

Abstract This thesis discusses the world view Sundanese that there are three Indonesiannovel about the Bubat War. This study uses qualitative methods and structuralapproaches. Through the analysis of plot, characterizations, setting, and point ofview, the authors explore the world view Sundanese people who attended thethree novels. The results showed that in this three novel, the characters show thepattern of action, speech patterns, as well as the mindset that led to his world viewon leadership and self-esteem, women, and the meaning of love, surrender, andhappiness. This is shown by the figures after the events that changed their livesbecause of a conflict in Bubat War"

"Tesis ini membahas tentang sampai sejauh mana dampak dari peningkatan jumlah senjata api ilegal yang beredar pasca reformasi terhadap keamanan nasional Indonesia yang diperkirakan dalam tahun-tahun yang akan datang semakin meningkat tajam dengan adanya kolaborasi antara tindakan kejahatan bersenjata yang lebih terorganisir dengan separatisme yang makin meningkat setelah berlakunya otonomi daerah atau otonomi khusus dan terorisme yang mulai beralih dari penggunaan bahan peledak menjadi penembakan dengan sasaran tertentu terutama aparat keamanan khususnya polisi yang selama ini telah melaksanakan operasi anti terorisme.Pembahasan menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian intelijen berupa analisis deskriptif dengan diagram tulang ikan (Fishbone Diagram) dengan data yang diperoleh dari wawancara secara langsung (Indepth Interview) yang meliputi kondisi keamanan pasca reformasi berupa ancaman aktual yang sedang dihadapi dan ancaman potensial yang mungkin akan terjadi di masa-masa yang akan datang, isu-isu globalisasi serta perubahan-perubahan peraturan dan kebijakan di sektor keamanan yang terjadi, dan gambaran tentang peningkatan peredaran dan perdagangan senjata api ilegal dan dampaknya terhadap keamanan nasional Indonesia.

---

This thesis focus on how far is it the implications of the increase of illegal small arms circulation post Reform against Indonesian National Security that it predicted in the future will be arise with the collaboration between organized crime arms and separatism that increase after desentralization or special otonomi also terorism since change their method from use the explosive thing become shooting with specific target especially security guard like the police who until now performance counter-terrorism operation.

It is a qualitative research with intelligence research methods and descriptive analysis use Fishbone Diagram and the data which collect from In-depth Interview such as security conditions post the reform are actual threats faced right now and potential threats that probably happens in the future, the issues globalization and the changes of security sector rules and the pictures of about the increase of small arms circulations and trafficking and the implications that face against Indonesia national security."

"Tesis ini membahas tentang Kebijakan Penyederhanaan Partai Politik Menuju Sistem Multipartai di Indonesia Pasca Reformasi, dengan tujuan utama untuk mengetahui pengaturan dan dasar pemikiran kebijakan penyederhanaan partai, akibat hukum dalam pelaksanaannya terhadap partai politik dan sistem kepartaian dan batasan-batasannya sehingga tetap sesuai dengan amanat UUD 1945. Penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan metode penelitian hukum normatif, melalui studi kepustakaan, dan membandingkan perundang-undangan yang berlaku dengan permasalahan yang terkait, kemudian dengan asas-asas hukum atau doktrin yang ada, serta memperhatikan praktek yang terjadi sebagai sebuah kajian terhadap sejarah hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan Penyederhanaan Partai Politik Pasca Reformasi di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan sistem multi partai sederhana sebagai salah satu upaya memperkuat stabilitas sistem pemerintahan presidensiil dan juga untuk mewujudkan partai politik sebagai organisasi yang bersifat nasional, menciptakan integritas nasional dan menguatkan kelembagaan partai. Perwujudan kebijakan penyederhanaan partai politik yaitu melalui persyaratan kualitatif dan kuantitatif pembentukan dan pendaftaran partai politik sebagai badan hukum, persyaratan kualitatif dan kuantitatif serta persyaratan ambang batas perolehan kursi (electoral threshold) bagi partai untuk dapat menjadi peserta pemilihan umum dan juga persyaratan ambang batas perolehan suara (parliamentary threshold) sebagai syarat untuk dapat menempatkan kursi di DPR. Akibat hukum kebijakan penyederhanaan partai politik bagi partai politik adalah : 1) Partai Politik tidak mendapat status badan, 2) Partai Politik tidak dapat menjadi peserta pemilu dan 3). Partai Politik tidak dapat memperoleh kursi di DPR. Meskipun terjadi penurunan jumlah partai politik yang diakui sebagai badan hukum dan parpol yang dapat mengikuti pemilu, namun dari pemilu 2004 sampai 2009, masih menciptakan sistem multipartai ekstrim. Namun demikian, Pemberlakuan kebijakan Parliamentary Threshold telah sedikit menurunkan Nilai ENPP (jumlah efektif partai di Parlemen) yang semula pada tahun 2004 bernilai 7.07 menjadi 6.47. Kebijakan penyederhanaan partai politik merupakan kebijakan yang tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena merupakan pelaksanaan dari Pasal 28 UUD 1945 dan Pilihan kebijakan hukum (legal policy) pembentuk Undang-Undang, namun demikian terdapat prinsip-prinsip yang harus dipedomani dalam pengaturan kebijakan tersebut, yaitu : prinsip demokratis, Rasional dan Non Diskriminatif.

---

This thesis discusses Political Party Simplification Policy Towards Moderate Multiparty System in Indonesia Post-Reform, with main objective figuring out the arrangement and underlining idea at party Simplification, legal implication at its implementation on political parties and party system and its boundaries in keeping in line with the mandate of 1945 Constitution. The research was conducted using the method of normative legal research, literature study, and comparing applicable legislation to the associated problems, then with the principles of existing law or doctrine, and with regard to current practices as a study of the history of law.

The results of this study demonstrate that the Political Party Simplification Policy Post-Reform in Indonesia aims to realize a simple multi-party system in an effort to strengthen the stability of the presidential system of government and also to create a political party as a national organization, promoting national integrity and strengthen the parties institutionallity. Manifestation of the simplification policies of political parties is through qualitative and quantitative terms in founding and registrating political parties as a legal entity, as well as qualitative and quantitative threshold requirement of seats (electoral threshold) for the party to take part in the elections and voting threshold requirement (parliamentary threshold) as a requirement to be able to put the seats in Parliament.

The legal consequences of simplification policies of political parties are : 1) Political parties do not get the status of the legal body, 2) political parties do not take part in the elections and 3). Political parties can not gain seats in the House. Despite the decline in the number of political parties which are recognized as legal entities and political parties to follow the election, but the election of 2004 to 2009, it still creates extreme multiparty system. However, the policy Parliamentary Threshold enforcement lowered ENPP Value (effective number of parties in parliament) which was originally worth 7.07 in 2004 to 6.47 in 2009. Simplification policy do not conflict with the 1945 Constitution, simplification policy is an implementation of Article 28 of the 1945 Constitution and legal policy options of the former act. However, there are principles that should be followed in setting the policy, namely : democratic principle, rationality and non-discriminatory"

"Tesis ini membahas tentang Peran Bawaslu dan Dinamika HubunganKelembagaannya Dalam Proses Pengawasan Pemilu Pasca Reformasi diIndonesia. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, pendekatandengan menggunakan teori Kedaulatan Rakyat, teori Lembaga Negara, dan teoriPartisipasi. Serta penggunaan konsep-konsep tentang pemilihan umum,pengawasan pemilu, dan masyarakat. Untuk memperoleh kesimpulan dari tujuanpenelitian hal-hal yang disampaikan adalah meliputi sejarah pengawasan pemiludi Indonesia, kedudukan dan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)pasca reformasi, mekanisme penyelesaian sengketa, dan dinamika hubungankelembagaan Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Dewan KehormatanPenyelenggara Pemilu (DKPP).Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa peran Bawaslu dalampengawasan pemilu pasca reformasi menunjukkan hasil yang cukup baik, meskimasih terdapat banyak kekurangan. Kedudukan Bawaslu diperkuat dari yangsemula lembaga adhoc menjadi tetap dan mandiri. Kewenangannya pun ditambahsebagai penyelesai sengketa pemilu. Dalam praktiknya terjadi dinamika hubungankelembagaan Bawaslu, KPU, selaku penyelenggara pemilu dan DKPP sebagailembaga yang menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. Dinamika hubungankelembagaan tersebut mengakibatkan terhambatnya tahapan pemilu dan terjadiketidakpastian hukum sebagai akibat putusan DKPP yang menyentuh ranahtahapan pemilu yang bukan menjadi kewenangannya

---

ABSTRACTThis Thesis will discuss the Role of BAWASLU and the Dynamic InstituionalRelationship of BAWASLU in the General Election (PEMILU) MonitoringProcess Post- Reform in Indonesia. This paper uses a normative juridicalresearch method, as well as the Popular Sovereignty theory, State Institutionstheory and Participation theory as approach. Last but not least, concepts relatedto General Election, General Election Monitoring and the society is also includedin the research. In order to draw a conclusion from the research objectives, thepoints that will be addressed includes the history of General Election Monitoringin Indonesia, the Position and Authority of BAWASLU Post – Reformasi era, theGeneral Election Commition (KPU) and the Election Organizers Ethics Council(DKPP).Based on the results, the role of BAWASLU in monitoring general election duringpost-reform era shows decent results, nothing that improvements are still needed.The position of BAWASLU is reaffirmed with its transition from and adhocinstitution into and independent and permanent institution. BAWASLU was alsogranted authority to settle disputes related to the general election. However, in itspractice, tensions and dynamic institutional relationships among BAWASLU,KPU and DKPP arises. The dynamic institutional relationship has hindered thegeneral election process and causes uncertainty due to DKPP’S authority to passout a decision outside its original authority and functions."

"Sastra remaja termasuk ke dalam sastra populer. Salah satu karya sastra remaja populer adalah novel trilogi Jingga dan Senja (2010), Jingga dalam Elegi (2011), dan Jingga untuk Matahari (2017). Permasalahan yang terdapat dalam novel trilogi ini adalah tentang tema kenakalan remaja. Kenakalan remaja biasanya berasal dari lingkungan keluarga yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan kenakalan remaja dari perspektif kajian sastra dan menjelaskan bagaimana remaja diposisikan oleh ketiga karya tersebut. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kenakalan remaja yang digambarkan tokoh Matahari Senja (Ari). Metode yang penulis pakai adalah metode deskriptif kualitatif. Persoalan dalam ketiga novel ini yang didominasi oleh kisah cinta segitiga dan kenakalan remaja yang dilakukan tokoh utama. Terdapat konflik-konflik, diantaranya konflik dengan keluarga, konflik dengan teman sebaya, dan konflik dengan sekolah.

---

Adolescent literature is included in popular literature. One popular teenage literary work is the trilogy novel Jingga dan Senja (2010), Jingga dalam Elegi (2011), and Jingga untuk Matahari (2017). The problems contained in this trilogy novel are about the theme of juvenile delinquency. Juvenile delinquency usually comes from a family environment that lacks the attention and affection of parents. The purpose of this study is to explain juvenile delinquency from the perspective of literary studies and explain how adolescents are positioned by the three works. This research is expected to be able to provide understanding to the public about juvenile delinquency as depicted by the figure of Matahari Senja (Ari). The method that I use is a qualitative descriptive method. The problems in these three novels are dominated by triangular love stories and juvenile delinquency by the main characters. There are conflicts, including conflicts with families, conflicts with peers, and conflicts with schools."