Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The COVID-19 pandemic has exposed an emergency of prejudice and savagery via social media by traditional ‘patriots’ in India. Meta, Twitter, and Instagram have turned into digital spaces full of deception about the pandemic. Hindu Instagram accounts such as @Hindu_secrets and @Hindu_he_hum have been unwavering and dedicated in spreading Islamophobic crusades by utilizing the COVID-19 pandemic. This has opened doors for hatred directed at Muslim people in India. This study situates itself inside the system of Stuart Hall's encoding and translating hypothesis to reveal the visual and printed codes used to make shameful and obtrusive generalizations that dehumanize and slander specific networks utilizing social media platforms. This is an explorative request that took part through a semiotic examination of the Instagram accounts of @Hindu_secrets and @Hindu_he_hum. The review tracked down encoded generalizations of danger in the utilization of variety, strict designs, garments, and other actual markers of social character in producing Islamophobic content. COVID-19 was depicted to as having Islamic parentage in the images; consequently, it depicted the Muslim people group as sustaining and deliberately spreading the infection across India and abroad."

"Indonesia responds to the urgency of the threat of food crisis by developing national food estate. According to reports released by FAO and United Nations, the Covid-19 pandemic has the potential to threaten more than 50 million people towards extreme poverty. This has an impact on the global food crisis that threatens other countries if they do not take the right steps immediately. Food crisis is one of the non-traditional threats because it has significant impact on lives of many people in a country. Non-traditional threats are defined as security threats that hit a country non-militarily, it can be in the form of issues of climate change, economy, limited resources, disease outbreaks, or food security. Food security can be achieved when access to food can be easily achieved by all elements of society and meets the domestic needs. However, when access to food cannot be easily accessed by public, it creates a potential for a food crisis. This is because food is the primary need of every individual which must be fulfilled at any time so it is a national security issue. Through these problems, the availability of national food security must be guaranteed by the government. Along with high population growth and a pandemic outbreak, national food security and stability is on the verge of limitations. This article aims to explain the development of food estate as Indonesia’s strategy in facing the threat of food crisis in the next few years. This research used qualitative analysis method to understand the urgency of the development of food estate as a way for Indonesia to face the threat of food crisis by using the theory of threats, food security, and food estate. In this case, Jokowi responded to the threat of the food crisis by building national food estate in Central Kalimantan. The development of national food estate is considered to be able to meet Indonesia’s food reserves in the next few years, especially after the pandemic period. The results of the research in this article show that the government sees the potential for the food crisis as a national threat, so it needs measurable steps that can overcome these problems and pay attention to the sustainability aspect in its implementation. Therefore, building a food estate is the right step to answer this challenge."

"Kajian ini akan mengungkapkan tentang kebijakan pengelolaan keuangan negara untuk penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Dampak pandemi ini telah menyebabkan kelumpuhan sektor usaha kecil menengah yang dipicu menurunnya daya beli masyarakat, sedangkan pada sektor industri manufaktur mengalami penurunan supply dan demand yang tajam, terganggunya rantai pasok dan pemutusan hubungan kerja, sehingga terjadi penurunan penerimaan negara dari sektor pajak. Pertumbuhan ekonomi nasional yang minus 5,32 persen pada kuartal kedua dikhawatirkan dapat memicu resesi dan krisis sehingga respon extraordinary pengelolaan keuangan negara ditempuh untuk mengantisipasi kondisi berat dan sangat berat yang mungkin bisa terjadi. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif menggunakan data sekunder yang dapat memberikan analisis pengelolaan keuangan negara terhadap stimulus ekonomi. Pengalokasian anggaran ditujukan untuk infrastuktur kesehatan dan berbagai paket stimulus pemberdayaan masyarakat, penguatan sektor dunia usaha, dan penyiapan keberlanjutan kegiatan ekonomi melalui program pemulihan ekonomi nasional searah dengan upaya penemuan vaksin Covid-19."

"Dampak dari pandemi COVID-19 telah mengubah tatanan politik baru dunia dengan munculnya beberapa kebijakan pemerintahan seperti penutupan total negara (lockdown). Kebijakan untuk menutup batas-batas geografis sebuah negara, yang membuat perihal kerja sama internasional menyebabkan munculnya paradoks, sehingga negara-negara dipaksa untuk kembali ke konsep negara masing-masing. Karena pandemi ini terjadi dalam jangka panjang, hal tersebut akan berdampak pada ketahanan nasional sebuah negara. Pandemi memaksa banyak pihak mengkalibrasi hubungan internasional, termasuk di dalamnya mengidentifikasi bagian mana yang membutuhkan kolaborasi internasional. Juga bagian mana yang sudah semestinya dikembalikan jadi bagian ketahanan nasional. Namun, di saat yang bersamaan dengan semakin besarnya pengaruh teknologi pada daya saing serta lalu lintas modal yang relatif sebuah negara, ketiadaan interaksi fisik cenderung mendisrupsi cara hidup termasuk geopolitik suatu negara. Respons kepemimpinan yang solid dengan visi yang jelas sangat diperlukan untuk mengambil peluang agar bisa melewati krisis setelah pandemi ini menyambut new normal dengan bergerak menuju revolusi 5.0. Bergulirnya revolusi 5.0, menuntut negara-negara di dunia untuk bergerak dengan lebih cepat, mampu beradaptasi dan mengintegrasikan diri secara utuh dengan transformasi digital. Selain itu, juga didorong untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik, optimistis dan mempertahankan eksistensi agar dapat menciptakan negara maju serta berkembang."

"Pemerintah menurunkan target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun 2020 sebanyak dua kali melalui Perpres No 54 dan 72 Tahun 2020 yang menggantikan UU No 20 Tahun 2019 tentang APBN. Total penurunan anggaran pendapatan negara melalui dua Perpres tersebut ialah sebesar Rp533,25 triliun. Penurunan anggaran pendapatan negara sebanyak dua kali menunjukkan sinyal awal menurunnya kinerja pendapatan negara pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pendapatan negara Republik Indonesia selama pandemi Covid-19 periode tahun2020. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah statistik deskriptif berdasarkan analisis varians (selisih) anggaran pendapatan dan analisis pertumbuhan pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pendapatan negara selama pandemiCovid-19 tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan bila dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan negara tahun 2020 tumbuh negatif 16,53% atau terjadi penurunan realisasi sebesar Rp323,61triliun bila dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Bila realisasi pendapatan negara dilihat lebih dalam, penurunan realisasi terjadi baik pada realisasi penerimaan pajak maupun realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020 tumbuh negatif19,67% dan realisasi PNBP-16,42% dibanding tahun 2019."

"Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia di Indonesia dan dunia yaitu pada aspek kesehatan, perekonomian, pendidikan, sosial, dan psikologis. Pandemi COVID-19 juga mempengaruhi industri minyak dan gas (migas) dengan dampak kesehatan pada pekerja dan dampak pada kegiatan operasionalnya. Keberlangsungan industri migas memiliki peran penting sebagai penyedia energi untuk penggerak perekonomian. Luasnya dampak dari pandemi Covid-19 serta dengan diterapkannya adaptasi kebiasaan baru membutuhkan pencegahan dan pengendalian yang baik pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri migas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pencegahan dan pengendalian COVID-19 di perusahaan migas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk mengukur implementasi dari pencegahan dan pengendalian COVID-19 di perusahaan migas PT.X secara kuantitatif. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan daftar periksa yang dikembangkan dari ISO 45005:2020 mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan tindakan yang dijabarkan dalam 11 klausul persyaratan. Implementasi pencegahan dan pengendalian COVID-19 di PT. X sudah berjalan dengan baik dengan tingkat pemenuhan sebesar 82%. Nilai tertinggi didapatkan oleh klausul komunikasi dimana PT. X sudah memenuhi aspek komunikasi yang dipersyaratkan dalam daftar periksa. Terdapat hal-hal yang dapat dilakukan oleh PT. X guna meningkatkan kinerja pengendalian COVID-19 di tempat kerja antara lain melakukan identifikasi dan penilaian apakah tempat dan situasi di rumah pekerja memungkinkan untuk bekerja dengan efektif.

---

COVID-19 pandemic has affected all aspects of human life in Indonesia and the world, including health, economy, education, social and psychological aspects. COVID-19 pandemic has also affected the oil and gas industry with health impacts on workers and impacts on their operational activities. The sustainability of the oil and gas industry has an important role as a provider of energy to drive the economy. The extent of the impact of the COVID-19 pandemic and the implementation of adaptation to new habits require good prevention and control for companies operating in the oil and gas industry. This study aims to analyze the implementation of prevention and control of COVID-19 in an oil and gas company. This study uses a descriptive method to measure the implementation of the prevention and control of COVID-19 in the oil and gas company PT.X quantitatively. Data collection was carried out using a check list developed from ISO 45005:2020 covering aspects of planning, implementation, monitoring and action in 11 clauses of requirements. Implementation of prevention and control of COVID-19 at PT. X has been running well with a compliance rate of 82%. The highest value is obtained by the communication clause where PT. X has met the communication aspects required in the checklist. There are things that can be done by PT. X in order to improve the control of COVID-19 in the workplace, among others, knowing and assessing whether the place and situation in the workers' homes support them to work effectively."

"Penelitian ini menginvestigasi dampak pandemi COVID-19 terhadap UMKM dan bagaimana intervensi Pemerintah mempengaruhi kapasitas mereka untuk bertahan. Melalui survei terhadap 368 responden yakni debitur/penerima manfaat, penyalur bantuan, perumus kebijakan dan pengawas, studi kasus ini menemukan bahwa pandemi COVID-19 telah mengakibatkan terhambatnya usaha sehingga skema bantuan pemerintah menjadi kunci keberlangsungan usaha bagi UMKM di masa pandemi COVID-19. Dengan adanya bantuan Pemerintah, pelaku usaha dalam sampel penelitian ini mampu mempertahankan usahanya. Walaupun secara umum terdapat pengurangan tenaga kerja, masih terdapat UMKM yang karena bantuan Pemerintah dapat mempertahankan, bahkan meningkatkan jumlah tenaga kerja serta meningkatkan omzet usaha. Sementara faktor kesuksesan kunci program Pemerintah diidentifikasi dalam penelitian, terdapat pula beberapa tantangan dalam implementasinya. Penelitian ini merekomendasikan agar program bantuan bagi UMKM terus dilanjutkan dengan relaksasi persyaratan dan fokus pada penerima manfaat baru, basis data UMKM yang terintegrasi dibangun,dan di masa yang akan datang program bantuan perlu diintegrasikan dengan program literasi keuangan dan inovasi UMKM. Implikasi kebijakan dari penelitian ini adalah bahwa program pengentasan kemiskinan Pemerintah di masa yang akan datang perlu diarahkan pada UMKM."

"Penelitian ini mencoba untuk menganalisa bagaimana pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap kinerja keuangan Badan Layanan Umum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami perubahan kinerja keuangan yang terjadi pada badan layanan umum sebagai dampak pandemi yang mempengaruhi pola pelayanan publik oleh pemerintah. Analisa dilakukan dengan menggunakan informasi yang diperoleh dalam laporan keuangan badan layanan umum. Dengan membandingkan data tahun 2019 dan 2020 untuk badan layanan umum di wilayah Provinsi Sumatera Barat, dengan menggunakan analisis korespondensi berganda untuk memetakan Badan Layanan Umum dengan perubahan pada pos-pos laporan keuangan yang terdapat pada neraca, laporan operasional dan laporan realisasi anggaran, di peroleh kesimpulan bahwa pademi Covid-19 mempengaruhi kinerja keuangan Badan Layanan Umum secara unik. Dampak ini dipengaruhi oleh jenis layanan, kondisi keuangan sebelum pandemi dan bagaimana Badan Layanan Umum melakukan respon terhadap terjadinya pandemi"

"Kepemimpinan di masa krisis menjadi ujian yang sangat menentukan dalam ketahanan nasional sebuah negara. Artikel ini bertujuan untuk menentukan model crisis leadershipyang dibutuhkan Indonesia dalam menanggulangi kejadian krisis yang diakibatkan pandemi Covid-19 serta memberikan rekomendasi perbaikan dari penerapan yang sudah dilakukan. Metode yang dipergunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif secara naratif dengan menggunakan referensi kajian berbagai literatur, baik literatur terkait teori krisis dan manajemen krisis, teori leadershipatau kepemimpinan, maupun kajian terhadap sosio kultural bangsa Indonesia. Kemudian hasil kajian model crisis leadershiptersebut diperbandingkan melalui studi kasus terhadap karakteristik pemimpin krisis aktual di Indonesia dengan menggunakan data pendukung dari kajian media daring. Dari analisa yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa model kepemimpinan crisis leader yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia dalam memimpin penanggulangan krisis, terutama pada kejadian krisis yang berlangsung secara menyeluruh sehingga berpotensi mengganggu ketahanan nasional seperti pandemi Covid-19, adalah model kepemimpinan transaksional. Dengan demikian sangat disarankan kepada pemerintah pusat untuk menunjuk crisis leaderdengan karakteristik transaksional yang dapat membantu Presiden dalam memimpin penanggulangan krisis,baik krisis kesehatan maupun krisis ekonomi, yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 sehingga bisa mempertahankan Ketahanan Nasional. "