Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) oleh pemerintah daerah memalui pelaksanaan pelayanan publik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang dimaksudkan dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam pelayanan publik. Penyelenggaran pelayanan publik di lingkup pemerintah Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala dalam implementasinya. Berdasarkan Laporan Tahunan Ombudsman Tahun 2021 dengan tema Mengawasi Kepatuhan dan Kesigapan Penyelenggara Pelayanan Publik Dalam Menghadapi Ketidakpastian. Pada tahun 2021, jumlah laporan publik yang disampaikan kepada Ombudsman RI sebanyak 7.186 laporan dan instansi yang paling banyak dilaporkan adalah pemerintah daerah (Pemda) sebesar 40,99%. Hal yang menjadi dasar laporan pengaduan masyarakat yaitu kualitas pelayanan publik yang masih kurang baik dan pelaksanaan pelayanan publik yang masih dirasa kurang efisien dan efektif dalam hal prosedur atau mekanisme yang berbelit-belit, belum terwujudnya transparansi, kurang informatif dan akomodatif serta tidak terjaminnya kepastian hukum akan waktu dan biaya pelayanan. Penelitian dilakukan secara yuridis normatif, analisis data secara kualitatif dilakukan dengan cara analisis dan olah data berdasarkan pemahaman peneliti terhadap data yang diperoleh dan selanjutnya dinarasikan untuk memperoleh simpulan penelitian. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui dan menganalisis standar pelayanan publik dan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di pemerintah daerah serta implementasi pelayanan publik dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) di Provinsi Jambi. Standar Pelayanan Publik dan Pengelolaan Pelayanan Publik di Daerah belum dilaksanakan secara menyeluruh. Masih terdapat instansi di daerah yang belum memiliki standar pelayanan publik dan tingkat kepatuhan yang rendah terhadap standar pelayanan publik. Implementasi Pelayanan Publik Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) di Provinsi Jambi pada tahun 2021 mendapatkan kategori zona hijau dengan tingkat kepatuhan tinggi yang dinilai oleh Ombudsman RI. Ternyata zona hijau yang didapatkan oleh pemerintah provinsi Jambi tidak mencerminkan pelayanan yang berkualitas dan prima, hal ini dikarenakan bahwa penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman RI terbatas pada objek penilaian yaitu hanya pada atribut pelayanan publik.

---

This thesis discusses the implementation of good governance by local governments through the implementation of public services in Law Number 25 of 2009 concerning Public Services which is intended to provide legal protection and certainty in public services. The implementation of public services within the scope of the Indonesian government is currently still facing various challenges and obstacles in its implementation. Based on the 2021 Ombudsman Annual Report with the theme Monitoring Compliance and Alertness of Public Service Providers in Facing Uncertainty. In 2021, the number of public reports submitted to the Indonesian Ombudsman was 7,186 reports and the agencies that reported the most were the local government at 40.99%. The basis for public complaint reports is that the quality of public services is still not good and the implementation of public services is still felt to be inefficient and ineffective in terms of convoluted procedures or mechanisms, lack of transparency, lack of information and accommodation and no guarantee of legal certainty. service time and costs. The research was carried out in a normative juridical manner, qualitative data analysis was carried out by means of data analysis and processing based on the researcher's understanding of the data obtained and then narrated to obtain research conclusions. This research is used to identify and analyze public service standards and the management of public service complaints in local governments and the implementation of public services in the framework of realizing good governance in Jambi Province. Public Service Standards and Management of Public Services in the Regions have not been fully implemented. There are still agencies in the regions that do not yet have public service standards and a low level of compliance with public service standards. Implementation of Public Services in the Context of Realizing Good Governance In Jambi Province in 2021 will receive the green zone category with a high level of compliance as assessed by the Indonesian Ombudsman. It turns out that the green zone obtained by the Jambi provincial government does not reflect quality and excellent service, this is because the assessment conducted by the Ombudsman of the Republic of Indonesia is limited to the object of assessment, namely only the attributes of public services."

"Dalam tulisan ini membahas tentang partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik ditinjau dari berbagai peraturan perundang-undangan. Partispasi masyarakat dalam pelayanan publik yang seharusnya secara penuh sebagai warga negara, namun yang terjadi dalam peraturan perundang-undangan adalah partisipasi yang didasarkan atas kebijakan penyelenggara layanan. Masih terdapat ketidak konsistenan terhadap pengaturan partisipasi masyarakat sehingga tidak jarang menimbulkan kebingunggan khususnya penyelenggara pelayanan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat ketidak konsistenan pengaturan norma terkait dengan partisipasi masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan serta partisipasi masyarakat tidak hanya diatur pada undang-pelayanan publik, namun tersebar dalam berbagai undang-undang. Perlu dilakukan harmonisasi pengaturan terkait partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik agar tidak terjadi kebinggungan di tataran pelaksanaan.

---

In this paper discusses community participation in public services in terms of various laws and regulations. Public participation in public services that should be fully as citizens, but what happens in legislation is participation based on the policies of service providers. There is still inconsistency in the regulation of community participation so that it often creates confusion especially for service providers. This research is a normative legal research with a legal and conceptual regulation approach. The results showed that there were inconsistencies in norm settings related to community participation in the preparation of service standards and community participation not only regulated by public service laws, but spread in various laws. It is necessary to harmonize regulations related to community participation in public services so that there is no conflict at the implementation level."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip Good Public Governance pada pemerintah daerah tingkat kabupaten / kota di Indonesia tahun 2013-2015. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Analisis dilakukan dengan melakukan pemetaan pada masing-masing prinsip Good Public Governance GPG dan juga indikator-indikator yang mendukung prinsip tersebut. Kemudian hasil dari penelitian ini menunjukkan scoring dan pemeringkatan pada 5 lima pemerintah daerah tingkat kabupaten / kota di Indonesia yang memiliki nilai tertinggi dan terendah pada masing-masing prinsip. Serta tren dari masing-masing indikator pada setiap prinsip dapat disajikan selama tiga tahun yaitu 2013-2015 sehingga dapat terlihat dan diidentifikasi indikator mana saja yang sudah mencapai hasil yang baik serta yang masih perlu perbaikan.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the application of Good Public Governance principles to local governments at the districts cities level in Indonesia in 2013 2015. The method used is descriptive analysis with quantitative approach. The analysis is done by mapping on each of the principles of Good Public Governance GPG and also indicators that support these principles. Then the results of this study indicate scoring and ranking at 5 five local governments at the districts cities level in Indonesia which has the highest and lowest values in each principle. As well as the trends of each indicator in each principle can be presented for three years from 2013 until 2015 so it can be seen and identified which indicators have achieved good results and that still need improvement."

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh masih terjadinya berbagai permasalahan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah walaupun telah ada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden ini menjadi indikator adanya penerapan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini adalah pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang baik merupakan suatu sistem pengadaan yang mampu mengaktualisasikan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Pengadaan yang baik akan mendorong efisiensi dan efektivitas belanja publik dan menjamin terciptanya persaingan yang sehat. Rumusan permasalahan penelitian bagaimana penerapan Good Governance dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Pemerintah pada Kementerian Kehutanan, hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Good Governance dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Kementerian Kehutanan, hambatan yang dihadapi, dan upaya yang dilakukan. Metodologi yang digunakan yaitu studi normatif dengan model deskriptif analitif. Hasil yang diperoleh adalah prinsip good governance diterapkan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Penerapan good governance dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Kementerian Kehutanan belum sepenuhnya terwujud karena adanya berbagai permasalahan.

---

This thesis was motivated by occurrence of various problems in the procurement of government goods / services although there has been Presidential Decree Number 54 Year 2010 concerning Procurement of Government Goods / Services. This Presidential Decree becomes an indicator of good governance in the procurement of government goods / services. Good Government procurement goods and service is a procurement system that include procedure to secure government institutions whose doing the goods and service procurement also can actualization the principles of good governance. Good procurement can push the efficiency and effectiveness of public expenses, guarantee fair competition. Problem formulation about how is implementation good governance principles in goods and service Procurement Ministry of Forestry, what is the obstacle and also the solution take to solve the obstacle.Purpose of this research is to analyze about implementation good governance principles in goods and service procurement Ministry of Forestry, what is the obstacle and also the solution to solve the obstacle. The methodology used is a normat ive study wi th analitif descriptive models. The results obtained that good governance principles are applied in the procurement of government goods/services in several conditions. Implementation of good governance in the procurement of government goods / services in the Ministry of Forestry has not been fully realized because of various problems."

"Saat ini BLU diberikan kewenangan untuk melakukan penandatangan perjanjian. Adanya hal ini memerlukan analisis mengenai apakah BLU mempunyai kecakapan dalam menandatangani suatu perjanjian khususnya perjanjian KSO menurut hukum perjanjian di Indonesia.  Selain itu juga menganalisis dalam hal perjanjian yang ditandatangani oleh BLU menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga, siapakah yang akan bertanggungjawab. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dikarenakan penelitian kali ini akan melakukan analisis atas produk hukum yaitu Perjanjian Kerja Sama Operasi antara BLU di bidang energi dan sumber daya mineral dengan pihak swasta. Penelitian ini akan mencari dasar hukum/aturan, doktrin, teori untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat.  Analisis masalah kecakapan akan dimulai dengan melihat teori dan ketentuan yang terdapat dalam hukum Perjanjian di Indonesia serta doktrin dan teori mengenai subyek hukum badan hukum dan teori positivisme. Analisis kedua terhadap pertanggungjawaban BLU apabila Perjanjian KSO mengalami kerugian adalah dengan menganalisis menggunakan aturan pertanggungjawaban dalam hukum perdata serta teori delegasi kewenangan, serta teori positivisme. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa BLU bukanlah subjek hukum berbentuk badan hukum sehingga tidak mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum seperti melakukan penandatanganan perjanjian KSO. Selanjutnya apabila timbul suatu kerugian maka berdasarkan hukum perdata, pihak ketiga dapat memintakan pertanggungjawaban hingga kepada instansi induk yaitu Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah.

---

Currently BLU is given the authority to sign the agreement. The existence of this requires an analysis of whether BLU is capable to sign an agreement, especially KSO agreements according to contract law in Indonesia. In addition, it also analyses in terms of the agreement signed by BLU causing harm to third parties, who will be responsible. The method used in this study is a normative juridical method because this research will analyse a legal product, namely the Joint Operation Agreement between BLU in the field of energy and mineral resources and the private sector. This research will look for legal/rule bases, doctrines, and theories to answer the formulated problems raised. The analysis of skills issues will begin by looking at the theories and provisions contained in treaty law in Indonesia as well as doctrines and theories regarding the subject matter of legal entities and the theory of positivism. The second analysis of the accountability of BLU if the KSO Agreement suffers a loss is by analysing using the accountability rules in civil law and the theory of delegation of authority, as well as the theory of positivism. The results of this study conclude that BLU is not a legal subject in the form of a legal entity, so it cannot take legal actions, such as signing a KSO agreement. Furthermore, if a loss occurs, based on civil law, a third party can hold accountability up to the parent agency, namely the State Ministry/Government Agency."

"Concept and characteristic of good public administration reflecting in good governance practices in Indonesia; collection of articles."

"Permasalahan klasik public administration di Indonesia terkait perbedaan nomenklatur Administrasi Negara (AN) dan Administrasi Publik (AP) merupakan hal yang menarik untuk diteliti. Perbedaan nomenklatur public administration ini hanya terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian dengan judul ?Perbedaan Administrasi Publik dan Administrasi Negara dalam Konteks Indonesia? ini mencoba memberikan jawaban atas permasalahan klasik tersebut. Melalui sejarah perkembangan ilmu public administration secara global yang dikaitkan dengan sejarah public administration di Indonesia serta menganalisa pendapat beberapa ilmuwan public administration Indonesia, tulisan ini menjelaskan secara faktual perbedaan nomenklatur yang ada. Menggunakan paradigma konstruktivis dengan pendekatan kualitatif, penulis menjelaskan alasan terjadinya perbedaan nomenklatur antara AP dan AN. Faktor sejarah, faktor bahasa, dan ekologi administrasi merupakan temuan penulis yang menjadi tiga faktor dasar penyebab perbedaan nomenklatur public administration di Indonesia.

---

The classical problem of public administration in Indonesia related to nomenclature differences between State Administration (AN) and Public Administration (AP) are interesting topic to be conducted as a research. Interestingly, these differences happen only in Indonesia. Therefore, the study entitled "The Differences of Public Administration and the State Administration in the Context of Indonesia" will elaborate the answers regarding this classical problem. Through the history of the global public administration science associated with the history of public administration in Indonesia by analyzed opinion of some Indonesian public administration scientist, this research describes the factual differences of the nomenclature. Using constructivist paradigm with qualitative approach, it explains the reasons of the differences between the AP and AN nomenclature. History, language, and ecological is the three basic factors causing differences in nomenclature of public administration in Indonesia."

"ABSTRAKKarya Akhir ini membahas penerapan good governance pada Unit Pelayanan Publik UPP Kementerian. Penelitian ini menggunakan teori prinsip-prinsip good governance yang dibuat oleh United Nation Developmen Program UNDP dengan pendekatan positivis. Teknik analisis data menggunakan analisis deksriptif terhadap prinsip-prinsip good governance. Hasil penelitian menunjukan bahwa Unit Pelayanan Publik UPP Kementerian Perindustrian belum memenuhi prinsip-prinsip good governance dalam memberikan pelayanan rekomendasi kepada para pemohon. Permasalahan utama dalam pelayanan yang diberikan adalah waktu pemrosesan melebihi dari SOP yang telah ditentukan. Masukan dari para pemohon untuk melakukan perubahan menjadi permohonan secara online telah dilakukan oleh UPP. Namun, program tersebut baru diberlakukan pada 18 November 2016 sehingga belum dapat dilakukan evaluasi terhadap efektfitas pelayanan yang diberikan. Untuk itu, perlu dilakukan inovasi untuk memperbaiki pelayanan yang diberikan kepada para pemohon sehingga pelayanan yang diberikan dapat lebih maksimal.

---

ABSTRAKthesis discussed about the implementation of Good Governance in Unit Pelayanan Publik UPP in the ministry. The theory used in this study is the principles of good governance made by the United Nations Development Program UNDP with positivist approach. Data were analyzed using descriptive analysis of the principles of good governance. The results showed that the Public Service Unit UPP The Ministry of Industry has not meet the principles of good governance in providing services recommendation to the applicant. The main problems in the provided services is the processing time exceeds a predetermined SOP. Input from the applicant to make changes into an online recomendation has been carried out by the UPP. However, these programs will be effective on 18 November 2016, so the evaluation of the effectiveness of the services cannot be done. Therefore, innovation needs to be done to improve the service to the applicant so that the service can be maximized. "