Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Limitasi divestasi berjenjang merugikan negara sebagai pemilik tambang yang semestinya dikelola secara mandiri oleh negara sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, yang mengamanatkan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, pemanfaatan produksi tambang oleh investasi asing selama 10 tahun sudah sangat menguntungkan bagi para investor asing mengingat mineral dan batubara bukanlan energi terbarukan sehingga pengelolaannya harus dilandasi dengan prinsip kehahati-hatian mengingat prioritas hasil bumi adalah rakyat yang artinya harus dikelola secara mandiri dalam pembangunan ekonomi nasional. Namun yang terjadi adalah dalam melakukan kegiatan penambangan investor asing malakukan kegiatan produksi dengan metode tambang terbuka dan tidak terintegrasi dengan pengolahan atau pemurnian atau kegiatan pengembangan, pemanfaatan, kepemilikan saham pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha Swasta Nasional dengan presentase berjenjang 10 tahun setelahnya dengan cara bertahap tahun kesepuluh sebesar 5% (lima persen), tahun kesebelas sebesar 10% (Sepuluh persen), tahun keduabelas sebesar 15 % (lima belas persen),tahun ketigabelas sebesar 20% (dua puluh persen), tahun keempatbelas sebesar 30 % (tiga puluh persen), tahun keenambelas sebesar 51 % (lima puluh satu persen) sejak berproduksi,sangatlah menguntungkan pemilik modal walapun saham mayoritas dimiliki negara, hal tersebut dikarenakan mineral dan batubara bukanlah energi terbarukan, sehingga dampak dari tambang diperlukan pemulihan dengan jangka waktu yang panjang. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan PT Worldera Internasional Indonesia menyatakan bahwa kebijakan limitasi divestasi saham yang diperpanjang menjadi 5 tahun dengan total akumulasi pengelolaan sepanjang 10 tahun memberikan dampak positid bagi bisnis tambang, serta tetap dapat memberikan pemasukan bagi koorporasi terkait dengan pengelolaan tambang dan juga memberi nilai tambah bagi negara melalui sektor perpajakan, dan pembangunan ekonomi.

---

The limitation of tiered divestment is detrimental to the state as the owner of a mine which should be managed independently by the state in accordance with Article 33 paragraph (3) of the 945 Constitution of the Republic of Indonesia, which mandates that land and water and the natural resources contained therein shall be controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people , the utilization of mining production by foreign investment for 10 years has been very profitable for foreign investors considering that minerals and coal are not renewable energy so that their management must be based on the precautionary principle considering that the priority of agricultural products is the people, which means they must be managed independently in national economic development. However, what happens is that in carrying out mining activities foreign investors carry out production activities using the open pit mining method and are not integrated with processing or refining or development activities, utilization, share ownership of the central government, regional governments, BUMN, BUMD, or National Private Business Entities with tiered percentages. 10 years after that in stages the tenth year by 5% (five percent), the eleventh year by 10% (Ten percent), the twelfth year by 15% (fifteen percent), the thirteenth year by 20% (twenty percent), the fourteenth year by 30% (thirty percent), the sixteenth year by 51% (fifty one percent) since production, it is very profitable for the owners of capital even though the majority shares are owned by the state, this is because minerals and coal are not renewable energy, so the impact of mining requires recovery by long period of time. Then the researcher conducted an interview with PT Worldera Internasional Indonesia stating that the divestment limit policy which was extended to 5 years with a total management accumulation of 10 years had a positive impact on the mining business, and could still provide income for corporations related to mine management and also provide added value. for the state through the taxation sector, and economic developmet."

"Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur mengenai kewajiban divestasi saham pemegang izin usaha pertambangan asing, namun pada kenyataannya peraturan perundang-undangan tersebut masih memiliki ketidaklengkapan dan ketidakjelasan pengaturan, diantaranya mengenai mekanisme dan tata cara divestasi saham; prosedur penawaran; pilihan tata cara, kriteria penilaian, dan penetapan harga saham. Selain itu masih terdapat masalah, antara lain potensi sengketa dan renegosiasi KK/PKP2B sebagai akibat pengenaan kewajiban divestasi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menganalisis secara kritis dan preskriptif mengenai: (1) peraturan perundang-undangan yang mengatur divestasi saham di bidang pertambangan mineral dan batubara serta analisis mengenai pembentukan dan penerapan peraturan perundang-undangan divestasi di bidang pertambangan mineral dan batubara; (2) tujuan pelaksanaan kewajiban divestasi saham di bidang pertambangan mineral dan batubara serta hambatan yang timbul dalam pencapaian tujuan divestasi saham; (3) persoalan hukum yang terjadi dan yang mungkin akan terjadi dalam pelaksanaan kewajiban divestasi saham di bidang pertambangan mineral dan batubara serta penyelesaian persoalannya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal asing. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis-normatif. Pendekatan dalam penelitian hukum ini bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan divestasi saham telah dimulai sejak Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 sampai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 serta peraturan pelaksanaannya. Pengaturan yang telah ada dan masih berlaku tersebut, belum dapat diterapkan secara implementatif karena proses dan hasil pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki beberapa kelemahan. Selanjutnya penelitian juga menunjukan hasil bahwa divestasi saham berperan antara lain dalam rangka memastikan kepatuhan perusahaan dalam pembayaran pajak, royalti, dan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan; serta membangun tata kelola dan pengawasan yang lebih baik. Sedangkan hambatan pelaksanaan divestasi saham antara lain hambatan modal, realisasi divestasi pemegang saham asing rendah, dan kemauan politik Pemerintah dan pemerintah daerah. Selanjutnya hasil penelitian ini juga menunjukan bahwa masih banyak persoalan divestasi saham yang ada, diantaranya mengenai potensi sengketa divestasi dan pilihan mekanisme divestasi. Penyelesaian persoalan divestasi saham tersebut dapat dilakukan antara lain melalui pembentukan dan penguatan sovereign wealth funds sebagai unit pengelola divestasi saham; pembentukan holding BUMN di bidang pertambangan mineral dan batubara; pembentukan perusahaan konsorsium; serta renegosiasi KK dan PKP2B.

---

Act Number 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining and Government Regulation Number 24 of 2012 on Revision of Government Regulation Number 23 of 2010 on Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activity regulate share divestment of foreign mining business permit holder, however, in reality the said legislative regulations are still incomplete and vague in regulatory aspect, among others, on mechanism and procedure of share divestment; procedure of offer; choice of procedure, criteria of selection, and stipulation of share price. Moreover, there remains problems, among others are potential of dispute and KK and PKP2B renegotiation as a result of imposition of divestment obligation.

Based on the above, this research is to analyze critically and prescriptively on: (1) legislative regulations which regulate share divestment in mineral and coal mining area and analysis on making and application of legislative regulations in mineral and coal mining area; (2) goal of share divestment obligation in mineral and coal mining area and obstacle that might occur in reaching the goal of share divestment; (3) legal problem that happens and that might happen in implementation of share divestment obligation in mineral and coal mining area, together with settlement of the problem in the frame of foreign investment implementation. The research method being used is normative-juridical method, and the approach in this legal research is qualitative in nature.

The result of research shows that arrangement of share divestment has begun since Act Number 11 of 1967 until Act Number 4 of 2009 and their implementing regulations. The regulations that have existed and are still valid, cannot be applied because the process and result of making such legislative regulations have some weaknesses. In addition the research also shows the result that share divestment has important role among others, to make certain compliance of the company in payment of tax, royalty, and corporate social responsibility; and develop better governance and supervision. While the obstacles of share divestment, among others are capital, low realization of foreign shareholders divestment, and political will of Government and local government. Furthermore, the result of this research also shows there are still many problems of existing share divestment, among others are potential of divestment dispute and choice of divestment mechanism. Settlement for share divestment problem can be conducted, among others, through creation and reinforcement of sovereign wealth funds as share divestment management unit; creation of SOE holding in mineral and coal mining area; creation of consortium company; and renegotiation of KK and PKP2B."

"Skripsi ini membahas mengenai ketentuan kewajiban divestasi saham bagi perusahaan asing di bidang pertambangan mineral menurut UU No. 4 Tahun 2009 dan peraturan pelaksananya serta sinkronisasinya dengan hasil renegosiasi kontrak karya PT. Freeport Indonesia. Setelah melewati proses renegosiasi, pada akhirnya tercapai kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT. Freeport Indonesia yang menentukan bahwa kewajiban divestasi saham PT. Freeport Indonesia adalah sebesar 30%. Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil renegosiasi kontrak karya PT. Freeport tidak sinkron dengan peraturan yang berlaku pada saat itu yaitu PP No. 24 Tahun 2012, yang mengatur perusahaan asing di bidang pertambangan mineral untuk mendivestasikan sahamnya paling sedikit sebesar 51%. Setelah PP No. 24 Tahun 2012 diubah dengan PP No. 77 Tahun 2014, maka ketentuan kewajiban divestasi saham hasil renegosiasi kontrak karya PT. Freeport Indonesia dengan peraturan perundang-undangan telah sinkron.

---

This thesis examines the provisions regarding share divestment obligation for foreign mineral mining company according to Law No. 4 of 2009 and its implementing regulations, and the synchronisation with the result of contract of work renegotiation of PT. Freeport Indonesia. After going through the process of renegotiation, the Government of Republic of Indonesia and PT. Freeport Indonesia eventually reached an understanding that PT. Freeport Indonesia is obliged to divest 30% of its share.

By using normative juridical research, this study shows that the result of contract of work renegotiation of PT. Freeport Indonesia is not in sync with the applicabe regulation i.e. Government Regulation No. 24 of 2012 which requires foreign mineral mining company to divest at least 51% of its share. After Government Regulation No. 24 of 2012 is amended by Governement Regulation No. 77 of 2014, the provisions regarding share divestment obligation between the result of contract of work renegotiation of PT. Freeport Indonesia and Law No. 4 of 2009 and its implementing regulations has synchronised."

"Pelaksanaan kewajiban divestasi saham sebesar 51% bagi pemegang izin usaha di bidang pertambangan mineral dan Batubara yang sahamnya dimiliki asing kepada Peserta Indonesia yakni Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD serta Badan Usaha swata secara berjenjang  merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) beserta peraturan pelaksanaannya.  Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Pelaksanaan Divestasi saham juga diwajibkan bagi pemegang kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan Batubara yang berlaku sebelum rezim izin berlaku sesuai dengan UU Minerba. Sebagai salah satu contoh yaitu pelaksanaan divestasi saham PT Vale Indonesia yang merupakan pemegang Kontrak Karya Tahun 1968 dan terakhir diamandemen pada Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa Divestasi Saham PT Vale Indonesia kepada peserta Indonesia hanya sebesar 40%. Perbedaan antara keberlakuan pelaksanaan divestasi saham PT Vale Indonesia dalam kontrak karya dengan UU Minerba tentu harus dipertimbangkan beberapa asas yakni asas kebebasan berkontrak dalam kontrak karya yang telah ada sebelum UU Minerba berlaku sesuai Pasal 1338 KUH Perdata, serta asas hak menguasai negara atas sumber daya alam yang terkandung di Indonesia dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Adapun ketentuan pelaksanaan divestasi saham PT Vale Indonesia dalam kontrak karya merupakan salah satu pertimbangan bagi Pemerintah untuk dapat memberikan perpanjangan Kontrak Karya menjadi IUPK Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, namun demikian dalam UU Minerba maupun peraturan pelaksanaannya pelaksanaan divestasi bukanlah persyaratan untuk dapat diberikannya perpanjangan kontrak menjadi IUPK Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian.

---

Implementation of the obligation to share divestment of 51% for business license holders in the mineral and coal mining sector whose shares are owned by foreigners to Indonesian Participants namely the Central Government, Regional Government, BUMN, BUMD and private business entities in stages is an obligation that must be implemented in accordance with Article 112 Law Number 3 of 2020 concerning amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal mining (UU Minerba) and its implementing regulations. This article was prepared using doctrinal research methods. Implementation of share divestment is also mandatory for holders of work contracts or coal mining business work agreements that were in effect before the permit regime came into effect in accordance with the Minerba Law. As one example, namely the implementation of the divestment of shares in PT Vale Indonesia, which is the holder of the 1968 Contract of Work and was last amended in 2014, which stated that the divestment of PT Vale Indonesia shares to Indonesian participants was only 40%. The difference between the implementation of PT Vale Indonesia's share divestment in a work contract and the Minerba Law must of course take into account several principles, namely the principle of freedom of contract in the work contract which existed before the Minerba Law came into force in accordance with Article 1338 of the Civil Code, as well as the principle of the state's right to control over natural resources. contained in Indonesia are controlled by the state and utilized for the greatest prosperity of the people in accordance with Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The provisions for implementing the divestment of PT Vale Indonesia shares in the work contract are one of the considerations for the Government to be able to grant an extension of the Work Contract to become an IUPK As a Continuation of Contract/Agreement Operations, however, in the Minerba Law and its implementing regulations, the implementation of divestment is not a requirement for a contract extension to become an IUPK as a Continuation of Contract/Agreement Operations."

"Era bare pengusahaan dan pengelolaan pertambangan khususnya mineral dan batubara pada masa sekarang dimulai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau biasa dikenal dengan nama UU Minerba. UU Minerba memberikan arah baru kebijakan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia ke depannya termasuk diantaranya dalam hal pengaturan Domestic Market Obligation (DMO), kebijakan produksi mineral dan batubara, peningkatan nilai tambah pertambangan, ketentuan divestasi saham usaha pertambangan asing Berta praktik pertambangan yang baik dan benar. Tesis ini secara khusus memfokuskan kajiannya pada ketentuan divestasi wham pertambangan penanaman modal asing yang terdapat dalam UU Minerba beserta peraturan pelaksanaannya termasuk juga menganalisis kewajiban divestasi saham yang terdapat dalam Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia yang scat ini sedang dalam tahap renegosiasi oleh Pemerintah Indonesia. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah penelitian deskriptif analisis karena akan mendeskripsikan dan memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai ketentuan divestasi wham usaha pertambangan asing sebagaimana diamanatkan dalam UU Minerba beserta peraturan pelaksanaannya. Sedangkan dilihat dari bentuknya merupakan penelitian evaluatif karena akan menilai dan menganalisa proses renegosiasi khususnya ketentuan divestasi saham di dalam Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia. Dari sudut tujuan penelitian hokum maka penelitian ini merupakan penelitian hokum yuridis normatif karena sasaran penelitian ini adalah hokum atau kaedah (norm). Disamping itu penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder, dengan penelusuran literatur-literatur Berta berbagai peraturan terkait yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa divestasi wham pada dasarnya merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus dilakukan oleh penanam modal asing atau investor asing kepada pemerintah Indonesia atau warga negara Indonesia atau badan hokum Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak karena dividen yang diterima oleh pembeli saham akan dapat dipergunakan dalam pembangunan daerah dan pengembangan masyarakat. Terkait dengan renegosiasi ketentuan divestasi wham dalam Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia diperlukan kebijakan dan ketegasan untuk menata keistimewaan yang selama ini telah diperoleh PT. Freeport Indonesia melalui Kontrak Karyanya. Penulis menyarankan agar Pemerintah Indonesia dapat menciptakan suatu iklim penanaman modal yang dapat menarik modal asing masuk ke Indonesia dimana diperlukan suatu upaya dan terobosan dalam mengeluarkan peraturan-peraturan tentang penanaman modal asing dan kebijaksanaan pemerintah yang pada dasarnya tidak akan merugikan kepentingan nasional dan kepentingan investor.

---

The new era of business and management of mining especially on mineral and coal, currently begins with the issuance of Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining or commonly known as the Mining Law. Mining Law provide the new policy direction of mineral and coal mining in Indonesia in the future including in terms of Domestic Market Obligation (DMO), mineral and coal production policy, the increasing in value-added mining, shares divestment of foreign investment mining company and good mining practices.

This thesis specifically focuses its studies on the provision of mining shares divestment of foreign investment as set forth in the Mining Law and its implementing regulations as well as the analyzing of the divestment obligations as contained in the Contract of Work of PT. Freeport Indonesia which is currently under renegotiation by the Government of Indonesia.

The research method used in this thesis is a descriptive analysis since it will describe and illustrate a systematic, factual and accurate information on the terms of foreign mining divestment as mandated by the Mining Law and its implementing regulations. In the terms of of its forms, this research is an evaluative research as it will assess and analyze the process of renegotiation especially divestment provisions in the Contract of Work of PT. Freeport Indonesia. From the purpose of law research point of view, this research is a normative legal research since the goal of this research is legal or norm. Thus, this research is also a library research, so that the data used are the secondary data, the literature search as well as a variety of related regulations issued by the government.

The conclusion of this research is that the divestment is basically a form of obligation that must be carried out by the foreign investors or foreign investors to the Indonesian government or Indonesian citizens or Indonesian legal entities with the aim to improve the welfare of people due to the dividends that received by stock buyers will be used in local development and community development. Relating to renegotiation in the terms of shares divestment in the Contract of Work of PT. Freeport Indonesia, it needed the policy and firmness for managing the privileges that had been acquired by PT. Freeport Indonesia through its Contract of Work. The author recommends that the Government of Indonesia shall create an investment climate that can attract foreign capital into Indonesia where it will need effort and breakthrough in terms of regulations issuance of foreign investment and also government policies that basically will not prejudice the national and investors' interest."

"Kewajiban divestasi saham asing kepada peserta Indonesia telah dimuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, untuk sektor pertambangan mineral dan Batubara, pengaturan terkait kewajiban divestasi saham penanaman modal asing kepada peserta Indonesia dimuat secara lebih detail diantaranya melalui diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 yang masing-masing telah mengamandemen peraturan sebelumnya, terdapat perbedaan pengaturan kewajiban divestasi saham bagi pihak asing baik dari segi persentase saham yang wajib dialihkan maupun tenggat waktu implementasi kewajiban dimaksud. Penulisan ini menitikberatkan pada 2 (dua) pembahasan yakni: (1) mengkaji berbagai instrumen pengaturan nasional dan implementasi kewajiban divestasi saham asing di bidang pertambangan mineral dan Batubara dan (2) menganalisa implementasi dan permasalahan dalam Pelaksanaan Kewajiban Divestasi Saham Asing di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Permasalahan implementasi divestasi saham asing diantaranya terkait peraturan perundang-undangan nasional yang terus mengalami perubahan dalam tempo singkat sehingga mengakibatkan ketidakpastian investasi dalam 1 dekade terakhir, pertimbangan politis dalam penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai divestasi saham asing, serta perhitungan keekonomian untuk komoditas non mineral logam dan Batubara yang ditawarkan dalam kerangka divestasi saham asing. Oleh karena itu, Pemerintah perlu memastikan adanya konsistensi regulasi dan kebijakan terkait kewajiban divestasi saham asing diantaranya dengan mempertahankan kebijakan penghitungan menggunakan metode discounted cash flow.

---

The obligation for foreign share divestment to Indonesian participants has been stipulated in the legal regulations. However, for the mineral and coal mining sector, the regulations concerning the obligation of foreign investment share divestment to Indonesian participants are detailed further through the issuance of Law No. 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining and Government Regulation No. 96 of 2021, which have each amended previous regulations. There are differences in the regulations regarding the obligation of share divestment for foreign parties, both in terms of the percentage of shares that must be transferred and the deadlines for implementing these obligations. This writing focuses on two main discussions: (1) examining various national regulatory instruments and the implementation of the foreign share divestment obligation in the mineral and coal mining sector, and (2) analyzing the implementation and issues related to the Foreign Share Divestment Obligation in the mineral and coal mining sector. Issues related to the implementation of foreign share divestment include the frequent changes in national legislation, which have led to investment uncertainty over the past decade, political considerations in the formulation of legislation on foreign share divestment, and the economic calculations for non-metallic mineral commodities and coal offered under the foreign share divestment framework. Therefore, the government needs to ensure regulatory and policy consistency regarding the foreign share divestment obligation, including maintaining the calculation policy using the discounted cash flow method."

"Tujuan Negara yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan memajukan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saat ini mengenai pertambangan mineral dan batubara diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dewasa ini hampir di semua negara khususnya negara berkembang membutuhkan modal asing. Modal asing itu merupakan suatu hal yang semakin penting bagi pembangunan suatu negara. Sehingga kehadiran investor asing nampaknya tidak mungkin dihindari. Yang menjadi permasalahan bahwa kehadiran investor asing sangat dipengaruhi oleh kondisi internal suatu negara, seperti stabilitas ekonomi, politik negara, penegakkan hukum. Penanaman modal asing memberikan keuntungan kepada semua pihak, tidak hanya bagi investor saja, tetapi juga bagi perekonomian negara tempat modal itu ditanamkan serta bagi negara asal para investor. Dalam UU Minerba salah satu ketentuan yang dianggap cukup penting adalah mengenai kewajiban divestasi, yang diatur dalam Pasal 112. Divestasi adalah jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk di jual kepada peserta Indonesia.

---

The Purpose of Indonesia as a state is to promote the general welfare and promote social welfare for all the people of Indonesia. Currently the mineral and coal mining regulated by Law Number 4 Year 2009 Concerning Mineral and Coal Mining. Lately in all countries, especially developing countries need foreign capital.

Foreign capital is something that is increasingly important for the development of a country. So the presence of foreign investors is can’t be avoided. The presence of foreign investors is strongly influenced by the internal conditions of a country, such as economic stability, political state, the rule of law.

Foreign investment to the benefit of all parties, not only for investors but also for the economy of the country where the capital invested as well as for the country of origin of the investor. In the Mining Law one of the important regulation is about divestment, which is provided in Article 112. Divestment is the number of foreign shares should be offered to be sold to Indonesian participants."

"Penelitian yuridis normatif ini dengan menggunakan data utama UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal berikut peraturan pelaksanaannya dan UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara berikut peraturan pelaksanaannya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian yang dilakukan yaitu mengenai kepastian hukum PMA bidang usaha pertambangan dan pemberian perijinan dalam rangka PMA bidang usaha pertambangan. Teori yang digunakan yaitu dari Lawrence M. Friedman yang berkaitan dengan substance, structure dan legal culture. Kepastian hukum atas regulasi berkaitan dengan penanaman modal asing bidang usaha pertambangan minerba yang ada dilihat dari aspek predictability, stability dan fairness. Bagaimana pula dengan kewenangan serta koordinasi dalam rangka pemberikan perizinan usaha pertambangan minerba, seperti izin investasi, pendirian perusahaan PMA dan pemberian izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha jasa pertambangan (IUJP) dan izin usaha lainnya yang diperlukan. "

"Kewajiban divestasi bagi investor asing di bidang pertambangan mineral dan batubara sebelum berlakunya Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara No. 4 Tahun 2009 diatur dalam perjanjian yang dibuat antara perusahaan pertambangan dengan pemerintah. Namun ketentuan dalam perjanjian tersebut tidak secara jelas mengatur proses pelaksanaan divestasi bagi saham asing. Hal ini menimbulkan berbagai masalah yang mengakibatkan terhambatnya proses divestasi tersebut.Analisis atas permasalahan yang menghambat proses divestasi ini dilakukan dengan metode yuridis normatif serta mengambil tiga contoh perusahaan pertambangan besar yang mengalami masalah dalam pelaksanaan proses divestasi tersebut, yaitu PT Kaltim Prima Coal, PT International Nickel Indonesia Tbk, dan PT Newmont Nusa Tenggara. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi masalah atas ketiga kasus tersebut, namun hingga saat ini proses divestasi ketiga perusahaan tersebut masih bermasalah.

---

Before the effectivity of Law No. 4 Year 2009 concerning Mineral and Coal Mining, the obligation of divestment for foreign investor in mineral and coal mining has been regulated in a contract between the mining corporation and the government. Nevertheless, those contract did not arrange the process of divestment clearly. Because of that, many problems that can obstruck the divestment process have been arise.The analitical review of this problems is using the legal-normative method with explaining the cases of three big mining companies which have problems around the divestment process. The three companies are PT Kaltim Prima Coal, PT International Nickel Indonesia Tbk, and PT Newmont Nusa Tenggara. Various efforts have been tried to solve divestment problems in those companies, but until this time there are still problems around their divestment process."

"Perawatan yang Adil dan Adil (FET) adalah prinsip yang dikenal di dunia internasional hukum investasi dan juga dikenal dalam hukum perdagangan internasional. FET adalah prinsip itu mengatur tingkat perlakuan pemerintah terhadap investasi dari investor asing. Penelitian ini akan menguraikan FET dengan kebijakan Pemerintah Indonesia yang mensyaratkan divestasi perusahaan modal asing di pertambangan mineral dan batubara menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 beserta peraturan turunannya. Ini Penelitian ini bertujuan untuk: (i) Menentukan pemahaman FET dan penerapan FET dalam hukum investasi; (ii) Mengetahui mekanisme divestasi saham PT perusahaan mineral dan batubara, dan; (iii) Mengakui pelanggaran terhadap prinsip FET tentang perubahan dalam pengaturan divestasi untuk pertambangan mineral dan batubara perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif. Secara hukum, kewajiban divestasi harus dilihat sebagai kebijaksanaan dan kewajiban pemerintah dalam melaksanakan mandat konstitusi. Melalui FET, Pemerintah Indonesia secara konsisten menghormati dan menjaga keefektifanPrinsip FET. Untuk menjaga keseimbangan antara tujuan saham divestasi dan kewajiban untuk menjaga kepastian hukum bagi investor asing, Pemerintah Indonesia perlu menyeimbangkan kewajiban untuk mengeksploitasi alamnya sumber daya sebanyak mungkin dengan kewajiban untuk memberikan kepastian hukum untuk investor. Oleh karena itu, perubahan peraturan yang berkelanjutan akan membuka risiko a arbitrase mengklaim dasar tidak adanya kepastian hukum.

---

Fair and Just Care (FET) is an internationally recognized principle investment law and also known in international trade law. FET is that principle regulates the level of government treatment of investment from foreign investors. This research will elaborate on FET with the policies of the Government of Indonesia whichrequires divestment of foreign capital companies in mineral and coal mining according to Law Number 4 of 2009 and its derivative regulations. This This study aims to: (i) Determine FET understanding and application FET in investment law; (ii) Knowing the mechanism for the divestment of shares of PT mineral and coal companies, and; (iii) Recognize violations of FET principlesabout changes in divestment arrangements for mineral and coal mining company. The research method used is juridical-normative. Legally, divestment obligations must be seen as discretion and obligation the government in carrying out the constitutional mandate. Through FET, The Indonesian government consistently respects and maintains effectiveness FET principle. To maintain a balance between stock goals divestments and obligations to maintain legal certainty for foreign investors, The Indonesian government needs to balance the obligation to exploit its nature as many resources as possible with an obligation to provide legal certainty for investor. Therefore, continuous regulation changes will open up risks a Arbitration claims the basis of the absence of legal certainty."