Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini akan melakukan evaluasi terhadap peran yang dilakukan oleh Inspektorat Utama selaku unit audit internal Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional(PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional(Bappenas) sebagai trusted advisor. Skripsi akan mencari gambaran upaya-upaya yang dilakukan Inspektorat Utama Kementerian PPN/Bappenas dalam peran konsultasi yang kemudian dibandingkan dengan standar/pedoman yang berlaku di Instansi Pemerintah Indonesia. Kemudian skripsi akan memberikan gambaran penerapan atribut-atribut trusted advisor sesuai yang disampaikan Richard F. Chambers berdasarkan persepsi dari auditor internal dan stakeholder Inspektorat Kementerian PPN/Bappenas. Diharapkan dengan melakukan analisis tersebut, didapatkan gambaran area-area yang perlu ditingkatkan oleh Inspektorat Utama Kementerian PPN/Bappenas untuk mewujudkan perannya sebagai trusted advisor.

---

This research will evaluate the role played by the Main Inspectorate as the internal audit unit of the Ministry of National Development Planning (PPN)/National Development Planning Agency (Bappenas) as a trusted advisor. The research will seek an overview of the efforts made by the Main Inspectorate of the Ministry PPN/Bappenas in a consulting role which will then be compared with the standards/guidelines that apply in Indonesian Government Agencies. Then the research will provide an overview of the implementation of trusted advisor attributes according to what was conveyed by Richard F. Chambers based on the perceptions of internal auditors and Inspectorate stakeholders of the Ministry PPN/Bappenas. It is hoped that by carrying out this analysis, an overview of the areas that need to be improved by the Main Inspectorate of the Ministry of National Development Planning/Bappenas will be obtained to realize its role as a trusted advisor."

"Penelitian ini membahas peran Internal Audit dalam penerapan Enterprise Risk Management yang dilaksanakan di sektor publik, yaitu di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Peran Internal Audit tersebut antara lain 1) peran assurance (memberikan keyakinan yang memadai) sebagai peran inti, 2) peran konsultasi sebagai peran tambahan yang diperbolehkan dan 3) peran-peran yang tidak diperbolehkan oleh Institute Internal Audit dalam penerapan manajemen risiko di organisasi. Penelitian ini juga membahas tingkat kematangan penerapan manajemen risiko di Kementerian Keuangan dan peranan Internal Audit dalam menghadapi tantangan penerapan manajemen risiko di sektor publik.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan metode studi pustaka, pengamatan langsung, serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa peran yang dilakukan Inspektorat Jenderal telah sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Institute Internals Audit. Kesimpulan lain dalam penelitian ini adalah tingkat kematangan penerapan manajemen risiko di Inspektorat Jenderal berada pada level risk defined atau skala 3 (tiga) dan peran Inspektorat Jenderal telah dijalankan dengan baik dalam penerapan manajemen risiko di Kementerian Keuangan.

---

This study discusses the role of Internal Audit in Enterprise Risk Management implementation in the public sector, At this case Inspectorate General of the Ministry of Finance. Roles of Internal Audit include 1) the role of assurance (provide reasonable assurance) as a main role, 2) consulting role as an additional role that is allowed and 3) the roles that are not allowed by the Institute of Internal Audit in risk management in the organization. The study also discusses the level of maturity of risk management implementation at the Ministry of Finance and Internal Audit role in facing the challenges of risk management implementation in the public sector.

This research is a qualitative descriptive design. The approach taken is study of literature, direct observation, and interviews with the parties involved. The results of this study state that the role of the Inspector General conducted in accordance with the provisions issued by the Institute Internal Audits. Another conclusion of this research defined the level of maturity of risk management at the Inspector General is at the risk defined level or at scale 3 (three) and the role of the Inspector General has been done well in the implementation of risk management in the Ministry of Finance."

"Pandemi COVID-19 mengakibatkan hambatan kegiatan pengawasan dengan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar dan personil auditor terpapar covid. Inspektorat Utama kemudian merubah metode pengawasan tradisional menjadi jarak jauh dalam menjalankan perannya untuk memberikan layanan assurance dan consulting.Penelitian ini merupakan single case study with multiple embedded dengan menggunakan pendekatan mixed method research dengan concurrent trianggulasi design. Penelitian ini membandingkan secara langsung hasil analisis statistik kuantitatif dengan temuan kualitatif atau untuk memvalidasi/mengekspansi hasil kuantitatif dengan data kualitatif. Sumber data primer diperoleh dari Inspektorat Utama Bawaslu meliputi hasil kuesioner kepada auditee dan wawancara kepada auditor Inspektorat Utama pada pandemi COVID-19 tahun 2021 hingga 2022. Data sekunder berupa laporan ikhtisar pengawasan dan pedoman.Hasil penelitian ini menunjukkan peran internal audit inspektorat utama Bawaslu pada pandemi COVID-19 berkembang dalam kegiatan consulting. Pada 4 (empat) tahapan pengawasan meliputi: (1) perencanaan dan penyusunan program kerja penugasan; (2) supervisi penugasan; (3) pelaksanaan penugasan; (4) pelaporan penugasan tidak dilaksanakan sesuai dengan standar mutu layanan pengawasan intern. Kemudian 1 (satu) tahapan pengawasan yakni pemantauan tindak lanjut hasil penugasan sudah dilaksanakan sesuai dengan standar mutu layanan pengawasan intern. Pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan dalam pandemi COVID-19 tahun 2021 s.d. 2022, memanfaatkan teknologi diantaranya: (1) file sharing platform berupa Google Drive, Google Docs, dan Google Spreadsheet, (2) video conference berupa Zoom dan Google Meet; (3) Whatsapp.

---

The COVID-19 pandemic resulted in obstacles to monitoring activities with the implementation of revisions to significant social restrictions and covid exposure auditor personnel. The Principal Inspectorate then changed the traditional supervision method to remote in the works, which was adapted to provide service assurance and consulting.

This research is a single case study with multiple embedded using a mixed methods research approach with a concurrent triangulation design. This study directly compares the results of quantitative statistical analysis with qualitative findings or to validate/expand quantitative results with qualitative data. Primary data sources were obtained from the Bawaslu Main Inspectorate, including the results of questionnaires to auditees and interviews with the Main Inspectorate auditors regarding the COVID-19 pandemic from 2021 to 2022. Secondary data is in the form of reports on supervision overviews and guidelines.

The results of this study show that the role of the internal audit of the main inspectorate of Bawaslu during the COVID-19 pandemic developed in consulting activities. The 4 (four) stages of supervision include (1) planning and preparation of the assignment work program; (2) supervising assignments; (3) execution of assignments; (4) assignment reporting is not carried out following internal control service standards. Then one supervision stage, namely monitoring the follow-up of the assignment results, has been carried out following the quality standards of apprentice supervision services. Implementation of prevention carried out during the COVID-19 pandemic in 2021 s.d. 2022, take advantage of technology including: (1) file sharing platforms in the form of Google Drive, Google Docs, and Google Sheets, (2) video conferencing in the form of Zoom and Google Meet; (3) WhatsApp."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keselarasan cakupan aktivitas audit internal dengan strategi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Persepsi nilai tambah audit internal masih sering digambarkan rancu, sehingga Eulerich and Lenz (2020) mendefinisikan peran audit internal menjadi 3 (tiga) jenis cakupan, yaitu: GRC partner, trusted advisor dan value driver. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode studi kasus dengan mengumpulkan dokumen internal organisasi, survei kuesioner dan wawancara. Hasil yang diperoleh adalah audit internal BPJS Kesehatan dapat memberikan peran sebagai GRC partner dan trusted advisor. Aktivitas audit internal belum disusun dan diselaraskan dengan implementasi strategi organisasi, namun telah berproses untuk mengarah pada hal-hal yang dapat memberikan nilai tambah dalam mendukung kesuksesan strategi organisasi.

---

This study aims to evaluate the alignment of the scope of internal audit activities with Indonesia's Social Health Insurance Provider (BPJS Kesehatan) strategy. The perception of the added value of internal audit is still often described as hazy and enigmatic. Therefore, Eulerich and Lenz (2020) define the role of an internal audit into three types of scope: GRC partners, trusted advisors, and value drivers. This qualitative research uses a case study method by collecting internal organizational documents, questionnaire surveys, and interviews. The results obtained are that BPJS Kesehatan's internal audit can provide a role as a GRC partner and trusted advisor. The internal audit activity has not been prepared and aligned with the implementation of the organization's strategy. However, it has been in the process of leading to things that can contribute more value to the success of the organization's strategy."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas audit internal di lingkungan Inspektorat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan menggunakan variabel-variabel yang digunakan oleh Alzeban dan Gwilliam (2014) yang terdiri dari hubungan auditor internal dan eksternal, dukungan manajemen auditan, dan independensi audit internal. Penilaian efektivitas diukur dari persepsi 29 auditor dan 104 auditan Inspektorat BPKP melalui kuesioner yang disebar. Hasil penelitian membuktikan bahwa hubungan auditor internal dan eksternal, dukungan manajemen auditan, dan independensi audit internal berpengaruh positif terhadap efektivitas audit internal. Hal ini memberikan implikasi bahwa Inspektorat BPKP perlu meningkatkan hubungan baik antara auditor internal dan eksternal, meningkatkan dukungan manajemen terhadap Inspektorat BPKP serta untuk selalu menjaga teguh independensi seorang auditor dalam pelaksanaan tugasnya.

---

The purpose of this study is to determine the factors that influence the effectiveness of the internal audit within the Inspectorate Agency for Financial Supervision and Development using the variables used by Alzeban and Gwilliam (2014) which consists of the relationships internal and external auditors, support audited management, and internal audit independence. The assessment of effectiveness is measured from the perception of 29 auditors and audited Inspectorate 104 BPKP through questionnaires distributed.

The research proves that the relationship of internal and external auditors, the audited management support, and the independence of the internal audit positive influence on the effectiveness of the internal audit. This implies that the Inspectorate BPKP need to promote good relationship between internal and external auditors, improve management support to the Inspectorate of BPKP and to always keep firmly the independence of the auditor in the performance of its duties."

"Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi aspek tahapan audit intern Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang perlu disiapkan untuk menerapkan opini audit intern beserta usulan rancangan penerapannya yang cocok. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan perlunya penyiapan aspek tahapan audit intern seperti penyempurnaan pedoman proposal pengawasan di tahap perencanaan, pembuatan pedoman penugasan lapangan di tahap pelaksanaan, dan penyiapan format eskalasi temuan dan laporan untuk tahap komunikasi. Model opini audit intern yang cocok adalah berbentuk tiga atau empat tingkatan, dengan prioritas objek berupa proses bisnis dan pengendalian intern, serta difokuskan pada level mikro pada jangka pendek. Penerapan opini level makro pada jangka panjang dapat disiapkan dengan membangun model self-assessment dan pedoman pendukungnya.

---

The purposes of this research are to determine how to improve Inspectorate General of the Ministry of Finance rsquo s audit phases in order to implement audit opinion and to determine how the design for the implementation. It is a qualitative research using a case study approach. Data are collected through the study of documents, observation, and interviews. The results show a number of required improvement such as audit proposal in planning phase, audit fieldwork guidance in performing phase, and finding escalation and report format in communication phase. The appropriate design for audit opinion is using three or four grade, with priority to business processes and internal controls, and focused on the micro level in short term. Macro level opinion implementation in long term can be prepared by designing self assessment model and other supporting guidance."

"Penelitian ini merupakan studi kasus bertujuan untuk menganalisis peran internal audit sektor publik dalam upaya pencegahan korupsi. Penelitian dilakukan dengan observasi kondisi dan analisis data. Analisis dilakukan dengan membandingkan upaya pencegahan dengan kejadian-kejadian dan/atau temuan-temuan audit yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan internal audit telah melakukan upaya-upaya pencegahan dan pendeteksian kejadian fraud, tetapi pengendalian internal yang ada masih belum mampu mencegah kejadian fraud. Sebagai salah satu tujuan pengawasan dari inspektorat jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yaitu untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal dan manajemen risiko semua pelaksanaan fungsi dan tugas di lingkungan Kementerian Kesehatan, oleh karena itu perlu adanya dibentuk pengendalian tambahan yang memperkuat pengendalian yang sudah ada. Sistem pengendalian kecurangan adalah pengendalian yang dikembangkan dan dirancang untuk mencegah, menangkal dan mengungkap kejadian fraud. Sistem ini dihasilkan dari penguatan atau pendalaman sistem tata kelola yang ada serta dipengaruhi oleh kondisi masing-masing organisasi.

---

This research is a case study aimed at analyzing the role of internal audit in preventing corruption in public sector. The study was conducted by observing the condition and data analysis. The analysis is done by comparing the efforts made with the occurrences and or audit findings that occurred. The results show that internal audit has made prevention and detection efforts related to fraud events, but there are weaknesses in internal controls that still have not been able to prevent fraud events. As one of the objectives of supervision from the inspectorate general of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia is to improve the effectiveness of internal control and risk management of all execution of functions and duties within the Ministry of Health, therefore it is necessary to design additional controls that strengthen existing controls. A fraud control system is a control developed and designed to prevent, deter and disclose fraud events. The system results from strengthening or deepening of existing governance systems and is influenced by the conditions of each organization."

"Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sangat penting karena memiliki dampak signifikan dalam memperkuat efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pada tahun 2021 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menerbitkan Peraturan BPKP No. 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP. Sampai saat ini belum terdapat publikasi hasil penilaian kapabilitas APIP berdasarkan peraturan baru tersebut. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kapabilitas APIP berdasarkan peraturan terbaru tersebut. Studi kasus dilakukan pada salah satu inspektorat pemerintah daerah yaitu Inspektorat Kabupaten Sukabumi. Inspektorat Kabupaten Sukabumi dipilih sebagai objek penelitian karena mengalami peningkatan kapabilitas setelah penerapan peraturan terbaru. Inspektorat Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu dari 362 APIP dengan level kapabilitas di bawah Level 3, berdasarkan hasil asesmen BPKP tahun 2021. Namun setelah menggunakan peraturan terbaru, hasil penilaian mandiri Inspektorat Kabupaten Sukabumi menunjukan kapabilitas APIP-nya sudah meningkat menjadi Level 3. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara independen hasil penilaian mandiri tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus tipe evaluasi. Kerangka evaluasi mengacu pada peraturan baru dan peraturan lama terkait penilaian kapabilitas APIP. Hasil penelitian menunjukan peningkatan level kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Sukabumi bukan dikarenakan peraturan baru yang lebih longgar. Peraturan baru penilaian kapabilitas APIP lebih ketat dari peraturan lama karena dalam peraturan baru mengalami penyesuaian konsep dan mekanisme penilaian kapabilitas. Peraturan baru tidak hanya mendorong APIP untuk membangun infrastruktur pengendalian internal, tetapi juga melakukan penerapan dan internalisasi fungsi pengendalian mutu secara penuh untuk mendukung dan menghasilkan pengendalian internal pemerintah yang memadai. Hasil evaluasi juga menunjukan bahwa Inspektorat Kabupaten Sukabumi belum dapat mencapai Level 3 sebagaimana hasil penilaian mandirinya. Hal tersebut ditunjukan oleh adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), kurangnya sosialisasi, keterbatasan anggaran, belum optimalnya audit ketaatan dan audit kinerja, serta PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) belum berbasis risiko.

---

The capability of the Government Internal Audit Apparatus (APIP) is very important because it has a significant impact on strengthening the effectiveness of the Government Internal Control System (SPIP) to realize good governance. In 2021, the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) issued BPKP Regulation No. 8 of 2021 concerning APIP Capability Assessment. Until now, there has been no publication of the results of the APIP capability assessment based on this new regulation. Therefore, this study aims to evaluate the capability of APIP based on this latest regulation. A case study was conducted at one of the local government inspectorates, namely the Sukabumi District Inspectorate. The Sukabumi District Inspectorate was chosen as the object of research because it experienced an increase in capability after the implementation of the latest regulations. The Sukabumi District Inspectorate is one of 362 APIPs with a capability level below Level 3, based on the results of the BPKP assessment in 2021. However, after using the latest regulations, the results of the Sukabumi District Inspectorate's self-assessment show that its APIP capability has increased to Level 3. This research aims to independently verify the results of the self-assessment. This research uses a qualitative method with an evaluation-type case study. The evaluation framework refers to the new and old regulations related to APIP capability assessment. The results showed that the increase in the APIP capability level of the Sukabumi District Inspectorate was not due to new regulations that were more relaxed. The new APIP capability assessment regulation is stricter than the old regulation because the new regulation has adjusted the concept and mechanism of capability assessment. The new regulation not only encourages APIP to build internal control infrastructure, but also to fully implement and internalize the quality control function to support and produce adequate government internal control. The evaluation results also show that the Sukabumi District Inspectorate has not been able to achieve Level 3 as the results of its self-assessment. This is indicated by the existence of limited Human Resources (HR), lack of socialization, budget limitations, not optimal compliance audits and performance audits, and PKPT (Annual Supervisory Work Program) is not yet risk-based."

"Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit internal berbasis risiko pada Inspektorat Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang. Selain itu juga untuk mengetahui langkah-langkah meminimalkan risiko yang dilaksanakan oleh Inspektorat selaku aparat pemeriksa intern pemerintah daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah interviu/wawancara dengan menggunakan kuesioner. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan audit internal berbasis risiko pada Inspektorat Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang belum sesuai dengan teori tentang audit berbasis risiko, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah yang mengarah pada perencanaan audit berbasis risiko dan dilaksanakan sesuai rencana. Saran kepada Inspektorat Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang untuk menerapkan perencanaan audit berbasis risiko sesuai teori yang ada demikian juga kepada Pemerintah Pusat untuk membuat pedoman audit berbasis risiko sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

---

The purpose of this thesis was to evaluate the planning and implementation of risk-based internal audit in government inspectorate of South Tangerang City and district. But also to determine the risk mitigation measures implemented by the inspectorate as an internal examiner of local government officials. The methods used in this study were interviewed using a questionnaire. This study concluded that the planning and implementation of risk-based internal audit in government inspectorate of South Tangerang City and district is not in accordance with theory of risk-based internal audit, so, it is necessary to take measures that lead to a risk-based audit planning and carried out according to plan advice to government inspectorate of South Tangerang City and district was to implement a risk-based audit planning appropriate existing theory and suggested to the central government to create a risk-based audit reports consistent with the government regulation number 60 years 2008 about Govermental System of Internal Control. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian proses perencanaan audit berbasis risiko di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dengan praktik profesional dan standar audit IIA. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus eksplanatoris explaining case study. Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses perencanaan audit berbasis risiko di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama masih belum optimal dan belum sepenuhnya sesuai dengan standar audit IIA. Kekurangan mendasar bahwa Kementerian Agama belum melakukan manajemen risiko, penilaian risiko dilakukan oleh Inspektorat Jenderal tanpa adanya keterlibatan dari satuan kerja sebagai pihak manajemen. Tidak ada komunikasi dan persetujuan dari Menteri Agama terhadap perencanaan yang dibuat.

---

This research aims to determine the suitability process of risk based internal audit planning in General Inspectorate Ministry of Religion with professional practices and IIA auditing standards. This research uses a qualitative method with explaining case study design. The result of this research concludes that the process of risk based internal audit planning in General Inspectorate is not working optimally and not fully in accordance with IIA auditing standards. The fundamental shortcomings of Ministry of Religion are there are no risk management and the risk assessment is carried out by the General Inspectorate itself without the involvement of the working unit as a management. And also, there is no communication and approval of the Minister of Religion on the plans."