Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris apakah kenaikan kompensasi berdampak pada kinerja pegawai negeri sipil. Sepuluh hingga dua puluh persen pegawai negeri sipil mencapai kinerja luar biasa, namun pada kenyataannya hal ini berbanding terbalik. Peningkatan kompensasi merupakan salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan kinerja aparatur sipil negara. Inefisiensi akan dipengaruhi oleh kenaikan kompensasi tanpa peningkatan kinerja. Namun, keterbatasan penelitian kami adalah kami tidak dapat melakukan estimasi pada tangkat individu. Hal ini dikarenakan informasi kinerja pengawai negeri pada level individu bersifat rahasia dan tidak tersedia untuk umum. Kami hanya dapat melakukan pengamatan dengan merata-ratakan nilai kinerja individu pegawai negeri sipil pada tingkat institusional. Dengan menggunakan pendekatan estimasi two-way panel data estimation, kami menemukan bahwa kenaikan kompensasi rata-rata 1 (satu) juta rupiah memiliki asosiasi positif sebesar 0.758 poin terhadap nilai kinerja individu secara rata-rata. Sedangkan nilai yang sama memiliki asosiasi positif sebesar 0.434 poin terhadap nilai kinerja organisasi yang dicerminkan melalui nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, namun lemah secara signifikansi statistik. Walaupun dampaknya terhadap individu relatif besar, dampak tersebut belum dapat sepenuhnya meningkatkan kinerja organisasi.

---

This study aims to determine empirically whether an increase in compensation impacts individual government servant's performance. Ten to twenty percent of employees achieve great performance, which serves as the driving force behind this study. Despite the fact that in reality, this is inversely proportional. Increasing in compensation is one of the government's measures to improve civil services performance. Inefficiency will be affected by a compensation raise without an improvement in performance. However, a limitation of our research is that we are unable to see individuals. Because personal information is private and not publicly available, we can only make observations at the institutional level. By using a two-way panel data estimation approach, we found that an increase in compensation of IDR 1 million on average has a positive association of 0.758 points on individual performance values. Meanwhile, the same value has a positive association of 0.434 points on organizational performance, but it is significantly weak. Even though the impact on individuals is relatively large, this impact has not been able to fully improve organizational performance."

"Tunjangan kinerja merupakan hak bagi setiap pegawai negeri sipil yang dihitung berdasarkan capaian kinerja pegawai. Tunjangan kinerja termasuk ke dalam belanja pegawai yang menempati urutan ketiga terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setelah belanja modal dan barang. Adapun jumlah satuan kerja sebanyak 9.104 untuk seluruh Kementerian Negara/Lembaga dengan total 967.724 pegawai, maka diperlukan pengembangan sistem informasi yang handal dan memadai. Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah memiliki modul tunjangan kinerja yang ada pada aplikasi gaji web, namun masih terdapat beberapa masalah yaitu masih terdapat proses manual dalam pembuatan perhitungan tunjangan kinerja dan belum terdapat pengendalian yang memadai. Penelitian bertujuan untuk melakukan perancangan ulang modul tunjangan kinerja untuk penggunaan sistem secara penuh dan meningkatkan pengendalian dari sisi satuan kerja dan KPPN. Penelitian akan menggunakan metode Matrik Responsible, Accountable, Consulted, Informed (RACI) dan metode COSO Internal Control – Integrated Framework khususnya komponen Control Activities dengan implementasi segregation of duties dalam pembuatan tunjangan kinerja, dan rekonsiliasi data untuk pengujian tunjangan kinerja, sedangkan untuk perancangan aplikasi menggunakan Famework for The Application of System Thinking (FAST) khususnya untuk empat tahapan awal yaitu scope definition, problem analysis, requirement analysis, dan logical design dengan berbagai penggunaan diagram seperti business process diagram, use case diagram, flowchart, data flow diagram, entity relationship diagram. Hasil dari penelitian ini adalah terbentuknya rancangan modul tunjangan kinerja yang memberikan kemudahan bagi user tanpa proses manual, peningkatan pengendalian pada satuan kerja dan KPPN untuk memitigasi risko fraud dan error.

---

Performance allowance is a right for every civil servant which is calculated based on the employee's performance achievements. Performance allowances are included in employee expenditure which ranks third largest in the State Revenue and Expenditure Budget after capital and goods expenditure. As for the number of work units of 9,104 for all State Ministries/Institutions with a total of 967,724 employees, it is necessary to develop a reliable and adequate information system. The Directorate General of Treasury already has a performance allowance module in the web salary application, but there are still several problems, namely there is still a manual process in calculating performance allowances and there is not yet adequate control. The research aims to redesign the performance allowance module for full use of the system and improve control from the work unit and Treasury Office (KPPN) side. The research will use the Responsible, Accountable, Consulted, Informed (RACI) Matrix method and the COSO Internal Control - Integrated Framework method, especially the Control Activities component with the implementation of segregation of duties in making performance allowances, and data reconciliation for testing performance allowances, while for application design using Famework for The Application of System Thinking (FAST) especially for the four initial stages, namely scope definition, problem analysis, requirements analysis, and logical design with various uses of diagrams such as business process diagrams, use case diagrams, flowcharts, data flow diagrams, entity relationship diagrams . The result of this research is the formation of a performance allowance module design that provides convenience for users without manual processes, increases control in work units and KPPN to mitigate the risk of fraud and error."

"Sebagai Negara kepulauan dengan luas area perairan sebesar 5.8 juta km, sektor kelautan dan perikanan Indonesia menyimpan potensi sumber daya alam yang sangat besar. Oleh karenanya sektor kelautan dan perikanan kini telah menjadi salah satu sektor yang menjadi prioritas nasional. Salah satu upaya dalam mendorong pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang dilakukan pemerintah adalah dengan menerbitkan kebijakan fasilitas pengurangan pajak penghasilan untuk penanaman modal (tax allowance) dalam rangka menarik investor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dari kebijakan tax allowance dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literature dan wawancara mendalam. Data menyatakan bahwa fasilitas tax allowance ini belum dimanfaatkan secara optimal pada sector kelautan dan perikanan. Implementasi dapat dipengaruhi oleh konten dari kebijakan dan konteks dari implementasi itu sendiri. Hasil dari penelitian menunjukkan Implementasi kebijakan tax allowance di sektor kelautan dan perikanan belum maksimal dikarenakan beberapa faktor seperti pembina sektor yang belum tepat dalam memetakan kelompok sasaran, kurangnya sosialisasi, dan terdapat kepentingan yang berbeda diantara aktor yang terlibat. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan ini yaitu evaluasi yang dilakukan secara berkala, akan diterapkannya sistem OSS. Sementara faktor penghambat implementasi yaitu belum tuntasnya permasalahan IUU Fishing, adanya kebijakan PNBP yang bersifat disinsentif serta regulasi yang terlalu berat. Kementerian Kelautan dan Perikanan harus meriviu bidang usaha yang tepat untuk diberikan fasilitas tax allowance dan melaksanakan sosialisasi secara intensif.

---

As an archipelagic country with 5.8 million km of water area, marine and fisheries sector hold enormous potential of natural resources. Thus, marine and Fisheries sector has become one of the national priority. In order to boost the development of these sectors, the government has launched a policy in reducing income tax facility for investment (tax allowance) which is targeting domestic and foreign investment.

This study aims to analyze the implementation of tax allowance facility in the certain business fields and certain areas of fishery sectors. This study uses a qualitative method with data collection through literature studies and in depth interview. Data shows that the tax facility is not well-utilized by the investors in fishery sectors. The policy contents and context of implementation can affect the policy implementation.

The results of the study show that the implementation of the tax allowance policy in the maritime and fisheries sector has not been maximized considering several factors such as sector coaches that have not been precise in mapping the target groups, involving socialization, and in accordance with different interests involving the actors involved.

Related to supporting factors in implementing this policy is an evaluation that is carried out regularly, an OSS system will be applied. While the inhibiting factor for implementation is that the IUU Fishing problem has not yet been resolved, there is a non-tax revenue policy that opposes disincentives and too heavy provisions. The Ministry of Marine Affairs and Fisheries must review the appropriate business fields to be given the tax allowance facility and conduct the socialization intensively."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang analisis implementasi pemberian tunjangankinerja di lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Pendekatan penelitian adalahpost-positivis dan jenis penelitian merupakan penelitian deskriptif. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa pemberian tunjangan kinerja dilingkungan Badankepegawaian Negara hanya mendasarkan pada unsur perilaku kerja khususnyaaspek disiplin. Meskipun Peraturan Presiden yang mengatur tentang tunjangankinerja pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Negara telah mengamanatkanbahwa tunjangan kinerja diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerjapegawai setiap bulan, namun terdapat beberapa kendala dalam implementasipemberian tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Negaraantara lain yaitu: pertama, aturan teknis pelaksanaan Peraturan PresidenTunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara yaituPeraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tidak memperhitungkan unsursasaran kinerja pegawai SKP dalam pemberian tunjangan kinerja, keduapelaksanaan manajemen sumber daya manusia SDM di lingkungan BadanKepegawaian Negara yang belum optimal sehingga menyebabkan sistemmanajemen kinerja belum dapat dilaksanakan dengan baikKata kunci: Regulasi Pemberian Tunjangan Kinerja, Manajemen KinerjaUniversitas.

---

ABSTRACT

This research is analizing implementation of performance allowance in CivilService Agency BKN . The approach used in this research are post positivist.Type of this research is descriptive. The result of this research showed thatperformace allowance in Civil Service Agency BKN only base on behaviorelement such attendance and punishment. Although the regulation PeraturanPresiden that regulates employees performace allowance in Civil Service Agencyhas instructed that performance allowance given consider the expense ofemployees performance achievements every month but there are some obstaclesin the implementation of performance allowance in Civil Service Agency BKN such as first. The technical rule of regulation that regulates of employeesperformance allowances in Civil Service Agency did not take into employeeperformace target SKP as a basic for pay performace allowance but behaviorelement as a basic for pay performace allowance, second, the implementation ofhuman resource management HRM in the Civil Service Agency BKN especially performance management system not optimalized.Keywords Regulation of performance allowance, Performance management."

"Badan Administrasi Kepegawaian Negara adalah suatu Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertugas membantu Presiden dalam penyelenggaraan Pembinaan Sumber Daya Manusia Aparatur Negara. Menyadari beratnya beban tugas tersebut apalagi menghadapi era melinium ketiga mendatang maka BAKN menyadari perlunya peningkatan kinerja karyawan/pejabat di lingkungannya melalui pendidikan formal dan pelatihan serta berbagai uapaya yang lain. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk melihat adanya hubungan antara Pelatihan, Karakteristik Individu (Jenjang Kepangkatan, Masa Kerja, Jenjang Pendidikan dan Usia karyawan) dengan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Iingkungan BAKN Pusat, Jakarta. Dalam penelitian ini menggunakan rancangan penelitian korelasional, dimana populasi penelitian adalah para pejabat eselon III, IV dan V di lingkungan BAKN Pusat, Jakarta. Sedangkan sampeinya ditentukan secara stratified random sampling. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi yang ada di Biro Kepegawaian, sedangkan analisis data menggunakan teknik analisis korelasi dan regresi. Hasil penelitian ini menunjukkan : 1. Terdapat hubungan yang signifikan antara pelatihan dengan kinerja karyawan sebesar r = 0,431 (agak rendah). 2. Terdapat hubungan yang positif antara pelatihan, masa kerja, dan usia dengan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BAKN Jakarta. Namun jenjang pangkat dan jenjang Pendidikan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengen kinerja pegawai. 3. Besarnya sumbangan pelatihan, karakteristik individu (kepangkatan, masa kerja, tingkat pendidikan dan usia) secara bersama-sama kepada Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Iingkungan BAKN Jakarta adalah sebesar 23.6%, namun apabila variabel kepangkatan dan jenjang pendidikan dikeluarkan maka R square = 17,602. 4. Analisis/uji beda terhadap karakteristik individu diperoleh hasil bahwa keenam hipotesis yang diuji dapat diterima. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka disarankan agar program peningkatan kemampuan pegawai melalui diklat/pelatihan, lebih ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Bagi peneliti lain yang berminat untuk meneliti kinerja Pegawai Negeri Sipil agar alat ukur yang ada lebih disempurnakan dengan menambah variabel-variabel lain sebagai prediktor. Selain itu untuk lebih mempertajam hasil analisis pendekatan kuantitatif ini perlu dilengkapi dengan pendekatan kualitatif."

"Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem tunjangan kinerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum efektif dalam mendukung peningkatan kinerja pegawai. Hal ini disebabkan oleh: 1 tidak tersedianya reward bagi pegawai yang berhasil mencapai target kinerjanya sehingga pemberian tunjangan kinerja sampai dengan saat ini belum mampu meningkatkan motivasi pegawai untuk berprestasi, 2 belum efektifnya penerapan SKP dan PKP dalam memotret kinerja pegawai yang sesungguhnya, 3 belum diterapkannya prinsip merit pay, dan 4 tidak adanya kajian tentang evaluasi penerapan sistem tunjangan kinerja yang sudah berjalan sampai dengan saat ini sehingga upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk merevisi belum mampu memperbaiki sistem yang ada secara komprehensif. Selanjutnya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan sistem tunjangan kinerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang meliputi: komitmen pegawai, evaluasi jabatan, komitmen pemimpin, evaluasi kinerja, dan sistem pendanaan.

---

This study uses a post positivist paradigm. Data collected through in depth interview and documentation. Informants in this study is civil service at the Ministry of Environmental and Forestry.The results of this study showed that the application of performance pay system in the Ministry of Environmental and Forestry has not been effective in supporting the improvement of employee performance. It caused of 1 lack of reward for employee who successfully achieve performance targets so that the provision of performance pay up to now has not been able to increase the motivation for achievement, 2 lack of effectiveness in the application of SKP and PKP capturing employee performance indeed 3 not applying the principle of merit pay, and 4 absence study on the evaluation of the application of the performance pay system has been running up to this time so that efforts have been made to revise not been able to improve the existing system in a comprehensive manner. Furthermore, there are several factors that affect the application of the performance pay system in the Ministry of Environmental and Forestry which include employee commitment, job evaluation, leadership commitment, performance evaluation, and the budget system."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan, motivasi, pelatihan, dan lingkungan kerja terhadap Icinerja Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pemuda dan Olahraga. Latar belakang penelitian ini adalah kenyataan bahwa kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Pemuda dan Olahraga yang belum sesuai dengan harapan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penyebaran kuesioner kepada 74 responden. Sebelum dilakukan analisis data, dilakukan uji validitas dan reabilitas terhadap kuesioner untuk mengqii keterandalan dan kekonsistenan kuesioner yang digunakan. Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel Kepemimpinan (Xl), Motivasi (XZ), Pelatihan (X3), dan Lingkungan Kelja (X4) secara sendiri~ sendiri terhadap Kinerja (Y). Uji F digunakz-111 untuk menguji keempat variabel bebas tersebut secara bersama-sama terhadap kinerja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kepmimpinan, motivasi, pelatihan, dan lingkungan kerja terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pemuda dan Olahraga baik pada saat dilakukan pengujian secara parsial antara satu variabel bebas terhadap kinerja maupun pada saat pengujian spcara bersama-sama antara keempat variabel bebas dengan kinerja.

---

The aim of this research is to determine the effect of leadership, motivation, training, and work environment to employee performance of the Ministry of Youth and Sports. The background of this research is the fact that the performance of employees at the Ministry of Youth and Sports are not in line with expectations. This research method uses a quantitative approach to the deployment method questionnaires to 74 respondents.

Before doing the analysis, tested the validity and reliability of the questionnaire to test the reliability and consistency of the questionnaire used. T test used to test the effect of leadership variables (Xl), Motivation (X2), Training (X3), and the Working Environment (X4) independently of Performance ( Y). F test used to test the four independent variables together on performance.

The results of this research indicate that there is a positive and significant influence among the leadership, motivation, training, and work environment on employee performance of both the Ministry of Youth and Sports at the time of testing partially between one independent variable on the performance or during the test is jointly between the fourth independent variable with performance."

"Pegawai Negeri Sipil memiliki kewajiban yang pada intinya adalah untuk mewujudkan pembangunan nasional Indonesia secara maksimal. Oleh karena itu, mereka memilki sejumlah pekerjaan dan atas hal tersebut kinerja mereka harus diukur yang salah satu bentuknya adalah penilaian kinerja. Dari hasil penilaian kinerja tersebut kemudian berkaitan pula dengan usaha meningkatkan keberhasilan akan reformasi birokrasi di setiap lembaga, di mana dalam skripsi ini berfokus kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Penulisan skripsi ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, terutama dalam hal taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Sifat penulisan adalah analisis-deskriptif. Mengenai data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini, jenisnya adalah data sekunder, alat pengumpulan data berupa studi dokumen, dan teknik analisis atas data yang dilakukan bersifat kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan terkait kaitan penilaian kinerja dan reformasi birokrasi di BPK RI, diketahui bahwa setidaknya terdapat tiga langkah utama dalam melakukan penilaian kinerja terhadap para pemeriksa BPK RI sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan semakin tinggi hasil penilaian kinerja yang didapatkan, maka semakin besar pula usaha untuk meningkatkan reformasi birokrasi di BPK RI sehingga tercipta suatu tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

---

Civil Servants have obligations which in core is to realize Indonesia's national development maximally. Therefore, they have a number of jobs and for that their performance must be measured, one form of which is a performance appraisal. From the results of the performance appraisal, it is also related to efforts to increase the success of bureaucratic reform in each institution, where in this thesis the focus is on the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI). Writing this thesis applies normative legal research methods, especially in terms of the level of vertical and horizontal synchronization. The nature of writing is analytical-descriptive. Regarding the data used in writing this thesis, the types are secondary data, data collection tools in the form of document studies, and qualitative data analysis techniques. From the results of research conducted related to performance appraisal and bureaucratic reform at BPK RI, it is known that there are at least three main steps in conducting performance appraisals of BPK RI examiners in accordance with applicable laws and regulations and the higher the performance appraisal results obtained, the greater the effort to improve bureaucratic reform at BPK RI so as to create a clean and good governance."