Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan Perbankan di Indonesia adalah untuk mendukung perkembangan dan stabilitas perekonomian Indonesia. Untuk mencapai hal itu, Bank memiliki 2 (dua) fungsi utama yaitu menghimpun dana dari warga dan menyalurkan dana kepada warga. Fungsi semacam ini disebut sebagai fungsi intermediasi Bank. Salah satu produk Bank mengenai penyaluran dana kepada masyarakat yang diwujudkan dalam Bank Garansi. Bank Garansi adalah produk Bank yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepada penerima bahwa prinsipal yang meminta Bank Garansi kepada Bank akan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kewajiban kontraktual antara penerima dan prinsipal. Berangkat dari ketentuan UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Kementerian PUPR dalam membuat Perjanjian Pekerjaan dan Jasa Konstruksi mewajibkan agar Kontraktor dapat menyerahkan Jaminan baik dalam proses pengadaan maupun dalam pelaksanaan Perjanjian kepada Kementerian PUPR. Bank Garansi merupakan salah satu instrument yang dapat digunakan oleh Kontraktor sebagai Jaminan tersebut. Dalam praktiknya, Bank Garansi sebagai Jaminan dalam Perjanjian Pekerjaan dan Jasa Konstruksi seringkali diartikan sama dengan Jaminan dalam Konteks Hukum Jaminan dalam KUHPerdata. Secara khususnya, Bank Garansi disamakan dengan Perjanjian Penanggungan atau Borgtocht yang memiliki sifat buntut atau accesoir. Namun dalam praktiknya, pemahaman tersebut dapat dikatakan kurang tepat dikarenakan terdapat perbedaan yang mendasar terkait dengan sifat dari Bank Garansi dan Perjanjian Penanggungan. Oleh karenanya, dalam penelitian ini isu atau rumusan masalah yang akan dibahas berkaitan dengan penggunaan dari Bank Garansi sebagai jaminan dalam Perjanjian Pekerjaan dan Jasa Konstruksi antara Kementerian PUPR dan Kontraktor serta Kedudukan dari Bank Garansi dalam Perjanjian Pekerjaan dan Jasa Konstruksi antara Kementerian PUPR dan Kontraktor.

---

The purpose of banking in Indonesia is to support the development and stability of the Indonesian economy. To achieve this, the Bank has 2 (two) main functions, namely collecting funds from citizens and channeling funds to citizens. This kind of function is referred to as the Bank's intermediary function. One of the Bank's products regarding the distribution of funds to the public is realized in the Bank Guarantee. Bank Guarantee is a Bank product that aims to provide assurance to the recipient that the principal who requests the Bank Guarantee to the Bank will carry out the work in accordance with the contractual obligations between the recipient and the principal. Departing from the provisions of Law No. 2 of 2017 concerning Construction Services, the Ministry of PUPR in making Work and Construction Services Agreements requires that Contractors can submit Guarantees both in the procurement process and in the implementation of the Agreement to the Ministry of PUPR. Bank Guarantee is one of the instruments that can be used by the Contractor as a guarantee. In practice, the Bank Guarantee as a Guarantee in the Work and Construction Services Agreement is often interpreted as the same as the Guarantee in the Context of Guarantee Law in the Civil Code. In particular, the Bank Guarantee is equated with a Coverage Agreement or Borgtocht which has a tail or accesoir nature. However, in practice, this understanding can be said to be less precise because there are fundamental differences related to the nature of the Bank Guarantee and the Insuring Agreement. Therefore, in this research, the issues or problem formulations that will be discussed relate to the use of Bank Guarantees as collateral in the Work and Construction Services Agreement between the Ministry of PUPR and the Contractor and the Position of the Bank Guarantee in the Work and Construction Services Agreement between the Ministry of PUPR and the Contractor."

"ABSTRAKPada sekitar pertengahan tahun 1997 Bank Indonesia menetapkan kebijakanmelepas band intervensi terhadap mata uang dolar Amerika, Kebijakan inimengakibatkan tetjadinya depresiasi nilai rupiah cukup tajam. Industri perbankanyang merupakan motor penggerak perekonomian Indonesia tidak terkecuali jugaterkena dampak dan krisis moneter yang timbul akibat depresiasi rupiah tersebut. Dampak konkretnya adalah likuidasi oleh pemerintah terhadap 16 bank swastanasional. Langkah yang ditempuh pemerintah ini semata-mata untuk menyehatkansistem perbankan nasional. Akibatnya pemerintah harus menanggung dana nasabahbank yang dilikuidasi tersebut dengan pengadaan program darurat yaitu blanketguarantee. Program ini menyebabkan pemerintah harus menyalurkan dananyamencapai Rp 2,3 tnliun sebagai dana talangan, dengan maksimal penggantian Rp 20juta per nasabah. Terlepas dari tertutup dan tidaknya dana masyarakat dengan adanya jaminandan pemerintah, sudah saatnya untuk dipikirkan j aminan dan penlindungan hukumbagi nasabah bank. Pemerintah tampaknya perlu mempertimbangkan adanya asuransisimpanan (insurance deposit) sebagai saran perlindungan dana simpanan konsumen dibank. Lembaga asuransi simpanan ini sebenarnya telah diatur dalain pasal 37BUndang-Undang no. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Oleh karena keberadaan lembaga ini dapat mengembalikan kepercayaanmasyarakat kepada sistem perbankan, maka pertanyaan ?bagaimana meningkatkantabungan dalani negeri dengan cepat untuk membiayai pembangunafl nasional? sudahterrnasuk dalam jangkauan asuransi simpanan ini. Disamping itu pembinaankepercayaan kepada bank merupakan tujuan daii asuransi simpanan tersebut."

"Bank garansi merupakan bagian dari perjanjian penjaminan yang bersifat tambahan dan memerlukan suatu perjanjian pokok yang sah. Namun, dalam praktiknya, kasus-kasus yang melibatkan bank garansi yang diterbitkan sebelum perjanjianpokoknya dapat terjadi. Salah satunya dapat ditemukan dalam Putusan PengadilanNomor 115K/PDT/2017 antara ACG South Bengara II dan Bank Sumsel Babel.Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturanpenerbitan bank garansi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia,bagaimana tanggung jawab hukum bank terhadap klaim pencairan Bank Garansiyang telah diterbitkan mendahului perjanjian pokok, dan bagaimana kesesuaianPutusan No. 115K/PDT/2017 dengan peraturan perundang-undangan. Bentukpenelitian ini ialah penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian berupapenelitian deskriptif. Dalam penelitian ini diteliti kesesuaian norma-norma hukumyang berlaku dengan putusan hakim terkait dengan permasalahan tanggung jawabbank pemberi bank garansi terhadap klaim bank garansi yang mendahuluiperjanjian pokok pada Putusan MA No. 115K/PDT/2017. Simpulan penelitian inipenerbitan bank garansi harus memenuhi persyaratan penerbitan dalam Buku XVIKUHPerdata dan SEDir BI 23/7/UKU/1991. Tanggung jawab hukum bankterhadap klaim pencairan bank garansi ialah bank wajib untuk membayar bila telahterjadi wanprestasi dan bank garansi telah sesuai dengan persyaratan yang meliputiadanya perjanjian pokok yang sah. Oleh karenanya, putusan hakim yangmenyatakan keabsahan bank garansi dan menyatakan Bank Sumsel Babelwanprestasi adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karenaperjanjian yang mendasari bank garansi belum ditandatangani oleh para pihak danbelum diserahkan ke Bank Sumsel Babel. Saran penelitian ini adalah bank patutmemastikan perjanjian pokok dari bank garansi yang diterbitkan sah dan berlaku.

---

Bank guarantee is a part of a guarantee agreement with an ancillary nature and requires a valid underlying agreement. However, in practice, cases involving bank

guarantees which are issued prior to the underlying agreement are uncommon. One

of which can be found in Court Decision No. 115K/PDT/2017 between ACG South

Bengara II and Bank Sumsel Babel. The issues that will be analyzed in this paper

are the regulation of the issuance of bank guarantees according to the laws in

Indonesia, the legal responsibility of banks against claims for disbursement of Bank

Guarantees issued prior to the underlying agreement, and the conformity of

Decision No. 115K/PDT/2017 to the laws. The form of this research is normative

juridical research with a typology of research in the form of descriptive research.

This research analyzes the conformity of the applicable legal norms to the court

decision relating to the issuing bank’s responsibility against the disbursement

claim of the bank guarantee issued prior to the underlying agreement. It concludes that the issuance of bank guarantees must satisfy the issuance requirements stipulated in Book XVI of the Indonesian Civil Code and SE Dir BI 23/7/UKU/1991. The legal responsibility of banks against a claim of bank

guarantee disbursements is that banks are obliged to pay so long as there has been

a default and the bank guarantee is issued pursuant to the requirements which

include the existence of a valid underlying agreement. Therefore, the decision of

the judges stating the validity of the bank guarantee and declaring Bank Sumsel

Babel to be in default is not in accordance with the laws because the underlying

agreement that forms the basis of the bank guarantee has not been signed by the

parties and has not been submitted to Bank Sumsel Babel."

"Pembiayaan yang dilakukan bank syariah pada dasarnya tidak memerlukan jaminan. Namun karena dana yang dikelola bank syariah adalah dana para nasabah yang harus dijaga dengan penuh amanah, untuk memperkecil risiko dan mengawasi debitur adalah diperbolehkan untuk mensyaratkan jaminan pada setiap pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Tanah merupakan jaminan dianggap paling aman untuk dijadikan jaminan hutang oleh kreditor. Dalam praktik pelaksanaannya ada beberapa hal yang tidak mudah untuk diterapkan sebagaimana diatur dalam UUHT, yaitu seperti beberapa tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan dapat menimbulkan permasalahan di Bank Syariah Muamalat Indonesia, bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Muamalat dan bagaimana pelaksanaan eksekusi di Bank Syariah Muamalat Indonesia.Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, dengan bantuan alat pengumpulan data yang mencakup studi dokumen dan wawancara (interview). Hasil penelitian menunjukan bahwa tanah-tanah obyek Hak Tanggungan yang menimbulkan permasalahan di Bank Syariah Muamalat adalah tanah yang belum bersertifikat, tanah milik pihak ketiga dan tanah Hak Guna Bangunan (HGB) yang akan ditingkatkan statusnya menjadi Hak Milik. Penyelesaian permasalahan yang diselesaikan dalam Bank Syariah Muamalat dilakukan dengan jalan arbitrase. Pelaksanaan eksekusi yang dilakukan Bank Syariah Muamalat adalah dengan cara Off-set. Jika cara tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka cara kedua dilakukan penyelesaian melalul "Rill Eksekusi Jaminan"."

"Bancassurance adalah kerjasama antara bank dan perusahaan asuransi dalam memasarkan produk asuransi. Pihak nasabah beranggapan keterkaitannya dalam kontrak asuransi tersebut adalah dengan pihak bank dan perusahaan asuransi, sehingga apabila terjadi klaim pihaknya akan meminta pihak bank ikut memenuhinya, jika pihak nasabah meminta pihak bank untuk memenuhi klaimnya, maka pihak bank akan meneruskan kepada pihak perusahaan asuransi dan jika pihak perusahaan asuransi menyetujuinya maka tidak ada masalah. Akan tetapi, bagaimana jika ternyata pihak perusahaan asuransi tidak bersedia untuk membayar klaim yang diajukan oleh bank.Bertitik tolak pada hal-hal tersebut di atas maka masalah-masalah yang timbul, sebagai berikut: pertama, Siapa sajakah subyek hukum / pihak yang terlibat dalam skema bancassurance; kedua, Bagaimanakah hubungan hukum antara para pihak dalam skema bancassurance; ketiga, Bagaimanakah tanggung jawab para pihak dalam skema bancassurance.Dari penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan metode penelitian kepustakaan (Library Research) menghasilkan kesimpulannya bahwa subjek hukum dalam bancassasurance adalah Bank, perusahaan asuransi dan nasabah, kerjasama antara bank dan perusahaan asuransi dalam bancassurance tidak dapat membawa bank untuk ikut serta menanggung pembayaran klaim dan nasabah, pembayaran klaim tetap menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi.Disarankan Pola kerjasama bancassurance sebaiknya lebih dikembangkan lagi untuk lebih memajukan industri asuransi di Indonesia, agar peraturan yang mengatur kerjasama bancassurance lebih diperjelas terutama mengenai dasar perjanjian karena dari sinilah dapat ditentukan bagaimana tanggung jawab bank dan perusahaan asuransi terutama terhadap pihak ketiga dalam rangka menjamin kepastian hukum dan melindungi pihak ketiga yang beritikad baik, sebaiknya bank dan perusahaan asuransi dalam mengadakan kerjasama bancassurance mengambil dasar perjanjian usaha patungan (joint venture), karena pada pola ini lebih memberi kejelasan kepada pihak nasabah. Pihak nasabah benar-benar berhadapan dengan pihak yang bertanggung jawab atas perjanjian asuransi yang dibuatnya jika di kemudian hari dia harus mengajukan klaim."

"ABSTRAKOtoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah gencar mendorong bank-bank, termasuk bankBUMN untuk memperkuat kedudukannya dengan berbagai upaya seperti konsolidasi,merger, maupun akuisisi. Selain akuisisi terhadap bank, saat ini akuisisi lembagakeuangan bukan bank banyak dilakukan di Indonesia. Skripsi ini membahaspengaturan akuisisi perusahaan asuransi oleh bank BUMN menurut perundanganIndonesia, disertai studi kasus akuisisi PT Bringin Life yang dilakukan oleh BRI.Adapun akuisisi tersebut telah sesuai dengan pengaturannya dan memberikan banyakmanfaat untuk pihak yang melakukan akuisisi, sehingga Penulis menyarankan agarpemerintah terus mendorong bank, khususnya bank BUMN untuk terus melakukanakuisisi terhadap perusahaan asuransi lain agar kemudian dapat ikut bersaing didalam perekonomian global. Jenis penelitian adalah penelitian bersifat yuridisnormatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan. Sumber penelitian meliputibahan primer, sekunder, dan tersier. Untuk pengumpulan data digunakan studidokumen yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif

---

ABSTRACTIn order to prepare a competent banking system in the era of globalization and freetrade, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) has been vigorously encouraging banks,including state-owned banks to strengthen their positions through various efforts suchas consolidation, merger, and acquisition. In addition to the acquisition of bank,recently the acquisition of insurance company has been widely happening inIndonesia. This undergraduate thesis discusses about the arrangement of theacquisition of insurance company by state-owned banks according to Indonesia laws,along with the case study of the acquisition of PT Bringin Life conducted by BRI.The acquisition is in accordance with the arrangement and provides many benefits forthe parties, so Author suggests that the government should constantly encouragingbanks, especially state-owned banks, to continue the acquisitions of insurancecompany in order to be able compete in the global economy. The type of research thatis conducted in this undergraduate thesis is normative juridicial research supportedwith the approach of literature research. The source of research material includesprimary, secondary, dan tertiary datas. As for the data collection, this undergraduatethesis used the study of document which is analyzed by using qualitative method.;"

"Tapenas adalah produk investasi dan asuransi dalam rangka penyiapan biaya pendidikan anak terencana, dengan manfaat asuransi yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan. Keuntungan yang diperoleh antara lain 1). Nilai tambah untuk produk yang dapat dinikmati 2). Produk kompetitif untuk memenuhi kebutuhan nasabah 3). Kepastian dana untuk pendidikan anak sesuai rencana 4). Meningkatkan disiplin menabung 5). Mendapat manfaat asuransi 6). Investasi dengan suku bunga yang tinggi.Pencapaian target Tapenas yang masih rendah mengharuskan Bank BNI mengevaluasi dan merumuskan kembali strategi pemasaran yang telah dijalankan dalam rangka mengantisipasi persaingan perbankan yang semakin ketat khususnya disektor pengumpulan dana pihak ketiga. Jaringan kerja yang luas yang dimiliki oleh Bank BNI belum mampu meningkatkan pangsa pasar yang ada saat ini tanpa didukung oleh suatu upaya untuk mengintegrasi seluruh kekuatan yang ada guna mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada maupun yang akan ada. Disamping itu belum adanya target pasar yang jelas, sehingga dapat berimplikasi kepada program pemasaran yang lebih spesifik.Berdasarkan kenyataan tersebut, diharapkan pada masa yang akan datang Batik BNI dapat menetapkan posisi dan target segmen nasabahnya di pasar secara lebih fokus. Hal ini berkaitan dengan tujuan untuk sukses di pasar produk tabungan, sehingga memerlukan adanya suatu riset pemasaran untuk mendapatkan berbagai informasi seperti segmentasi pasar yang didapatkan pada karakteristik yang mempengaruhi nasabah terhadap produk tabungan Tapenas, target market yang ingin dituju oleh TAPENAS serta positioning produk untuk mengetahui posisi produk Tapenas terhadap beberapa pesaing.Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah 1). Melakukan segmentasi nasabah, target market dan positioning dari TAPENAS 2). Merekomendasikan strategi pemasaran yang meliputi segmenting,targeting,positioning produk TAPENAS dalam rangka meningkatkan pertumbuhan produk TAPENAS . Penelitian ini dilakukan di lima wilayah Bank BNI yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur dan hanya ditujukan kepada nasabah pemegang rekening TAPENAS.Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan survei. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode Stratified Random Sampling dengan cara convenience sampling (nasabah yang bersedia diwawancarai). Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui riset pasar konsumen akhir (end user), yaitu dengan menyebar kuisioner terstruktur. Data sekunder diperoleh dan internal perusahaan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian.Jumlah sampel yang diambil sebanyak 100 nasabah yang berlokasi di lima wilayah Jakarta. Waktu penelitian adalah bulan Januari sampai bulan April 2006. Pada penelitian ini data yang diperoleh dianalisa dengan 1). analisis Cluster untuk mensegmentasikan nasabah Tapenas berdasarkan aspek psikografi, 2). analisis koresponden untuk melihat positioning produk Tapenas.Hasil penelitian berdasarkan aspek psikografis yang menggunakan kombinasi analisis k-rataan (K-means Cluster Analysis), menghasilkan tiga segmen nasabah Tapenas yaitu I). Belonger (10 %) memiliki ciri-ciri tidak suka hal-hal yang praktis, setuju bahwa Tapenas sama halnya dengan produk tabungan dari bank lain , tidak selalu menemui hal-hal baru. 2). Achiever (27 %) memiliki ciri-ciri menyukai hal-hal yang praktis, selalu menghadapi orang banyak, setuju bahwa Tapenas menawarkan banyak hadiah yang menarik dan berbagai kemudahan yang ditawarkan dan 3). Integrated (63 %) memiliki ciri-ciri seperti menyukai hal-hal yang praktis, setuju bahwa Tapenas memberikan value terbesar diantara produk tabungan lain, tidak selalu cari produk mahal dengan mutu tinggi, menyukai hal-hal yang praktis meskipun mahal, selalu menemui hal-hal barn. Dan ketiga segmen yang diperoleh, maka target segmen yang potensial untuk nasabah Tapenas adalah achiever dan integrated. Secara demografi segmen ini memiliki pendidikan yang cukup tinggi, berusia 30-40 tahun dengan jumlah nasabah terbanyak adalah laki-laki, kebanyakan bekerja sebagai pegawai swasta, pengusahal wiraswasta dan profesional. Hasil analisis koresponden berdasarkan persepsi responden terlihat bahwa atrib yang paling melekat pada Tapenas di mata responden adalah pemindahan melalui ATM disamping aman dan terpercaya. Berdasarkan tingkat kepentingan atribut menunjukkan bahwa proritas nasabah dalam memilih Tapenas adalah bank yang terpecaya dan pelayanan yang cepat.Dalam penelitian ini hanya sampai kepada mengkaji analisis segmentasi nasabah tabungan Tapenas, untuk selanjutnya diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai ruang lingkup penelitian yaitu mengkaji kepuasan layanan tabungan Tapenas dan perluasan daerah yang meliputi semua Kantor Cabang Utama di Jakarta, Bogor, Bekasi dan Tangerang.

---

Tapenas is an investment and insurance product in order to set up children future funding plan, with the insurance benefits for individual customer. The benefits are: 1). Extra value for product used 2). Competitive product for customers needs 3). The assurance for children funding plan 4). Escalate saving discipline 5). Insurance benefits 6). High interest investment.Low achievement in Tapenas goal has made BNI Bank evaluate and re-formulate the marketing strategy used in order to anticipate banking tight competition especially in third party funding sector. Broad networking owned by BNI Bank has not been able to increase today's market without any efforts to integrate all the powers within' to overcome any weaknesses found. Beside, there is no clear market target, so it can lead to specific market programme.Based on those realities, hopefully in the future BNI Bank can established position and customer segmented target in the market with more focus. This thing connected with success in saving product market goal, so it needs marketing research to gain several information?s such as market segmentation which obtained on characteristics that influenced customer on Tapenas saving product, market target which become Tapenas objective and also product positioning to set Tapenas product position to several competitors.The purpose of this research is: 1). Customers segmentation, market targeting and positioning of Tapenas 2). Recommend marketing strategy which covered segmenting, targeting, positioning of Tapenas products in order to increase Tapenas's product growth. This research was conducted in five BNI areas which are Central Jakarta, Northern Jakarta, Southern Jakarta and Eastern Jakarta and only applied to Tapenas account customers.This research method applied is survey method. Sampling technique used is Stratified Random Sampling method with convenience sampling conducted (customers willing to be interviewed). Data collected are primary data and secondary data. Collected primary data through end user market research, by structures questioner. Secondary date were collected from intern company and literature study which connected to research.The amount of sample used is 100 customers that located in five areas of Jakarta. The research takes time in January until April 2006. In this research, achieved data were analyzed with 1). Cluster analysis to segmentaziced Tapenas customer based on psychographic aspect, 2). Correspondent analysis to evaluate Tapenas product positioning.The research result based on psychographic aspect that used K- means Cluster analysis, conclude in three segment of Tapenas customer, which are: 1). Be longer (10%) characterized by no interest in practical things, agreed that Tapenas is the same with other saving products from different banks, is not always found new things. 2). Achiever (27 %) characterized by interest in practical things, always interact with others, agreed that Tapenas offered many interesting gifts and benefits and 3). Integrated (63 %) characterized by interest in practical things, agreed that Tapenas gives biggest value among other saving products, not always searched expensive product with high quality, in fond of practical although expensive, and always seeks new things. From three segments above, then the potential segmented target for Tapenas customer is achiever and integrated. Based on demographic aspect, this segment has high educational level, age between 30 - 40 years old with the largest customers dominated by male, mostly works as non civil workers, : entrepreneur, and professionals.Analysis correspondent result based on their perception showed that feature that mostly attached with Tapenas in their point of view is ATM transfer that safe and reliable. Based on the importance of attribute showed that customer priority in choosing Tapenas is reliable bank and their fast service.This research only limited in segmented Tapenas customer analysis description, for future result, further research were needed on research field which explain Tapenas customer satisfaction and area extends which covers all head branch office in Jakarta, Bogor, Bekasi and Tangerang."

"Perjanjian kredit merupakan salah satu sumber pembiayaan yang dinilai cukup mudah untuk didapatkan dan cukup aman bagi seorang debitur. Dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari, termasuk juga dalam proses pemberian kredit bank selalu dituntut untuk menerapkan prinsip kehati-hatian atau The Prudential Principle. Melalui metode pengumpulan data yang dilakukan dengan pengumpulan data kepustakaan dan wawancara, akhirnya diketahui bahwa, pada proses pemberian kredit, prinsip kehati-hatian ini diterapkan dengan beberapa cara, diantaranya dengan pencantuman klausul syarat tangguh atau conditions or precedent clause dalam perjanjian kredit. Salah satu persyaratan yang banyak dipilih oleh bank untuk dicantumkan dalam perjanjian kredit adalah syarat penutupan polis asuransi atas barang-barang yang dijadikan agunan milik nasabah debitur. Penutupan polis asuransi ini diharapkan dapat meminimalisir besarnya kehadiran resiko dalam proses pengembalian edit oleh nasabah debitur. Dengan dilakukannya penutupan polis asuransi, jika dikemudian hari barang-barang agunan milik debitur terkena resiko , debitur tidak perlu menggunakan dananya sendiri untuk mengganti kerugian yang dideritanya karena debitur akan mendapafkan biaya ganti rugi dari perusahaan asuransi. Dalam rangka semakin meningkatkan proteksi atas dirinya, selain memasukkan syarat penutupan polis asuransi atas barang-barang yang dijadikan agunan dalam perjanjian kreditnya, bank juga mensyaratkan agar polis asuransi atas barang-barang agunan milik debitur tersebut dilengkapi dengan suatu klausul khusus yang memungkinkan bank dilibatkan sebagai pihak ketiga dalam perjanjian asuransi yang dibuat antara nasabah debitur sebagai pihak tertanggung dengan perusahaan asuransi sebagai penanggung, klausul ini dikenal sebagai Banker's clause."

"Kontrak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap oleh PT PLN Persero mempunyai tujuan untuk mewujudkan pembangunan yang tepat kualitas, kuantitas, waktu, tempat, tujuan sosial ekonomi, dan tepat harga, untuk menghindari risiko tidak tercapainya tujuan kontrak sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan adanya jaminan yang diberikan oleh penerima kerja kepada pemberi kerja. PT PLN Persero dalam pedoman pengadaan barang dan jasa menggunakan instrumen jaminan pelaksanaan berupa bank garansi, namun dalam prakteknya bank garansi sering mengalami permasalahan dalam klaim pencairannya. Tesis ini membahas mengenai aspek hukum bank garansi sebagai jaminan pelaksanaan dalam kontrak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di PT PLN Persero. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif, dengan fokus pada ketentuan penjaminan kontrak pekerjaan konstruksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ketentuan Jaminan Pelaksanaan dalam bentuk Bank Garansi yang digunakan oleh PT PLN Persero, dan perlindungan hukum pencairan klaim terhadap Jaminan Pelaksanaan dalam bentuk bank garansi dalam kontrak pembangunan PLTU di PT PLN Persero. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kontrak-kontrak pengadaan utamanya pekerjaan konstruksi di Indonesia mensyaratkan adanya jaminan pelaksanaan dalam bentuk bank garansi, begitu juga berlaku dalam pedoman pengadaan barang/ jasa di PT PLN Persero, namun meskipun bank garansi mencantumkan klausula pencairan tanpa syarat, namun karena sifat dasar bank garansi sebagai perjanjian accessoir yang melekat pada perjanjian pokoknya, maka ada celah hukum yang dapat dijadikan alasan tidak dicairkannya bank garansi sebelum ada pembuktian wanprestasi. Oleh karena itu untuk memberikan perlindungan terhadap pemberi kerja selaku pemilik investasi, Standby Letter of Credit dapat dijadikan alternatif penjaminan karena mempunyai sifat yang independen dan tidak diperlukan pembuktian wanprestasi untuk pencairan jaminan dalam hal kontraktor wanprestasi.

---

Contract of construction service, especially for coal fire Steam Power Plant Construction, has the objective to meet the requirements of quality, quantity, time, place, socio economic objectives, and the right price in accordance with the expectation contained in the agreement. To avoid the risk of failing to achieve those objectives as mentioned above, in term of developing, bank guarantee should be provided by the contractor. PT PLN Persero, in the rule of procurement using the Bank Guarantee as a Performance Bond, however, Bank Guarantees has many problems in the liquefaction process.

This thesis discusses the legal aspect of the bank guarantee as a Performance Bond in the Coal Fire Steam Power Plant Construction Contract at PT PLN Persero. This Research is descriptive by using Normative Juridical Method.

The Result of the research shows that although bank guarantee includes unconditional demand clause, but due to the nature of the bank guarantee as accessory agreement inherent underlying agreement, then there is a legal loophole which can be used as an excuse not to be realized before there is actual default. Therefore to provide protection to the owner of the investment, standby Letter of Credit can be used as an alternative guarantee because it has an independent and does not need proof of actual default for Demand in case of the contractor default."